Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pengelola dana abadi investasi yang pembentukannya tengah disiapkan pemerintah, telah mengantongi komitmen investasi total Rp 84,5 triliun dari Amerika Serikat dan Jepang. Dengan adanya komitmen investasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mendapatkan respons positif dari berbagai lembaga internasional. Pasalnya, UU Cipta Kerja dinilai sebagai upaya reformasi besar yang dilakukan Indonesia untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur berinvestasi. Sehingga, UU ini diharapkan dapat mempermudah proses perizinan, mengurangi biaya berusaha, dan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

UU Cipta Kerja bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia mampu bersaing di kancah perekonomian global. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang CIpta Kerja yang menjadi dasar pembentukan LPI tersebut. LPI dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dalam menggunakan dana jangka pendek untuk pembiayaan investasi. LPI bertujuan mengelola dana investasi yang berasal dari luar negeri sebagai sumber pembiayaan dan kurangi ketergantungan dana jangka pendek.

Nielsen Clicks Study 2020 menemukan bahwa peningkatan jumlah pembeli online di Indonesia hampir mencapai dua kali lipat dari tahun 2018 dengan jumlah perkiraan sekitar 7,3 juta konsumen yang melakukan aktivitas pembelian online di tahun 2020 sebelum Pandemi Covid-19. Online menjadi saluran belanja populer dan menjadi peran penting di pasar. Pemanfaatan omni-channel oleh konsumen online saat ini adalah untuk Melakukan pembelian (72%) dan Mencari Informasi (67%).

Executive Director Consumer Insight Nielsen Indonesia Yudi Suryanata, mengatakan sebagian pembeli online melakukan pembelian untuk kategori fesyen, kosmetik, dan transportasi. Pembeli online paling banyak mengejar voucher diskon (49%), harga yang lebih murah (47%), dan layanan gratis pengiriman/pengembalian barang (33%). Situasi pandemi berdampak pada kategori fesyen, kosmetik, dan transportasi menjadi lebih sedikit dibeli secara online. Sementara kategori pembayaran tagihan (38%), Makanan & Minuman (33%), personal care (33%) dan jasa-jasa seperti delvery (20%) meningkat pada masa Pandemi Covid-19.

PT Terang Dunia Internusa (TDI), produsen sepeda terbesar di Indonesia bermerek United, merambah pasar sepeda motor listrik, dengan melepas United T1800. Motor rakitan Citereup, Jawa Barat, ini dibanderol Rp 27 juta dan ditargetkan terjual 5000 unit per bulan. Peluncuran T1800 adalah langkah awal TDI menggempur pasar motor listrik Tanah Air dengan kapasitas terpasang 3.000 unit per bulan.

United T1800 memakai motor listrik Bosch 60V1800W dengan rated speed 620 rpm, torsi 27 Nm, serta tenaga 1.800 watt. Berkapasitas baterai lithium 60 volt 28Ah yang dalam kondisi penuh dapat mencapai kecepatan maksimum 70 km per jam dn jarak tempuh 60 km. Waktu pengisian baterai minimal 4 jam. Biaya untuk sekali pengisian sekitar Rp 2.700. Adapun masa pakai baterai tiga tahun. Harga satu United Bike T1800 sekitar Rp 6 juta.

Hal unik di motor ini, adalah mode mundur, selanjutnya T1800 dibekali alarm antimaling dan racer sound mode. T1800 memakai dual shockbreaker , sehingga lebih stabil saat menikung. Kaki-kaki motor menggunakan ban depan belakang tubeless dengan diameter 12 inci. Pengereman dibantu cakram di depan dan belakang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi seputar aliran duit dugaan suap bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial Julianri P. Batubara. Salah satu informasi yang sedang digali oleh penyidik lembaga antikorupsi yakni soal kemungkinan aliran duit suap tersebut ke PDI Perjuangan. Namun, KPK memastikan penyidikan terhadap Mensos tidak memiliki motivasi politik.

Bukti permulaan dalam kasus ini adalah adanya dugaan uang yang diterima oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka penerima. Adapun terkait dengan dugaan aliran dana ke salah satu partai politik, tentu ini menjadi materi penyidikan yang akan terus digali dan dikonfirmasi dari saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik.

