Airnav Siapkan Prosedur Helikopter
Airnav Indonesia memiliki jurus jitu mendukung gelaran World
Superbike Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat
yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (12/11). Kelima prosedur
tersebut adalah implementasi prosedur helikopter, dukungan personal layanan
navigasi penerbangan, pengoperasian
intrusment landing system.
“Prosedur helikopeter yang kami siapkan utuk mendukung gelaran Wrold Superbike Mandalika adalah rute Bandar Udara Internasional Lombok Zainudin Abdul Majdid ke sirkuit Mandalika dan sebaliknya. Rute ini dapat digunakan untuk helicopter yang akan ditumpangi oleh pembalap, official team, panitia World Superbike, penonton, atau tamu VIP lainnya.” Kata Direktur Utama Airnav Indonesia M Pramintohadi Sukarno.
Dalam mendukung oparasional penerbangan helicopter di Sirkuit Mandalika, Airnav pun menyiapkan personil layanan navigasi penerbangan yang bertugas selama perhelatan World Superbike berlangsung. “Kami akan menempatkan personal air traffic controller di sirkuit Mandalika untuk memberikan layanan informasi penerbangan termasuk kondisi cuaca terkini dan alerting service memastikan lalu lintas penerbangan berjalan selamat, aman dan efisien.“ujar Pramintohadi. (Yetede)
Pengusaha Dukung Pencapaian Net Sink Sektor Kehutanan
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) siap mendukung target penyerapan karbon lebih tinggi dibanding emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan dan penggunaan lahan (Net Sink FoLU). Pada 2030 sebagaimana ditetapkan pemerintah untuk mendukung pencapain Net Sink, pelaku usaha mengimplementasikan skema multiusaha kehutanan. Ketua APHI Indroyono Soesilo menyatakan, berdasarkan skema tersebut, usaha perhutanan tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu tetapi juga pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Chief Sustainability Officer APP Sinar Mas Elim Sritaba menyatakan, APP Sinar Mas dan mitranya dengan dukungan Pemerintah Indonesia berkomitmen berkontribusi dalam pencapaian target pengurakan emisi GRK seperti tertuang dalam Nationally Determined Contribution. Sementara itu, Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK Istanto menambahkan, saat ini ada sekitar 33.20 juta ha hektar produksi yang dibebani konsep PBPH.
Sedangkan Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (karhutla) KLHK Sugeng Priyanto mengatakan, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi prioritas pemerintah dan merupakan salah satu upaya dalam menurunkan emisi GRK dari sektor FoLU. Pencegahan karhutla harus melibatkan pihak swasta dan masyrakat sekitar hutan , agar pencegahan berjalan optimal maka diperlukan penegakan hukum sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku. (Yetede)
Proyek Jambaran Tiung Biru Berpotensi Molor ke 2022
Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) berpotensi molor hingga pada tahun depan, pada awalnya ditergetkan rampung akhir 2021. Namun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih berupaya agar proyek selesai. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menuturkan, pihaknya masih mengejar penyelesaian tiga proyek hulu migas tambahan di tahun ini, salah satunya proyek Utinisasi Lapangan Jambaran-Tiung Biru.
"JTB yang keliatan sangat berat untuk onstream (operasi) tahun ini. Ada kemungkinan (mundur)," kata dia di Jakarta, Jumat (12/11). Saat ini jelasnya, perkembangan Proyek Jambaran Tiung Biru sudah mencapai 95%. Akan tetapi sekalipun kemajuan proyek ini dapat menyentuh 98-99% pun, kemungkinan untuk bisa memulai operasi pada tahun ini masih cukup sulit. "Tetapi tetap kami usahakan semaksimal mungkin," tegas Julis.
Selain JTB, dua proyek lain yang juga ditargetkan selesai tahun ini adlaah Proyek SP Bambu Besar (Asso)oleh PT Pertamina EP dan BukitTua Phase 3 oleh Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Proyek SP Bambu Besar diperkirakan memberikan tambahan produksi gas sebesar 7 MMscfd gas. Termasuk JBT, ketiga proyek ini akan memberikan tambahan produksi minyak sebesar14 ribu bph dan gas 367 MMscd (Yetede)
Harga minyak Indonesia Tembus US$ 81,8 Per Barel
Terjadi krisis pasokan gas dan melonjaknya harga batu bara turut mendongkrak rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian (Crude Price/ICP) periode Oktober menjadi US$ 81,8 per barell, atau naik US$ 9,6 per barel dari bulan sebelumnya yakni US$ 72,2 per barel. Tim harga minyak Indonesia menuturkan, terdapat beberapa faktor yang mendongkrak harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada Oktober.
