Bisnis, JAKARTA — World Bank atau Bank Dunia memberikan alarm untuk pengelolaan fiskal Indonesia yang berisiko meningkatkan rasio utang. Pasalnya, kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 yang besar bakal berlanjut pada tahun depan. Di sisi lain, prospek penerimaan pajak sejauh ini masih cukup suram. World Bank memprediksi defisit anggaran Pemerintah Indonesia pada tahun ini mencapai 6% dengan rasio utang sebesar 37,5% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya 30,23% dari PDB. Dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di atas 3% hingga 2022, World Bank memperkirakan rasio utang Indonesia pada 2022 meningkat signifikan hingga 43% dari PDB. 

Hal itu kemudian berdampak pada meningkatnya utang publik dan pembayaran bunga yang diproyeksikan naik menjadi rata-rata 2,4% dari PDB per tahun pada 2021—2022, lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya 1,7% dari PDB. Untuk itu, World Bank menyarankan agar pemerintah menyiapkan strategi untuk menjaga dukungan fiskal. Di antaranya adalah menaikkan tarif PPh orang pribadi berpenghasilan tinggi atau orang kaya, dan penambahan barang kena cukai (BKC). Satu Kahkonen, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi sistem perpajakan sebagai cara meringankan tekanan fiskal. Kebijakan perpajakan yang responsif menurutnya sangat diperlukan untuk mendanai penanganan krisis, menjaga posisi utang, dan memperluas ruang fiskal di tengah tekanan pandemi.

Menanggapi laporan World Bank itu, peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga rasio utang pada tahun-tahun mendatang. 

Pertama melakukan realokasi anggaran lebih konsisten, yakni mengalihkan penggunaan dana infrastruktur dan pertahanan pada APBN 2021 yang cukup besar ke program vaksinasi. 

Kedua mengoptimalisasi penerimaan negara sembari melakukan evaluasi terhadap insentif perpajakan yang telah dikucurkan.

Ketiga mencari pembiayaan dengan cost of fund yang cukup rendah, misalnya pinjaman secara bilateral atau multilateral yang memiliki tingkat bunga jauh lebih ringan dibandingkan dengan menerbitkan surat utang.  

Seruan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang bersih dan bebas dari praktik politik uang, belum sepenuhnya terwujud. Lembaga pengawas menemukan sedikitnya 262 dugaan pelanggaran money politic. Temuan dugaan pelanggaran politik uang atau money politic itu berdasarkan data yang dihimpun hingga 17 Desember 2020. Dengan kata lain, ada potensi tambahan laporan pelanggaran politik uang baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam setiap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak sejak 2015, Bawaslu mencatat ribuan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh peserta Pilkada dengan berbagai modus. Sebagai gambaran pada 2017, Bawaslu mencatat 910 pelanggaran politik uang. 

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat melapor adanya praktik politik uang di Pilkada Serentak 2020tergolong tinggi. Dari 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Dari berbagai laporan itu, katanya sudah ada enam putusan tindak pidana politik uang yang semuanya dinyatakan bersalah. Putusan itu tersebar di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kota Tangerang Selatan Banten, Kota Cianjur Jawa Barat masing-masing mendapatkan vonis 36 bulan dan vonis Rp200 juta.

SENGKETA MK Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan tahapan Pilkada Serentak 2020 belum selesai kendati proses penghitungan suara tuntas. Dia menuturkan, semua elemen pengawas di daerah masih harus menghadapi proses gugatan perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan data MK hingga pukul 19.00 WIB, sudah ada 113 pengajuan permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2020. Satu peserta Pilkada Seren tak 2020 yang siap bertarung di MK adalah pasangan Akhyar NasutionSalman Alfarisi yang merupakan calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan. Gugatan yang diajukan meminta MK menggelar pemungutan suara ulang di 1.060 TPS yang tersebar di 15 kecamatan.  

Kedua, kubu Akhyar-Salman juga mencium adanya dugaan pelanggaran penggunaan struktur pemerintah yang dilakukan oleh aparatur penyelenggaraan negara baik pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. 

Ketiga, adanya dugaan pelanggaran terstruktur seperti penggerakan massa pemilih dari luar daerah untuk menggunakan surat suara pada saat pemungutan suara

Adanya rembesan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman ke pasar konsumsi menjadi sinyal bahwa impor gula mentah yang dilakukan selama ini jauh di atas kebutuhan. Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin menjelaskan bahwa gula rafinasi yang diedarkan sebagai gula konsumsi dikemas dalam plastik berwarna putih dengan ukuran 1 kilogram. Penggantian karung gula rafinasi dan gula konsumsi pun menjadi salah satu modus yang banyak digunakan.

