Sebanyak 12 Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending berguguran sepanjang tahun 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai hal itu utamanya karena penyelenggara terkait kalah bersaing dengan ratusan penyelenggara lainnya. OJK mulai memaparkan secara rinci nama-nama entitas fintech lending pada Januari 2020. Ketika itu, penyelenggara fintech lending bertambah 20 entitas menjadi 164 penyelenggara.

OJK juga sempat menghentikan proses pendaftaran bagi penyelenggara fintech lending baru. Hal itu dilakukan tepat setelah 20 penyelenggara baru meraih tanda terdaftar dan tiga entitas dicabut tanda daftarnya di awal tahun ini. Berdasarkan masukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) memutuskan untuk menghentikan sementara moratorium pendaftaran untuk fintech landing baru. Hal senada disampaikan AFPI, tetapi alasan yang disampaikan cenderung agar asosiasi lebih fokus untuk mengintegrasikan seluruh penyelenggara dalam pusat data fintech landing (fintech data center/FDC).

Dampak berat yang dialami hotel, restauran dan kafe (Horeka) selama pandemi Covid-19 berimbas juga pada penjualan produk kertas dan tisu. Hal itu dirasakan PT Suprama Tbk, yang menyebutkan bila penjualan di tahun 2020 ini mengalami penurunan.

“Penjualan kami mengalami penurunan sekitar 18 persen untuk periode Januari - September 2020 dibanding periode yang sama tahun 2019,” kata Hendro Luhur, Direktur PT Suparma Tbk, dalam acara paparan publik perseroan yang digelar secara virtual.

Hal ini membuat target penjualan di akhir tahun 2020 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Yaitu Rp 2.1 triliun Sementara capaian hingga akhir tahun 2019 lalu, memcapai Rp 2.51 triliun.

Hingga akhir September 2020 lalu, persercen mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 1,539 triliun, atau turun sebesar 18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1,87 triliun.

Kinerja tahun 2020 ini merupakan rekor penurunan penjualan sejak 10 tahun terakhir. Dimana sepanjang dekade tersebut penjualan persercan terus mengalami kenaikan. Sedangkan sepanjang periode Januari-November 2020, penjualan bersih perseroan mencapai 1.918 triliun, dimana pencapaian ini setara dengan 91.3 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2.1 triliun.

Selama Desember 2020, peningkatan pasien terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup siginifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulsel, angka penambahan pasien terkonfirmasi periode 1-16 Desember 2020 mencapai angka 3.368 pasien.

Di kantor yang dinaungi Pemprov Sulsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel ditutup sementara. Seluruh pegawai wajib tes swab hingga sterilisasi kantor.

Hal yang sama juga di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemprov. Dua kantor tersebut di-lockdown karena ada beberapa pegawai terkonfirmasi positif Covid-19.

Kemudian Kantor Pengadilan Negeri Makassar juga ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan karena 6 pegawai positif. Kantor PN Makassar ditutup mulai 16-27 Desember 2020.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan, meski ditutup sementara, pelayanan pada Kantor UPT Pendapatan Daerah Sesulawesi Selatan tetap berjalan seperti biasa.

Dengan demikian, pegawai yang diperintahkan untuk WFH adalah pegawai pada kantor Pusat Bapenda Sulsel yang tidak memberikan pelayanan penerimaan pajak daerah dari masyarakat atau wajib pajak.

Nilai belanja iklan di Indonesia diproyeksi naik di kisaran 7,5%-10% pada 2021 mendatang dengan dominasi pangsa pasar yang cukup kokoh dari televisi dan internet. Dalam kaitan itu, televisi dan digital masing-masing bakal menguasai sekitar 60% dan 25% pangsa iklan sepanjang tahun depan seiring dengan dimulainya proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Adapun sisanya dibagi untuk media lain seperti radio dan media luar ruang.

Berdasarkan data Nielsen, tingkat penetrasi media luar ruangan masih masuk ke dalam tiga besar media beriklan dengan penetrasi terbesar, diantaranya televisi menjangkau 90% populasi per hari, internet 65%, dan media luar ruang 54%. Dunia usaha telah menunjukkan pergerakan minat dengan bertambahnya perusahaan yang beriklan melalui media sosial dan terjadinya perpindahan klien dari medium konvensional ke direct action media. 