Faktor lain,kesepakatan OPEC+ yang hanya akan melanjutkan rencana kenaikan produksi 400 barel perbulan meskipun terjadi peningkatan permintaan minyak mentah. Dalam laporannya pada Oktober kemarin. OPEC memproyeksikan permintaan minyak global naik 120 ribu barel per hari (bph) menjadi 99,82 juta bph. Selain itu,produksi minyak negara selain non-OPEC diperkirakan turun 3,2 juta bph menjadi 65,24 juta bph pada kuartal terakhir 2021.
"Peningkatan harga minyak juga dipengaruhi oleh pemulihan kondisi ekonomi dan pertumbuhan industri yang sebelumya terdampak Covid-19 yang meningkatkan permintaan akan energi, terutama minyak mentah." Tambah Tim harga minyak Indonesia. Untuk harga kemasan Asia-Pasifik, lanjut Tim harga minyak Indonesia kenaikan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh musim dingin yang datang lebih awal di Tiongkok. (Yetede)
Polri Tindaklanjuti Permintaan Luhut Penjarakan Mafia Pelabuhan
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan agar kepolisian, Kejaksaan dan KPK menindak dan bahkan memenjarakan mafia pelabuhan. Saat ini, Bareskrim sudah menyusun petunjuk arah (jukrah) untuk memberantas mafia di pelabuhan. "Sedang kita susun jukrah ke arah dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (12/11)
Dikatakan Agus, Polri terus mengawasi prakti-praktik kecurangan yang berdampak pada perekonomian biaya tinggi di pelabuhan. Agus juga mendorong masyarakat membuat laporan agar dapat segera ditindaklanjuti. "Kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan. Lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," ungkapnya.
Sementara itu, Kabag Penum Devisi Humas Polri selalu mendukung pemulihan ekonomi nasional ditegah upaya pengendalian pandemi Covid-19. "Dalam hal ini, peran Polri secara sungguh-sungguh dalam mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Peran tersebut dilakuka dengan prinsip pandemi terkendali, ekonom bergeliat dan pulih, sehingga target pertumbuhan tercapai," katanya. (Yetede)
OFI Membuat Heboh OVO
Berita soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin perusahaan pembiayaan, PT Ovo Finance Indonesia (OFI) menyebabkan Ovo, salah satu pemain dompet digital ketar-ketir. Publik mengira, Ovo merupakan bagian dari OFI dan bisa ikut berhenti. Kabar, pencabutan izin OFi langsung membuat masyarakat, khususnya pengguna Ovo panik. Dari beberapa media sosial terlihat kalau Ovo menjadi salah satu perbincangan publik yang tinggi. Di Twitter, persoalana Ovo sempat menjadi salah satu trending topic.
KPK Kembali Menyeret Dua Pegawai Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua orang pegawai pajak sebagai tersangka penerima suap. Dua pegawai pajak ini adalah WR alias Wawan Ridwan dan AS alias Alfred Simanjuntak. Penetapan dua pegawai pajak sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus korupsi yang menjerat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji alias APA. Wawan Ridwan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021/ saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi Dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara (Sulselbartra)
Xi Ingatkan Asia-Pasifik Tidak Kembali ke Masa Perang Dingin
Presiden Tiongkok Xi Jinping mengingatkan pada Kamis (11/11) agar Asia Pasifik tidak kembali ke masa perpecahan Perang Dingin. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan atas keamanan Taiwan. Menjelang pertemuan puncak virtual dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada awal pekan depan, Xi mengungkapkan bahwa negara-negara di kawasan harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.
"Upaya untuk menarik garis ideologi atau membentuk lingkaran kecil dengan alasan geopolitik pasti akan gagal. Alasan Asia-pasifik tidak dapat dan tidak boleh terulang kembali kedalam konfrontasi dan perpecahan era Perancis Dingin." Ujarnya dalam konferensi bisnis virtual. "KIta semua dapat memulai jalur pembangunan berkelanjutan yang hijau dan rendah karbon. Bersama-sama kita, mengantarkan masa depan pembangunan hijau," katanya tanpa menyebutkan kesepakatan AS secara langsung.
