Bisnis, Jakarta - Penyaluran kredit kendaraan bermotor oleh industri pembiayaan mulai mencatatkan kenaikan pada Maret 2021. Kondisi itu dipicu oleh adanya insentif perpajakan dan pelonggaran uang muka untuk pembelian kendaraan roda dua dan roda empat. Di sisi lain menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, menjadi sentimen bagi masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Meski ada larangan mudik, beberapa kelompok masyarakat diprediksi akan menggunakan jalur darat untuk bisa pulang ke kampung halaman. 

Sentimen positif dari segmen positif dari segmen mobil yang mendapat subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) masih menjadi pendorong permintaan pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya mobil. Pemerintah memberikan subsidi PPnBM untuk mobil baru jenis sedan dan 4x2, dengan mesin di bawah 1.500cc, serta memiliki local content 70%, berlaku mulai 1 Maret 2021 dengan tiga tahapan insentif per tiga bulanan. Tepatnya, Maret 2021 sampai Mei 2021 sebesar 100% PPnBM ditanggung pemerintah, kemudian periode berikutnya berkurang hingga 50%, dan tahap terakhir tinggal 25%. Adapun, perluasan diskon PPnBM untuk mobil kelas 1.500c hingga 2.500c yang berlaku pada 1 April 2021 akan diperuntukkan kepada dua segmen mobil.

Penyaluran kredit sektor otomotif pada April 2021, yang akan bertepatan dengan awal Ramadan diproyeksi bakal lebih baik ketimbang bulan puasa tahun lalu. Diharapkan para pelaku tetap berhati-hati, karena belum tentu daya beli masyarakat sudah pulih betul, dan punya kemampuan mencicil dengan baik ke depannya. Perusahaan pembiayaan harus tetap waspada terhadap calon debitur yang tak serius, menilik adanya fenomena mengambil kredit hanya untuk pulang kampung saja atau hanya bergaya di momen Lebaran, kemudian berpotensi tak lancar bayar cicilan. 

Kebijakan insentif pajak dan relaksasi uang muka sukses mendorong belanja kelas menengah yang selama pandemi cenderung menahan konsumsi, terutama yang berkebutuhan untuk berganti kendaraan. Perluasan segmen penerima insentif pajak akan mendorong konsumsi masyarakat menengah ke atas terhadap beberapa tipe mobil, menilik harga miring yang ditawarkan merupakan kesempatan sekali seumur hidup.  

(Oleh - IDS)

Pembatasan ekspor vaksin Covid-19 oleh negara produsen terus meluas. Akibatnya, sejumlah negara kesulitan mendapatkan pasokan, termasuk Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pada Maret-April 2021 direncanakan terdapat stok vaksin 15 juta dosis per bulan sehingga dapat memenuhi target penyuntikan 500.000 dosis perhari. Namun, stok 10 juta dosis vaksin yang seharusnya diterima Indonesia dari Dewan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) gagal didatangkan karena embargo India.

Jika akhirnya ikut melarang ekspor, Korsel bergabung, antara lain, dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan India yang terlebih dulu melarang ekspor vaksin. AS, Inggris, dan Uni Eropa paling duluan melarang ekspor vaksin.

Berbeda dengan Australia yang ingin memacu vaksinasi. Sayangnya, keinginan itu karena 3 juta dosis vaksin pesanan Canberra belum kunjung tiba. Dari target 4 juta, Australia hanya bisa menyuntik 670.000 orang gara-gara keterbatasan vaksin.

Distributor alat kesehatan PT Maju Bersama Alkindo mengklarifikasi bahwa produk masker KN95 yang mereka edarkan tidak termasuk alat kesehatan. Klarifikasi ini merespons liputan investigasi harian Kompas mengenai masker medis palsu, Sabtu (3/4).

Alkindo menjelaskan, masker KN95 yang mereka edarkan bukan ditujukan untuk medis. Terkait produk KN95 yang diedarkan Alkindo dan berlogo BNPB, Allen menulis bahwa produk tersebut produk lama yang didistribusikan sejak awal mereka mendapat izin mengedarkan masker nonmedis.

Namun, temuan tim peliput, dua produk masker dari perusahaan ini dijual sebagai masker medis. Hal ini terjadi di Toko ”Seta” di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Senin (22/3). Pedagang di toko ini menjelaskan, masker KN95 Alkindo bisa untuk tenaga kesehatan.