KPK menetapkan Mensos dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait dengan program bansos penanganan virus corona (Covid-19). Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Kelangkaan gula rafinasi untuk bahan baku industri makanan minuman seperti awal 2020 berisiko terulang pada pembuka 2021. Pemangkasan produktivitas dan tenaga kerja industri makanan dan minuman pun menjadi taruhannya. Ketua Asosiasi Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengungkap bahwa stok gula kristal rafinasi (GKR) di 11 pabrik anggota asosiasi saat ini hanya 360.000 ton. Sedangkan kenyataannya kebutuhan GKR untuk industri makanan dan minuman (mamin) ditaksir mencapai 250.000 ton/bulan dan berpeluang naik pada akhir tahun lantaran bertepatan dengan momentum Natal dan Tahun Baru.

Asosiasi telah menyuarakan potensi krisis GKR kepada pemerintah sejak bulan lalu. Namun, pengusaha belum mendapatkan kepastian izin impor gula mentah untuk GKR. Proses impor gula mentah cukup panjang dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lantaran didatangkan dari Brasil. Kebutuhan GKR untuk setahun serta stok penyangga sejatinya sudah dihitung sejak awal 2020, dimana izin impor yang diberikan mencapai 3,2 juta ton.

Pelaku Industri sebelumnya memperkirakan kebutuhan impor pada 2021 bisa naik 4%-5% dari realisasi tahun ini. Sebagian besar impor komoditas gula direalisasikan dalam bentuk gula mentah yang nilainya mencapai US$ 1,6 miliar atau setara dengan 4,64 juta ton. Mayoritas gula mentah impor tersebut dialokasikan untuk industri gula rafinasi yang memasok bahan baku untuk industri mamin yang kebutuhan per tahunnya lebih dari 0,3  juta ton. 

Jika izin impor gula mentah tak kunjung diterbitkan, kelangkaan pasokan GKR akan berimbas pada anjloknya produktivitas industri mamin. Dampak berikutnya adalah kekosongan stok produk mamin di pasaran, tenaga kerja di sektor mamin, serta produktivitas sektor hulu seperti peternak dan petani yang memasok daging, susu, buah dan lainnya yang membuat produk mamin impor akan membanjir guna mengisi permintaan pasar. Adanya kepastian pasokan bahan baku dan operasional industri mamin meningkatkan daya saing dan menyediakan produk pangan yang terjangkau.

Wacana penyesuaian royalti perusahaan tambang batu bara kembali mencuat, sejalan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Terkait dengan ketentuan royalti, pemerintah mewacanakan untuk memberlakukan tarif royalti berjenjang terhadap komoditas batu bara yang diekspor ke luar negeri. Sementara itu, untuk penjualan batu bara di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) telah disepakati dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bahwa tarif royalti batu bara ditetapkan flat sebesar 14%.Tarif royalti berjenjang tersebut memperhitungkan rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) dalam 10 tahun terakhir dan tingkat HBA dalam 20 tahun ke depan. 

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menetapkan besaran tarif  royalti ekspor di tengah tantangan tren pelemahan harga komoditas batu bara. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bila royalti ekspor yang dipatok terlalu tinggi dan pasar domestik tidak dapat menyerap produksi batu bara dalam negeri, perusahaan batu bara akan kesulitan menutup biaya produksi dan royalti pada saat harga batu bara turun.

Tingginya tarif royalti akan meningkatkan biaya produksi sehingga cadangan batu bara yang masih berada di lapisan bawah tidak lagi menjadi ekonomis untuk ditambang. Akan lebih bijaksana kalau pemerintah dalam membuat kenijakan fiskal, termasuk royalti ekspor melihat secara holistik dan komprehensif. Selain itu, perlu juga melihatnya secara jangka panjang agar usaha tambang batu bara bisa dapat survive dan terus berkontribusi bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementrian ESDM Sujatmiko mengatakan usulan tarif royalti berjenjang mempertimbangkan adanya potensi pengurangan penerimaan negara akibat berlakunya UU Cipta Kerja yang memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP). Konsekuensi batu bara sebagai BKP membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini ditanggung perusahaan dapat direstui kepada negara, yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan negara berkembang. 

Penyesuaian royalti dilakukan agar sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang mengamanahkan perpanjangan IUPK wajib meningkatkan penerimaan negara. Adapun, pernyataan terkait royalti itu sebagai respons mengenai kabar soal royalti batu bara ekspor akan meningkat signifikan hingga 24%.

