Karantina Pertanian Medan di Kualanamu mencatat telah memfasilitasi ekspor biji kopi dari Sumut ke 50 lebih Negara sejak Januari hingga awal Desember 2020. Hal itu disampaikan Kepala Karantina Pertanian Medan di Kualanamu, Ir Hafni Zahara MSc dalam siaran persnya yang diterima SIB, Sabtu (12/12).

Sesuai data sistem informasi karantina, Iqfast (Indonesia Quarantine Full Automation System) pada Karantina Pertanian Medan, sebanyak 12 ton sampel biji kopi dengan nilai ekonomi mencapai Rp 1,2 miliar, telah difasilitasi sejak Januari hingga minggu pertama Desember 2020.

Disebutkan, pengiriman ekspor kopi melalui Bandara Kualanamu yang difasilitasi Karantina Pertanian Medan, hanya berupa sampel. Jika sudah ada kontrak permintaan dalam jumlah besar akan dikirim melalui Pelabuhan Belawan.

Karantina Pertanian Medan di Kualanamu telah memfasilitasi sertifikasi ekspor 18 Kg sampel biji kopi arabica, robusta dan kopi luwak tujuan Switzerland, China dan Jerman. Selain biji kopi juga ada dikirim sampel vanili ke Amerika Serikat.

Tim Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Pematangsiantar, didampingi aparat keamanan Polda Sumut, telah melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) terhadap H, penunggak pajak wajib pajak orang pribadi, sebesar Rp 4,4 miliar ke Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, Jalan Asahan Kabupaten Simalungun, Selasa (15/12).

Kepala bidang P2IP Kanwil DJP Sumatera Utara II Muh Harsono, mengatakan, berbagai upaya penagihan persuasif telah dilakukan, namun wajib pajak masih belum menunjukkan itikad baik untuk melunasinya, sehingga penyanderaan (gijzeling) harus dilakukan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyanderaan merupakan upaya terakhir, proses tindakan penagihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Penagihan pajak dengan surat paksa.

Upaya penyanderaan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada para penunggak pajak lainnya,yang belum/tidak beritikad baik untuk melunasi utang/tunggakan pajaknya.

Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu mendapat dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak Rp 15 M untuk meningkatkan kembali wisata di tengah pandemi Covid-19. Agar dana tersebut bermanfaat dan efektif sesuai peruntukan, Disparta Kota Batu menggandeng Kejaksaan Batu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Supriyanto mengatakan pihaknya melakukan tugas pendampingan hukum. Pengambilan dana hibah Rp 15 Miliar dari Kementerian Pariwisata RI akan memakai mekanisme dan prosedur. Kejaksaan juga menggandeng Inspektorat, BKD, Palri, dan PHRI untuk melakukan koordinasilintas lembaga.

 Kepala Disparta Kota Batu, Arief As Siddiq mengatakan bantuan yang diterima akan diperuntukan pada dua sektor. Pertama 70 persen untuk membantu perhotelan dan resto dalam bentuk bantuan operasional.

“Sedangkan sisanya untuk bantuan Sarpras, khususnya yang berbasis masyarakat atau desa wisata. Serta untuk kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan kegiatan pepeningkatan SDM lain sesuai juknis. Termasuk juga publikasi, “ katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Haryati mengatakan, setelah serifikasi, hanya terdapat 76 hotel dan restoran yang akan menerima dana itu.

Kinerja ekspor Kabupaten Cirebon periode Januari sampai dengan pertengahan Desember 2020 mencatatkan nilai sebesar US$ 191,5 juta yang sebagian besarnya merupakan produk usaha mikor kecil menengah (UMKM). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, mencatat hingga akhir 2020 ini Kabupaten Cirebon memiliki 20 produk ekspor unggulan yang didominasi UMKM. Jumlah ekspor produk unggulan di Kabupaten Cirebon sudah sebanyak 8.703 kontainer. Sebagian besar berasal dari furnitur rotan, mencapai 4.011 kontainer.

Ekspor rotan dari kabupaten Cirebon sempat mengalami keterpurukan pada triwulan 1 hingga 2 (Januari-Juni). Hal tersebut karena beberapa negara tujuan di Eropa, Asia, dan Amerika memberlakukan kebijakan lockdown. Keterpurukan tersebut sudah mulai sirna pada Juli 2020, para pelaku UMKM industri rotan di Kabupaten Cirebon sudah mulai mendapatkan pesanan dari sejumlah negara tujuan.

