Pemerintah belum memiliki roadmap sekaligus aturan turunan kebijakan pajak karbon. Karenanya pungutan pajak karbon batal berlaku mulai 1 April 2022. Penerapan kebijakan ini bakal molor menjadi 1 Juli 2022 mendatang. Menteri Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Fabio Kacaribu, saat ini pemerintah tengah menyusun berbagai aturan teknis pelaksaan pajak karbon. Aturan tersebut mencakup tarif dan dasar pengenaan, cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, hingga peta jalan alias roadmap pajak karbon. 

Semakin banyak saja produk dan barang yang terkena pungutan pajak, seperti adanya tambahan pajak untuk produk impor. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK0.10/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, maksud dikeluarkan beleid revisi tersebut adalah lantaran adanya perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022. Dalam beleid tersebut, Sri Mulyani menambah dan mangubah daftar barang impor yang terkena PPh dengan tarif mulai dari 0,5%, 7,5%, dan 10%. Adapun salah satu produk yang terkena PPh 22 ini yakni produk kecantikan dan perawatan kulit, peralatan teknologi hingga mobil mewah. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 0,10% ke level Rp 7.078,76 pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (1/4). Pekan ini, IHSG berpeluang mencetak rekor baru dan menguji level baru di kisaran level 7.100. Deresnya aliran dana asing ke bursa saham lokal jadi penopang IHSG. Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menyatakan, sejumlah indikator teknikal mendukung potensi penguatan IHSG. IHSG pun akan menguji resistance 7.100 selama bertahan di 7.050 pada senin (4/4), dengan level support di level 7.000.

Anak perusahaan PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) yakni PT Trans Logistik Perkasa (TLP), menandatangani perjanjian fasilitas kredit investasi dan modal kerja bersama PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Fasilitas kredit yang ditandatangani pada Rabu 30 Maret 2022 tersebut, bernilai US$ 51 juta, dengan tenor 8 tahun dan bunga sebesar 4,25% per tahun. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk pembangunan 14 set kapal tunda dan tongkang dari rencana total pembangunan 60 set dan pembelian satu unit kapal tanker. Manajemen TPMA menargetkan pertumbuhan pendapatan berkisar 10%-15% pada tahun ini. Sementara itu, laba bersihnya ditargetkan tumbuh 30%-40% secara tahunan.

PT Pertamina (Persero) mesti mewaspadai peningkatan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang saat ini dikompensasi pemerintah, sebagai dampak dari naiknya harga Pertamax. Lebarnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax dikhawatirkan akan memicu migrasi penggunaan BBM yang lebih murah, seperti yang terjadi pada Solar. Saat ini, harga Pertamax di Jakarta dipatok sebesar Rp12.500 per liter, sedangkan Pertalite Rp7.650 per liter. Ekonom dan Direktur Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa beralihnya tren konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akan membuat kebutuhan anggaran subsidi ikut terkerek. Pasalnya, Pertalite masuk ke dalam jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Beleid itu menetapkan perubahan JBKP jenis bensin RON 88 yang selama ini dikenal sebagai Premium menjadi JBKP jenis bensin RON 90 atau Pertalite.

“Ada risiko migrasi ke Pertalite kalau disparitas harganya terlalu jauh dengan Pertamax. Pasokan Pertalite nantinya akan terganggu,” ujar Bhima kepada Bisnis, Jumat (1/4). Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa penyimpangan dan migrasi konsumsi selalu jadi permasalahan dalam pemberian subsidi pada barang. Meski begitu, migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite dinilai relatif bisa dikontrol, karena karakteristik konsumen kedua jenis BBM itu yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite akan banyak terjadi pada pengguna kendaraan roda dua dengan alasan harga yang lebih murah. Pertamina pun meminta masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM jenis Pertamax series sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, dan tidak bermigrasi ke Pertalite yang merupakan BBM penugasan pemerintah agar tidak membebani APBN.