Oleh karena itu, APTRI mengharapkan pemerintah meninjau kembali pelaksanaan revisi Permendag 1/2019. Di sisi lain, Asosiasi Gula Indonesia (AGI) berpandangan perlu adanya pendataan mengenai realisasi impor gula mentah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi guna menyikapi temuan rembesan gula rafinasi di pasar. Direktur Eksekutif AGI Budi Hidayat mencatat sejak September 2019—Maret 2020, pemerintah telah menerbitkan persetujuan impor 786.502 gula mentah untuk kebutuhan konsumsi. Sebanyak 252.630 ton di antaranya dilaporkan telah terealisasi 100% per 1 April 2020 ketika harga gula menyentuh Rp19.000 per kilogram di tingkat eceran akibat pasokan yang berkurang.

Budi pun mengemukakan bahwa dia belum menerima laporan soal temuan rembesan gula tersebut. Meski demikian, dia tak memungkiri jika pasokan gula cenderung memadai.

Terdapat empat bidang usaha dan 11 jenis produksi atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru yang bisa mendapatkan stimulus berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah memperluas jumlah sektor usaha yang bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday. Langkah itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 7/2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Total terdapat 11 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditambahkan dalam daftar penerima tax holiday tahun ini. Dengan demikian, total KBLI yang bisa memperoleh fasilitas perpajakan tersebut menjadi 185. Sebelumnya, dalam Peraturan BKPM No. 8/2019, fasilitas tax holiday hanya bisa dimanfatkan oleh 174 KBLI. 

Adapun, sektor yang paling banyak mendapatkan penambahan KBLI yang diberikan fasilitas perpajakan adalah industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya. Jumlah industri yang ditambahkan sebagai penerima tax holiday mencapai enam KBLI. Selanjutnya, terbanyak kedua adalah industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Terdapat tiga KBLI yang ditambahkan sebagai penerima tax holiday.  

Sementara itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan penambahan bidang usaha penerima tax holiday menjadi angin segar bagi pelaku bisnis di tengah himpitan resesi. Menurutnya, selama ini pemerintah hanya menyampaikan data terkait dengan komitmen dan realisasi sebuah perusahaan, serta jumlah tenaga kerja yang terserap. Evaluasi ini, lanjutnya, sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, serta untuk mengetahui potensi pajak yang hilang akibat pemberian tax holiday.

Pendapatan negara hingga November 2020 mengalami penurunan sebesar 15,1% secara tahunan menjadi Rp1.423 triliun dibandingkan dengan 2019 yang mencapai Rp1.676 triliun. Sementara itu, kalangan ekonom menilai bahwa kondisi yang sedang krisis karena pandemi Covid-19 berdampak langsung pada penerimaan negara, khususnya pajak. Begitu pula dengan produksi meski pemerintah mengklaim kondisi perlahan membaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan tersebut sudah mencapai 83,7% berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020. 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa berdasarkan komponennya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp925,34 triliun atau mencapai 77,2% dari target Rp1.198,8 triliun. Adapun untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tercatat sebesar Rp304,9 triliun. Capaian tersebut telah melebihi 100% target, yaitu Rp294 triliun. Selain itu, hibah juga melebihi target karena berhasil terkumpul Rp9,3 triliun. Perpres 72/2020 mematok penerimaan hibah sebesar Rp1,3 triliun, sehingga realisasinya 714,1%

Jika diperinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.558,7 triliun, sehingga pengeluaran tersebut 78,8% dari target Rp1.975,2 triliun. Adapun, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp748 triliun. Dalam hal ini tingkat pencapaiannya sudah 97,9% dari target Rp763,9 triliun. Di sisi lain keseimbangan primer defisit adalah Rp582,7 triliun dan berdasarkan Perpres 72/2020 dipatok Rp700,4 triliun, sehingga tercapai 83,2%.

Dihubungi secara terpisah, ekonom Bank BCA David Sumual mengatakan bahwa baik pendapatan maupun belanja pemerintah jauh dari pencapaian karena tahun ini penuh dengan ketidakpastian. Pandemi Covid-19 menjadi masalah utamanya. Penerimaan yang masih 83,7% disebabkan banyak sektor industri lesu, sehingga hampir semua merugi dan akibatnya sulit membayar pajak. “Di sisi lain aktivitas ekonomi juga menurun. Kalau menurun, pajak seperti PPn menurun,” katanya.

Adapun untuk 2021, menurut dia, akan berbeda perlakuannya karena fokus pemerintah pada meningkatkan kapasitas produksi, tidak lagi sepenuhnya bantuan sosial. Distribusi vaksin Covid-19 pada triwulan I diharapkan bisa menjadi pengubah permainan. “Sehingga mobilitas masyarakat jadi lebih bagus untuk triwulan II, III, dan IV. Kalau konsumsi domestik sudah pulih, paling tidak 3,5% pertumbuhan ekoonmi sudah di tangan,” ucapnya

Pertumbuhan ekspor kolang-kaling Raya, Kabupaten Simalungun kian membaik. Permintaan dari luar negeri naik 100 persen.

