;

Bisnis Tommy Soeharto Bertambah

Hairul Rizal 11 Nov 2021 Kontan

Pengusaha Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto kembali menggelar ekspansi usaha. Di tengah langkah Satgas BLBI menyita aset perusahaan milik Tommy Soeharto di Karawang, putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu tetap ekspansif. Kemarin, dia meresmikan proyek area rehat (rest area) untuk kendaraan truk di Karawang. Sejatinya, sulur bisnis Tommy Soeharto bukan hanya kawasan industri. Sosok yang kerap disebut sebagai Pangeran Cendana ini juga memiliki banyak usaha, melalui sejumlah perusahaan. Misalnya, Tommy Soeharto memiliki jejaring bisnis di sektor energi (Humpuss), perhotelan (Hotel Lorin), properti hingga ritel (Goro). Dia juga masih mengelola Sirkuit Sentul (lihat tabel).   Kabar terbaru, salah satu perusahaan milik Tommy Soeharto, yakni PT Mandala Pratama Permai (MMP) yang mengelola kawasan industri di Dawuan, Karawang, menggandeng PT Bintang Baru Raya (BBR Logistics). Mereka membangun Rest Area Modern Sistem Digital untuk Truk yang pertama di Indonesia pada November tahun ini. Rest area yang berada di tepian Jalan Tol Cikampek itu diluncurkan kemarin dan dihadiri Tommy Soeharto sebagai pemilik kawasan. Tommy Soeharto menyatakan, sektor logistik di masa pandemi Covid-19 masih mampu bertahan dan terus tumbuh positif.

Xi: Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan AS Atas Dasar Saling Menghormati

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Menjelang pertemuan virtual yang diharapkan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Presiden Tiongkok XI Jinping mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dengan AS, syaratnya jika kedua negara saling menghormati. Pemerintah Tiongkok kerap menggunakan istilah saling menghormati dalam meneyerukan komunikasi yang lebih baik dengan AS "Saat ini, Relasi Tiongkok-AS yang adalah organisasi nirbala berbasis di New York. 

"Kedua negara akan mendapatkan keuntungan dari kerja sama dan kalah dari konfrontasi. Kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang tepat, tulis Xi dalam surat itu. Biden dan Xi akan mengadakan pertemuan virtual paling cepat minggu depan, menurut laporan Ruteurs beberapa jam yang lalu sebelum membaca surat, mengutip sumber yang mengetahui  masalah tersebut. "Mengikuti prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara menguntungkan. Tiongkok berdiri siap berkerja dengan AS untuk meningkatkan pertukaran  dan bekerja sama dalam segala bidang," menurut surat Xi.

Xi juga mengingatkan pemerintah Tiongkok ingin bekerja sama dengan AS untuk mengatasi masalah regional dan internasional, serta mengatasi tantangan global. Dia menambahkan, kedua negara perlu mengelola perbedaan untuk sementara waktu, "Untuk membawa hubungan Tiongkok-AS kembali kejalur yang benar dari perkembangan yang sehat dan stabil," lanjutnya. Ketegangan antara pemerintah AS-Tiongkok telah meningkat dalam waktu terakhir, Pendahulu Biden, mantan Presiden Donald Trump mulai mengambil sikap keras terhadap Tiongkok dimulai dengan isu perdagangan. (Yetede)

WHO Menantikan vaksin Covid-19 Lewat Oral dan Hidung

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Kepala Ilmuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sounya Swaminathan mengatakan bahwa dirinya menantikan generasi kedua Vaksin Covid-19, yang dapat mencakup semprotan hidung dan versi oral. Swaminathan mengatakan vaksin semacam itu dapat memiliki keunggulan dibandingkan suntikan saat ini, karena akan lebih mudah untuk diberikan dan bahkan  bisa dilakukan sendiri. "Ini mencakup seluruh jajaran teknologi. Mereka masih dalam pengembangan. Saya yakin beberapa dari (vaksin)  akan terbukti sangat aman dan manjur  dan lainnya mungkin tidak. Mungkin ada keuntungan dari beberapa vaksin  generasi kedua, jelas jika Anda memiliki vaksin oral  atau vaksin intra-nasal ini lebih mudah diberikan dari pada vaksin suntikan, akhirnya kita bisa memilih mana yang paling tepat. Jika bukan karena Covid , kami akan menggunakan platform ini untuk infeksi lain dimasa depan." katanya dalam interaksi langsung disaluran media sosial WHO, Rabu (10/11).