Pemerintah membeli surat utang yang diterbitkan BUMN dan berinvestasi langsung senilai total Rp 19,7 triliun tahun ini dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2020. Investasi yang bersumber dari APBN ini sifatnya nonpermanen. Tahun ini ada lima BUMN penerima investasi senilai Rp 19,7 triliun, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, saat dihubungi Kamis (10/12/2020), menyatakan, seluruh dana investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi disalurkan sampai akhir Desember 2020. Perakhir November 2020, dana terealisasi Rp 4,15 triliun, yakni untuk Perumnas Rp 650 miliar dan PT KAI Rp 3,5 triliun.

Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk BUMN dan lembaga senilai Rp 53,57 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Pembiayaan korporasi diberikan dalam bentuk penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya, penyertaan modal negara untuk 11 BUMN dan investasi pemerintah untuk 5 BUMN.

PT Fast Food Indonesia Tok (FAST) tetap membuka peluang memperluas jaringan gerai ayam goreng KFC pada tahun depan. Sepanjang tahun ini, Fast Food Indonesia telah memiliki total 738 gerai dan berencana menambah 25 gerai lagi pada tahun depan.

Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk, Justinus Dalimin Juwono mengemukakan, Fast Food menyiapkan dana belanja modal atawa capital expenditure (capex) sebesar Rp 320 miliar hingga Rp 350 miliar untuk memuluskan ekspansi gerai tahun depan. “Kami berharap penjualan Rp 7 triliun melalui operasional gerai yang baru dibuka dan yang akan kembali dibuka tahun depan, serta gerai existing. Dengan ini semua, kami optimistis akan menyumbang peningkatan penjualan,” jelas dia.

Hingga 30 September 2020, Fast Food menderita kerugian Rp 298,34 miliar, Di periode sama tahun lalu, FAST masih laba senilai Rp 175,70 miliar.

Tahun ini, FAST menyiapkan dana capex Rp 240 miliar untuk pembangunan empat gerai baru KFC di berbagai daerah tadi. Justinus mengakui penyerapan dana capex tidak maksimal demi menjaga cashflow sehat di masa pandemi. “Dana capex tidak dipakai semua, kami tahan dan jaga cashflow supaya terus baik. Penggunaan Rp 240 miliar ini dialokasikan untuk pembukaan gerai baru, renovasi gerai existing, hingga perbaikan mesin, “ beber dia.

Xendit, perusahaan payment gateway di Indonesia, menjalin kerjasama dengan Shopee Pay. Xendit dapat menggunakan Shopee Pay untuk menerima pembayaran satu waktu (onetime payment). Juga menerima pembayaran berulang untuk berlangganan (subscription payments). “Proses integrasi ini sangat mudah dan cepat sehingga menguntungkan bagi merchant, “ ujar Mikiko Steven, Head of Customer Solutions, Xendit, Kamis (10/12).

Eka Nilam Dari, Head of Strategic Merchant Acquisition Shopee Pay mengatakan, kerjasama ini membuka peluang mendorong inklusi keuangan lewat pembayaran digital. Setelah kerjasama ini, Shopee Pay dapat menjangkau lebih banyak merchants. Sektor usaha merchant itu antara lain teknologi informasi, platform booking travel dan hotel, platform pendidikan, kecantikan dan platform donasi.

Hingga kini, World Bank belum juga merilis peringkat kemudahan berusaha alias Ease of Doing Business (EoDB) untuk Indonesia. Sedianya, peringkat tersebut dipublikasikan pada bulan Oktober hingga November.

Menurut Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bandan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Rabu (10/12), hingga kini World Bank belum menyampaikan pengumuman EoDB 2021. Menurutnya, laporan EoDB akan mundur lantaran kasus fraud tim World Bank. Hanya saja BKPM, belum mendapatkan informasi terperinci dari World Bank kapan rilis EoDB Indonesia akan diumumkan.

Sebelumnya, Yuliot menyebut, ada tiga aspek penilaian EoDB yang bisa diperbaiki dengan pasal-pasal UU Cipta Kerja. Pertama kemudahan memulai berusaha, kedua perizinan pembangunan gedung, dan ketiga pengadaan tanah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan pada peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 sejalan dengan implementasi Paket Kebijakan Ekonom I-XVI. Namun, beberapa indikator masih belum optimal terkait dengan perizinan, kepastian hukum, dan perpajakan.