JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan pemerataan koneksi Internet segera terealisasi. Pemerintah telah meminta seluruh operator seluler mempercepat penyediaan layanan Internet dengan jaringan 4G di seluruh Indonesia, dengan tenggat akhir pada 2022 mendatang. "Kami mendorong mereka berkomitmen menghadirkan sinyal 4G wilayah blank spot," ujar dia, kemarin. 

Hingga saat ini, 12.538 desa dan kelurahan belum terjangkau layanan Internet 4G. Johnny menjelaskan, pemerintah akan membangun jaringan di 9.113 wilayah, sedangkan 3.445 sisanya merupakan wilayah komersial yang menjadi tanggung jawab operator seluler. "Kami menuntut operator seluler selesai pada 2022, sehingga pembangunan teknologi informasi dan komunikasi lebih cepat 10 tahun dari rencana awal di 2032." 

Pemerintah juga akan menempatkan High Throughput Satellite (HTS) Satria 1, dengan kapasitas 150 gbps atau tiga kali lipat darai sembilan satelit yang ada saat ini. "Financial close proyek Satria 1 sudah selesai. Saat ini sedang proses produksi satelit di Prancis dan proses produksi roket peluncur di Amerika Serikat," ucap Johnny. Pemerintah menargetkan, pada akhir 2023 nanti, Indonesia telah memiliki satu satelit besar. 

Bank Indonesia juga menargetkan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional akan terealisasi pada tahun ini. Gubernur Bnak Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, bersama pemerintah, pihaknya saat ini telah menyiapkan berbagai program untuk mewujudkannya. program terbaru adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2D). BI juga akan meluncurkan sistem BI Fast Payment untuk mendukung industri pembayaran nasional. Sistem ini memungkinkan transaksi terjadi secara real time selama 24 jam dalam sepekan. 

Transaksi uang elektronik ditargetkan tumbuh 32 persen atau menjadi Rp 266 triliun dari sebelumnya Rp 200 triliun. Transaksi bank digital berbasis Internet juga diharapkan dapat naik hingga mencapai Rp 32.200 triliun pada 2021. "Kami juga meminta pemerintah melakukan elektronifikasi bantuan sosial, sehingga semakin banyak masyarakat yang melek digital. Semoga tahun ini kami bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri dapat mewujudkan bansos 4.0."  

(Oleh - HR1) 

JAKARTA - Pemerintah menggelontrokan dana besar untuk pemerataan infrastruktur digital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran per tahun untuk digitalisasi mencapai Rp 17 triliun hingga 2024. "Pemerataan koneksi Internet menjadi prioritas hingga dapat menghubungkan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal," kata dia, kemarin. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, belanja infrastruktur digital mencapai Rp 26 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 17 triliun masuk anggaran kementerian/lembaga dan Rp 9 triliun berupa transfer daerah. Sri mengatakan skema transfer daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhan belanja infrastruktur digital dengan kebutuhan masing-masing. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun base transmission station (BTS) di 5.000 desa serta membangun jaringan Internet di 12.377 lokasi pelayanan publik. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat proses digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui berbagai program. Salah satunya melalui strategi prioritas nasonal yang mencakup empat pilar, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi, infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang kuat, penyederhanaan birokrasi yang menghambat inovasi, dan inovasi digital untuk menghasilkan nilai tambah. 

"Satgas akan mendorong pelaksanaan dengan kebijakan berbagai program, seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi dari elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," kata dia. Dengan elektronifikasi daerah, transaksi keuangan pemda diharapkan dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Iskandar mencontohkan, di Kota Solo, inovasi pembayaran pajak secara online mampu meningkatkan PAD sebesar 1 persen atau RP 118 miliar dalam waktu tiga tahun. Sebab, kata dia, digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah memberi kemudahan dan percepatan pelayanan pada masa pandemi Covid-19. 

(Oleh - HR1) 

JAKARTA -  Penerapan tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard, seperti tarif bea masuk untuk menjaga pasara industri tekstil dan garmen dalam negeri, masih terganjal. Usul dari pelaku industri yang di ajukan sejak tahun lalu itu belum menemukan titik terang dalam rapat tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) bersama lintas Kementerian/lembaga, untuk membahas rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) 

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh, mengatakan KPPI sudah menyelidiki usul tersebut. Pada Februari lalu, KPPI merekomendasikan 137 golongan barang atau harmonized system (HS) dikenai bea.masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard setelah jumlah impornya meningkat dalam tiga tahun terakhir. 

Pangsa pasar produk yang diusulkan untuk terkena safeguard mencapai 94 persen dari total impor. Apabila pemerintah mengecualikan produk tersebut, kata Elis, safeguar tidak akan berdampak besar terhadap pemulihan industri garmen dalam negeri. "Kami tetap menginginkan safeguard ini ditetapkan untuk mendukung industri dalam negeri agar bisa pulih," ujar dia. 

Ketua KPPI Mardjoko mengatakan kebijakan safeguard dikeluarkan melalui tahapan yang baku, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Menurut dia, penyelidikan safeguard dilakukan oleh KPPI berdasarkan permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dengan basis lonjakan jumlah impor produk garmen (pakaian dan aksesori pakaian). 

