Sungguh sebuah kejutan besar ketika Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke negara Uni Emirat Arab (UEA) pekan lalu mengantongi komitmen investasi senilai  US$ 44,6 miliar atau setara Rp 642 triliun. Tentu itu nilai yang amat fanstastis , bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia menyebut angka tersebut bukan 'kaleng krupuk' alias bukan ecek-ecek. Belum jelas UEA masuk IKN dalam proyek apa saja. Namun kemungkinan besar negara kaya di Timur Tengah itu tertarik pada proyek-proyek pembangunan fasilitas gedung dan sarana informasi  dan teknologi (IT), kawasan industri hijau ,serta energi terbarukan. 

Diluar IKN, UEA tertarik pada proyek infrastruktur seperti pelabuhan, data center, sektor kesehatan, dan pertanian. Tim kedua negara masih akan membahas lebih detail untuk menindaklanjuti komitmen investasi tersebut. Selain melalui INA senilai US$ 18 miliar, investasi UEA juga masuk melalui Kementerian Investasi, dengan nillai US$ 26,6 miliar. Termasuk didalamnya adalah investasi US$ 15 miliar dan Air Product and Chemicals Inc. (APCI) dengan sejumlah BUMN seperti PT Pertamina (persero), PT Bukit Asam (persero) Tbk, dan swasta. APCI membangun hilirisasi gasifikasi batu bara untuk mengubah  komunitas energi fosil tersebut menjadi  dimethyl ether (DME)  sehingga memiliki nilai lebih tinggi. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, digitalisasi menjadi kunci pemulihan ekonomi serta mendorong peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan. Namun BI mengingatkan ada sejumlah risiko yang harus diwaspadai. "Kita bersyukur ditengah pandemi keuangan digital meningkat sangat cepat, baik dari sisi layanan perbankan digital, digital banking oleh perusahaan-perusahaan  jasa sistem pembayaran tapi mencegah risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dan terus bervariasi untuk negeri," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Ekonomi sistem digital perlu kita perkuat untuk negeri kita. Di sisi lain, tentu kita harus sadar digitalisasi ada sejumlah risiko, seperti perlindungan data, serangan siber, atau bahkan pinjaman online ilegal, yang tentu saja risiko ini harus kita  mitigasi, agar kita menaikkan manfaat digitalisasi tapi mencegah risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dan terus berinovasi untuk negeri," kata dia.

Adapun melalui BSPI 2025, Bank Indonesia menempuh tiga kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Pertama membangun industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Kedua membangun infrastruktur sistem pembayaran yang integrasi, interkoneksi, dan interoperasibilitas secara aman dan andal. Ketiga, membangun praktik pasar yang sehat, efisien dan wajar, tertata kelola. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) antara pelaku usaha di Indonesia dan Jepang naik signifikan. Nilai transaksi per bulan pada penerapan awal 2020 yang baru setara US$ 9,8 juta, meningkat hingga 10 kali lipat menjadi setara US$ 109,4 juta  pada 2021 (sampai dengan September). Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, percepatan penerangan LCS dengan mitra dagang utama dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya di sektor ekpor-impor dan investasi. Destry menambahkan, Jepang tercatat sebagai mitra dagang terbesar ke-2 bagi Indonesia dari sisi ekspor dan ketiga dari negara impor. Dengan adanya kerjasama LCS antara Jepang-Indonesia, volume dan nilai perdagangan higga investasi kedua negara diharapkan dapat terus meningkat. Kedepannya, Destry menyampaikan ketergantungan terhadap satu mata uang bisa dikurangi melalui penerapan LCS, "Kita coba tidak untuk (memiliki) ketergantungan terhadap satu mata uang tertentu. Kita coba diversivikasikan agar risikonya menjadi managable," tambah dia."Hal ini positif untuk bersama-sama meningkatkan neraca perdagangan terkait sektor keuangan." sambung Wakil Ketua Perdagangan Jerry Sambuaga. 

Maskapai nasional mengharapkan bank atau lembaga finansial non-bank dalam negeri bisa turut mendungkung pembiayaan sewa pesawat. Hal itu guna memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan alat permintaan kembali pulih yang diperkirakan mulai terjadi pada tahun depan. Ketua Komisi Tetap Perhubungan Udara Kamar Dagang dan Industri Bayu Sutanto mengunkapkan pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun terakhir ini juga menghantam industri penerbangan secara global.

Dia menjelaskan, apabila permintaan meningkat sesuai prediksi, diperlukan tambahan kapasitas jumlah pesawat. Jika tidak ditambah dan tetap seperti sekarang ini, yakin banyak pesawat yang di-groundedkan, ataupun ditarik Lessor. "Ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa menyediakan kapasitas pesawat sesuai dengan permintaan karena adanya pemulihan tadi,"ujar Bayu Sutanto.