Disperdagin Kabupaten Cirebon pun dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan kepada para eksportir baru. Selain pelatihan, pemerintah juga akan memfasilitasi kebutuhan teknis tentang ekspor. Dari keseluruhan produk layak ekspor, 70% merupakan rotan sedangkan 30% lainnya adalah industri hasil laut, pertanian, pengolahan, dan tekstil. Berdasarkan catatan Kementrian Perdagangan, Indonesia berada di peringkat ketiga negara pengekspor rotan terbesar dengan total 6,11% dibawah Tiongkok (45,15%) dan Vietnam (12,49%).

Peluang pengembangan sagu terbilang makin besar di tengah kebutuhan pasar pangan terus berkembang. Pemerintah bertekad untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Di dunia ada lebih dari 50.000 jenis tanaman pangan, tetapi hanya 15 jenis diantaranya yang menjadi penyedia 90% dari asupan energi.  

Direktur Jenderal Industri Agro Kementrian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim mengatakan peluang pengembangan industri berbasis bahan pangan di luar beras, jagung, dan gandum sangat besar. Kemenperin tengah mengusahakan upaya subtitusi impor hingga 35% dalam 3 tahun mendatang. Untuk sagu, didasarkan pada subtitusi impor gandum dan terigu yang saat ini nilainya sangat besar mencapai Rp 40 triliun. Produsen utama dunia untuk pati sagu hanya Indonesia dan Malaysia.

Sagu merupakan satu dari enam sasaran kegiatan diverifikasi pangan lokal sumber karbohidrat nonberas di 34 provinsi. Sasaran peningkatan produksi dan konsumsi sagu mencakup tujuh provinsi penghasil sagu, yaitu Riau, Kep. Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Hal yang paling menyedihkan adalah potensi komoditas sagu belum tergarap dengan baik. Hingga kini, setidaknya baru ada tiga industri besar yang mengelola bisnis persaguan ini.

Sagu adalah masa lalu dan masa depan pangan Indonesia. Memetakan kembali bidang industri dan pertanian yang mendukung cita-cita ketahanan pngan harus dilakukan sejak sekarang. Kini, saatnya mengangkat kembali sagu di negeri pemakan sega.

Bisnis Wealth Management (WM) perbankan diyakini bakal makin merekah pada tahun depan seiring dengan indeks harga saham gabungan yang sudah tembus ke level 6.000 akhir tahun ini. Kinerja pasar modal sudah mulai membaik beberapa bulan membaik beberapa bulan terakhir. Kinerja secara bulanan per November bahkan menunjukkan kinerja indeks reksa dana saham naik 10,96% unggul dibandingkan indeks reksa dana lain.

Perbaikan harga saham saat ini mendapat sentimen positif dari banyak perkembangan, termasuk dengan distribusi vaksin. Hal ini memberi banyak pilihan bagi nasabah prioritas perbankan untuk kembali meningkatkan penempatan dananya yang selama ini banyak terhimpun di deposito dan surat berharga negara. Selain itu, masih banyak investor milenial di perbankan juga memberi potensi peningkatan dana WM ke depan. Perbankan perlu tetap mengambil langkah konservatif untuk mendorong nasabah prioritas kembali ke pasar saham.

Adanya kewajiban perusahaan perseorangan menyusun laporan keuangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaporan Keuangan diprediksi bakal meningkatkan rasio pajak. Dalam RUU tentang Pelaporan Keuangan, pemerintah mewajibkan perusahaan perseorangan menyusun laporan keuangan yang menjadi modal basis data pajak sebagian wajib pajak orang pribadi. Misi ini perlu diimbangi dengan strategi insentif yang diterapkan oleh pemerintah. Kendati masih menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), guyuran insentif perlu lebih dikendalikan untuk memangkas beban fiskal pemerintah.

RUU tersebut juga diklaim bisa meningkatkan rasio pajak alias tax ratio yang sejauh ini masih sangat rendah Pasalnya, aktivitas bisnis yang selama ini tidak terdaftar dalam sistem administrasi Ditjen Pajak dapat masuk sehingga berkontribusi bagi penerimaan. Dengan RUU ini, sistem pelaporan keuangan lebih terstandarisasi dan terintegrasi, sehingga mendorong terbentuknya ekosistem dunia usaha yang lebih sehat karena meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Indonesia juga termasuk salah satu negara yang memiliki perbedaan terbesar antara realisasi penerimaan dengan potensi pendapatan. Posisi rasio penerimaan pajak Indonesia jauh berada di bawah negara berkembang lain, misalnya Brasil, India, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Republik Dominika. Indonesia hanya unggul tipis dari Sri Lanka.

