Genjot Produktivitas agar Pengusaha Naik Kelas
JAKARTA - Pemerintah tengah mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal masuk ke skala bisnis yang lebih besar. Langkah ini ditempuh lantaran produktivitas UMKM dinilai masih rendah. "Kita perlu mendorong scaling-up. Salah satunya dengan menyiapkan peraturan presiden perihal kewirausahaan untuk mencetak dan melahirkan pengusaha baru," tutur Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki kepada Tempo, beberapa waktu lalu.
Selama ini, ujar Teten, jumlah pelaku UMKM terus bertumbuh, namun tidak banyak yang bertahan. Ia mencontohkan, hampir 60 persen UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman. Dalam skala kecil, ujar Teten, mereka masih bisa bertahan. Namun, apabila skalanya diperbesar, kebanyakan UMKM kalah oleh produk industri besar. untuk itu, Teten mengatakan, pemerintah juga mendorong UMKM untuk bisa masuk ke rantai pasok industri besar.
Menurut Hermawati, kontribusi yang besar tentunya juga harus berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Ia tak bisa memungkiri kondisi Covid-19 membuat kompetisi, baik di antara pelaku maupun mitra UMKM, dalam platform online semakin ketat. Menurut dia, UMKM yang mampu dan siap bersaing lebih banyak adalah pengusaha kecil yang bergeser menjadi pelaku usaha mikro.
Peneliti dari Institute for Develoment of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan sekitar 90 persen kelompok UMKM masuk ke segmen usaha mikro. Hal tersebut sering disebut sebagai hollow in the middle atau lubang di tengah, karena usaha mikro sulit naik kelas ke usaha kecil kemudian ke menengah. Menurut Bhima, faktor penyebabnya adalah sumber daya manusia, teknologi, modal, dan akses pasar. "Terkait SDM, sebagian besar tenaga kerja usaha mikro lulusan SMP ke bawah dan diisi generasi X serta baby boomers," ujar Bhima.
Menurut Bhima, yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong scaling-up UMKM adalah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya komprehensif dan terintegrasi. Misalnya, kata dia, dimulai dari pemberian kewenangan Kemenkop dan UKM yang lebih luas untuk menjalankan program UMKM yang tersebar di hampir semua kementerian, termasuk badan usaha milik negara (BUMN).
(Oleh - HR1)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023