Tidak Ada Pencabutan Izin Uang Elektronik OVO
Managemen memastikan tidak akan ada pencabutan izin terhadap perusahaan uang elektronik OVO (PT Visionet Internasional) oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, aktivitas OVO dan layanannya kepada pengguna di Indonesia untuk melakukan transaksi non tunaipun masih berjalan aman, mudah dan nyaman. Sementara itu, sebagai perusahaan penyedia jasa pembayaran dan penerbitan uang elektronik, OVO juga memiliki lisensi dari Bank Indonesia.
Terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa izin PT OVO Finance Indonesia (OFI) telah dicabut oleh OJK, Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menegaskan bahwa OFI tidak ada kaitan apapun dan bukan bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO. Pencabutan izin oleh OJK tersebut pun tidak ada pengaruhnya terhadap semua lini bisnis dalam kegiatan usaha uang elektronik OVO. "Jadi, kabar yang beredar bahwa uang elektronik OVO ditutup itu sepenuhnya adalah hoax dan merupakan berita bohong belaka.
Hal serupa juga ditegaskan OJK, dalam pernyataan persnya yang sudah disebar luaskan. Juru bicara, Sekar Djarot mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan antar OFI dan OVO. "OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia yang merupakan perusahaan pembiayaan. Perusahaan tersebut merupakan entitas yang berbeda dengan platform OVO, yang merupakan penyelenggara uang elektronik dibawah pengawan Bank Indonesia." kata Sekar Djarot (Yetede)
Sisihkan Penghasilan untuk Bantu Pembangunan Rumah Guru Ngaji Disabilitas
Sungguh mulia apa yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Pamarican, Polres Ciamis, Polda Jawa Barat (Jabar) bernama Brigadir Ruslan Hadiyatna. Polisi yang bertugas dia Bhabinkamtibnas Polsek Pamarican ini rela menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membantu pembangunan sebuah rumah layak huni untuk Ustadz Muhhamd Alfin Zikri (30) yang akrab disapa Ustadz Alfin yang tinggal di dusun Malabar, Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican. Ustadz yang kondisinya lumpuh sejak lahir (difabel) ini tinggal di mushola sederhana. Ustadz yang belum berkeluarga ini hidup ditemani oleh kedua orang muridnya yang membantu kegiatan sehari-hari.
Disamping Mushola sebenarnya ada sebuah gubuk yang dibangun warga untuk Ustadz Alfin tinggal namun kondisinya sempit dan tak layak huni. Ustadz Alfin sudah sebelas tahun tinggal di desa itu dan kegiatan sehari-hari mengajar anak-anak mengaji di Mushola Masalikul Huda serta memberikan ceramah pengajian, termasuk pengajian untuk ibu-ibu. "Saya ingin Ustadz Alfin mendapat tempat yang layak dekat Mushola sehingga aktivitas mengajarnya bisa berjalan lancar," kata Ruslan kepada Investor Daily. Melihat kondisi Ustadz Alfin yang tinggal ditempat kurang layak, Brigadir Ruslan kemudian berinisiatif mencarikan tanah didepan Mushola untuk dibangun sebagai tempat tinggal.
"Alhamdulillah dari donasi bisa terkumpul sekitar Rp 10 juta sehingga pada Oktober kemarin kita membangun pondasinya, Dan kabar baiknya saya dapat sumbangan lagi dari Ibu Astuti dari Depok sekitar Rp 20 juta sehingga kemudian saya bisa mulai proses pembangunan rumahnya, semoga bisa segera tuntas," Kata Bapak satu anak ini. Brigadir punya cita-cita setelah membangun rumah untuk Ustadz Alfin selesai maka renovasi mushola akan menjadi prioritasnya. Hal ini mengingat kondisi mushola yang sejak dibangun pada tahun 1987 belum dilakukan renovasi.
"Saya berharap ada donatur yang mau membantu Ustadz Alfin agar beliau lebih mudah mobilitasnya. Bila Ustadz memiliki motor matic beroda tiga (untuk disabilitas) maka akan sangat membantu tugas-tugasnya untuk berdakwah dan mengajar," harapnya. Pada kesempatan ini Brigadir Ruslan menyampaikan, dirinya ikut membina pemuda di desa dengan mengembangkan usaha madu hutan. Selama ini banyak yang mencari madu hutan, namun bingung cara menjualnya. Brigadir turun langsung membina mereka dan mengarahkan agar membuat kemasan yang lebih baik. Sekarang ini sudah dikasih merek Malega dan punya kemasan yang baik, (Yetede)
Masyarakat Rentan Miskin Juga Perlu Perlindungan
Pemerintah disarankan untuk fokus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan miskin, selain masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab masyarakat rentan ini yang paling cepat terkena dampak sehingga masuk dalam kelompok masyarakat miskin. "Kalau menurut saya sebetulnya yang harus dibantu itu bukan hanya mereka yang miskin, tetapi yang rentan. Kenapa? Karena di dalam pandemi ini orang yang rentan bisa jatuh miskin," ujar Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Muhammad Chotib Basri dalam seminar daring, Rabu (10/11).
