Kepatuhan formal wajib pajak pada tahun ini meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan formal wajib pajak telah mencapai 76,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat hanya mencapai 72,9%. Dari sebanyak 19 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan, otoritas fiskal telah menerima sebanyak 14,6 juta SPT Tahunan yang meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak pada tahun ini memang cukup tertekan sejalan dengan banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan insentif fiskal.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai kebijakan pemerintah yang memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan memang efektif meningkatkan kepatuhan. Menurutnya, ini adalah tren positif yang wajib dijaga pada tahuntahun mendatang, termasuk ketika relaksasi dihentikan saat pandemi Covid-19 telah berakhir.  

Aturan mengenai kewajiban melakukan rapid test antigen (RDT-Ag) dan polymerase chain reaction atau PCR bagi para pelancong menuai banyak polemik. Terlebih, tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Aturan yang diumumkan dan masa berlakunya yang terlalu berdekatan itu membuat masyarakat kalang kabut. Contohnya, SE No.3/2020 dari Satgas yang isinya mewajibkan masyarakat melakukan rapid test antigen saat menggunakan moda udara dan kereta api diterbitkan dan berlakunya 19 Desember 2020, tetapi surat baru beredar pada 20 Desember 2020. Di sisi lain, tidak ada sanksi dalam pelanggaran SE dari Kemenhub maupun Satuan Tugas. Sinisme publik juga muncul karena harga PCR dan rapid test antigen yang kepalang mahal hingga potensi kongkalikong dalam bisnis alat pendeteksi Covid-19 itu. Dalam penelusuran yang dilakukan Bisnis, harga sekali rapid test antigen berkisar Rp.300.000—Rp500.000, sementara harga patokan resmi Kementerian Kesehatan maksimal Rp250.000—Rp275.000. Di sisi lain, jika mengacu bahan paparan dari Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, harga dasar rapid test antigen sebenarnya jauh di bawah patokan maksimal pemerintah maupun harga yang beredar di pasaran. 

Terkait dengan importir, juga mengalami banyak pergeseran. Pada Agustus lalu, Bisnis mencatat, adanya perusahaan jasa keamanan yang mendapat rekomendasi mengimpor alat penanganan Covid-19. Namun pada Desember 2020, muncul tiga nama baru, yakni Jenny Cosmetics, Draeger Medical Indonesia, dan Pusat Keuangan Kemhan. Dalam penulusuran Bisnis, PT Jenny Cosmetics adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik sejak 1980, dan merupakan importir alat Covid-19 terbanyak US$25,7 juta atau Rp363,8 miliar. Bisnis telah berupaya mengonfirmasi perusahaan yang bersangkutan dengan mengirimkan pertanyaan melalui surat elektronik yang tercantum dalam laman resmi Jenny Cosmetics. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban dari perusahaan. Selanjutnya, juga ada PT Drager Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan di bidang teknologi dan medis. Perusahaan tersebut telah mengimpor alat penanganan Covid-19 senilai US$18,9 juta atau Rp267,5 miliar

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea & Cukai Kemenkeu Syarif Hidayat mengatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur, dalam konteks importasi alat penanganan Covid-19, otoritas tak pernah memandang latar belakang perusahaan.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyatakan terlibat dalam pembangunan 44 proyek strategis nasional dengan porsi terbanyak di Pulau Jawa. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono menjelaskan, dari total 44 proyek strategis nasional (PSN), sebanyak 26 proyek ada di Jawa.

Dari total proyek garapan perseroan, dia menegaskan sektor pekerjaannya yaitu seputar konektivitas, sumber daya air, kelistrikan, dan proyek gedung. Beberapa proyek PSN yang telah selesai dibangun emiten berkode saham WSKT itu misalnya tol layang JakartaCikampek II, tol Kanci-Pejagan, tol Pejagan-Pemalang, tol Pemalang-Batang, dan tol Batang-Semarang. Selain itu, jalan tol Solo-Ngawi, tol Ngawi-Kertosono, tol SalatigaKartasura, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Kertajati Majalengka, serta Bendungan Gondang. Destiawan juga menjamin 11 ruas jalan tol yang akan didivestasikan pada 2021 telah sesuai dengan kriteria premium yang bakal menarik bagi investor. 

