JAKARTA - Gerakan Nasional 1.000 Start-up Digital 2020 telah berlangsung di 17 kota Indonesia tahun 2020. Lebih dari 8.780 calon startup founder pun telah bergabung dan terpilih 34 untuk mengikuti tahapan akhir Demo Day yang akan mengenalkan purwarupa solusi digital. Sebanyak 34 start-up yang akan mengikuti Demo Day terdiri atas Teskarir dan Deon (Bali), MyDoctors dan Parakarsa Design Resources (Bandung), Kintis Indonesia (Batam), Doc Paws, Wilov, Tanidev, pabryk, dan LIRA (Jakarta), myECO, Dwi Sri Farm Tech, Haiwanita, Lapakninja, Be Play, dan LOVCA (Malang), Masukkerja, Gearberg, Ubitech, dan Roomansa (Yogyakarta), MosQu, serta Kode Koding, dan Agries (Surabaya). Selanjutnya, ada Freshriadan Pesen Air (Kupang), Carryfy (Makassar), Fotowall (Manado), ukelas dan nikahyuk (Mataram), eHaidro (Medan), sobatkonseling (Pekanbaru), manusiabiasa (Semarang), Momsku (Pontianak), serta Cycloop Outbound (Jayapura).

“Demo Day sendiri adalah acara yang diperuntukkan kepada founder start-up untuk mengenalkan pur warupa yang mereka bangun selama enam bulan terakhir,” jelas dia, dalam pernyataannya, pekan lalu. Semuel menjelaskan, pendaftaran untuk mengikuti Demo Day telah dibuka dari tanggal 3 Maret dan ditutup pada 14 Maret 2021 serta telah berhasil mendapatkan 166 pendaftar dari 17 kota penyelenggara Gerakan Nasional 1.000 Start-up Digital.

(Oleh - HR1)

Penerapan teknologi digital di berbagai sektor dan industri telah mendorong terjadinya perubahan proses produksi dan proses bisnis, sehingga menjadi lebih efisien, lebih cepat dan juga lebih produktif. Di samping itu, kehadiran teknologi digital juga mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang sangat menguntungkan bagi produsen barang dan jasa maupun konsumen. Dengan inovasi tersebut memungkinkan terciptanya proses produksi dan proses bisnis yang lebih baik, serta produk barang dan layanan jasa yang lebih menarik dan beragam. Tidaklah berlebihan apabila gelombang teknologi digital telah menghantam ke hampir semua sektor dan industri yang menopang kehidupan manusia. Sepertinya saat ini tidak ada hambatan maupun ancaman yang bisa menghalangi pertumbuhan maupun implementasi teknologi digital tersebut di berbagai bidang kehidupan manusia. Industri jasa keuangan termasuk salah satu industri yang dianggap sarat dengan teknologi terkini, sehingga kehadiran teknologi digital telah diadopsi di berbagai kegiatan industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Infrastruktur Digital 

Salah satu kunci utama dari ekosistem digital di industri jasa keuangan adalah ketersediaan infrastruktur. Kebutuhan in frastruktur tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung. Infrastruktur utama di antara nya meliputi pengembangan platform aplikasi digital, software pendukung, dan aspek pe ngaman annya. Tanpa memiliki infra struktur utama tersebut rasanya sulit bagi pelaku usaha jasa keu angan dalam memberi kan la yanan jasa keuangan yang berbasis digital kepada konsumen. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, telah mengembangkanQR Code Indonesian Standard (QRIS) yang menyatukan seluruh model pembayaran di gital berbasis QR Code menjadi satu, yaitu QRIS. Dengan demikian sistem pembayaran yang berbasis digital dengan menggunakan QR Code menjadi lebih mudah, lebih cepat dan terjaga keamanannya.

(oleh - HR1)

Jakarta -  Menteri PPN/Kepala Bappenas memastikan, pembangunan istana presiden di ibu kota baru sesuai master plan IKN (Ibu Kota Negara) akan mulai dibangun tahun ini dan selesai pada tahun 2024. Estimasi pembangunan istana negara akan rampung pada 2024 telah melalui perhitungan dengan cermat tentang sasaran program vaksinasi dan tercapainya herd immunity. 

Desain istana negara yang dibangun di ibu kota negara baru tersebut memiliki desain berbentuk garuda yang dirancang oleh biro arsitek Nuart yang  dimiliki Nyoman Nuarta. Kementrian PPN/Bappenas menegaskan pembangunan ibu kota negara yang berlokasi di Kalimantan Timur ini menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan ibu kota baru juga mampu mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia hingga membuka jutaan lapangan kerja dengan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Perluasan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil bakal memacu ekonomi kuartal II-2021. Pada periode itu, ekonomi nasional diprediksi bisa tumbuh, dibandingkan kuartal I yang ditaksir masih kontraksi. Perluasan relaksasi PPnBM mobil 1.500 - 2.500cc mampu mendorong pembelian mobil. Dengan begitu, sasaran kebijakan ini menjadi lebih luas, termasuk kelompok menengah atas yang memiliki daya beli kuat. 

