Mengejar Target Koneksi Internet

;

Mengejar Target Koneksi Internet

06 Apr 2021 Koran Tempo

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan pemerataan koneksi Internet segera terealisasi. Pemerintah telah meminta seluruh operator seluler mempercepat penyediaan layanan Internet dengan jaringan 4G di seluruh Indonesia, dengan tenggat akhir pada 2022 mendatang. "Kami mendorong mereka berkomitmen menghadirkan sinyal 4G wilayah blank spot," ujar dia, kemarin.

Hingga saat ini, 12.538 desa dan kelurahan belum terjangkau layanan Internet 4G. Johnny menjelaskan, pemerintah akan membangun jaringan di 9.113 wilayah, sedangkan 3.445 sisanya merupakan wilayah komersial yang menjadi tanggung jawab operator seluler. "Kami menuntut operator seluler selesai pada 2022, sehingga pembangunan teknologi informasi dan komunikasi lebih cepat 10 tahun dari rencana awal di 2032."

Pemerintah juga akan menempatkan High Throughput Satellite (HTS) Satria 1, dengan kapasitas 150 gbps atau tiga kali lipat darai sembilan satelit yang ada saat ini. "Financial close proyek Satria 1 sudah selesai. Saat ini sedang proses produksi satelit di Prancis dan proses produksi roket peluncur di Amerika Serikat," ucap Johnny. Pemerintah menargetkan, pada akhir 2023 nanti, Indonesia telah memiliki satu satelit besar.

Bank Indonesia juga menargetkan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional akan terealisasi pada tahun ini. Gubernur Bnak Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, bersama pemerintah, pihaknya saat ini telah menyiapkan berbagai program untuk mewujudkannya. program terbaru adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2D). BI juga akan meluncurkan sistem BI Fast Payment untuk mendukung industri pembayaran nasional. Sistem ini memungkinkan transaksi terjadi secara real time selama 24 jam dalam sepekan.

Transaksi uang elektronik ditargetkan tumbuh 32 persen atau menjadi Rp 266 triliun dari sebelumnya Rp 200 triliun. Transaksi bank digital berbasis Internet juga diharapkan dapat naik hingga mencapai Rp 32.200 triliun pada 2021. "Kami juga meminta pemerintah melakukan elektronifikasi bantuan sosial, sehingga semakin banyak masyarakat yang melek digital. Semoga tahun ini kami bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri dapat mewujudkan bansos 4.0."

(Oleh - HR1)