WASHINGTON – Dana Moneter Internasional atau IMF pada Selasa (6/4) memperkirakan pemulihan ekonomi global tahun ini menguat seiring meningkatnya program vaksinasi Covid-19. Walau tantangan ke depan tidak ringan lantaran timpangnya jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan di seluruh dunia.

Dalam laporan kuartalan Prospek Ekonomi Global di Washington, Amerika Serikat (AS), IMF memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 6% pada 2021. Naik dari estimasi 5,5% pada Januari 2021. Sedangkan untuk 2022 diperkirakan tumbuh 4,4% dibandingkan prediksi sebelumnya yang sebesar 4,2%. “Walaupun ketidakpastian tetap tinggi tentang arah pandemi ini, jalan keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan ini semakin tampak,” ujar kepala ekonom IMF Gita Gopinath, seperti dikutip CNBC. IMF mencatat dua hal yang menyebabkan keyakinan akan ekonomi global tahun ini semakin besar. Yakni pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia dan putaran baru stimulus fiskal di AS.

IMF memperkirakan pertumbuhan 5,1% tahun ini untuk negara-negara ekonomi maju. Sementara ekonomi AS diperkirakan ekspansi 6,4% pada 2021. Sementara itu, ekonomi pasar berkembang dan negara-negara berkembang diprediksi tumbuh 6,7% pada 2021. India diperkirakan memimpin laju pemulihan di kawasan tersebut dengan prediksi pertumbuhan hingga 12,5%.

(Oleh - HR1)

WASHINGTON – Dana Moneter Internasional atau IMF pada Selasa (6/4) menyuarakan dukungan terhadap usulan penerapan pajak minimum global bagi korporasi. Menurut kepala ekonom IMF Gita Gopinath, pihaknya sudah lama mendukung penerapan tarif pajak seperti itu. “Kami sangat mendukung pajak minimum global untuk korporasi. Ini sudah lama menjadi perhatian besar kami,” ujar Gopinath, seperti dikutip AFP. Ia menjelaskan bahwa selama ini nilai uang yang terkait praktik penghindaran pajak sangat besar. Tapi ia juga mengatakan ada negara-negara yang memindahkan uangnya ke surga pajak.

Sebelumnya pada Senin (5/4), Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyerukan pengenaan pajak minimum untuk korporasi di seluruh dunia. Tujuannya, kata dia, untuk menjaga para korporasi itu agar tidak relokasi ke negara-negara atau teritori yang lebih rendah tarif pajaknya. “Kami bekerja sama dengan negara-negara G-20 untuk menyetujui tarif pajak minimum global untuk korporasi, guna menghentikan usaha mereka mencari (tarif pajak) yang paling rendah,” ujar Yellen, dalam pidatonya di Chicago Council on Global Affairs, seperti dikutip CNBC.

Berdasarkan rencana tersebut, Biden hendak menaikkan tarif pajak korporasi dari 21% saat ini menjadi 28%. Jika terjadi, kenaikan itu akan berlaku hanya empat tahun setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memangkasnya dari 35%. Yang mana ketika itu adalah tarif pajak korporasi tertinggi di dunia.

Salah satu alasan pemerintahan Trump memangkas tarif pajak korporasi adalah untuk meredam langkah perusahaan-perusahaan AS yang mengalihkan produksinya ke luar negeri. Atau pindah domisili ke negara-negara dengan tarif pajak korporasi lebih rendah, sekalipun sebagian besar operasionalnya tetap di dalam negeri AS.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, keberadaan neraca komoditas bakal menghapus rekomendasi izin impor dari kementerian/lembaga teknis. Seluruh data yang tertuang dalam neraca komoditas nantinya harus mengakomodasi seluruh masukan, termasuk dari pelaku usaha.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman menjelaskan, Lembaga National Single Window (LNSW) akan menjadi penanggung jawab neraca komoditas. “Masing-masing kementerian/lembaga akan memberikan rencana kebutuhan ekspor atau impor atas masukan dan usulan dari pelaku usaha. Verifikasi oleh kementerian sendiri lalu diajukan dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Bidang Perekonomian berdasarkan neraca komoditas,” kata Atong di Jakarta, Selasa (6/4. Menurut dia, neraca komoditas akan menjadi pembeda yang signifikan dengan kondisi pemetaan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri. Nantinya, rapat koordinasi terbatas menentukan neraca komoditas, sehingga memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Atong menjelaskan, sebelum adanya neraca komoditas, izin ekspor-impor harus didasarkan kepada rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis. Hal inilah yang membuat pelaku usaha tidak memiliki kepastian pasokan bahan baku dan bahan penolong untuk operasional bisnisnya. Rekomendasi yang ada juga tidak menggambarkan distribusi kebutuhan berdasarkan lokasi. Akibatnya, sebaran kebutuhan dan pasokan komoditas antardaerah di dalam negeri sulit dipetakan.