Swaminathan menjelaskan keuntungan dari vaksin yang disemprotkan kehidung, seperti yang terjadi di beberapa negara dengan vaksin influenza. "Jika ada respon imun lokal maka akan menangani  virus sebelum ia pergi dan terbentuk sendiri di paru-paru dan mulai menyebabkan masalah,"katanya. WHO hanya memberikan otoritas penggunaan darurat untuk tujuh vaksin Covid-19. Antara lain yang dibuat oleh Pfizer/BioNtech Moderna ,AstraZeneca, Johnson and Johnson, Shinopharm, Sinovac dan minggu lalu Bharat Biotech. "Tidak ada vaksin yang 100%, Tidak ada yang pernah mengklaim bahwa vaksin akan menjadi 100% protektif. Tapi 90% adalah jumlah perlindungan yang luar biasa untuk dimiliki, dibandingkan dengan nol. Hingga saat ini, dengan vaksin yang telah kami setujui belum ada signal yang begitu mengkhawatirkan yang perlu kita katakan, kita perlu memikirkan kembali vaksin ini," kata Swaminathan. Menurut hitungan AFP, hingga saat ini lebih dari   dari 7,25 miliar dosis vaksin telah kita berkan di seluruh dunia. (Yetede)

Pertempuran Eropa Melawan Big Tech

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Google, Apple, Facebook, Amazone, dan Microsoft telah dituduh tidak membayar pajak yang cukup. Disamping itu,  sejumlah tuduhan lain dilontarkan, termasuk menghambat persaingan, mencuri konten media, dan mengancam demokrasi dengan menyebarkan berita palsu. Pengadilan Uni Eropa (UE) pada Rabu, (10/11) menolak banding Google terhadap denda anti-trust 2,4 miliar euro (USB 2,8 miliar). Blok tersebut mencoba mengatur perusahaan raksasa teknologi (big tech) dengan beberapa cara.

Raksasa digital, secara kolektif dijuluki GAFAM, kerap dikritik karena mendominasi pasar dengan menyikut saingan. Komisi Eropa telah mengenakan denda total 8,25 miliar euro atas Google karena menyalahgunakan posisi pasar dominan untuk beberapa produknya. Pengadilan Eropa di Luksemburg pada Rabu mengkonfirmasi denda 2,4 miliar euro yang dikenakan pada Google oleh Komisi UE pada 2017, karena menyalahgunakan kekuasaannya atas para pesaingnya dalam bisnis belanja secara daring.

Microsoft didenda 561 juta euro oleh UE pada 2013 karena memaksakan penggunaan mesin pencari internet Explorer pada pengguna Windows 7. Amazon, Apple, dan juga Facebook juga menjadi target  penyelidikan UE atas kemungkinan pelanggaran aturan persaingan. UE juga telah mengumumkan rencana denda besar hingga 10% dari penjualan di perusahaan teknologi yang melanggar peraturan persaingan, yang bahkan dapat menyebabkan perusahaan dibubarkan. (Yetede)

Suku Bunga The Fed Diperkirakan Naik Juli Tahun Depan

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Para pialang di pasar berjangka Wall Street sekarang memperkirakan bahwa suku bunga acuan The Fed mulai dinaikkan pada Juli 2022, dari perkiraan sebelumnya pada September tahun depan. Hal itu didasarkan pada lonjakan inflasi bulan lalu, yang dilaporkan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) AS pada Rabu (10/11). Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2021 naik 6,2% dibandingkan tahun lalu. Melebihi estimasi Dow Jones yang sebesar 5,9%. Kenaikan tersebut adalah yang tertinggi  dalam 30 tahun lebih. Dalam laporan terpisah, Depnaker AS melaporkan bahwa upah riil setelah inflasi turun 0,5 pada Oktober dibandingkan September.