Ketua Bidang Organisasi API Jawa Barat, Kevin Hartarto, menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas soal safeguard produk garmen. Padahal, kata dia, penerapan safeguard sudah sangat mendesak. "Kalau tidak segera dilindungi, kami khawatir bahwa impor akan kembali melonjak seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih," ujar kevin. 

Menurut Redma, setidaknya ada permohonan agar tidak memasukkan 75 jenis produk dalam kebijakan safeguard atau tarif bea masuk karena adanya keberatan dari merek global. Namun, kata dia, 75 jenis produk tersebut mewakili 93 persen dari total impor garmen. Jika produk tersebut tidak terkena safeguard, Redma mengatakan ribuan IKM akan menjadi korban. "Akankah kita mengorbankan IKM dengan kontribusi pajak jauh lebih tinggi hanya demi importir yang sudah lama menggerus devisa?" ujar dia. 

(Oleh - HR1) 

Pada April ini, pemerintah akan memberikan stimulus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar.

“Laporan yang saya dapat demand terus naik, juga nanti stimulus Rp 400 millar (untuk UMKM) itu tanggal 20 bulan ini (April 2021) akan diluncurkan,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) saat Pembukaan UKM Jabar Paten secara virtual, Sabtu (3/4).

Sebagal informast, tahun lalu, pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta. Adapun tahun ini, pemerintah memangkas setengah nilai BLT UMKM itu menjadi Rp 1,2 juta per UMKM dengan kuota 12,8 juta UMKM.

Tak hanya UMKM, pemerintah juga akan memberikan stimulus Rp 2 triliun bagi sektor pariwisata pada Juni ini.

Gelaran Kalla Fair Vol. 3 telah resmi berakhir pada Minggu (4/4) lalu. Selama tiga hari gelaran Kalla Fair, sebanyak kurang lebih 36 ribu pengunjung Mal Nipah telah hadir langsung dengan total transaksi mencapai Rp5 Milyar.

Selain beragam promo menarik dari berbagai lini bisnis Kalla Group, selama pameran pengunjung juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik berupa voucher jutaan rupiah, sepeda lipat, smartwatch, dan smartphone.

Selain menikmati booth Pameran, pengunjung juga telah menikmati keseruan bermain games berhadiah menarik di boothKIK Avenue, dan booth Kallafriends.

Kepolisian Daerah Jawa Timur harus mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap jurnalis TEMPO Nurhadi oleh aparatur negara. Sementara ini teridentifikasi ada lima terduga penganiaya yang diketahui sebagai anggota Polri. Penyelidikan kasus penganiayaan jurnalis TEMPO Nurhadi berkembang. Sementara ini ada lima orang yang diduga anggota Polri terlibat menganiaya Nurhadi yang menjalankan tugas jurnalistik di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/3/2021) malam, kata Koordinator Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis Fatkhul Khoir di Surabaya, Senin (5/4/2021). Kelima terlapor atau terduga penganiaya ialah anggota Polri berinisial AY, Fir, Pur, Her, dan AA. Di antara kelimanya ada yang masih bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Menurut Nurhadi, keberadaan dirinya kemudian diketahui oleh petugas resepsi yang diyakini adalah anggota Polri dan TNI. Nurhadi kemudian ditangkap, diinterogasi, dan dianiaya. Alat kerja yakni telepon seluler dan kamera dirampas. Korban diancam agar tidak menulis pemberitaan bahkan sempat disekap di sebuah hotel dan akan disuap. Saat itu dirinya sedang meliput acara resepsi salah satu mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.

JAKARTA – Sebanyak 16 kementerian dan lembaga (K/L), 14 industri keuangan, dan sejumlah asosiasi sepakat bersinergi memperkuat dan mengakselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Indonesia. Dengan penguatan sinergi tersebut, transaksi digital banking diproyeksikan tumbuh 19% dari Rp 27.000 triliun pada 2020 menjadi Rp 32.200 triliun tahun ini, transaksi e-commerce melonjak 33% dari Rp 253 triliun menjadi Rp 337 triliun, dan transaksi uang elektronik naik 32% dari Rp 201 triliun menjadi Rp 266 triliun.

Komitmen sinergi penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital tersebut ditandai dengan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Senin (5/4/2-21). Acara yang digelar virtual ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergi untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Indonesia. Melalui penguatan sinergi tersebut, transaksi di e-commerce pada 2021 ini diproyeksikan akan tumbuh sekitar 33% menjadi Rp 337 triliun tahun ini. Transaksi uang elektronik diproyeksikan naik 32% dari Rp 201 triliun di 2020 menjadi Rp 266 triliun di 2021.

Empat Pilar 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah menyiapkan kerangka strategi nasional ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi utama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital. Kerangka strategi tersebut disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar-otoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi digital diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan menjadi enabler dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru, pendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.