(Oleh - HR1)

PT Indofarma Tbk (INAF) melalui anak usaha PT Indofarma Global Medika membuka peluang bisnis dengan menjadi distributor resmi alat deteksi Covid-19, yakni Ge-Nose C19, buatan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM), Gigik Sugiyo Raharjo menyatakan, pihaknya mulai mendistribusikan produk GeNose C19 pada Februari lalu. Alat deteksi Covid-19 itu telah beredar dan tersedia di sejumlah fasilitas publik, seperti stasiun kereta api dan bandar udara.

Manajemen Indofarma Global Medika menargetkan bisa mendistribusikan kurang lebih 11.000 unit GeNose C19 di sepanjang tahun 2021.

Dengan harga GeNose C19 senilai Rp 62 juta per unit, Indofarma Global Medika akan memperoleh potensi penjualan GeNose C19 hingga Rp 682 miliar. GeNose C19 akan didistribusikan ke dinas kesehatan, puskesmas, RS pemerintah dan RS swasta.

Badan Legislasi (Baleg) DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan draf atau naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Melalui calon aturan baru ini, DPR mengusulkan pembatasan impor minuman beralkohol dan pengenaan tarif cukai tinggi pada produk minuman beralkohol impor.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan, pembatasan impor minuman beralkohol merupakan upaya untuk mengatur peredaran di Indonesia. Terlebih saat ini DPR menerima laporan banyak minuman beralkohol dari luar negeri yang masuk Indonesia secara ilegal.

Baleg DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan mengenai pembatasan impor dan tarif cukai ini. DPR juga meninta Tim Ahli Baleg DPR mendata kebutuhan minuman beralkohol, tingkat konsumsi masyarakat, dan jumlah impor minuman beralkohol.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyusun blueprint tranformasi digital perbankan tahun 2021. Tujuannya adalah memberikan kerangka kerja mendorong inovasi perbankan namun tetap menjaga industri perbankan tetap berjalan kondusif.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat mengatakan, blueprint tranformasi digital tersebut pada intinya akan mencakup lima aspek yakni data, kolaborasi, manajemen risiko, teknologi dan tatanan institusional yang dilengkapi dengan pilar dukungan terhadap inovasi.

OJK juga akan menyesuaikan regulatori framework yang berfokus pada pengembangan pengaturan, perizinan dan pengawasan agar dapat mendukung transformasi digital yang dilakukan bank.

Pengaturan lebih lanjut juga akan lebih mengacu pada principle based yang akan memperkuat tanggung jawab perbankan mengatur sistem manajemen dengan pengawasan internal secara mandiri. Kemudian, OJK akan melakukan tranformasi perizinan sebagai upaya percepatan, ketepatan proses.

Ketua Bidang Operation, Technologi and Regulated Reporting Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Indra Utoyo mengatakan, transformasi regulasi itu perlu karena tren digital menuntut kolaborasi antar industri. Sehingga jumlah data nasabah yang diakses semakin banyak. Ancaman kejahatan siber yang berfokus pada data pribadi berpotensi meningkat.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan pemerataan koneksi Internet segera terealisasi. Pemerintah telah meminta seluruh operator seluler mempercepat penyediaan layanan Internet dengan jaringan 4G di seluruh Indonesia, dengan tenggat akhir pada 2022 mendatang. "Kami mendorong mereka berkomitmen menghadirkan sinyal 4G wilayah blank spot," ujar dia, kemarin. 

Hingga saat ini, 12.538 desa dan kelurahan belum terjangkau layanan Internet 4G. Johnny menjelaskan, pemerintah akan membangun jaringan di 9.113 wilayah, sedangkan 3.445 sisanya merupakan wilayah komersial yang menjadi tanggung jawab operator seluler. "Kami menuntut operator seluler selesai pada 2022, sehingga pembangunan teknologi informasi dan komunikasi lebih cepat 10 tahun dari rencana awal di 2032." 

Pemerintah juga akan menempatkan High Throughput Satellite (HTS) Satria 1, dengan kapasitas 150 gbps atau tiga kali lipat darai sembilan satelit yang ada saat ini. "Financial close proyek Satria 1 sudah selesai. Saat ini sedang proses produksi satelit di Prancis dan proses produksi roket peluncur di Amerika Serikat," ucap Johnny. Pemerintah menargetkan, pada akhir 2023 nanti, Indonesia telah memiliki satu satelit besar. 

Bank Indonesia juga menargetkan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional akan terealisasi pada tahun ini. Gubernur Bnak Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, bersama pemerintah, pihaknya saat ini telah menyiapkan berbagai program untuk mewujudkannya. program terbaru adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2D). BI juga akan meluncurkan sistem BI Fast Payment untuk mendukung industri pembayaran nasional. Sistem ini memungkinkan transaksi terjadi secara real time selama 24 jam dalam sepekan. 