Menurut dia, kebijakan PPKM berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, dalam implementasinya banyak masyarakat yang melanggar PPKM karena harus bekerja. " Pekerja hanya bisa diminta tinggal di rumah kalau dia diberikan kompensasi, istilahnya orang digaji untuk tinggal di rumah," ucap Chatib. Pemerintah bisa menganggarkan bantuan sosial secara tunai di kisaran Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta perkeluarga. Tiga hal yang harus menjadi fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yaitu, kesehatan menjadi perhatian, sebab perekonomian tidak bisa pulih saat pandemi belum selesai.
"Investasi tidak akan bisa naik sampai dengan pandeminya bisa diatasi. Saya selalu bilang lupakan dulu sisi produksinya, kita kasih makan orang dulu karena permintaan ini yang akan menghidupi sampai dengan pandeminya selesai." kata Chatib. Sementara epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Universitas Pandu Riono mengatakan, sampai saat ini banyak kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang sering berubah. Menurut dia, pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan institusi yang terlibat dalam penangan pandemi-19. (Yetede)
Koperasi yang Terindikasi Bermasalah dan Melanggar Hukum Segera Ditutup
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) meminta kepada pejabat fungsional pengawas koperasi untuk berani mengambil sikap jika menemukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang terindikasi bermasalah atau melanggar hukum. Serta, jangan lagi melihat status koperasi apakah koperasi tersebut menjadi otoritas provinsi atau kabupaten/kota. Jika terindikasi, segera ambil tindakan. Tutup dulu koperasinya, sampai ada kejelasan. Jangan merasa abai karena merasa status koperasi bukan berada diwilayahnya. Tutup dulu baru laporkan ke otoritas yang berwenang," tegas Deputi Bidang Pengoperasian Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi dalam siaran pers yang diterima, Rabu 10/11).
Menurut Zabadi, tidak ada larangan pejabat pengawas koperasi mengambil tindakan menutup operasional KSP jika ditemukan indikasi melanggar hukum wajib mengambil tindakan. Seandainya tidak ada Undang-Undang atau peraturan sekalipun, tetap wajib melindung masyarakat dari praktik-praktik koperasi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. "Pejabat pengawas koperasi dituntut untuk berani meneggakkan disiplin regulasi. Percuma sudah mengetahui suatu regulasi tapi tidak ada tindakan apapun. Seolah-olah itu bukan tugas kita, kita abai dan merasa berdosa melakukan pembiaran, buat apa jadi pengawas kalau hanya formalitas." kata Zabadi.
"Jika ditanya mana bukti pelanggaran hukum, ya tidak ada izinnya. Jika ditanya izinya sedang diproses, ya ditutup dulu koperasinya sampai izinnya keluar. Kalau sudah keluar baru bisa beroperasi. Kita digaji negara untuk melindung rakyat, mari kita bawa jiwa karsa kita," kata Zabadi. Menurutnya, fungsional pengawas koperasi dan satgas pengawas koperasi merupakan ujung tombak kesukseskan pengawasan koperasi. tantangan pengawasan koperasi yang semakin berat arus ditunjang dengan SDM pengawas koperasi yang handal. (Yetede)
Awal 2022, Pesen Gojek Bisa Sekaligus Beli Tiket KRL
Gojek dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mengembangkan fitur di dalam Go Transit yang memungkinkan pengguna dapat memesan layanan transportasi Gojek (GoRide dan GoCar) ke dan dari stasiun kommuter sekaligus tiket kereta kommuter langsung dari aplikasi gojek hanya dalam satu kali bundle pembelian. Intregrasi pembelian tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dan layanan on-demand tersebut ditergetkan dapat dinikmati oleh pengguna pada awal tahun 2022. Dengan kolaborasi ini, GoTransit dapat memberikan layanan dan perencanaan perjalanan yang lebih efsien lagi karena memungkinkan pengguna untuk memantau perjalanan melalui rekomendasi rute integrasi, membandingkan harga moda tranportasi publik sesuai kebutuhan, memilih rute perjalanan paling efisien, memberikan estimasi waktu total perjalanan, serta jadwal operasional tranportasi publik. Adapun pengguna nantinya dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan GoPay dan opsi lain, seperti LinkAja.