Dengan perluasan relaksasi PPnBM, konsumsi masyarakat atas terhadap mobil meningkat. Hal ini akan menggerakan produksi mobil. Imbasnya, perekonomian nasional kuartal II-2021 lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Tujuan perluasan PPnBM mobil adalah mendorong konsumsi masyarakat menengah atas. Konsumsi masyarakat menengah atas berkontribusi 80% terhadap total konsumsi rumah tangga nasional. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Potensi ekonomi industri daur ulang mencapai Rp 10 triliun lebih per tahun, dengan potensi ekspor produk turunan daur ulang plastik sebesar US$ 141,9 juta. Kemenperin terus mendorong industri manufaktur melakukan transformasi ke arah pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkahnya melalui pelaksanaan konsep industri hijau, dengan prinsip menggunakan sumber daya yang efisien, dapat diguna ulang, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif.

Bisnis daur ulang telah lama dikenal di Indonesia. Berbagai macam sektor industri daur ulang seperti plastik, pelumas, kertas, tekstil dan logam, selama ini telah berkontribusi dalam upaya menciptakan proses circular economy serta turut membantu mengurangi sampah. Kemenperin terus mendorong implementasi sirkular ekonomi melalui penerapan Pedoman Tata Cara Produksi PET daur ulang untuk kemasan pangan. Selain itu, Kemenperin melakukan inisiatif untuk menerapkan regulasi tingkat komponen daur ulang pada barang jadi plastik untuk dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah serta insentif pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri daur ulang plastik.

(Oleh - IDS)

Jakarta -  PT PP Presisi Tbk (PPRE) meraih kontrak baru jasa pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kontrak ini merupakan kontrak jasa pertambangan nikel yang pertama bagi perseroan. Kontrak baru ini diraih pada pengujung kuartal I-2021. Namun, perseroan tidak menyebutkan nilainya. Kontrak baru ini diharapkan memberikan tambahan pendapatan minimal sebesar RP 445 miliar bagi perseroan dalam tiga tahun. 

Perseroan juga tengah melakukan due diligence dan negosiasi untuk kontrak tambang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan fokus perseroan dalam tiga tahun mendatang pada pekerjaan jasa tambang nikel. Langkah ini diambil PP Presisi agar dapat mengoptimalkan occupancy dari alat berat yang dimiliki untuk pekerjaan konstruksi, juga peluang untuk mendapatkan marjin yang lebih baik dari jasa tambang nikel. Fokus jasa pertambangan ini diharapkan menjadikan lini bisnis jasa tambang menciptakan struktur keuangan perusahaan yang lebih baik.

(Oleh - IDS)

Kenaikan harga jual bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri, selain ditentukan faktor harga minyak mentah dunia, ditentukan pula oleh kebijakan pajak di setiap provinsi. Pajak tersebut adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB.

PBBKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 UU Nomor 28/2009 disebutkan, PBBKB adalah salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah provinsi. Adapun Pasal 19 mencantumkan, besaran pajak tersebut ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Dalam siaran pers, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi di wilayah Sumatera Utara per 1 April 2021. Kenaikan harga itu disebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menaikkan tarif PBBKB yang semula 5 persen menjadi 7,5 persen. Kenaikan tersebut tidak berdampak pada harga jual BBM jenis premium dan solar bersubsidi yang masing-masing tetap Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter.

Sebagai perbandingan, di wilayah Jawa tidak ada perubahan harga jual BBM nonsubsidi. Harga pertalite masih Rp 7.650 per liter, pertamax Rp 9.000 per liter, dan pertamax turbo Rp 9.850 per liter. Sementara harga dexliter Rp 9.500 per liter dan pertamina dex Rp 10.200 per liter.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman pernah menyampaikan, pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan BBM nasional turun hingga 50 persen di sejumlah kota besar di Indonesia. Secara nasional, konsumsi BBM turun 13 persen pada semester I-2020 secara tahunan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, stok garam per tanggal 20 Maret 2021 masih mencapai 701.097 ton. Stok garam yang melimpah karena belum terserap pasar dan harganya yang anjlok hingga Rp 300-Rp 400 per kilogram (kg), di bawah rata-rata ongkos produksi, telah memukul semangat petambak garam untuk berproduksi.

Tahun 2021, impor garam direncanakan sebanyak 3,07 juta ton atau meningkat dibandingkan dengan kuota impor garam tahun lalu yang 2,9 juta ton. Alasan kenaikan impor antara lain karena kebutuhan bahan baku garam untuk industri terus meningkat dan hingga kini dinilai belum bisa dipenuhi oleh garam rakyat.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperkirakan produksi garam rakyat tahun ini mencapai 2,1 juta ton, sementara kebutuhan bahan baku industri mencapai 4,67 juta ton.