Konsumsi bahan bakar minyak PT Pertamina (Persero) sepanjang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 terpantau naik 400% di sepanjang Tol Trans-Jawa. Pejabat Sementara (Pjs) Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Marthia Mulia Asri mengungkapkan kenaikan tertinggi pada tanggal 23—25 Desember 2020, yang mencapai 636 KL per hari. Adapun, konsumsi tertinggi terdapat di 2 SPBU Rest Area tol arah Surabaya, yaitu KM 379 A dan KM 429 A. 

Marthia menerangkan peningkatan konsumsi BBM di Tol Trans-Jawa yang tertinggi adalah produk Pertamax Turbo dan Pertamax, khususnya untuk BBM jenis gasoline. Menurutnya Pertamax Turbo dan Pertamax dipilih karena kualitasnya yang mampu memberikan performa terbaik bagi mesin kendaraan, khususnya untuk menempuh perjalanan
jauh semasa libur panjang. Peningkatan konsumsi Pertamax Series juga diikuti dengan peningkatan konsumsi BBM berkualitas jenis gasoil, yaitu Pertamina Dex dan Dexlite.

Bisnis jalan tol bakal banyak terbantu oleh besarnya kue anggaran infrastruktur yang disediakan pemerintah hingga 2024 sehingga sejumlah emiten bersiap menangkap peluang itu. Selain emiten pelat merah seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT PP (Persero) Tbk., swasta juga akan menikmati kue bisnis pembangunan jalan tol. Pasalnya, swasta yang berkecimpung dalam pembangunan jalan tol masih terbatas. Salah satu perusahaan swasta yang siap menangkap peluang itu, PT Nusantara Infrastructure Tbk. Presiden Direktur Nusantara Infrastructure, Ramdani Basri mengatakan pemerintah menganggarkan kurang lebih Rp2.035 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2020—2024. Dari total tersebut, sekitar 30% atau Rp623 triliun disediakan oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sisanya, sekitar Rp1.435 triliun diharapkan datang dari swasta. Dalam waktu dekat, emiten dengan kode saham META ini siap ikut lelang proyek jalan tol JORR Elevated Cikunir—Ulujami. Perseroan pun telah membentuk konsorsium Jakarta Metro Expressway bersama PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Di dalamnya, META memegang porsi kepemilikan terbesar. Jalan tol tersebut akan dibangun sepanjang kurang lebih 20 kilometer dengan nilai investasi Rp20 triliun— Rp21 triliun. 

Indonesia diproyeksi mengimpor gula mentah sebanyak 646.944 ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada rentang Januari—Mei 2021. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, usulan volume impor tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi teknis yang dilaksanakan pada 23 November 2020 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Alokasi impor diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan Permenperin No. 10/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud tidak langsung menjawab ketika Bisnis meminta konfirmasi. 

Namun, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengungkapkan volume impor merupakan insentif bagi pabrik dan besaran alokasinya mengacu pada neraca gula. Rochim menambahkan alokasi tersebut masih bersifat tentatif dan bisa berubah sesuai perkembangan neraca gula. Berdasarkan perkiraan Kementerian Pertanian, stok akhir gula pada 2020 ditaksir mencapai 1,47 juta ton.

Alokasi impor sebagai tindak lanjut Permenperin No. 10/2017 telah dilaksanakan pada 2019 dan 2020 dengan volume masing-masing 470.802 ton dan 401.440 ton. Guna menanggulangi permasalahan stok dan harga gula yang terjadi pada semester I/2020, pemerintah juga menugasi 3 BUMN untuk mengimpor 150.000 ton gula kristal putih (GKP). 

Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia meyakini konsumsi bahan baku plastik daur ulang akan meningkat hingga 2030 jika Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen diterapkan secara konsisten.

Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen dengan kewajiban pengurangan volume sampah plastik setidaknya 30% dengan cara membatasi timbulan sampah, mendaur ulang, dan pemanfaatan kembali.

Christine menyatakan tidak semua kemasan plastik dapat meningkatkan konsumsi bahan baku plastik daur ulang. Christine mencontohkan produk minyak goreng yang harus menggunakan kemasan fleksibel untuk menjaga kesegaran produk dalam waktu yang lama.

