Komoditas Perkebunan, Harga CPO Tersengat Pungutan Ekspor
Direktur Godrej International
Ltd. Dorab Mistry mengatakan,
prospek permintaan dan
penawaran CPO akan sangat
menanjak dalam jangka pendek. Dia pun melihat peluang
harga CPO bisa menguat
hingga ke level 4.000 ringgit
per ton pada Januari 2021.
Adapun, pada perdagangan
Jumat (4/12) hingga pukul
16.44 WIB harga CPO kontrak
Februari 2021 berada di posisi
3.441 ringgit per ton atau
naik 3,27%. Sepanjang tahun
berjalan 2020, harga CPO telah
naik 36,72%.
Kepala LMC International James Fry mengatakan, kenaikan harga minyak nabati, termasuk minyak sawit, akan ber tahan hingga kuartal II/2021. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menetapkan pungutan ekspor CPO secara progresif atau melalui skema pungutan berdasarkan layer atau lapisan harga CPO yang berlaku mulai 10 Desember 2020. Pungutan ekspor CPO ditetapkan senilai US$55 per ton ketika harga komoditas tersebut berada di bawah US$670 per ton. Besaran pungutan baru akan naik US$5 untuk kenaikan pada lapisan pertama lalu naik US$15 untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar US$25 per ton.
Administrasi Penagihan Pajak Disederhanakan
Pemerintah melalui Kementrian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 189/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Regulasi yang ditetapkan pada 27 November ini untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban bagi penanggung pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan penagihan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penagihan pajak yang tepat dan berimbang.
PMK 189 juga mengubah ketentuan mengenai cara pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank untuk penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam pasal 3 PMK 189, tertulis wajib pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran utang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo, dapat dilakukan tindakan penagihan.
Tindakan yang mengacu pada pasal 4 meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, menyita, melelang barang sitaan, menjual dan/atau memindahbukukan barang sitaan untuk barang dikecualikan, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
Alat Kesehatan Untuk Vaksin, Indofarma Jamin Ketersediaan Jarum Suntik
PT
Indofarma Tbk. memastikan
kebutuhan alat kesehatan
untuk mendukung pemberian
vaksin Covid-19 secara massal
yang rencananya dilakukan
pada tahun depan.
Direktur Utama Indofarma
Arief Pramuhanto mengatakan
bahwa pada dasarnya kegiatan vaksinasi hanya
membutuhkan jarum suntik
dan alat antiseptik. Saat ini
kapasitas produksi jarum
suntik perseroan sudah
mencapai 30 juta per bulan.
Sisi lain, rencana untuk
menggandeng produsen
vaksin Novavax untuk turut
menyediakan pilihan vaksin
mandiri di Tanah Air saat
ini masih berjalan. Meski
belum bisa memberikan
kepastiannya, tetapi Arief
menduga arahnya akan positif.
Saat ini, lanjut Arief, perseroan bersama Holding
BUMN Farmasi masih akan
berfokus pada persiapan
distribusi vaksin massal
dari yang sudah pasti
dikerjasamakan. Sayangnya,
Arief pun belum menyebut
peluang pertumbuhan dari
vaksinasi massal nantinya
karena harga vaksin yang
masih dipastikan.
Kinerja Industri Manufaktur, Arus Logistik Berpotensi Ganggu Pemulihan
Himpunan Industri Mebel dan
Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendata
saat ini ada sekitar 1 juta kargo
yang tertumpuk di pelabuhan transit
Singapura. Sementara itu, ribuan
kontainer ekspor saat ini masih
tertahan antara di gudang industri
atau pelabuhan lokal.
Gabungan Pengusaha Ekspor
Indonesia (GPEI) memberikan contoh
bahwa saat ini sekitar 2.000 kontainer
milik PT Wilmar Nabati Indonesia
menumpuk di gudang industri Wilmar.