Presiden Joko Widodo meminta rantai pasok garam rakyat dibenahi secara besar-besaran dari hulu hingga hilir (Kompas, 6/10/2020). Amanat ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah tepat meningkatkan kuantitas dan kualitas serta daya saing produksi garam nasional.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan akan menyerap garam rakyat dengan kadar NaCl minimal 90 persen atau naik 13,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komitmen serupa disampaikan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi). Dari sekitar 743.000 ton kebutuhan bahan baku garam industri makanan dan minuman, Gapmmi berjanji menyerap garam rakyat sekitar 131.000 ton.

Para pelaku industri makanan minuman optimistis pertumbuhan sektoral bakal berlanjut tahun ini. Peningkatan permintaan konsumen menjelang Ramadhan dan Lebaran diharapkan mendongkrak penjualan dan kinerja industri.

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja industri makanan dan minuman dinilai membaik seiring dengan semakin pulihnya perekonomian nasional tahun ini. Peningkatan permintaan konsumen menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri diharapkan menopang pertumbuhan.

Ketika secara umum industri pengolahan terkontraksi 4,34 persen pada triwulan III-2020 dan 3,14 persen pada triwulan IV-2020, industri makanan minuman tumbuh positif 0,66 persen dan 1,66 persen secara tahunan pada triwulan III dan IV tahun lalu. Pada awal tahun ini, pertumbuhan itu diyakini bakal berlanjut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, ketika dihubungi Jumat (2/4/2021), menyatakan, sektor makanan dan minuman berkinerja baik pada Januari 2021. Para pelaku sektor makanan dan minuman optimistis kondisi bisnis bakal semakin bagus. Optimisme itu antara lain dari permintaan dari peritel menjelang bulan puasa dan Lebaran tahun ini.

Adhi menambahkan, jika perekonomian Indonesia mampu tumbuh berkisar 5-6,1 persen tahun 2021, Gapmmi memperkirakan pertumbuhan industri makanan minuman akan berkisar 5-7 persen. ”(Kinerja sektor makanan minuman) Sampai Februari 2021 juga baik. Namun, di akhir Maret 2021 sedikit datar karena ada pelarangan mudik,” ujarnya.

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman dalam kemasan, periode Ramadhan dan Lebaran menjadi periode yang penting untuk menggenjot penjualan. Para pelaku optimistis pemulihan ekonomi nasional akan berlanjut tahun ini.

Optimisme itu muncul seiring dengan perbaikan penjualan pada Februari 2021. ”Untuk perusahaan yang bergerak di sektor makanan-minuman, ada waktu musiman penjualan naik menjelang Lebaran,” kata Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Hardianto Atmadja saat berkunjung ke Kompas, Kamis (1/4/2021).

Hardianto didampingi Corporate Planning and Development Director Paulus Tedjosutikno, Marketing Director Ferry Haryanto, dan Head of Corporate Communication Dian Astriana. Kunjungan diterima Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra.

Garudafood melantai di Bursa Efek Indonesia mulai Oktober 2018 dengan kode emiten GOOD. Produk utama Garudafood menggunakan merek Garuda, Gery, Chocolatos, Clevo, Leo, Prochiz, dan Top Chiz yang dipasarkan di dalam dan luar negeri. Bisnis internasional Garudafood fokus ke kawasan ASEAN, China, dan India, meskipun produk perusahaan diekspor ke lebih dari 26 negara.

(Oleh - HR1)

After years of talk, a powerful head of steam is building behind the idea of a wealth tax on the very rich. Could it actually happen?

While President Biden didn’t include it as a funding mechanism in his new $2 trillion infrastructure plan, White House press secretary Jen Psaki earlier in March pointedly refused to rule it out as part of a larger tax reform package. “Middle-class families are paying more than their fair share,” she said, echoing a favorite Biden talking point. “And those at the top are not doing their part.” Fanning the flames is new research suggesting that the top 1% illegally evade billions of dollars in federal income tax.

A wealth tax is fundamentally different from income tax. It taxes the value of an individual’s net assets—typically including cars, homes, stocks, businesses, real estate, paintings, copyrights, and almost anything else, tangible or intangible, of value. The assets are “net” because their value is reduced by the individual’s debt; the taxpayer must pay a percentage of the net assets’ value every year.

Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) recently reintroduced a wealth tax bill that would impose a 2% annual levy on net assets between $50 million and $1 billion, plus 3% on net assets above $1 billion. If the U.S. adopts a single-payer health care system, the levy on billionaires would double to 6%.

Warren’s bill by itself is no surprise; she has been pushing for a wealth tax since her 2019 presidential run. But the idea seems to be catching on. Seven California state assembly members have recently started the process of amending the state constitution to permit a wealth tax (1% on net assets between $50 million and $1 billion; 1.5% on assets above $1 billion). Washington state legislators have introduced a bill to impose a wealth tax. The Australian Greens Party last weekend called for a 6% levy on the assets of billionaires, and South Africa’s government has been considering a wealth tax.