Para pialang sepenuhnya mem-pricing-in kenaikan pertama suku bunga  pada September 2022. Tapi mereka mem-pricing-in jauh lebih besar peluang The Fed menaikkannya lebih  cepat. The Fed sebelumnya  menyatakan akan merampungkan  tapering pembelian obligasi pada pertengahan tahun depan, abru kemudian menaikkan suku bunga acuan. "Suku bunga acuan efektif The Fed sekarang ini delapan basis poin dan kemungkinan suku bunga naik pada Juli sekarang di-pricing in naik  lebih cepat."ujar Peter Boockvar, Chief Investment Office Bleakly Advisory Group.

Sementara itu, Presiden The Fed st Louis James Bullard menyampaikan, bahwa saat ini ia memperkirakan bank sentral Amerika  Serikat menaikkan suku bunga sebanyak dua kali pada 2022, setelah merampungkan tapering pembelian obligasinya. Namun Bullard mengingatkan bahwa sudut pandangnya didasarkan pada data ekonomi saat ini, dan bahwa prediksinya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Apa yang bisa kita lakukan adalah menilai situasi musim semi berikutnya. dan melihat dimana kita berada. Dan pada saat itu kita dapat membuat keputusan tentang menaikkan suku bunga kebijakan, ujar Bullard. (Yetede)

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Ekonomi nasional dipastikan kembali melaju kuartal ini. Kasus infeksi harian Covid-19 sudah turun drastis dalam tiga bulan terakhir, sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi meningkat, demand dalam negeri naik. Epidemiolog menyebut kondisi terburuk pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah berlalu, dan kemungkinan gelombang ketiga tidak terjadi. Sementara negara lain ada yang mengalami gelombang ketiga, atau bahkan keempat seperti Bulgaria. 

Meski demikian kita harus tetap waspada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, karena tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya. Selain itu, tentu saja vaksinasi harus segera dipercepat untuk segera mencapai herd immunity. Survei Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran Oktober lalu sudah tumbuh positif. Indeks penjualan Riil (IRP) Oktober 2021 menguat 1,8% month to month (mtm), berbalik arah dari -1,5 pada September 2021, yang mencerminkan membaiknya permintaan di dalam negeri. Hal ini juga didukung membaiknya keyakinan konsumen.

Akselerasi pertumbuhan kuartal ini juga akan didukung tren booming harga komoditas, mulai dari minyak sawit hingga batu bara, melambungnya harga memacu kinerja ekspor kita menguat. Melajunya perekonomian kedepan juga akan didorong hilirisasi sumber daya alam, yang  akan mendongkrak nilai tambah melalui pengolahan dalam industri manufaktur. Pemulihan kegiatan industri juga terus berjalan, yang membuka kembali banyak lapangan kerja. (Yetede)

Tidak Ada Pencabutan Izin Uang Elektronik OVO

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Managemen memastikan tidak akan ada pencabutan izin terhadap perusahaan uang elektronik OVO (PT Visionet Internasional) oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, aktivitas OVO dan layanannya kepada pengguna di Indonesia untuk melakukan transaksi non tunaipun masih berjalan aman, mudah dan nyaman. Sementara itu, sebagai perusahaan penyedia jasa pembayaran dan penerbitan uang elektronik, OVO juga memiliki lisensi dari Bank Indonesia.

Terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa  izin PT OVO  Finance Indonesia (OFI) telah dicabut oleh OJK, Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menegaskan bahwa OFI tidak ada kaitan apapun dan bukan bagian dari kelompok perusahaan  uang elektronik OVO. Pencabutan izin oleh OJK tersebut  pun tidak ada pengaruhnya terhadap semua lini bisnis dalam kegiatan usaha uang elektronik OVO. "Jadi, kabar yang beredar bahwa uang elektronik OVO ditutup itu sepenuhnya adalah hoax dan merupakan berita bohong belaka.

Hal serupa juga ditegaskan OJK, dalam pernyataan persnya yang sudah disebar luaskan. Juru bicara, Sekar Djarot mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan antar OFI dan OVO. "OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia yang merupakan perusahaan pembiayaan. Perusahaan  tersebut merupakan  entitas yang berbeda dengan platform OVO, yang merupakan penyelenggara uang elektronik dibawah pengawan Bank Indonesia." kata Sekar Djarot (Yetede)

Sisihkan Penghasilan untuk Bantu Pembangunan Rumah Guru Ngaji Disabilitas

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Sungguh mulia apa yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Pamarican, Polres Ciamis, Polda Jawa Barat (Jabar) bernama Brigadir Ruslan Hadiyatna. Polisi yang bertugas dia Bhabinkamtibnas Polsek Pamarican ini rela menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membantu pembangunan sebuah rumah layak huni untuk Ustadz Muhhamd Alfin Zikri (30) yang akrab disapa Ustadz Alfin yang tinggal di dusun Malabar, Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican. Ustadz yang kondisinya lumpuh sejak lahir (difabel) ini tinggal di mushola sederhana. Ustadz yang belum berkeluarga ini hidup ditemani oleh kedua orang muridnya yang membantu kegiatan sehari-hari.

Disamping Mushola sebenarnya ada sebuah gubuk yang dibangun warga untuk Ustadz Alfin tinggal namun kondisinya sempit dan tak layak huni.  Ustadz Alfin sudah sebelas tahun tinggal di desa itu dan kegiatan sehari-hari mengajar anak-anak mengaji di Mushola Masalikul Huda  serta memberikan ceramah pengajian, termasuk pengajian untuk ibu-ibu. "Saya ingin Ustadz Alfin mendapat tempat yang layak dekat Mushola sehingga aktivitas mengajarnya bisa berjalan lancar," kata Ruslan kepada Investor Daily. Melihat kondisi Ustadz Alfin yang tinggal ditempat kurang layak, Brigadir Ruslan kemudian berinisiatif mencarikan tanah didepan Mushola untuk dibangun sebagai tempat tinggal.

"Alhamdulillah dari donasi bisa terkumpul sekitar Rp 10 juta sehingga pada Oktober kemarin kita membangun pondasinya, Dan kabar baiknya saya dapat sumbangan lagi dari Ibu Astuti  dari Depok sekitar Rp 20 juta sehingga kemudian saya bisa mulai proses pembangunan rumahnya, semoga bisa segera tuntas," Kata Bapak satu anak ini.  Brigadir punya cita-cita setelah membangun rumah untuk Ustadz Alfin selesai maka renovasi mushola akan menjadi prioritasnya. Hal ini mengingat kondisi mushola yang sejak dibangun pada tahun 1987 belum dilakukan renovasi.

"Saya berharap ada donatur yang mau membantu  Ustadz Alfin agar beliau lebih mudah mobilitasnya. Bila Ustadz memiliki motor matic beroda tiga (untuk disabilitas) maka akan sangat membantu tugas-tugasnya untuk berdakwah dan mengajar," harapnya. Pada kesempatan ini Brigadir Ruslan menyampaikan, dirinya ikut membina pemuda di desa dengan mengembangkan usaha madu hutan. Selama ini banyak yang mencari madu hutan, namun bingung cara menjualnya. Brigadir turun langsung membina mereka dan mengarahkan agar membuat kemasan yang lebih baik. Sekarang ini sudah dikasih merek Malega dan punya kemasan yang baik, (Yetede)