Presiden The Federal (The Fed)  New York John Williams menyampaikan bahwa bank sentral Amerika Serikat  perlu menggerakkan kebijakan moneter ke arah sikap  yang lebih netral, tetapi kecepatan pengetatan kredit akan tergantung pada bagaimana ekonomi bereaksi. "Kami harus lebih dekat ke netral tetapi kami harus mengawasi sepenuhnya. Tidak diragukan lagi ke arah mana kita bergerak. Seberapa cepat kita melakukannya tergantung pada keadaan," ujar WIlliams, yang dilansir Reuters, pada Minggu (3/4). Pernyataan Williams tersebut menunjukkan pendekatan lebih hati-hati terhadap kenaikan suku bunga yang akan datang, dibandingkan dengan dorongan sesama rekan-rekan yang merasa bahwa The Fed berlomba menuju sikap yang lebih netral dengan menggunakan kenaikan suku bunga 0,5 point, lebih besar dari biasanya pada pertemuan mendatang. (Yetede)

Pemerintah India dan Australia menandatangani kesepakatan perdagangan bebas sementara pada Sabtu (2/4) dengan tujuan memangkas tarif perdagangan bernilai milyaran dolar, yakni lebih dari 85% ekspor Australia ke India. Hal ini dilakukan seiring kedua mitra  anggota QUAD sedang meningkatkan hubungan ekonominya.  Sebagai informasi, anggota aliansi QUAD  terdiri atas India dan Australia, Jepang, dan Amerika Serikat dipandang sebagai penyeimbang bagi Tiongkok yang semakin tegas. Meskipun kedua negara menandatangani perbatasan dengan Samudra Hindia, Australia mengatakan bahwa India hanyalah mitra dagang terbesar ketujuh Negara Kangguru pada 2020 dan menyumbang lebih dari 4% ekspornya pada tahun lalu. Menanggapi penandatanganan kesepakatan kedua negara, Perdana Menteri Australia Scott Morison berkata: Perjanjaian tersebut telah menyampaikan pesan yang jelas demokrasi bekerja sama dan memastikan keamanan dan ketahanan rantai pesokan kita," (Yetede)

Pembayaran perumahan informal masih tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi, guna mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR informal. Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Andrinof A. Chaniago, mengungkapkan bahwa untuk meluaskan kapasitas dan akses  pembiayaan rumah bagi MBR nonformal, penting disegerakan langkah nyata. "Tentu dengan tetap mencari kesamaan pandangan  antar pemangku kepentingan. Pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana non-APBN/APBD dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia/industri, dan sumber lainnya hingga  tercipta kewirausahaan sosial guna membangun pembiayaan perumahan bagi MBR non formal yang berkelanjutan," kata Andrinof, Jumat (31/3). (Yetede)

Badan Keuangan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Menkeu) mengungkapkan, setelah menghadapi dua tahun yang sulit karena pandemi Covid-19, kini dunia mulai berangsur pulih seiring percepatan vaksinasi, termasuk Indonesia. Kepala Pusat Ekonomi Makro BKF Abdurrahman mengatakan, pemulihan ekonomi akibat pandemi  sangat bertumpu pada keberhasilan  penanganan Covid-19 dengan korelasi yang sangat jelas tercermin dari indeks mobilitas penduduk. Penangana Covid relatif baik. Alhasil, pemerintah akan mulai mencoba memulai masa transisi dari pandemi ke endemi. Tak hanya bertransisi ke masa endemi, pemerintah Indonesia akan terus memastikan akselerasi vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster. Saat ini, vaksinasi pertama mencapai 70%, vaksinasi lengkap 60%, dan booster 23 juta orang atau 8,5% dari populasi . (Yetede)

Tingkat inflasi sepanjang Ramadhan dan momen Idul Fitri 2022 diprediksi melonjak dibanding periode tahun-tahun sebelumnya. Kepada Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan peningkatan inflasi  tersebut akan didorong oleh semua komponen inti, harga bergejolak, maupun harga yang diatur pemerintah. Kenaikan harga bahan pokok, seperti minyak goreng, BBM dan Elpiji, hingga menyesuaikan tarif baru pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, menjadi faktor pendorong utama. "Inflasi April 2022 diperkirakan akan terus berlanjut meningkat, didorong oleh seluruh komponen inflasi,"ujar Josua, kemarin. Dia berujar, implementasi tarif baru PPN yang dimulai per 1 April 2022 berpotensi mendorong tambahan inflasi sekitar 0,30-0,50%. Sedangkan inflasi harga bergejolak diprediksi tetap tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan komoditas sepanjang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. (Yetede)