Pasalnya, saat ini pelabuhan hanya
mampu menghafalkan sekitar 30-40
persen dari kapasitas biasanya.
Dengan kata lain, hanya 30%—40%
hasil produksi yang dapat dikirimkan
ke konsumen global. Sementara itu,
sekitar 60%—70% hasil produksi
sejak September 2020 berpotensi
bertumpuk dan menahan perbaikan utilisasi industri furnitur nasional.
Ketua Umum Asosiasi Aneka
Keramik Indonesia (Asaki) Edy
Suyanto menyatakan kinerja ekspor
industri keramik diprediksi belum
terganggu.
Dengan kata lain, negara utama
tujuan ekspor industri keramik tidak
harus melewati Singapura maupun
Tanjung Pelepas lantaran tidak
membutuhkan fasilitas kapal mother
vessel. Pasalnya, mayoritas negara
tujuan industri keramik masih berada
di Asia Tenggara dan Asia Timur.
Edy meramalkan pertumbuhan
ekspor industri keramik sepanjang
2020 dapat mencapai 30%—35%
secara tahunan.
Start Up Jasa Bersihkan Rumah
Perusahaan start up PT Jasapedia Universal Indonesia terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk aplikasi Rewang dengan meluncurkan fitur Resikan.
“Fitur layanan Resikin ini adalah layanan permintaan atau pesanan jasa bersih-bersih rumah, kendaraan, hingga serangga, “ kata Melita Irawan, Business Development Rewang di Surabaya, Jumat (4/12).
Sebelumnya, aplikasi Rewang ini memberi layanan jasa SDM (Sumber Daya Manusia) Asisten Rumah Tangga (ART). Yaitu mempermudah mereka yang membutuhkkan jasa ART atau mencari pekerjaan sebagai ART profesional.
Dan kemudian permintaan meningkat dengan adanya kebutuhan jasa ART yang hanya melakukan bersih-bersih rumah, kendaraan, atau pembersihan serangga saja, tanpa tinggal di rumah.
Dia menuturkan dari bulan ke bulan permintaan ART terus meningkat baik dari Surabaya bahkan Jakarta. Di Surabaya, rata-rata gaji yang ditawarkan pemesan di kisaran Rp 1,6 juta hingga lebih dan Rp 2 juta per bulan. Sedang di Jakarta, rata-rata gaji yang ditawarkan pemesan sudah di atas Rp 2 juta per bulan.
Bisnis Bangke Vespa Bisa Hasilkan Puluhan Juta
Bentuknya yang unik menjadi salah satu faktor menjadikan harga Vespa mahal. Bahkan rasa ingin memiliki lebih ketika sudah memiliki satu unit menjadi salah satu faktor Vespa tetap booming dari tahun ke tahun.
“Vespa merupakan scooter keluaran Italia dan yang pasti menjadi barang tua dan langka. Karena langka Vespa saat ini dan semakin banyak yang minat membeli Vespa, “ kata dia saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/12).
Dia mengaku cuan dari penjualan Vespa bisa mencapai puluhan juta mencontahkan, dirinya pernah membeli Vespa special 90 atau terkenal dengan PTS seharga 2,5 juta pada tahun 2008. Vespa tersebut dalam keadaan yang tidak normal atau dikenal dengan istilah bahan alias 'bangke'.
Vespa 'bangke' ini lalu direstorasi kembali untuk terlihat seperti original keluaran pabrik. Biaya yang dikeluarkan tidak menentu tergantung jenis Vespa dan tingkat kerusakan dari Vespa bahan itu sendiri.
Gunadi, salah satu pemilik bengkel restorasi Vespa mengungkapkan besaran modalnya variatif. Untuk yang paling murah, Gunadi mengatakan saat ini adalah membeli Vespa jenis PX yaitu modelnya berkisar antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta rupiah. Sementara untuk Vespa lambretta, Bagol mengatakan harga bahannya saja berkisar antara Rp 30 juta sampai Rp 60 juta tergantung tipenya.