Di sisi lain, dia menyayangkan pelaksanaan peta jalan KLHK tersebut tidak mengikat. Alhasil, peta jalan tersebut tidak dapat memberikan sanksi pada pabrikan yang tidak menjalankan pemakaian bahan baku plastik daur ulang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan KLHK pada 2019, total botol PET yang diproduksi di dalam negeri hanya mencapai sekitar 100.000 ton. Adapun, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) mendata memproduksi kemasan plastik mendominasi penggunaan bahan baku plastik hingga 2,25 juta ton per tahun. Federasi Kemasan Indonesia juga mencatat kemasan plastik kaku hanya berkontribusi sekitar 15%, sedangkan plastik fleksibel mendominasi hingga 45%. Dengan kata lain, plastik yang menarik untuk didaur ulang oleh pabrikan hanya sekitar 338.100 ton per tahun dari total produksi plastik nasional sekitar 5,6 juta ton per
tahun. Christine juga menyatakan perbaikan performa industri daur ulang plastik ke posisi prapandemi Covid-19 belum selesai pada 2021

Sementara itu, Direktur Kemitraan Industri Inaplas Budi Susanto Sadiman mendukung target 30% bahan baku plastik daur ulang di kemasan pada 2030. Alasannya, peningkatan kandungan bahan daur ulang itu tidak akan mengikis pertumbuhan konsumsi plastik virgin. Sejauh ini, kebutuhan plastik virgin bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 

Sebelumnya, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan mengatakan Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan dan untuk memerangi limbah plastik dan sudah menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018—2025.

Suntikan dana dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan teknologi finansial diproyeksi masih meriah pada 2021 kendati otoritas mengeluarkan aturan baru. Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amsevindo), Edward Ismawan Chamdani menilai untuk perusahaan teknologi finansial (tekfin) pemberi pinjaman atau financial technology peer-to-peer (P2P) lending aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru bertujuan untuk menyaring mana pemain yang benarbenar serius dalam menjalankan bisnisnya. Dari penerapan aturan tersebut, perusahaan modal ventura bisa mendapatkan gambaran lebih jelas terkait dengan perusahaan yang masih menawarkan peluang moncer sehingga dampaknya positif terhadap investasi ke depan. 

Direktur Utama PT Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro mengungkap hal serupa. Prospek dan kinerja perusahaan tekfin makin jadi prioritas. Menurutnya, apabila suatu platform P2P lending butuh modal karena terganjal aturan, dan berminat memperoleh pendanaan dari MV, platform tersebut harus siap membuat presentasi kinerja yang meyakinkan. Beberapa indikator seperti penyaluran pinjaman, jumlah pinjaman beredar, pendapatan dan rasio kredit macet tetap menjadi perhatian.

Sekadar informasi, hingga akhir 2020, tercatat sebanyak 16 transaksi pendanaan ke sektor fintech telah disalurkan, dengan 10 pendanaan yang nilainya terungkap mencapai US$360 miliar. Beberapa pemain di sektor P2P lending yang mendapatkan dana segar dari investor di periode 2020 ini, di antaranya Investree pada April dan November, KoinWorks pada April dan Mei, Modalku pada April, AwanTunai pada Juli, serta Pintek pada Mei dan Desember

Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berasal dari transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) alias e-commerce, hingga 23 Desember 2020, pemerintah pun telah berhasil mengumpulkan penerimaan Rp 616 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas transaksi PMSE.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak tersebut berasal dari setoran PPN 23 perusahaan digital. Dikatakan lebih lanjut bahwa terdapat lima perusahaan digital asing yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan menyetor PPN.

Hingga saat ini, pemerintah telah menunjuk 46 perusahaan digital asing dan dalam negeri sebagai pemungut PPN 10%. Beberapa di antaranya, yakni Shopee, Netflix, JD.ID. Adapun pemungutan PPN telah berlaku sejak Agustus lalu. Kebijakan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 /2020.

Sisa lebih pembiayaan anggaran negara atau silpa per 30 November 2020 sebesar Rp 221,1 triliun. Nilai yang cukup tinggi ini mengindikasikan permasalahan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran.

Pada 2015, silpa Rp 24,61 triliun. Sementara pada 2016 senilai Rp 26,16 triliun dan pada 2017 sebesar Rp 25,65 triliun. Pada 2018 mencapai Rp 36,2 triliun dan pada 2019 sebesar 46,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ketidakpastian pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab silpa per November 2020 sebesar Rp 221,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi pembiayaan APBN 2020 yang meningkat 162,1 persen menjadiRp 1.104,8 triliun. Padahal, dalam target pembiayaan dalam Perpres No 72/2020 ditetapkan Rp 1.039,2 triliun.

“Sampai akhir November 2020, pembiayaan anggaran naik 162,1 persen dibandingkan 2019. Oleh karena itu, masih memiliki silpa Rp 221,1 triliun,” kata Sri Mulyani.