Masyarakat Rentan Miskin Juga Perlu Perlindungan

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Pemerintah disarankan untuk fokus memberikan perlindungan kepada masyarakat  yang rentan miskin, selain masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab masyarakat rentan ini yang paling cepat terkena dampak sehingga masuk dalam kelompok masyarakat miskin. "Kalau menurut saya  sebetulnya yang harus dibantu itu bukan hanya mereka yang miskin, tetapi yang rentan.  Kenapa? Karena di dalam pandemi ini  orang yang rentan bisa jatuh miskin," ujar Ekonom senior Universitas Indonesia  (UI) Muhammad Chotib Basri dalam seminar daring, Rabu (10/11).

Menurut dia, kebijakan PPKM berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, dalam implementasinya banyak  masyarakat yang melanggar PPKM karena harus bekerja. " Pekerja hanya bisa diminta tinggal di rumah  kalau dia diberikan kompensasi, istilahnya orang digaji untuk tinggal di rumah," ucap Chatib. Pemerintah bisa menganggarkan bantuan sosial secara tunai di kisaran Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta perkeluarga. Tiga hal yang harus menjadi fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yaitu, kesehatan menjadi perhatian, sebab perekonomian tidak bisa pulih saat pandemi belum selesai.

"Investasi tidak akan bisa naik sampai dengan pandeminya bisa diatasi. Saya selalu bilang lupakan dulu sisi produksinya, kita kasih makan orang dulu karena permintaan ini yang akan menghidupi  sampai dengan pandeminya selesai." kata Chatib. Sementara epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Universitas Pandu Riono  mengatakan, sampai saat ini banyak kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang sering berubah. Menurut dia, pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan institusi yang terlibat dalam penangan pandemi-19. (Yetede)

Koperasi yang Terindikasi Bermasalah dan Melanggar Hukum Segera Ditutup

Yuniati Turjandini 11 Nov 2021 Investor Daily

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) meminta kepada pejabat fungsional pengawas koperasi untuk berani mengambil sikap jika menemukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang terindikasi bermasalah atau melanggar hukum. Serta, jangan lagi melihat status koperasi apakah koperasi tersebut menjadi otoritas provinsi atau kabupaten/kota. Jika terindikasi, segera ambil tindakan. Tutup dulu koperasinya, sampai ada kejelasan. Jangan merasa abai karena merasa status koperasi  bukan berada diwilayahnya. Tutup dulu baru laporkan ke otoritas yang berwenang," tegas Deputi Bidang Pengoperasian Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi dalam siaran pers yang diterima, Rabu 10/11).

Menurut Zabadi, tidak ada larangan pejabat pengawas koperasi mengambil tindakan menutup operasional KSP jika ditemukan indikasi melanggar hukum wajib mengambil tindakan. Seandainya tidak ada Undang-Undang atau peraturan  sekalipun, tetap wajib melindung masyarakat dari praktik-praktik koperasi  yang merugikan dan meresahkan masyarakat. "Pejabat pengawas koperasi dituntut untuk berani meneggakkan disiplin regulasi. Percuma sudah mengetahui suatu regulasi tapi tidak ada tindakan apapun. Seolah-olah itu bukan tugas kita, kita abai dan merasa  berdosa melakukan pembiaran, buat apa jadi pengawas kalau hanya formalitas." kata Zabadi.

"Jika ditanya mana bukti pelanggaran hukum, ya tidak ada izinnya. Jika ditanya izinya sedang diproses, ya ditutup dulu koperasinya sampai izinnya keluar. Kalau sudah keluar baru bisa beroperasi. Kita digaji negara untuk melindung rakyat, mari kita bawa jiwa karsa kita," kata Zabadi. Menurutnya, fungsional pengawas koperasi dan satgas pengawas koperasi merupakan ujung tombak kesukseskan pengawasan koperasi. tantangan pengawasan koperasi yang semakin berat arus ditunjang dengan SDM pengawas koperasi yang handal. (Yetede)


Pilihan Editor