Lebih lanjut mengungkapkan, faktor utama yang membuat harga Vespa semakin melambung adalah bentuknya yang unik, tidak diproduksi lagi, hingga beberapa spare partnya dari impor.
Tahun Depan BP Indonesia Buka 35 Jaringan SPBU
Presiden Direktur BP-AKR Peter Molloy mengatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak berdampak negatif terhadap program investasi perseroan. Sejumlah program investasi untuk tahun ini pun masih akan tetap berjalan.
“Tahun depan kami berencana memiliki 35 jaringan SPBU. Selain itu kami telah merencanakan operasional SPBU mini sehingga dapat diperkenalkan tahun depan. Dengan demikian, kami berharap volume penjualan kami juga akan bertambah, “ kata dia, seperti yang dilansir Bisnis, Minggu (6/12).
Adapun, sepanjang 2020, perusahaan patungan antara BP Indonesia dengan PT AKR Corporindo Tbk, itu telah membuka sebanyak 16 SPBU dengan sebaran 12 SPBU di Jabodetabek dan 4 SPBU di Surabaya. BP-AKA telah melibatkan hampir 400 orang dalam bisnis SPBU tersebut.
“Maka dari itu, dengan memperluas jaringan kami di tahun depan, kami akan memperkerjakan hampir 1.000 orang,” ungkapnya.
Jepang Siap Investasi Rp 57 Triliun di SWF Indonesia
Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan mengungkapkan, Jepang
melalui Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) berkomitmen
untuk berinvestasi sebesar US$ 4
miliar atau sekitar Rp 57 triliun bagi
pembentukan Sovereign Wealth
Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia.
Komitmen itu dinyatakan oleh
Gubernur JBIC Maeda Tadashi saat
bertemu Luhut di Tokyo pekan lalu
Menteri BUMN Erick Thohir
mengatakan, komitmen yang
disampaikan oleh Gubernur
JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis dan
investasi JBIC itu diharapkan
dapat mulai masuk ke Indonesia
pada kuartal I-2021.
Sedangkan Heri Akhmadi
mengatakan, JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam
master fund SWF Indonesia
yang disebut dengan Nusantara
Investment Authority (NIA).
Ia mengatakan, dukungan dari
JBIC dan pemerintah Jepang
akan memperkuat ikatan kerja
sama strategis antarkedua
negara.
Di sisi lain, Erick Thohir menyebut bahwa investor Jepang berminat untuk melakukan kerja sama dengan BUMN dalam rangka meningkatkan profesionalitas hingga pengelolaan aset.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata
mengungkapkan, hingga saat
ini masih terdapat kesenjangan
antara kemampuan pendanaan
domestik dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam
mendukung proyek strategis
nasional (PSN). Untuk mengatasi
kesenjangan itu, salah satu solusi
yang akan dilakukan pemerintah
adalah membentuk Lembaga
Pengelola Investasi (LPI).
Nantinya, lanjut Isa, LPI akan
bertindak sebagai sovereign
wealth fund (SWF) atau lembaga dana abadi
.
Tren Serapan Tenaga Kerja dari Investasi Terus Menurun
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Hariyadi Sukamdani menyatakan, kecenderungan ini
sudah terjadi sebelum terjadi
pandemi Covid-19.
Ia merinci, pada 2013, pada saat realisasi nilai investasi mencapai sebesar Rp
393,8 triliun, penyerapan
tenaga kerja bisa mencapai 4.571 orang per Rp 1
triliun rupiah. Kondisi ini
terus menurun setiap tahun
hingga 2019 yang dari total
realisasi investasi Rp 809,6
triliun, tenaga kerja yang
terserap hanya 1.277 orang
per triliun rupiah.
Menurut Hariyadi, inklusivitas perekonomian Indonesia dapat diukur di antaranya melalui penyerapan
tenaga kerja dari investasi.
