Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut Dr Ridha Haykal Amal SH MH membuka pelatihan peningkatan skil pelaku UMKM milenial dalam pemanfaatan aplikasi market place e-Community UMKM Sumut angkatan I, II dan III se-Sumut, Selasa (15/12) malam di Griya Hotel Amir Hamzah Medan.

Pelatihan yang dilaksanakan merupakan wujud dari perhatian pemerintah terhadap keberadaan UMKM yang ada di Sumut, untuk dapat terus bangkit dan berkembang. UMKM harus memiliki skil yang mampu memanfaatkan aplikasi digital untuk menunjang dan peningkatan produk dalam suatu usaha.

Perlu dikatetahui tambah Haykal, sektor UMKM berbasis digital saat ini mulai diminati kalangan anak muda khususnya generasi milenial. Namun perkembangan UMKM berbasis digital belum dibarengi dengan konsep yang baik dari sisi manajemen maupu pemasaran. Karena itu dibutuhan ide dan gagasan untuk merespon perkembangan UMKM berbasis digital agar mampu bertahan dan berkembang di tengah arus persaingan usaha yang serba online.

Koordinator Pelaku Seni Budaya Lintas-Etnis (PSBLE) Sumatera Utara (SU) Masda Lusiana Silaban mengatakan pihaknya berkomitmen menggairahkan industri kreatif di masa pandemi.

Menurutnya, PSBLE menjadi wajah pelaku seni lintas-genre. la memastikan, PSBLE SU menjadi rumah bersama bagi pekerja seni untuk terus berkreasi. “Pekerja seni di PSBLE SU juga punya agenda berbagi keceriaan pada warga yang membutuhkan, seperti yang masih berada di pengungsian,” tegas Lusiana Silaban.

Mengenai bantuan yang disampaikan pada korban banjir bandang, menurutnya, bentuk empati pekerja seni pada sesama. Bantuan yang diberikan PSBLE SU mulai dari bahan makanan pokok, mi instan, camilan sampai baju bekas layak pakai, "Sebagian dari busana itu yang dipakai kala pementasan, " ujar Lusiana Silaban.

Kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek terus bergulir. Terbaru: dugaan korupsi pengadaan bansos bukan cuma Rp 10.000 per paket sembako, tapi lebih dari Rp 33.000 per paket.

Jika Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut, fee bansos diduga bisa mencapai Rp 33.000 per paket, sumber KONTAN menyebutkan angka bisa lebih besar, yakni Rp 34.400 per paket atau 11,46% dari nilai per paket sembako bansos yang sebesar Rp 300.000 per paket.

Alex Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memastikan sekecil apapun informasi terkait kasus tersebut bakal ditelusuri KPK, termasuk dari MAKI. “Setiap ada informasi bakal kami dalami, karena proyek tersebut terdapat 272 kontrak,” katanya, Senin (14/2).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina mengatakan, perlu ada sinergi bersama antara Kementerian Sosial (Kemsos) dengan Pemerintah Daerah. “Mereka yang bertanggung jawab memperbarui dan memvalidasi data, “ kata dia ke KONTAN, Selasa (15/12).

Pandemi Covid-19 telah mempercepat proses inovasi dan transformasi digital di dunia, termasuk Indonesia. Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Digital Conference (IDC) 2020  Anthony Wonsono mengatakan transformasi digital yang terjadi pada proses dam strategi penggunaan teknologi digital secara drastis telah mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. IDC 2020 merupakan acara hajatan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema 'Inovasi Beyond Pandemi'. Kegiatan tahunan yang sudah digelar ketiga kalinya ini diikuti oleh lebih dari 4.000 pendaftar yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

Pandemi Covid-19 dan peristiwa politik, seperti Pilkada, telah memicu munculnya berbagai ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoaks), sehingga membuat dunia digital menjadi bising oleh sampah. Digital yang tadinya solusi pun tiba-tiba menjadi part of problem. Digital pun seolah telah menjadi bagian dari masalah, AMSI mempunyai tugas untuk mencari solusinya.