Disisi lain, kendati pemerintah Biden telah mengidentifikasikan iklim sebagai bidang utama untuk potensi kerja sama dengan Tiongkok, tetapi ada lonjakan ketegangan akibat visi rival mereka dikawasan Asia-Pasifik, terutama Taiwan-sebuah negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri, namun masih di klaim sebagai bagian dari Tiongkok. Bahkan Republik Rakyat Tiongkok telah meningkatkan kegiatan militer di dekat Taiwan, dengan memerintahkan pesawat menyeberang ke zona identifikasi pertahanan udara pulau itu pada awal Oktober. (Yetede)
Kekhawatiran Utang Properti Tetap Ada
Perusahaan Pengembangan China Evergrande Group kembali terhindar dari gagal bayar (default) yang tidak stabil di menit-menit terakhir. Menurut sumber pada Kamis (11/11), beberapa pemegang obligasi telah menerima pembayaran bunga obligasi (coupon) yang telah jatuh tempo. Kantor berita Tiongkok, Cailianshe, melaporkan bahwa beberapa pemegang obligasi telah menerima pembayaran bunga dari tiga tahap obligasi dengan total lebih dari US$ 148 juta, yang sudah jatuh tempo pada bulan Juli.
Pembayaran tersebut dilakukan di akhir masa tenggang 30 hari yang kadaluarsa pada Rabu (10/11) dan merupakan penangguhan hukuman ketiga bagi perusahaan dalam sebulan terakhir. Sebagai informasi terdapat dua pembayaran bunga obligasi luar negeri terpisah yang jatuh pada akhir September, dan yang masa tenggangnya berakhir pada akhir Oktoberpun sudah dibayar dengan tenggat waktu yang sangat mepet.
Evergrande yang sedang terlilit hutang dilaporkan terseok-seok dalam beberapa pekan terakhir karena dihadapkan pada tenggat waktu untuk menyelesaikan kewajiban keuangan bernilai US$ 300 miliar, di mana 19 miliar diantaranya berupa obligasi dolar AS. Kegagalan membayar hutang bakal menghadapi default formal pada perusahaan dan memicu ketentuan gagal bayar untuk obligasi dolar evergrande lainnya. (Yetede)
2021, Nilai Ekonomi Digital Indonesia Capai US$ 70 Miliar
Laporan terbaru e-Conomy SEA 2021 dari Temasek, Google, dan Bain & Company menyebutkan, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 70 miliar pada 2021, naik 49% dibandingkan tahun sebelumnya US$ 47 miliar, Tahun 2025, nilainya pun diproyeksikan menjadi US$ 146 miliar, naik 20% per tahunnya. Sementara itu nilai ekonomi digital Indonesia yang senilai US$ 70 miliar dikontribusikan dari subsektor perdagangan secara elektronik (e-commerce) US$ 53 miliar transportasi dan makanan US$ 6,9 miliar, perjalanan US$ 3,4 miliar, dan media digital US$ 6,4 miliar.
"Sementara itu subsektor transportasi dan makanan serta media online tumbuh masing-masing 36% dan 48%" ungkap Chief Investment Strategist Head South East Asia, Temasek, Singapore Rohit Sapimalani. Secara keseluruhan sektor yang terkait dengan di Indonesia tumbuh kuat (rebound) mencapai dua digit pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025, secara keseluruhan, ekonomi digital Indonesiapun diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar, atau tumbuh 20% per tahun.
Di Indonesia, 28% pedagang di platform digital percaya tidak akan selamat dari dampak pandemi Covid-19 jika tidak masuk ke platform digital. Sementara itu, pedagang digital memanfaatkan setidaknya dua platform digital, dengan profitabilitas tetap menjadi perhatian utama. Layanan keuangan digital juga menjadi pendukung penting. Sebanyak 98% pedagang digital sekarang telah menerima pembayaran secara digital dan 59% telah mengadopsi solusi pinjaman digital (Yetede)









