Gelaran Kalla Fair Vol. 3 telah resmi berakhir pada Minggu (4/4) lalu. Selama tiga hari gelaran Kalla Fair, sebanyak kurang lebih 36 ribu pengunjung Mal Nipah telah hadir langsung dengan total transaksi mencapai Rp5 Milyar.

Selain beragam promo menarik dari berbagai lini bisnis Kalla Group, selama pameran pengunjung juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik berupa voucher jutaan rupiah, sepeda lipat, smartwatch, dan smartphone.

Selain menikmati booth Pameran, pengunjung juga telah menikmati keseruan bermain games berhadiah menarik di boothKIK Avenue, dan booth Kallafriends.

Kepolisian Daerah Jawa Timur harus mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap jurnalis TEMPO Nurhadi oleh aparatur negara. Sementara ini teridentifikasi ada lima terduga penganiaya yang diketahui sebagai anggota Polri. Penyelidikan kasus penganiayaan jurnalis TEMPO Nurhadi berkembang. Sementara ini ada lima orang yang diduga anggota Polri terlibat menganiaya Nurhadi yang menjalankan tugas jurnalistik di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/3/2021) malam, kata Koordinator Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis Fatkhul Khoir di Surabaya, Senin (5/4/2021). Kelima terlapor atau terduga penganiaya ialah anggota Polri berinisial AY, Fir, Pur, Her, dan AA. Di antara kelimanya ada yang masih bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Menurut Nurhadi, keberadaan dirinya kemudian diketahui oleh petugas resepsi yang diyakini adalah anggota Polri dan TNI. Nurhadi kemudian ditangkap, diinterogasi, dan dianiaya. Alat kerja yakni telepon seluler dan kamera dirampas. Korban diancam agar tidak menulis pemberitaan bahkan sempat disekap di sebuah hotel dan akan disuap. Saat itu dirinya sedang meliput acara resepsi salah satu mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.

JAKARTA – Sebanyak 16 kementerian dan lembaga (K/L), 14 industri keuangan, dan sejumlah asosiasi sepakat bersinergi memperkuat dan mengakselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Indonesia. Dengan penguatan sinergi tersebut, transaksi digital banking diproyeksikan tumbuh 19% dari Rp 27.000 triliun pada 2020 menjadi Rp 32.200 triliun tahun ini, transaksi e-commerce melonjak 33% dari Rp 253 triliun menjadi Rp 337 triliun, dan transaksi uang elektronik naik 32% dari Rp 201 triliun menjadi Rp 266 triliun.

Komitmen sinergi penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital tersebut ditandai dengan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Senin (5/4/2-21). Acara yang digelar virtual ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergi untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Indonesia. Melalui penguatan sinergi tersebut, transaksi di e-commerce pada 2021 ini diproyeksikan akan tumbuh sekitar 33% menjadi Rp 337 triliun tahun ini. Transaksi uang elektronik diproyeksikan naik 32% dari Rp 201 triliun di 2020 menjadi Rp 266 triliun di 2021.

Empat Pilar 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah menyiapkan kerangka strategi nasional ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi utama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital. Kerangka strategi tersebut disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar-otoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi digital diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan menjadi enabler dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru, pendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.

Kerangka strategi ekonomi digital didukung oleh empat pilar utama yang dipetakan sesuai dengan prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah. Pilar pertama adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Pilar kedua adalah infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang kuat yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut. Pilar ketiga adalah penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan aturan dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan inovasi. Pilar keempat adalah riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan SDA serta mendorong transformasi ekonomi.

(Oleh - HR1)

CHICAGO – Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Senin (5/4) menyerukan pengenaan pajak minimum untuk korporasi di seluruh dunia. Tujuannya, kata dia, untuk menjaga para korporasi itu agar tidak relokasi ke negara-negara atau teritori yang lebih rendah tarif pajaknya. “Kami bekerja sama dengan negara-negara G-20 untuk menyetujui tarif pajak minimum global untuk korporasi, guna menghentikan usaha mereka mencari (tarif pajak) yang paling rendah,” ujar Yellen, dalam pidatonya di Chicago Council on Global Affairs, seperti dikutip CNBC. Dengan penerapan pajak minimum global itu, tambah dia, seluruh negara bisa bersama-sama memastikan ekonomi global tumbuh secara lebih adil. Dalam hal perpajakan untuk korporasi multinasional.

Namun pernyataan Yellen itu keluar pada saat Presiden AS Joe Biden menaikkan tarif pajak korporasi di AS. Sebagai jalan untuk mendanai rencana pembangunan infrastruktur sebesar US$ 2 triliun. Berdasarkan rencana tersebut, Biden hendak menaikkan tarif pajak korporasi dari 21% saat ini menjadi 28%. Jika terjadi, kenaikan itu akan berlaku hanya empat tahun setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memangkasnya dari 35%. Yang mana ketika itu adalah tarif pajak korporasi tertinggi di dunia. Salah satu alasan pemerintahan Trump memangkas tarif pajak korporasi adalah untuk meredam langkah perusahaan-perusahaan AS yang mengalihkan produksinya ke luar negeri. Atau pindah domisili ke negara-negara dengan tarif pajak korporasi lebih rendah, sekalipun sebagian besar operasionalnya tetap di dalam negeri AS

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) dengan menerbitkan PMK Nomor 30/ PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PMK yang diundangkan pada 1 April 2021 itu merupakan pengganti PMK 60/PMK.08/2017 dengan tujuan mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan PSN yang memerlukan jaminan pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan transparan. "Serta dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN," demikian kutipan keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Senin (5/4).