Karena alasan itu, tim menguji kualitas produk tersebut ke Laboratorium Kualitas Udara Institut Teknologi Bandung (ITB). Tim juga menghubungi Sa’idah Syahlani, nama pihak Alkindo yang tertera di data Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Minggu (28/3) dan Senin (29/3). Namun, upaya konfirmasi ke Sa’idah tersebut tidak berbuah jawaban.

Governments should consider levying higher taxes on the income or wealth of the rich to help pay for the enormous cost of tackling the Covid-19 pandemic, the International Monetary Fund has said. Inequality had widened in the year since the virus first hit the global economy, the IMF said, and there was a case for the better off being asked to pay more on a temporary basis to meet crisis-related financial costs. In its half-yearly fiscal monitor report, the IMF called for domestic and international tax changes that would boost the money available to expand public services, make welfare states more generous and meet the UN’s sustainable development goals. “To accumulate the resources needed to improve access to basic services, enhance safety nets, and reinvigorate efforts to achieve the sustainable development goals, domestic and international tax reforms are necessary, especially as the recovery gains momentum.” At a press conference to launch the fiscal monitor, a senior IMF official said there was scope in rich countries to target those individuals and companies that had prospered during the pandemic.

Paolo Mauro, the deputy director of the IMF’s fiscal affairs department, said there had been an “erosion” of the taxes paid by those at the top of the income scale, with the pandemic offering a chance to claw some of the money back. The IMF said fiscal policy – tax and spending measures – should target support on the poor and vulnerable. It has also publicly backed the call by the US Treasury secretary, Janet Yellen, for a minimum corporate tax rate to make it more difficult for big multinational corporations to minimise their tax payments. A year marked by the biggest contraction in the global economy in modern times had focused attention on governments and their ability to respond to the crisis, the IMF said. Popular support for better public services, already significant before the pandemic, had probably risen.

Forbes kembali merilis daftar orang terkaya dunia tahun 2021. Dalam daftar tersebut ada 2.755 individu dengan kekayaan di atas US$ 1 miliar di dunia.

Dari jumlah 2.755 miliarder di dunia, 18 di antaranya merupakan orang Indonesia. Jerry Ng masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih US$ 2,5 miliar per April 2021 setara Rp 35 triliun. Hartanya meningkat pesat dari US$ 600 juta atau setara Rp 8,4 triliun pada September 2020.

Sumber terbesar kekayaan Jerry Ng berasal dari saham Bank Jago (ARTO) yang didirikannya. Harga saham Bank Jago telah naik dari Rp 100 menjadi sekitar Rp 10 ribu sejak perusahaan mengumumkan menjalankan konsep bank digital.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat: Per 31 Maret 2021 pelaporan SPT mencapai 11,28 juta atau di bawah target 15 juta SPT. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 8,9 juta SPT, artinya naik 2,6 juta SPT atau 26,6%.

Jumlah pelapor SPT tahun ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan masa sebelum krisis yakni pelaporan SPT tahun pajak 2018 pada Maret 2019 yakni 12,1 juta.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyarankan Ditjen Pajak menggunakan basis data yang kuat untuk menguji kepatuhan WP agar membuktikan adanya potensi kurang bayar.

Tapi ia memprediksi penerimaan PPh badan tahun ini belum pulih, sehingga secara keseluruhan setoran pajak 2021 hanya bisa naik 2,6%-3% year on year(yoy). Artinya ada potensi shortfall atau tekor Rp 131 triliun dengan realisasi 89,34% dari target 2021 sebesar Rp 1.299,6 triliun.

Pemerintah mengatur royalti hak cipta lagu dan musik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pemerintah menjamin musisi dan pencipta lagu menerima hak dan royalti.

“Dengan adanya PP tersebut, hak royalti bagi musisi untuk performing right menjadi lebih terjamin,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) Ari Juliano Gema kepada KONTAN, Selasa (6/4).

Terbitnya PP 56/2021 ini jelas jadi angin segar pelaku usaha. Pasalnya, selama ini belum ada koordinasi terkait pihak yang berhak memungut royalti ini. Alhasil pebisnis selaku pihak pengguna lagu/musik kerap mendapat tagihan royalti dobel.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut saat ini royalti masih ditagih Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) meski telah ada LMKN. Untuk itu, masalah internal terkait pengelolaan royalti harus diselesaikan.

Harga batubara acuan (HBA) pada bulan April 2021 naik 2,6% menjadi USS 86,68 per ton dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga batubara tersulut sentimen memanasnya perang dagang Australia dan Tiongkok.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, naiknya tensi dagang tersebut berpengaruh terhadap sejumlah harga komoditas global, termasuk batubara. Tensi dagang berimbas positif lantaran permintaan batubara Indonesia ke China justru meningkat.