“Kami tetap jaga kualitas kolang-kaling. Nilai ekspor dalam sebulan terakhir melebihi target pemasaran, naik dari 20 ton menjadi 40 ton,” kata Reno Karno Saragih, agen pengumpul kolang-kaling di Raya, Senin (21/12).

Kolang-kaling Raya pada mulanya diekspor ke Filipina dan Vietnam. Guna memaksimalkan pemasaran, diperluas ke Singapura dan Thailand. Untuk bisa mencukupi permintaan luar negeri, pihak Reno berusaha mengumpulkan kolang-kaling dari berbagai daerah bahkan dari luar Kabupaten Simalungun.

Masuknya komoditi kolang-kaling Raya ke luar negeri setelah dijalin kerjasama dengan PT Furnindo Sagala Perkasa yang berkantor pusat di Tanah Tinggi-Jakarta. Kualitas kolang-kaling Raya tidak diragukan lagi sehingga diminati konsumen dari luar negeri.

Harga aneka jenis daging ayam dan telur yang diperdagangkan H-4 menjelang Natal, Senin (21/12) kembali melonjak, seperti daging ayam broiler sebelumnya Rp 32.000 per Kg naik menjadi Rp 36.000 per Kg, daging ayam kampung dari Rp 55.000 per Kg menjadi Rp 65.000 per Kg, sehingga dikeluhkan masyarakat.

Demikian juga dengan harga telur ayam broiler dari sebelumnya Rp 40.000 per papan, naik menjadi Rp 48.000 per papan, telur ayam kampung dari sebelumnya Rp 2.500 per butir menjadi Rp 3.000 per butir, telur bebek dari Rp 2.000 per butir menjadi Rp 2.500 per butir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan membangun pusat riset tanaman herbal di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

“Dari Pak Luhut, inisiatif pribadi beliau, beliau akan buat sekitar 500 hektare di Toba untuk kebun herbal, “ kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian Hario Seto dalam webinar di Jakarta, Senin.

Seto menuturkan untuk mendukung rencana tersebut, Luhut pun telah berkomunikasi dengan dua universitas asal China yang terkenal akan riset tanaman herbalnya, yakni Zhejiang Chinese Medical University dan Yunnan University.

Luhut juga disebutnya akan mengundang produsen obat herbal eksisting seperti Dexa-Medica atau perusahaan lainnya untuk ikut melakukan kerja sama riset.

Dalam kunjungan kerjanya ke China Oktober lalu, Luhut yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi membahas kerja sama pengembangan pusat konservasi, penelitian dan inovasi tanaman obat China-Indonesia di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hari ini. Kamis (10/12/2020). Rakornas ini diselenggarakan memuat beberapa agenda, seperti diskusi interaktif, peluncuran roadmap TPAKD 2021-2025, penyampaian arahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemberian penghargaan TPAKD 2020.

Pada rakornas tersebut, Presiden Jokowi meminta agar TPAKD menghadirkan inovasi sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. “TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi.”

Menjawab arahan Presiden Jokowi, Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) sebagai salah satu cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. “Bank Kalsel siap laksanakan arahan Presiden Jokowi, dengan penerapan EKD. Kami juga siap mendukung dan bersinergi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso maupun Mendagri Tito Karnavian untuk bersama menerapkan arahan tersebut.”

Konsep ini telah disetujui oleh Pemprov Kalsel yang disisipkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan draftnya telah disampaikan ke Kemendagri untuk dikaji lebih dalam. “Harapannya konsep EKD ini dapat segera terealisasi, “ tutup Agus.

Untuk diketahui, konsep EKD yang diinisiasi oleh Agus Syabarrudin dapat memberikan benefit bagi masyarakat luas yang terlibat langsung maupun tidak langsung,.

Quick Respons Indonesian Standard (QRIS) terus alami pertumbuhan seiring digitalisasi transaksi terlebih di masa pandemi.

Di pengujung 2020, jumlah merchant QRIS secara nasional sebanyak 5.459.644 merchant dan di Kalimantan sebanyak 240.418 merchant atau 4,4 persen dari jumlah nasional. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.48 persen dari Oktober 2020 yang tercatat sebesar 49.517 merchant.

Sementara, Transaksi Real-Time Gross Settlement (RTGS) di Kalsel pada November 2020 secara nominal mengalami kontraksi sebesar 7,50 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2020 yang tumbuh sebesar 6.09 persen.

Selanjutnya transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada November 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 21,15 persen dan 21,70 persen apabila dibandingkan Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi LNPRT menjelang Pilkada 2020.

Transaksi ATM Debet di Kalsel pada Oktober 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 20,91 persen dan 14,77 persen, transaksi kartu kredit secara nominal maupun volume pada Oktober 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,3 persen dan 32,7 persen bila dibandingkan dengan September 2020.