Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, nilai aset negara meningkat menjadi Rp 11.098 triliun pada tahun 2020. Dari total jumlah aset negara itu, aset yang berupa barang milik negara (BMN) naik Rp 4.397 triliun menjadi Rp. 6.586 triliun. Kenaikan aset ini terjadi setelah pemerintah melakukan penilaian kembali alias revaluasi sejumlah aset negara pada tahun 2020. 

Konsensus baru terkait perpajakan global dinilai dapat menjamin hak pemajakan yang lebih adil bagi negara pasar seperti Indonesia. Indonesia memperjuangkan haknya terkait pajak perusahaan multinasional. Indonesia mengejar peluang positif dalam penerapan konsensus pajak global. Salah satu di antaranya hak pemajakan. Konsensus baru terkait perpajakan global dinilai dapat menjamin hak pemajakan yang lebih adil bagi negara pasar. Sebelumnya, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) membuat kesepakatan terkait proposal Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF BEPS). Ada dua pilar yang disepakati. Pertama, unified approach yang berupaya menjamin hak pemajakan setiap negara dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal ini dilakukan dengan mengubah sistem pajak internasional yang tak lagi berbasis kehadiran fisik.

Pilar kedua, usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi dan melindungi basis pajak melalui penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan minimal di tingkat global. Saat ini sudah ada 137 negara menyepakati kedua pilar tersebut.Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat ”KTT G20: Kejelasan Arah Pajak Global untuk Indonesia” di Jakarta, Senin (15/11/2021), menjelaskan, pilar pertama menekankan hak pemajakan tanpa kehadiran fisik perusahaan. Ini menguntungkan Indonesia. Apalagi implementasi pilar ini merujuk ke semua perusahaan multinasional yang kini mengerucut 100 perusahaan.

Utang luar negeri (ULN) swasta kembali meningkat setelah mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Lonjakan utang ini menjadi pertanda baik karena korporasi ekspansif lagi seiring pemulihan ekonomi. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN swasta kuartal III-2021 sebesar US$ 208,5 miliar, naik 0,2% year on year (yoy). Pada kuartal II-2021, ULN swasta susut 0,3% yoy. Menurut Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, kenaikan utang luar negeri swasta bukan dari lembaga keuangan, yakni sebesar 1% yoy. Meski pertumbuhannya sedikit melambat dari 1,6% yoy pada kuartal kedua 2021.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4% dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta. Adapun posisi ULN Indonesia secara total, pada akhir kuartal III-2021 tercatat sebesar US$ 432,1 miliar, atau tumbuh 3,7% yoy. Posisi utang luar negeri ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir kuartal sebelumnya sebesar 2% yoy.

Chief Executif Officer (CEO) BP Bernard Looney menyatakan bahwa meski perusahaannya berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi hidrokarbon, seperti minyak dan gas (migas), akan memiliki peran  berkelanjutan dalam bauran energi selama puluhan tahun ke depan. "Mungkin tidak populer untuk mengatakan bahwa minyak dan gas akan berada dalam sistem energi selama beberapa dekade mendatang," ujar Looney.

Looney juga menyoroti laporan "Net Zero" yang dirilis Badan Energi Internasional pada Mei, yang mencatat bahwa  pada 2050 pasokan minyak global dalam jalur nol bersih masih akan berjumlah sekitar 20 juta barel per hari (bph). "Jadi setiap orang yang obyektif bakal mengatakan hidrokarbon memiliki peran untuk dimainkan. Pertanyaannya kemudian menjadi: apa yang anda lakukan tentang ini? Dan anda mencoba menghasilkan, hidrokarbon itu dengan cara yang baik." tambah Loony

Komentar Looney tersebut muncul menyusul disampakannya kesimpulan dari KTT iklim COP26 di Glasgow, Scotlandia. Dimana hampir 200 negara  setuju untuk mengurangi secara bertahap penggunaan batubara dari pada menghentikannya, ini karena Tiongkok dan India  bersikeras pada perubahan kalimat di menit-menit terakhir serta  menghapus subsidi bahan bakar fosil.  (Yetede) 

Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) dan kementerian terkait untuk membuat aturan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah agar berjalan lebih baik.Hal tersebut merupakan amanah dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster pos, telekomunikasi dan penyiaran (postelsiar).  "Ini merupakan perintah UU Cipta Kerja dan turunannya, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian terkait lainnya untuk menjual aturan turunannya, sehingga jelas pelaksanaannya," ujar Plt Dirjen Penyelenggraan Pos dan Informatika (PPI) yang juga Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Menurut dia salah satu yang ditegaskan dalam UU Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah (Pemda) menstabilitasi dan atau memberikan kemudahan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta dapat berperan  menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif dengan biaya terjangkau. Karena itu, pemeritah pusat  harus mencari solusi terbaik agar tujuan pemda merapikan kabel udara (telekomikasi) tercapai dengan lebih baik dan masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang terjangkau dan bagus dapat terwujud. (Yetede)