Transaksi uang elektronik ditargetkan tumbuh 32 persen atau menjadi Rp 266 triliun dari sebelumnya Rp 200 triliun. Transaksi bank digital berbasis Internet juga diharapkan dapat naik hingga mencapai Rp 32.200 triliun pada 2021. "Kami juga meminta pemerintah melakukan elektronifikasi bantuan sosial, sehingga semakin banyak masyarakat yang melek digital. Semoga tahun ini kami bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri dapat mewujudkan bansos 4.0."  

(Oleh - HR1) 

JAKARTA - Pemerintah menggelontrokan dana besar untuk pemerataan infrastruktur digital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran per tahun untuk digitalisasi mencapai Rp 17 triliun hingga 2024. "Pemerataan koneksi Internet menjadi prioritas hingga dapat menghubungkan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal," kata dia, kemarin. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, belanja infrastruktur digital mencapai Rp 26 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 17 triliun masuk anggaran kementerian/lembaga dan Rp 9 triliun berupa transfer daerah. Sri mengatakan skema transfer daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhan belanja infrastruktur digital dengan kebutuhan masing-masing. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun base transmission station (BTS) di 5.000 desa serta membangun jaringan Internet di 12.377 lokasi pelayanan publik. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat proses digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui berbagai program. Salah satunya melalui strategi prioritas nasonal yang mencakup empat pilar, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi, infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang kuat, penyederhanaan birokrasi yang menghambat inovasi, dan inovasi digital untuk menghasilkan nilai tambah. 

"Satgas akan mendorong pelaksanaan dengan kebijakan berbagai program, seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi dari elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," kata dia. Dengan elektronifikasi daerah, transaksi keuangan pemda diharapkan dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Iskandar mencontohkan, di Kota Solo, inovasi pembayaran pajak secara online mampu meningkatkan PAD sebesar 1 persen atau RP 118 miliar dalam waktu tiga tahun. Sebab, kata dia, digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah memberi kemudahan dan percepatan pelayanan pada masa pandemi Covid-19. 

(Oleh - HR1) 

JAKARTA -  Penerapan tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard, seperti tarif bea masuk untuk menjaga pasara industri tekstil dan garmen dalam negeri, masih terganjal. Usul dari pelaku industri yang di ajukan sejak tahun lalu itu belum menemukan titik terang dalam rapat tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) bersama lintas Kementerian/lembaga, untuk membahas rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) 

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Elis Masitoh, mengatakan KPPI sudah menyelidiki usul tersebut. Pada Februari lalu, KPPI merekomendasikan 137 golongan barang atau harmonized system (HS) dikenai bea.masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard setelah jumlah impornya meningkat dalam tiga tahun terakhir. 

Pangsa pasar produk yang diusulkan untuk terkena safeguard mencapai 94 persen dari total impor. Apabila pemerintah mengecualikan produk tersebut, kata Elis, safeguar tidak akan berdampak besar terhadap pemulihan industri garmen dalam negeri. "Kami tetap menginginkan safeguard ini ditetapkan untuk mendukung industri dalam negeri agar bisa pulih," ujar dia. 

Ketua KPPI Mardjoko mengatakan kebijakan safeguard dikeluarkan melalui tahapan yang baku, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Menurut dia, penyelidikan safeguard dilakukan oleh KPPI berdasarkan permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dengan basis lonjakan jumlah impor produk garmen (pakaian dan aksesori pakaian). 

Ketua Bidang Organisasi API Jawa Barat, Kevin Hartarto, menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas soal safeguard produk garmen. Padahal, kata dia, penerapan safeguard sudah sangat mendesak. "Kalau tidak segera dilindungi, kami khawatir bahwa impor akan kembali melonjak seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih," ujar kevin. 

Menurut Redma, setidaknya ada permohonan agar tidak memasukkan 75 jenis produk dalam kebijakan safeguard atau tarif bea masuk karena adanya keberatan dari merek global. Namun, kata dia, 75 jenis produk tersebut mewakili 93 persen dari total impor garmen. Jika produk tersebut tidak terkena safeguard, Redma mengatakan ribuan IKM akan menjadi korban. "Akankah kita mengorbankan IKM dengan kontribusi pajak jauh lebih tinggi hanya demi importir yang sudah lama menggerus devisa?" ujar dia. 

(Oleh - HR1) 

Pada April ini, pemerintah akan memberikan stimulus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar.

“Laporan yang saya dapat demand terus naik, juga nanti stimulus Rp 400 millar (untuk UMKM) itu tanggal 20 bulan ini (April 2021) akan diluncurkan,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) saat Pembukaan UKM Jabar Paten secara virtual, Sabtu (3/4).

Sebagal informast, tahun lalu, pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta. Adapun tahun ini, pemerintah memangkas setengah nilai BLT UMKM itu menjadi Rp 1,2 juta per UMKM dengan kuota 12,8 juta UMKM.

Tak hanya UMKM, pemerintah juga akan memberikan stimulus Rp 2 triliun bagi sektor pariwisata pada Juni ini.