Oleh karena itu, perlu perhatian khusus bagi sektor
padat karya dan UMKM sebagai sektor yang menyerap
banyak tenaga kerja.
Sedangkan dari sisi indikator Incremental Capital
Output Ratio (ICOR) investasi di Indonesia 2018 sangat
tidak efisien dengan skor
6,8. Ini lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti
Filipina yang memiliki nilai
ICOR 3,7. Selanjutnya Vietnam memiliki nilai ICOR
5,2, Malaysia 5,2, dan Thailand sebesar 4,5.
Itu menunjukkan biaya
investasi di negara-negara
tersebut lebih efisien dan
murah dibandingkan di Indonesia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, transformasi ekonomi
melalui Undang-Undang
Cipta Kerja (Ciptaker) dapat
memberikan nilai tambah
untuk peningkatan investasi
di dalam negeri. Bahkan, UU
Ciptaker juga dapat mendorong peningkatan efisiensi
biaya investasi, yang tercermin dari penurunan ICOR.
Iskandar menambahkan,
proses perizinan investasi
yang berbelit menyebabkan tingkat ICOR Indonesia
sangat tidak efisien dengan
skor 6,8. Artinya, Indonesia
membutuhkan tambahan
modal sebesar 6,8 untuk
menghasilkan satu unit output tambahan.
ICOR adalah rasio antara
investasi terhadap output
yang dihasilkan dari investasi. Artinya, makin tinggi
rasio ICOR maka nilai investasi yang dibutuhkan dalam
meningkatkan output dari
investasi juga makin tinggi. Oleh karena itu, upaya
pemerintah untuk memperbaiki ICOR melalui UU
Cipta Kerja adalah memperbaiki masalah perizinan yang
rumit, dengan banyaknya
regulasi pusat dan daerah
(hiper regulasi, tumpang
tindih, dan prosesnya lama).
Lebih lanjut, Iskandar
menegaskan, bahwa UU
Ciptaker merupakan sebuah langkah transformasi
ekonomi yang luar biasa
agar Indonesia dapat keluar
dari jebakan negara berpendapatan menengah dan
menjadi negara maju.
Indonesia Ekspor Bahan Pakan Ternak ke Inggris
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo baru-baru ini melepas ekspor beragam komoditas asal Provinsi Riau, yakni 4 ton larva kering atau maggot Black Fly Soldier (BFS) dengan tujuan Inggris. Maggot merupakan salah satu jenis lalat yang dapat dibudidayakan untuk sumber pakan alternatif bagi sejumlah hewan ternak seperti unggas, ikan, iguana, burung dan lainnya. Kementrian Pertanian (Kementan) juga aktif melakukan kerjasama harmonisasi aturan protokol ekspor dan ketentuan sanitari dan fitosanitari produk pertanian dengan negara tujuan ekspor.
Penguatan sistem perkarantinaan menjadi mutlak karena dengan otoritas yang dimiliki dapat menjamin kesehatan dan keamanan produk pertanian dan berdaya saing tinggi. Penguatan juga dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan sekaligus berupa inovasi dan terobosan percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Selain melepas ekspor ragam komoditas baru, Mentan juga melepas 11 komoditas pertanian asal Riau, diantaranya kelapa, keladi, produk olahan nanas dengan total volume 117.288 ton senilai Rp 716 miliar. Sedangkan negara tujuan ekspor berjumlah 18 negara, seperti Turki, Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, Estonia, dan Malaysia
Kepala Badan Karantina Kementan Ali Jamil mengatakan kegiatan ekspor dilakukan melalui beberapa lokasi di wilayah kerja Karantina Pertanian Pekanbaru. Salah satu potensi ekspor yang besar dengan nilai jual cukup tinggi adalah komoditas sarang burung walet. selama masa pandemi Covid-19 terdapat 119,71 ton sarang burung walet yang diekspor dari Riau.