Kemkominfo harus memperluas akses internet ke seluruh pelosok Tanah Air, menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor strategis, perceptan integrasi pusat data nasional, menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) digital, serta menyelesaikan berbagai regulasi digital dan telekomunikasi. Penetrasi internet pun harus dibarengi dengan edukasi, atau literasi digital.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, dibandingkan bulan sebelumnya, peningkatan nilai impor pada November 2020 itu terjadi di seluruh golongan penggunaan barang ekonomi. Golongan barang konsumsi naik US$ 264,5 juta (25,52%) menjadi US$ 1,3 miliar, bahan baku naik US$ 1,02 miliar (13,02%) menjadi US$ 8,93 miliar, sedangkan barang modal naik US$ 583,5 juta (31,54%) menjadi US$ 2,43 miliar.

Surplus neraca perdagangan RI dan perbaikan ekspor pada November 2020 ditunjang oleh naiknya permintaan dan naiknya harga komoditas andalan, terutama batubara dan minyak sawit. Adapun berdasarkan komoditasnya, penyumbang terbesar ekspor bulan November lalu adalah lemak dan minyak hewan, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal menunjukkan titik balik dari perekonomian. Peningkatan impor bahan baku dan barang modal menunjukkan adanya kegiatan perekonomian dalam negeri yang meningkat. Kondisi surplus neraca perdagangan juga menunjukkan geliat ekonomi, khususnya kegiatan belanja kelas menengah dan kelas bawah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan pemerintah perlu terus mendorong nilai tambah dari produk ekspor. Bahan mentah yang selama ini diekspor harus diolah lagi menjadi produk turunan sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan bank sentral memandang bahwa surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahan eksternal, termasuk kinerja neraca perdagangan.

Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor produk minyak sawit Oktober 2020 mencapai 3,03 juta ton atau naik 9,55% dari September 2020 yang sebesar 2,76 juta ton. Kenaikan tertinggi sebesar 10,70% terjadi pada produk olahan minyak sawit menjadi 1,96 juta ton dari 1,77 juta ton pada September dan produk oleokimia yang naik 30,30% menjadi 408 ribu ton dari 313  ribu ton pada September.

Analis komoditas dari LMC International Ltd Inggris James Fry mengatakan, kinerja produksi minyak sawit tahun ini yang paling rendah di negara-negara produsen bukan karena dampak musim kemarau panjang satu atau dua tahun sebelumnya tapi juga dampak dari pemeliharaan kebun yang kurang baik akibat penggunaan pupuk berkualitas rendah beberapa tahun lalu. Permintaan pasar  akan kembali normal seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi paska Covid-19 terutama di negara Tiongkok dan India pada 2021.

Pemerintah Australia mengecam laporan larangan ekspor batubara ke Tiongkok sebagai sebuah pelanggaran nyata terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Menurut Perdana Menteri (PM) Scott Morrison, Tiongkok belum mengonfirmasikan laporan media pemerintahnya bahwa ekspor batubara Australia yang bernilai miliaran dolar kini telah tunduk pada larangan tidak resmi. Hal tersebut jelas akan melanggar perjanjian perdagangan bebas dan berharap hal tersebut tidak terjadi. 

Petunjuk mengenai embargo batu bara telah menjadi rumor yang diperbincangkan selama beberapa waktu, menyusul kabar bahwa banyak pengirimannya dari Australia yang telah diblokir di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok. Para pembuat kebijakan di Tiongkok guna mengontrol jumlah batu bara yang masuk ke negara itu. Tetapi larangan tak resmi atas batubara Australia tersebut bakal menjadi sebuah ekskalasi dramatis, karena menyasar salah satu ekspor paling berharga yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setahun.

Pemerintahan Australia sendiri telah lama mengisyaratkan kemungkinan untuk meminta WTO turun tangan dalam perselisihan ini. Tetapi resolusi yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dapat membuka klaim pembalasan bagi Australia dan memperburuk hubungan lebih lanjut. Hubungan Australia-Tiongkok berada pada titik terendah sejak peristiwa kekerasan Lapangan Tiananmen 1989. Sedikitnya ada 13 sektor produk Australia yang dikenakan tarif atau mengalami gangguan, termasuk jelai, daging sapi, tembaga, kapas, lobster, gula, kayu, pariwisata, universitas, minuman anggur, ganndum dan wol.