Di sisi lain, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyarankan kepada pemerintah untuk menyusun skala prioritas dalam pemberian insentif pada tahun mendatang. Hal ini perlu dilakukan agar risiko pajak yang hilang akibat kucuran insentif tersebut dapat terkompensasi melalui sumber-sumber lain. RUU Pelaporan keuangan memang akan mendorong kinerja penerimaan pajak. Karena, kunci utama dari meningkatkan penerimaan pajak adalah informasi, mengingat Indonesia menganut self assessment. Hal yang tidak boleh diabaikan adalah kondisi internal dan eksternal.  

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan Trade Expo Indonesia ke-35 Virtual Exhibition (TEI-VE) 2020 telah dilangsungkan sebagai pemeran dagang virtual terbesar di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. TEI-VE 2020 yang berlangsung selama 10-16 November 2020 sukses membukukan transaksi prospektif sebesar US$ 1,2 miliar.

Agus menjelaskan, selama penyelenggaraannya, TEI ke-35 sukses menghadirkan 690 exhibitors atau pelaku usaha sukses dan sebanyak 7.459 buyers. Para buyers tersebut meliputi 3.352 buyers dari 127 negara mitra dagang dan 4.107 buyers lokal.

Lebih lanjut Agus merinci, total transaksi prospektif USD 1,2 miliar yang dicapai terdiri atas transaksi barang dan jasa, maupun investasi. Transaksi barang dan jasa tercatat senilai USD 1,1 miliar, sedangkan transaksi investasi mencatatkan nilai USD 110 juta.

“Trade Expo Indonesia ke-36 mendatang akan difokuskan pada penguatan produk yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan produk yang memiliki nilai tambah. Semoga kerja keras dan kerja tim yang sudah terjalin dengan baik seluruh pihak yang terlibat dapat terus ditingkatkan. Sampai jumpa pada TEI ke-36 tahun 2021 mendatang,” pungkas Mendag.

Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga daging babi di Kota Kisaran Kabupaten Asahan naik drastis. Harga daging babi yang biasanya mencapai Rp 90 ribu/Kg naik menjadi Rp 140 ribu/Kg. Kenaikan tersebut diduga akibat semakin sedikitnya peternakan warga dan efek virus yang sempat menyerang hewan ternak babi di seluruh Sumatera Utara beberapa bulan lalu.

“Pertengahan bulan November harga daging babi sudah naik bang, yang semula harga daging babi nomor 1 Rp 100/Kg naik menjadi Rp 140 ribu/Kg dan nomor 2 dari yang Rp 80 ribu/Kg naik menjadi Rp 120 ribu/Kg. Akibatnya, kami sebagai penjual daging babi banyak yang mundur karena pembeli sepi. Biasanya, langganan kami untuk rumah makan khas Batak di Kisaran beli daging 10 Kg tiap harinya kini hanya 5 Kg,” ucap Aliong (50) salah satu penjual daging babi di Pajak Hongkong Kota Kisaran kepada SIB, Minggu (13/12).

PT Pertamina (Persero) bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menuntaskan program digitalisasi SPBU di seluruh Indonesia. Digitalisasi SPBU merupakan sistem monitoring distribusi dan transaksi penjualan BBM di setiap SPBU secara real-time untuk peningkatan standar layanan dan operasional.

Melalui digitalisasi ini, Pertamina dapat memantau kondisi stok dan penjualan BBM, transaksi pembayaran di SPBU serta pengelolaan penyaluran BBM bersubsidi. Di samping itu, seluruh data digitalisasi tersebut dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang, seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta BPH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Bio Solar (B30) dan penugasan yaitu Premium.

Kolaborasi dua BUMN yang berbeda sektor ini dimulai sejak penandatanganan kerjasama digitalisasi SPBU sebagai tindak lanjut dari penugasan Kementerian ESDM kepada Pertamina untuk menggunakan sistem pencatatan penyaluran BBM subsidi secara elektronik sampai di ujung titik serah penyalur (nozzle). Dalam kurun waktu dua tahun berjalan, program ini telah selesai diimplementasikan dan manfaatnya telah dirasakan oleh berbagai stakeholder terkait, masyarakat hingga pemerintah.

Telkom mendukung program digitalisasi SPBU Pertamina ini meliputi penyediaan inftastruktur telekomunikasi baik melalui jaringan fixed, mobile, dan satelit; penyediaan perangkat Electronic Data Capture (EDC); penyiapan 290 agen contact center dan 600 petugas lapangan untuk melayani pengaduan gangguan SPBU; serta pembuatan command center untuk memantau perangkat di SPBU secara proaktif.