"Tagihan sewa pesawat bulanan ditagih hingga ketidakmampuan akhirnya lessor menarik pesawat-pesawat." Ucap Bayu yang juga menjabat Skeretaris  Jendral  Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Dia mengungkapkan, dari masing-masing maskapai yang ada saat ini, jumlah pesawat mereka yang bisa diterbangkan sangat sedikit sekali. Bahkan, ada yang sama sekali tidak bisa terbang. (Yetede)

PT Central Windu Sejati (CWS), anak usaha PT Central Proteina Prima Tbk ICP Primal yang memproduksi pakan hewan  kesayangan (petfood), mulai menambah pasar luar negeri dengan melakukan ekspor perdana satu kontainer atau 10 ton pakan hewan kesayangan senilai US$ 10 ribu ke Brunei Darussalam. Setelah Brunei, ekspor akan diperluas ke negara tetangga lainnya yakni Filipina.

"Setelah Brunei, CWS berencana mengekspor ke enam negara potensial di Asia Tenggara, salah satunya dalam waktu dekat adalah ke Philipina dengan nilai yang sama seperti ke Brunei. Ekspor perdana ke Brunei itu senilai US$ 10 ribu." Jelas Paulius  disela pelepasan ekspor perdana pakan hewan kesayangan terdekat di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kementan akan terus mendorong ekspor subsektor peternakan. Pada 2024, seluruh ekspor produk pertanian termasuk peternakan ditargetkan naik hingga 300%. Untuk menggenjot  pertumbuhan ekspor kedepan  maka pemerintah terus berupaya membuka  peluang pasar-pasar baru melalui pertemuan bilateral dengan berbagai negara. (Yetede)

PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatat penjualan sebanyak 6.104 unit atau meningkat sebesar 82 persen pada Oktober 2021, dibandingkan bulan sebelumnya. Secara total, penjualan Honda di tahun ini telah terkumpul sebesar 74.480 unit atau 20 persen lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama di 2020. Kontribusi terbesar penjualan Honda pada Oktober lalu  berasal dari Honda Brio 2.171 unit, terdiri atas Brio Satya 1.199 unit dan Honda RS 973 unit. Model-model Honda lainnya  yang juga ikut memberikan kontibusi  penjualan signifikan  adalah CR-V sebanyak 1,544 unit, HR-V 1,5L 1.138 unit, dan BR-V 166 unit. Selain itu, City Hatcback terjual sebanyak 920 unit, Mobilio 78 unit, Civic Hatchback sebanyak 47 unit, HR-V 1.8L 17 unit, dan Odysey tujuh unit. Di segmen mobil Sedan, Honda Civic dan Honda Accord masing-masing terjual sebanyak tujuh unit serta City satu unit. 

"Peningkatan penjualan pada Oktober lalu didukung oleh permintaan konsumen  yang masih tinggi serta peningkatan volume produksi yang secara bertahap mulai kami lakukan. Dengan penyegaran beberapa produk kami diakhir Oktober serta penyelenggaran GIIAS (Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show) pada bulan November ini, kami optimis dapat terus mempertahankan tren penjualan yang positif hingga akhir tahun." ujar Yusak Billy, business innovation and Marketing & sales director PT Honda Prospect Motor (HPM), Rabu (10/11). (Yetede)

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mobil tahun depan berkisar 900-950 ribu unit, naik 6-12% dibandingkan estimasi tahun ini 850 unit per September 2021, penjualan mobil naik 68% menjadi 627 ribu unit. Hal ini didorong perbaikan ekonomi dan insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PpnBM-DPT) mobil berkapasitas mesin 1,5-2,5 liter. 

Ketua Umum Gaikindo Johanes Nagoi menerangkan, penjulan mobil masih sulit menembus level normal, sebanyak 1 juta unit pada 2022. Namun jika pandemi Covid-19 membaik, Gaikindo mungkin saja mengerek target ke level itu. "Penanganan Covid yang baik dan melandainya kasus membuat GHAS (Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show) dapat kembali diselenggarakan, dengan mematuhi protokol kesehatan pemerintah" katanya.