Perubahan lainnya adalah mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas sehingga dapat memberikan kepastian pengaturan kepada penanggung jawab proyek strategis nasional (PJPSN) dan badan usaha pelaksana PSN. Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan tentang pemberian jaminan pemerintah dengan tiga cara. Pertama, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri. Kedua, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI. Ketiga, pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

(Oleh - HR1)

BEKASI – PT CocaCola Amatil Indonesia (CCAI) menggandeng Dynapack Asia untuk membangun pabrik fasilitas daur ulang plastik jenis polyethylene terephthalate (PET) di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berkapasitas 25 ribu ton per tahun. Nilai investasinya mencapai Aus$ 50,51 atau Rp 556,2 miliar.

Luas pabrik ini mencapai 2 hektare (ha). Kerja sama ini akan menciptakan siklus tertutup (closed-loop) dengan memproduksi pelet plastik aman untuk makanan dan minuman, yang terbuat dari botol plastik bekas. Presiden Direktur CCAI dan Chairman PT Amandina Bumi Nusantara Kadir Gunduz mengatakan, kolaborasi Amatil Indonesia dan Dynapack sejalan dengan Sustainability Ambitions 2020-2040 Coca-Cola Amatil yang baru saja diumumkan. Salah satu fokus utama dalam Sustainability Ambitions 2020-2040 adalah komitmen menciptakan siklus tertutup pada kemasan dengan mencapai tingkat daur ulang atau konten terbarukan di setiap kemasan pada 2030 sebesar 50%. Sebagai bagian dari The Coca-Cola System Sustainable Packaging Strategy, inisiatif ini juga sejalan dengan visi The Coca-Cola Company (TCCC) yakni World Without Waste yang berkomitmen menjadi bagian dari solusi pengelolaan kemasan plastik pascakonsumsi dalam kerangka Ekonomi Sirkular secara global.

CEO Dynapack Asia Tirtadjaja Hambali menyatakan, perseroan senang bekerja sama dengan CCAI dalam inisiatif terbarukan ini untuk mendukung komitmen Dynapack Asia bersama Ellen McArthur Foundation. “Kami berkomitmen untuk menggunakan setidaknya 25% bahan resin daur ulang dalam kemasan produk pada tahun 2025,” ucap dia. Presiden Direktur Amandina Bumi Nusantara Emmeline Hambali mengatakan, peletakan batu pertama fasilitas ini merupakan suatu langkah baru untuk memperkuat komitmen mengurangi polusi plastik sekaligus mengurangi jejak karbon perusahaan. “Kami berharap kedepannya akan banyak kolaborasi dan inisiatif untuk meningkatkan solusi siklus tertutup,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

KPK menangkap Samin Tan, yang jadi buron selama hampir setahun lamanya. Tersangka kasus suap itu rupanya pernah tercatat dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Syarif menyatakan Samin Tan diduga memberi suap kepada Eni agar membantu anak perusahaan miliknya, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), yang sedang bermasalah. Permasalahan yang dimaksud ialah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Atas perbuatannya, Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Samin telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak September 2018 saat dirinya masih berstatus saksi. 

Harga telur ayam broiler yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar, Senin (5/4) cenderung turun, dari sebelumnya Rp 41.000 per papan isi 30 butir menjadi Rp 38.000 per papan. Sementara itu, harga daging ayam potong cenderung melonjak dari sebelumnya hanya Rp 25.000 per kg pada pekan lalu kini menjadi Rp 30.000 per kg, pada awal pekan ini.

Bisnis, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi pemberian insentif dan disinsentif, pengawasan dan pengendalian, serta penyediaan sarana dan prasarana pengupulan sampah plastik. Menteri Perindustrian mengatakan industri daur ulang plastik dapat menghasilkan berbagai produk bernilai tambah. Potensi ekonominya mencapai lebih dari Rp 10 triliun per tahun dan potensi ekspor produk turunan daur ulang plastik senilai US$ 141,9 juta.

Produsen bahan kemasan plastik harus melakukan penelitian untuk menghasilkan bahan kemasan plastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya, industri makanan minuman sebagai pengguna kemasan plastik juga harus menggunakan kemasan secara efisien dan melakukan berbagai upaya untuk mengelola sampahnya menjadi produk lain yang mempunyai nilai ekonomi. Perusahaan juga didorong untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan kemasan plastik. Saat ini, sebanyak 39% konsumsi plastik dunia disumbang oleh sektor pangan. Adapun, Indonesia masih berada di peringkat terbawah penggunaan plastik dunia, jauh di bawah Amerika Serikat, China, dan Jepang. 

Saat ini kebutuhan bahan baku plastik nasional mencapai 7,2 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton bahan baku berupa virgin plastic lokal disuplai oleh industri petrokimia dalam negeri. Sementara itu, kebutuhan bahan baku industri daur ulang plastik nasional sekitar 2 juta ton dengan pasokan dalam negeri sekitar 913.000 ton dan sisanya merupakan pasokan impor. Adapun, industri kemasan optimistis akan mencetak pertumbuhan sekitar 5% pada 2021 setelah tahun lalu membukukan nilai produksi di angka Rp 104,4 triliun.    

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Samin Tan,pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), di Jakarta setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama sebulan. Penangkapan Samin Tan tersebut dikonfirmasi oleh Plt. Juru Bicara KPK. Samin Tan sudah dibawa ke gedung Merah Putih KPK dan akan dilakukan pemeriksaan. Samin Tan adalah orang paling dicari oleh penyidik KPK. Dia masuk DPO sejak 17 April 2020. 

Tan diduga memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI 2014 - 2019 sebesar Rp 5 miliar terkait dengan pengurusan terminasi kontrak tersebut. Atas dugaan tersebut, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017, Kementrian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT AKT. Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT. Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni terkait permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementrian ESDM. Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementrian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementrian ESDM yang posisi Eni adalah Anggota Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI. 

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung. Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp 4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp 1 miliar.    

(Oleh - IDS)