Co-Founder dan CEO Gojek Kevin Ahrwi mengatakan kolaborasi dengan PT KCI bisa merupakan langkah awal pihaknya untuk bisa menghubungkan transportasi publik (middle mile) kedalam ekosistem Gojek. "Berdasarkan data internal kami, sebagian besar pelanggan memanfaatkan layanan GoRide dan GoCar sebagai sarana penghubung awal dan akhir perjalanan untuk menuju dan dari stasiun kereta api kommuter di Jabodetabek," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (10/11). Pernyataan Kevin tersebut diperkuat dengan data internal gojek yang menyatakan 1 dan 2 pelanggan Gojek aktif menggunakan layanan Gojek dari dan menuju hubungan transportasi, (Yetede)
Lippo Sediakan Klaster Berkonsep Tempat Tinggal Terintegrasi
PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo) berkomitmen menyediakan rumah tapak (landed house) dan klaster komersial berkonsep tempat tinggal terintegrasi dengan tempat berbisnis di kota Lippo Village, Tangerang, Banten. Chief Executive Offiser (CEO) PT Lippo Karawaci Tbk, (LPKR) John Riady mengatakan, Lippo village akan improve menjadi City of Dreams dimana para creativepreuneurs menciptakan mimpi dan merelisiasikannya. "Expertise kami sebagai pengembang kota yang terintergrasi memberikan full support terhadap setiap opportunity yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas human capital khususnya demografi milenial untuk menghadapi pasar global kedepan," ujar John dalam keterangan pers, Rabu (10/11).
Jeli menangkap peluang, sejak awal 2021, Lippo konsisten melakukan penjualan Landed house. Dimulai pada 6 April 2021, Lippo meluncurkan Cendana Icon. Lalu 5 Juni 2021 menggulirkan Cendana Pare dan Cendana Parc North pada 11 September 2021. Melihat permintaan market yang tinggi, Lippo menciptakan konsep klaster komersial modern "The Hive Commercials" yang diluncurkan pada 30 Oktober 2021. Tidak kurang dari 30 unit klaster komersial terbaru Lippo, Hive Pare, dan Hive Himalaya terjual habis dalam tiga jam. Bahkan Hive Pare yang dibandrol Rp 1,5 miliar dan Hive Himalaya mulai Rp 2,6 miliar mengalami kelebihan permintaan
"Kami segera mempersiapkan fase kedua produk unggulan The Hive Commercials berikutnya dan kami akan memberikan prioritas kepada konsumen yang saat ini belum kebagian unit." kata John. Dengan seluruh peluncuran produk rumah tapak dan klaster komerisal ini. Lippo telah mencatat angka prapenjualan pada kuartal III-2021 Rp 1,6 triliun dan meningkatkan penjualan sembilan bulan pertama tahun 2021 menjadi Rp 3,9 juta triliun atau meningkat 71% yoy. "Karena permintaan yang tinggi untuk Landed House di Lippo Vilage, kami sedang memperisapkan peluncuran produk unggulan Cendana Series terbaru pada akhir November ini. Kami akan menutup tahun 2021 dengan keyakinan penuh dapat menggenapi target Rp 4,2 triliun." ujar John. (Yetede)
Chilax Ditargetkan Rampung Pertengahan 2022
Pusat komersial Chillax, Jakarta di targetkan rampung pertengahan 2022. Saat ini, proyek besutan Keppel dan Land Inhype Group ini memasuki tahap peletakan batu pertama. "Kami sangat senang bekerjasama dengan Inhype Group untuk melahirkan Chillax , yang memiliki fitur yang berupa alfresco dining serta area retail tematiknya, apalagi ini adalah tempat pertama di area Sudirman yang memilki semua fitur tersebut," ujar Samuel Ng, presiden Keppel Land Indonesia, dalam siaran pers, Rabu (10/11). Chillax merupakan sebuah pusat komersial dan ritel seluas 6.000 m2 yang terletak ditengah Jl. Jendral Sudirman, Jakarta.