Industri periklanan Tanah Air masih berhadapan dengan sejumlah tantangan. Pertama, transformasi digital yang belum merata. Kedua, belanja iklan digital masih dinikmati oleh platform global, bukan publisher lokal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat tren dominasi belanja iklan di platform global akan bergeser ke publisher lokal.

Direktur Nielsen Media Indonesia Cerli Wirsal mengatakan penetrasi media luar ruang didukung oleh keinginan konsumen untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga peluang untuk menarik perusahaan dalam memasang iklan di medium tersebut cukup besar. Berdasarkan gross rate card, Nielsen menghitung belanja iklan media luar pada September tahu ini di jakarta mencapai angka lebih dari Rp293 miliar dengan kategori produk properti, korporasi (corporate ads) dan finansial sebagai tiga kategori produk terbesar. Masing-masing kategori, memiliki strategi berikan yang berbeda.

Peluang peningkatan nilai belanja iklan di aplikasi digital tahun depan berkaitan erat dengan melonjaknya minat konsumen terhadap sektor hiburan dan gim daring di perangkat seluler. Meski 40% masyarakat pengguna perangkat mobile diperkirakan mengurangi pengeluaran tahun depan tetapi inovasi di perangkat mobile seperti platform dagang-el, dinilai bakal menjadi tren utama untuk beriklan, sehingga mendorong nilai belanja di medium tersebut.

Pemangkasan pajak orang kaya makin memperlebar ketidaksetaraan dan tidak memberikan manfaat bagi kelompok lain. Para peneliti menerapkan analisis yang menggabungkan berbagai pungutan yang diterapkan pada pendapatan, modal dan aset di 18 Negara OECD, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, selama setengah abad terakhir. Di tengah kemerosotan ekonomi akibat krisis pandemi virus corona, menaikkan pajak khususnya bagi individu  berpendapatan tinggi menjadi pilihan untuk mendulang tambahan penerimaan negara.

Pemerintah Inggris berencana memberlakukan pajak sekali pungut sebesar 5% terhadap orang dengan penghasilan lebih dari US$ 348 miliar per tahun. Komisi Pajak Kekayaan (WTC) Inggris juga akan memungut pajak 1% per tahun sebanyak lima kali untuk individu di atas 500.000 poudsterling. Kebijakan ini akan mempengaruhi 8 juta penduduk Inggris. WTC yang terdiri atas akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi pajak mengatakan ketentuan ini ditargetkan bagi mereka yang memiliki kemampuan membayar yang tinggi.

Di sejumlah negara Amerika Latin, opsi memungut pajak dari golongan terkaya juga mengemuka selama krisis pandemi. Menurut laporan OECD, sejumlah alasan penarikan kebijakan itu adalah pengelolaan yang mahal, sulit diterapkan bagi orang dengan banyak aset, tetapi sedikit uang tunai, mendistorsi keputusan tabungan dan investasi, mendorong orang kaya melarikan uang ke negara pajak rendah, dan yang terburuk adalah tidak banyak meningkatkan pendapatan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2020, perusahaan smelter telah melaksanakan kontrak jual beli nijih nikel sesuai dengan ketentuan HPM. Kontrak yang berlaku menggunakan skema Cost, Insurance, and Freight (CIF), di mana smelter hanya membayar biaya tongkang US$ 3 per metrik ton.

Meski aturan HPM telah berlaku sejak April 2020 lalu, penerapan HPM tidak bisa langsung dilaksanakan sepenuhnya oleh para pelaku usaha, mengingat selama ini beberapa perusahaan smelter telah lama menikmati harga nikel yang murah. Terkait dengan pengaturan biaya CIF yang membebani penambangan dengan subsidi biaya pengiriman, satgas HPM saat ini tengah mendiskusikan untuk mencari solusi terkait aspek jarak dan kandungan SiO/MgO. Di sisi lain, HPM ditetapkan di atas harga pokok produksi (HPP) bijih nikel untuk memberikan profit bagi penambang nikel. Namun dalam praktiknya masih terdapat penjualan nikel dibawah HPM, bahkan di bawah HPP. 

Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut Dr Ridha Haykal Amal SH MH membuka pelatihan peningkatan skil pelaku UMKM milenial dalam pemanfaatan aplikasi market place e-Community UMKM Sumut angkatan I, II dan III se-Sumut, Selasa (15/12) malam di Griya Hotel Amir Hamzah Medan.

Pelatihan yang dilaksanakan merupakan wujud dari perhatian pemerintah terhadap keberadaan UMKM yang ada di Sumut, untuk dapat terus bangkit dan berkembang. UMKM harus memiliki skil yang mampu memanfaatkan aplikasi digital untuk menunjang dan peningkatan produk dalam suatu usaha.

Perlu dikatetahui tambah Haykal, sektor UMKM berbasis digital saat ini mulai diminati kalangan anak muda khususnya generasi milenial. Namun perkembangan UMKM berbasis digital belum dibarengi dengan konsep yang baik dari sisi manajemen maupu pemasaran. Karena itu dibutuhan ide dan gagasan untuk merespon perkembangan UMKM berbasis digital agar mampu bertahan dan berkembang di tengah arus persaingan usaha yang serba online.

Koordinator Pelaku Seni Budaya Lintas-Etnis (PSBLE) Sumatera Utara (SU) Masda Lusiana Silaban mengatakan pihaknya berkomitmen menggairahkan industri kreatif di masa pandemi.

Menurutnya, PSBLE menjadi wajah pelaku seni lintas-genre. la memastikan, PSBLE SU menjadi rumah bersama bagi pekerja seni untuk terus berkreasi. “Pekerja seni di PSBLE SU juga punya agenda berbagi keceriaan pada warga yang membutuhkan, seperti yang masih berada di pengungsian,” tegas Lusiana Silaban.

Mengenai bantuan yang disampaikan pada korban banjir bandang, menurutnya, bentuk empati pekerja seni pada sesama. Bantuan yang diberikan PSBLE SU mulai dari bahan makanan pokok, mi instan, camilan sampai baju bekas layak pakai, "Sebagian dari busana itu yang dipakai kala pementasan, " ujar Lusiana Silaban.

Kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek terus bergulir. Terbaru: dugaan korupsi pengadaan bansos bukan cuma Rp 10.000 per paket sembako, tapi lebih dari Rp 33.000 per paket.

Jika Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut, fee bansos diduga bisa mencapai Rp 33.000 per paket, sumber KONTAN menyebutkan angka bisa lebih besar, yakni Rp 34.400 per paket atau 11,46% dari nilai per paket sembako bansos yang sebesar Rp 300.000 per paket.

Alex Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memastikan sekecil apapun informasi terkait kasus tersebut bakal ditelusuri KPK, termasuk dari MAKI. “Setiap ada informasi bakal kami dalami, karena proyek tersebut terdapat 272 kontrak,” katanya, Senin (14/2).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina mengatakan, perlu ada sinergi bersama antara Kementerian Sosial (Kemsos) dengan Pemerintah Daerah. “Mereka yang bertanggung jawab memperbarui dan memvalidasi data, “ kata dia ke KONTAN, Selasa (15/12).

Pandemi Covid-19 telah mempercepat proses inovasi dan transformasi digital di dunia, termasuk Indonesia. Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Digital Conference (IDC) 2020  Anthony Wonsono mengatakan transformasi digital yang terjadi pada proses dam strategi penggunaan teknologi digital secara drastis telah mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. IDC 2020 merupakan acara hajatan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema 'Inovasi Beyond Pandemi'. Kegiatan tahunan yang sudah digelar ketiga kalinya ini diikuti oleh lebih dari 4.000 pendaftar yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

Pandemi Covid-19 dan peristiwa politik, seperti Pilkada, telah memicu munculnya berbagai ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoaks), sehingga membuat dunia digital menjadi bising oleh sampah. Digital yang tadinya solusi pun tiba-tiba menjadi part of problem. Digital pun seolah telah menjadi bagian dari masalah, AMSI mempunyai tugas untuk mencari solusinya.

Kemkominfo harus memperluas akses internet ke seluruh pelosok Tanah Air, menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor strategis, perceptan integrasi pusat data nasional, menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) digital, serta menyelesaikan berbagai regulasi digital dan telekomunikasi. Penetrasi internet pun harus dibarengi dengan edukasi, atau literasi digital.