Insentif Fiskal, Kebijakan Tax Allowance Dikritik
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) menyorot kebijakan
tax allowance kepada investor yang dinilai bisa memicu
adanya ketidakadilan.
Pasalnya, OECD memandang insentif pengurangan
penghasilan neto sebesar 30%
selama 6 bulan yang tertuang
dalam PP No. 78/2019 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah
Tertentu itu tidak konsiten.
Untuk itu, OECD mendorong
Pemerintah Indonesia kembali
melakukan sosialisasi terkait
dengan kebijakan tersebut,
agar tidak terjadi salah tafsir dalam pemberian fasilitas
fiskal.
Terlebih, saat ini Indonesia
tengah gencar memperbaiki
iklim investasi. “Jika memungkinkan, pihak berwenang
harus menerapkan insentif
dengan cara yang seragam dan
konsisten di semua investasi,”
tulis laporan tersebut.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan insentif fiskal termasuk
tax allowance adalah pemanis
untuk investor.
Dia menambahkan, pemerintah juga secara aktif mengevaluasi berbagai kebijakan
yang terkait dengan insentif.
Tags :
#FiskalPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023