Chillax akan menjadi tempat pertama di area Sudirman yang memperkenalkan konsep F&B bertema restoran dengan ruang terbuka (alfresco dining). Selain menggaet Butler Steak, Gion Sushi, Vilo, Baba Laksa Skinny Dip, Hygge dan masih banyak nama besar lain di dunia F&B, Chillax yang terinspirasi dan menggunakan konsep ala Eropa ini juga memiki beberapa tenant dibidang health & beauty, fashion, dan sport. Chillax juga mengadakan acara tahunan seperti festival food, peluncuran produk dan pameran.
"Kami sangat yakin kalau Chillax dengan konsep placemakingnya akan memberikan nuansa baru di area Sudirman, dan akan menjadi pilihan destinasi bagi konsumen dan publik," kata Samuel. Sementara itu, Willy Kurniawan, Chief Executif Officer (CEO) Inhype Group mengatakan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi yang semakin membaik, konsumen akan kembali melakukan explorasi untuk mengunjungi tempat baru yang menarik. Ini hanyalah permulaan dari kerja sama besar lainnya antara Inhype Group dan Keppel Land, kami akan terus menciptakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan konsumen. (Yetede)
KPK Hibahkan Rp 255,89 Miliar Aset Rampasan Koruptor
Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah menghibahkan aset-aset rampasan dari para terpidana korupsi senilai Rp255,89 miliar sepanjang 2021. Hal ini sebagai upaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. "Grafik PSP (Penetapan status pengguna) dana hibah itu terus meningkat, belum termasuk PNPB yang kami hasilkan dalam tahun ini sebagai prestasi KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Rabu (10/11). Pada selasa (9/11), KPK menghibahkan hasil aset rampasan dengan total senilai Rp85,1 miliar dalam wujud kendaraan, tanah, dan bangunan kepada lima instansi yakni Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kejaksaan Agung menerima hibah berupa sebidang tanah dan bangunan di Manggarai, Jakarta Selatan senilai Rp14,34 miliar yang merupakan rampasan dari mantan terpidanan korupsi Muhhamad Nazaruddin.
KPK juga memberikan hibah berupa tiga unit kendaraan milik terpidana Fuad Amin Imron senilai Rp1,29 miliar kepada Kementerian Keuangan dengan rincian Toyota Land Cruiser, Toyota Navl, dan Toyota Alphard. Firli mengatakan, barang milik negara yang berasal dari barang rampasan milik KPK ini merupakan wujud dari dilaksanakannya lima asas pokok KPK. Dijelaskan dalam proses hibah ini semua asas KPK telah dilakukan,mulai dari asas kepatuhan hukum, asas keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, proposionalitas dan kepentingan umum. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengapresiasi prestasi KPK di tahun ini. Acara hibah yang diberikan KPK diyakini meningkatkan sinergisitas KPK dengan instansi lain. Direktur Pengelolaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Purnama T, Sianturi mengatakan meminta KPK tidak berhenti mengupayakan aset hibah untuk instansi pemerintah lain. (Yetede)
Beleid Baru Mengejar Target Nol Emisi Karbon
Pemerintah mulai mengoptimalkan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Harapannya ada pasar karbon internasional sehingga bisa mengurangi pemanasan global dan meningkatkan investasi hijau di indonesia. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi. Sektor itu sudah mencakup 97% dari total target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Indonesia juga menargetkan bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Untuk bisa merealisasikan pasar karbon, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita meminta pemerintah segera membuat peta jalan pasar karbon. Peta jalan itu harus memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian NDC, kesiapan sektor serta kondisi perekonomian.
Investasi US$ 32,7 Miliar Siap Menguncur ke Indonesia
Lawatan Presiden Joko Widodo ke Persatuan Emirat Arab (PEA) menghasilkan komitmen bisnis dan investasi jumbo US$ 32,7 miliar, setara sekitar Rp 468 triliun dengan kurs Rp 14.300 per dollar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini didapat dari 19 perjanjian kerjasama, Kamis, 4 November 2021. Antara lain : kesepakatan antara PT Pertamina dengan Masdsar, Smartfren dengan Group 42 (G42), dan PT Indika Energy Tbk (INDY) dengan Air Products and Chemicals Inc (APCI) dan banyak lagi. Di Sektor lain, perusahaan UEA juga siap mengucurkan investasi kilang refinery development master plan (RDMP) Balikpapan. Sementara komitmen kerjasama Smartfren dengan G42 mencakup proyek pembangunan data center kapasitas 1.000 MW.