PT pertamina Trans Kontinental (PTK) sebagai bagian dari Subholding Integrated Marine Logistics berhasil menerapkan sistem monitoring operasional kapal digital melalui Transco Condition Monitoring System (TCMS). Penerapan TCMS ini membuat PTK mampu memonitor data harian operasi peralatan secara digital pada 355 unit kapal yang melayani distribusi energi diseluruh pelabuhan Pertamina. "Tujuan dari penerapan TCMS ini bukan hanya sebatas mengambil data umum Data yang diambil tentu harus dianalisis oleh ahli, sehingga ada rekomondasi dan planning yang bisa kita eksekusi. Tujuan selain untuk melakukan proactive maintenance," ucap Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan di Jakarta, akhir pekan lalu. Acara Go Live aplikasi TCMS dilaksanakan secara daring dan luring pada 10 November 2021 dan dihadiri oleh Direktur  Utama PTK, Nepos MT Pakpahan, jajaran Direksi dan Managemen PTK, serta para perwakilan dari kapal operasional milik PTN, "Untuk meningkat krradibilitas , tentu harus berkembang pemeliharaan lalu kita tingkatkan prosesnya dengan digitalisasi," lanjut Netpos MT Pakpahan. Dia juga menambahkan bahwa inovasi dalam sistem  digital ini merupakan perwujudan dari pemeliharaan kapal operasi PTK yang terencana dan berkelanjutan. Yudi Wibisono selaku Project Leader memaparkan tentang proses pencatatan dengan aplikasi ini menggantikan pencatatan yang dilakukan dengan perangkat  berbasis mobile. Pencatat dengan aplikasi ini  menggantikan dengan pencatatan paper-based yang memiliki risiko kehilangan data, riwayat perawatan kapal yang tidak terdokumentasi secara up to date, dan kesulitan dalam memonitoring kondisi operasional  dikarenakan data yang dianalisa  tidak real-time yang dapat terdampak kepada tingginya kerusakan peralatan kapal. (Yetede)

Pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi andalan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menyampaikan sederet sektor usaha yang akan menjadi kontributor utama penerimaan pajak antara lain sektor industri, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan. “Diproyeksikan sektor-sektor tersebut masih mempertahankan pertumbuhan positif,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Jumat (14/11).

Kinerja ekspor Indonesia pada Oktober 2021, diperkirakan masih moncer sejalan dengan kenaikan harga sejumlah komoditas. Hal ini yang mendorong kembali surplus neraca perdagangan pada Oktober. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, ekspor Indonesia pada Oktober 2021 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan dengan bulan September 2021. Pertama, kenaikan ekspor didorong oleh meningkatnya aktivitas manufaktur negara-negara mitra dagang Indonesia, terlebih di negara-negara Asia. Kedua, peningkatan harga komoditas, terutama batubara dan Crude Palm Oil (CPO) yang cukup tinggi Sebagai gambaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batubara acuan (HBA) sebesar US$ 161,63 per metrik ton, naik US$ 11,60 per metrik ton dibanding HBA September 2021.

Perbankan semakin mesra menggandeng pelaku industri digital dalam menggarap bisnis. Kolaborasi perbankan dengan fintech dan e-commerce ini makin membuahkan hasil. CVP Commercial & SME Business BCA Elvriawati Tumewah menyatakan penyaluran dana itu melalui business personal loan direct, business loan e-commerce dan channeling fintech. Kolaborasi ini akan dilakukan melalui fasilitas channeling pembiayaan dengan plafon maksimal Rp 2 miliar per debitur Tenor pembiayaan ini maksimal 3 bulan. Bank BNI mengoptimalkan kerja sama dengan pelaku e-commerce. BNI berkolaborasi dengan JD.ID meluncurkan kartu kredit co-branding. Demam belanja online juga dimanfaatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menjalin kerja sama dengan Traveloka dalam bisnis paylater. Lewat kolaborasi ini, BRi menyalurkan kredit Rp 200 miliar per September 2021.

Satu persatu pemain industri keuangan konvensional yang melirik bisnis digital yang salah satunya adalah dompet digital. Setelah Grup Astra yang yang membuat dompet digital, kini Adira Finance yang bakalan masuk ke bisnis yang transaksinya memang terus meningkat sepanjang pandemi. Direktur SDM dan Marketing PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Swandajani Gunadi menyebutkan perusahaannya akan masuk ke bisnis digital. Salah satunya melalui aplikasi Adiraku. "Melalui aplikasi Adiraku 2.0, kami akan terus mengembangkan fitur dan untuk ke depannya kita juga akan membuat e-wallet," ujar Swan, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya Astra juga membuat Astrapay. Rencananya, Astra akan membuat pembayaran digital yang tumbuh dalam ekosistem Astra. Sebagai langkah awal, Astrapay memiliki fitur direct payment untuk produk pembayaran angsuran dari layanan Grup Astra. Saat ini, Astrapay telah bekerja sama dengan berbagai anak perusahaannya, seperti FIF Group, Toyota Astra Finance (TAF), Astra Credit Companies (ACC), hingga Maucash. Hal ini ini sejalan dengan keunggulan Astrapay yang difokuskan pada mobilitas masyarakat. Tiga pemain terbesar di bisnis ini yakni Gopay milik GoTo, lalu Ovo dan Shopeepay. Ketiganya dijalankan oleh perusahaan fintech.