Kerangka strategi ekonomi digital didukung oleh empat pilar utama yang dipetakan sesuai dengan prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah. Pilar pertama adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Pilar kedua adalah infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang kuat yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut. Pilar ketiga adalah penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan aturan dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan inovasi. Pilar keempat adalah riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan SDA serta mendorong transformasi ekonomi.

(Oleh - HR1)

CHICAGO – Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Senin (5/4) menyerukan pengenaan pajak minimum untuk korporasi di seluruh dunia. Tujuannya, kata dia, untuk menjaga para korporasi itu agar tidak relokasi ke negara-negara atau teritori yang lebih rendah tarif pajaknya. “Kami bekerja sama dengan negara-negara G-20 untuk menyetujui tarif pajak minimum global untuk korporasi, guna menghentikan usaha mereka mencari (tarif pajak) yang paling rendah,” ujar Yellen, dalam pidatonya di Chicago Council on Global Affairs, seperti dikutip CNBC. Dengan penerapan pajak minimum global itu, tambah dia, seluruh negara bisa bersama-sama memastikan ekonomi global tumbuh secara lebih adil. Dalam hal perpajakan untuk korporasi multinasional.

Namun pernyataan Yellen itu keluar pada saat Presiden AS Joe Biden menaikkan tarif pajak korporasi di AS. Sebagai jalan untuk mendanai rencana pembangunan infrastruktur sebesar US$ 2 triliun. Berdasarkan rencana tersebut, Biden hendak menaikkan tarif pajak korporasi dari 21% saat ini menjadi 28%. Jika terjadi, kenaikan itu akan berlaku hanya empat tahun setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memangkasnya dari 35%. Yang mana ketika itu adalah tarif pajak korporasi tertinggi di dunia. Salah satu alasan pemerintahan Trump memangkas tarif pajak korporasi adalah untuk meredam langkah perusahaan-perusahaan AS yang mengalihkan produksinya ke luar negeri. Atau pindah domisili ke negara-negara dengan tarif pajak korporasi lebih rendah, sekalipun sebagian besar operasionalnya tetap di dalam negeri AS

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) dengan menerbitkan PMK Nomor 30/ PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PMK yang diundangkan pada 1 April 2021 itu merupakan pengganti PMK 60/PMK.08/2017 dengan tujuan mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan PSN yang memerlukan jaminan pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan transparan. "Serta dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN," demikian kutipan keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Senin (5/4).

Perubahan lainnya adalah mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas sehingga dapat memberikan kepastian pengaturan kepada penanggung jawab proyek strategis nasional (PJPSN) dan badan usaha pelaksana PSN. Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan tentang pemberian jaminan pemerintah dengan tiga cara. Pertama, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri. Kedua, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI. Ketiga, pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

(Oleh - HR1)

BEKASI – PT CocaCola Amatil Indonesia (CCAI) menggandeng Dynapack Asia untuk membangun pabrik fasilitas daur ulang plastik jenis polyethylene terephthalate (PET) di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berkapasitas 25 ribu ton per tahun. Nilai investasinya mencapai Aus$ 50,51 atau Rp 556,2 miliar.

Luas pabrik ini mencapai 2 hektare (ha). Kerja sama ini akan menciptakan siklus tertutup (closed-loop) dengan memproduksi pelet plastik aman untuk makanan dan minuman, yang terbuat dari botol plastik bekas. Presiden Direktur CCAI dan Chairman PT Amandina Bumi Nusantara Kadir Gunduz mengatakan, kolaborasi Amatil Indonesia dan Dynapack sejalan dengan Sustainability Ambitions 2020-2040 Coca-Cola Amatil yang baru saja diumumkan. Salah satu fokus utama dalam Sustainability Ambitions 2020-2040 adalah komitmen menciptakan siklus tertutup pada kemasan dengan mencapai tingkat daur ulang atau konten terbarukan di setiap kemasan pada 2030 sebesar 50%. Sebagai bagian dari The Coca-Cola System Sustainable Packaging Strategy, inisiatif ini juga sejalan dengan visi The Coca-Cola Company (TCCC) yakni World Without Waste yang berkomitmen menjadi bagian dari solusi pengelolaan kemasan plastik pascakonsumsi dalam kerangka Ekonomi Sirkular secara global.

CEO Dynapack Asia Tirtadjaja Hambali menyatakan, perseroan senang bekerja sama dengan CCAI dalam inisiatif terbarukan ini untuk mendukung komitmen Dynapack Asia bersama Ellen McArthur Foundation. “Kami berkomitmen untuk menggunakan setidaknya 25% bahan resin daur ulang dalam kemasan produk pada tahun 2025,” ucap dia. Presiden Direktur Amandina Bumi Nusantara Emmeline Hambali mengatakan, peletakan batu pertama fasilitas ini merupakan suatu langkah baru untuk memperkuat komitmen mengurangi polusi plastik sekaligus mengurangi jejak karbon perusahaan. “Kami berharap kedepannya akan banyak kolaborasi dan inisiatif untuk meningkatkan solusi siklus tertutup,” ucap dia.

(Oleh - HR1)