Pemanfaatan co-firing masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketersediaan pasokan, harga, dan skema bisnis bahan baku, pengoperasian, dan emisi juga belum tersedia. Tantangan lainnya terkait dengan ketersediaan teknologi pada tingkat lokal dan industri pendukung, kesiapan SDM dan kelembagaan di sektor hulu dan hilir, serta keekonomian dan pendanaan. Tantangan terbesar dalam pengembangan biomassa untuk co-firing PLTU adalah masalah harga. Harga yang ditawarkan PLN masih leih rendah dibandingkan dengan harga batu bara.

Sebelumnya, PLN berhasil melakukan uji coba program co-firing di PLTU Ropa Flores dan PLTU Bolok Kupang. PLN mengganti bahan bakar berupa batu bara dengan 10% biomassa yang diperoleh dari TOSS (Tempat Olahan Sampah Setempat) terdapat juga yang memakai 5% biomassa yang berasal dari woodchips (cacahan kayu). 

Ketersediaan produk komponen PLTS saat ini mayoritas masih dipasok dari luar negeri, sehingga masih membutuhkan biaya investasi yang besar. Selain itu, pengembang masih membutuhkan regulasi yang dapat mempercepat pengembangan PLTS. pembangunan infrastruktur EBT menjadi salah satu mandat pemerintah yang perlu didukung sehingga target bauran. IIF dapat lebih mendorong pengembangan proyek EBT karena dapat mengatasi masalah pengembalian dalam waktu panjang yang pada umumnya perbankan hanya memberikan tempo hingga 5 tahun. Salah satu yang perlu dipenuhi pengembang untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari IIF adalah uji tuntas dari aspek teknikal, lingkungan dan legalitas proyek.

PT. Mark Dynamic Indonesia Tbk. mampu mencatatkan kinerja positif sepanjang 2020. Rahasia sukses apa saja yang menjadi kunci pertumbuhan emiten dengan kode saham MARK itu. Presiden Direktur MARK Ridwan Goh pada ajang Bisnis Indonesia Awards 2020 berhasil menyabet penghargaan sebagai Rising Star CEO. 

Kinerja operasional Mark Dynamic sepanjang 2020 dalam kondisi pandemi justru mengalami peningkatan, pada kuartal II/2020 mengalami peningkatan penjualan dibandingkan dengan kuartal II/2019 yang meningkat sebesar 10% dan peningkatan laba bersih sebesar 15%. Masa pandemi memberi peluang besar bagi perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Terjadi pertumbuhan permintaan bisnis sarung tangan kesehatan yang sebelumnya sekitar 10%-15% sekarang menjadi sekitar 30%.

Mark Dynamic akan melakukan ekspansi pembangunan pabrik baru dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi. Ekspansi pasar baru yang terutama adalah China dan sebagian Amerika. Target penjualan pada 2021 adalah sebesar sekitar Rp 875 miliar, di mana penjualan ekspor menyumbang 95% dari total penjualan. Tantangan perusahaan adalah bagaimana bisa selalu mengupgrade emua SDM yang ada di perseroan agar selalu produktif dan bekerja secara efisien dan efektif. Harapannya agar dapat mempunyai banyak bisnis baru dengan diverifikasi bisnis sehingga pertumbuhan tidak hanya dengan cara organik, namun juga secara anorganik.

Iklim bisnis pada tahun depan diprediksi masih tertatih kendati tahapan vaksinasi dimulai dan program pemulihan ekonomi nasional berlanjut.Hal itu tercermin dalam target penerimaan pajak penghasilan korporasi 2021 yang lebih rendah dibandingkan dengan 2020. Target pajak penghasilan (PPh) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam beleid itu tercatat Rp 683,77 triliun, naik 1,94% dibandingkan dengan target dalam Perpres No. 72/2020 senilai Rp 670,37 triliun.

Dipangkasnya target ini mengindikasikan bahwa ekonomi pada tahun depan masih cukup menantang. Dengan kata lain, pembengkakan belanja dan berlanjutnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta dimulainya tahapan vaksinasi tidak langsung berdampak pada dunia usaha.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai, turunnya target penerimaan pajak mengindikasikan bahwa pemerintah pesimistis dengan prospek ekonomi pada 2021. Hal ini cukup kontradiktif karena pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh di kisaran 5% pada 2021. pemerintah masih memiliki peluang untuk melakukan penyesuaian target dalam asumsi makro melalui revisi APBN 2021 sehingga pemerintah lebih terukur.