Di sisi lain, GHAS 2021 digelar 11-12 November 2021. Pameran ini diikuti 24 merk otomotif, sebagian dari mereka menggelar debut dunia di Pameran ini.  Hyundai Indonesia secara resmi memperkenalakn Hyundai Creta di pameran ini. SUV ini dipasarkan dengan  harga mulai dari Rp 299 juta. Dan beraneka harga dari berbagai jenis mobil dengan merk ternama. (Yetede)

Pemerintah diminta cermat dan hati-hati dalam menggunakan komponen-komponen sebagai dasar pertimbangan  untuk menetapkan upah minimum 2022, salah satunya komponen rata-rata konsumsi per kapita disuatu provinsi. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menekan konsumsi masyarakat akibat banyak  sektor usaha yang terdampak. Jangan sampai kita mengunakan data rata-rata konsumsi per kapita di tahun ini dan akhirnya keluar angka yang lebih kecil. Ketika lebih kecil, (itu) akan mempengaruhi secara keseluruhan," ujar peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi Investor Daily, Selasa (9/11)

Sejumlah pihak berharap, penetapan upah minimum 2022 bisa menjaga daya beli buruh sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan secara layak. Pemerintah tengah mengkaji penetapan upah minimum 2022, diantaranya dengan mempertimbangkan usulan serikat buruh yang meminta kenaikan sebesar 10%. Menurut Yusuf, penetapan upah minimum dinilai memenuhi keselarasan dalam tripartit, yakni antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, "Saya kira mekanisme tripartit yang terlibat dalam penentuan upah ini harus  selaras. Meskipun diatas kertas sulit dilakukan, karena sering kali permintaan buruh relatif sedikit terakomodir dalam penentuan upah secara minimum." ucap dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfuz Wuhadji mengatakan, perhitungan upah minimum mengacu pada Undang-Undang nasional Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34/2021 tentang pengupahan. Pihaknya masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Penentuan upah minimum dilakukan berdasarkan data-data dari BPS. Data tersebut akan diserahkan BPS kepada Kemenaker. Kemenaker menetapkan upah minimum baru setelah itu ditentukan  secara lebih detail oleh pemerintah daerah. (Yetede)

Isu perubahan iklim dan tren energi hijau mengubah peta jalan industri dalam negeri. Apalagi, pemerintah juga ikut dengan mulai menerapkan pajak karbon mulai 1 April tahun depan. Kebijakan ini berpotensi menekan sejumlah industri yang mengonsumsi dan menghasilkan banyak karbon. Ujungnya, tekanan itu bakal mengusik pertumbuhan ekonomi lantaran sumbangsih sejumlah sektor cukup besar bagi ekonomi. Pajak karbon mulai berlaku April 2022. Tahap awal, pajak karbon menyasar sektor PLTU batubara. Namun sejumlah industri mulai menghitung efek pungutan pajak karbon. Mereka yang bakal menanggung pajak karbon seperti industri tekstil, semen, kertas, hingga keramik. Ian Syarif, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, industri tekstil bakal terdampak aturan pajak karbon. Apalagi, industri tekstil juga menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Tanpa pajak karbon industri tekstil sudah tertekan oleh tren kenaikan harga komoditas tersebut. Efeknya, harga jual produk hilir seperti garmen ikut naik.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono juga bilang, beban pengeluaran industri plastik akan naik jika pajak karbon diterapkan. Apalagi, belum semua negara menerapkan pajak karbon terhadap industrinya. Inaplas menilai kondisi ini akan memicu persaingan kurang sehat di industri plastik apabila pemerintah abai terhadap aspek pengawasan. Bukan mustahil Indonesia akan kebanjiran produk impor plastik dan turunannya dari negara yang belum menerapkan pajak karbon. Di sisi lain, belum tentu produsen plastik lokal bisa bersaing lantaran harus berurusan dengan beban pengeluaran yang tinggi. "Indonesia jadi pasar bagi produk plastik. Impor plastik yang masuk bisa mencapai 1 juta ton per tahun. Kalau tak diawasi dengan baik bisa bahaya," ungkap dia.

Pemerintah mematok penerimaan perpajakan tahun depan bisa bertambah Rp 139,3 triliun menjadi Rp 1.649,3 triliun. Kenaikan ini efek penerapan Undang-Undang Harmonisasi Penerapan Perpajakan (UU HPP). Andalan penerimaan 2022 berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) lantaran kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% PPN ini akan menyapu semua lapisan masyarakat baik orang kaya maupun miskin. Target kenaikan setoran sebesar 6,7 % secara tahunan sehingga total menjadi Rp 554,38 triliun. selain tarif naik ada harapan konsumsi masyarakat juga naik pada 2022. Tapi Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy memprediksi penerimaan PPh tahun depan bisa bertambah Rp 41,79 triliun. Angka itu berasal dari 30% potensi penerimaan PPh versi pemerintah. Faktor pendorongnya yakni adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selain itu, tambahan penerimaan PPh diramal bisa mencapai Rp 13,9 triliun karena adanya tambahan layer dan tarif PPh OP baru sebesar 35%. "Asumsinya jumlah orang kaya yang meningkat selama pandemi menurut Credit Suisse tahun lalu dan ekonomi membaik," katanya kepada Kontan.