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kenaikan HBA April adalah meningkatnya permintaan kebutuhan batubara dari Jepang, serta sentimen terkait menurunnya suplai dibandingkan permintaan batubara global.

Memang, HBA 2021 cukup fluktuatif. Pada Januari, HBA di level US$ 75,84 per ton, menyusul Februari naik ke level USS 87,79 per ton sebelum turun di bulan Maret ke posisi USS 84,47 per ton.

JAKARTA, KOMPAS - Memanasnya hubungan dagang antara China dan Australia seiring penyelidikan asal-muasal virus korona dinilai turut berdampak pada harga batubara di dalam negeri. Pada periode April 2021, harga acuan batubara Indonesia ditetapkan 86,68 dollar AS per ton, naik dibandingkan dengan periode Maret 2021 yang sebesar 84,49 dollar AS per ton. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi menyatakan, Australia adalah salah satu negara yang mendesak dilakukannya penyelidikan internasional terhadap asal virus korona. Hal itu menyebabkan China berang dan secara tak resmi mengakibatkan munculnya larangan impor batubara asal Australia.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, faktor fundamental yang memengaruhi harga batubara adalah pasokan dan permintaan. Pasokan batubara asal Indonesia dan Australia terganggu oleh curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah tambang, seperti di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. "Selain itu, setiap bulan Maret biasanya ada negosiasi tahunan antara pemasok batubara asal Australia dan pembeli di Jepang yang menyebabkan harga batubara terkerek naik, khususnya untuk jenis batubara kalori tinggi," kata Hendra. Komposisi harga itu dipengaruhi oleh harga batubara indeks Newcastle dan Global Coal yang seluruhnya 50 persen serta 50 persen sisanya oleh Indonesia Coal Index dan Platt’s. Terkait isu transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan, kata Hendra, hal itu belum berdampak signifikan terhadap harga batubara saat ini. Hingga 6 April 2021, produksi batubara Indonesia sebesar 142,24 juta ton atau 25,86 persen dari target produksi sebanyak 550 juta ton pada tahun ini. Adapun volume penjualan batubara pada tanggal yang sama sebesar 102,6 juta ton. Serapan batubara domestik tahun ini ditargetkan 25 persen dari total produksi.

Direktur Pengembangan Usaha Bukit Asam Fuad Iskandar menambahkan, terkait rencana peningkatan produksi, hal itu sangat realistis bagi perusahaan. Bukit Asam punya potensi untuk menaikkan produksi batubara menjadi lebih tinggi. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas pengangkutan batubara dengan kereta api. Akan tetapi, rencana peningkatan produksi itu dinilai perlu dikaji ulang. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho berpendapat, pemerintah sebaiknya konsisten dengan pembatasan produksi batubara 400 juta ton per tahun. Akhir-akhir ini, pemerintah terkesan terus menggenjot produksi sembari mengabaikan pengendalian produksi yang diatur dalam Rencana Umum Energi Nasional.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, KOMPAS — Distributor alat kesehatan PT Maju Bersama Alkindo mengklarifikasi bahwa produk masker KN95 yang mereka edarkan tidak termasuk alat kesehatan. Klarifikasi disampaikan kuasa hukum Alkindo, Allen Hagai Nababan, melalui surat tertulis kepada Redaksi Kompas,Selasa(6/4/2021). Klarifikasi ini merespons liputan investigasi harian Kompas mengenai masker medis palsu, Sabtu (3/4).Allen menjelaskan bahwa masker KN95 yang didistribusikan kliennya bukan maskermedis. ”Klien kami mendistribusikan alat kesehatan non-elektromedik nonsteril sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan AlatKesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Fk.01.01/VII/3824-e/2020sehingga dapat kami jelaskanbahwa klien kami mendistribu-sikan masker yang bukan ditujukan untuk medis dan/atau tenaga kesehatan,” tulis Allen dalam surat klarifikasi dan bantahan tertanggal 5 April 2021.

Allen menyatakan, kliennya bukan pengedar masker respirator palsu, melainkan pihak yang tersertifikasi dan memiliki izin edar sah secara hukum.”Tidak ada produk yang dipalsukan klien kami,” tulis Allen.Alkindo menjelaskan, masker KN95 yang mereka edarkan bukan ditujukan untuk medis.Terkait produk KN95 yang diedarkan Alkindo dan berlogo BNPB, Allen menulis bahwa produk tersebut produk lama yang didistribusikan sejak awal mereka mendapat izin mengedarkan masker nonmedis

(Oleh - HR1)