Pengucuran bantuan langsung tunai minyak goreng untuk masyarakat memang lebih baik ketimbang subsidi barang bagi produsen. Jenis subsidi yang disebut paling awal lebih tepat sasaran, sedangkan yang terakhir hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengganggu kondisi pasar, seperti hilangnya pasokan  akibat akal-akalan segelintir orang. Akar persoalan krisis minyak goreng tak benar-benar dibenahi. Minyak goreng yang terjangkau tetap langka, meski Kementerian Perdagangan telah gonta ganti kebijakan dalam tiga bulan terakhir. Seperti ketika pemerintah tidak berdaya dalam urusan lain, "mafia" akhirnya kembali menjadi kambing hitam. Tapi kali ini cuci tangan  tersebut memercik ke wajah sendiri. Ketika harga minyak goreng membumbung, sebagaimana orang mengolok-oloknya  sebagai kekalahan pemerintah dari "mafia". Sindiran itu semakin mengena karena Indonesia adalah pemasok utama minyak sawit mentah dunia. (Yetede)

Kinerja bisnis restoran mulai membaik, meski masih jauh dari pencapaian sebelum pandemi Covid-19 melanda. Dari beberapa emiten restoran yang telah merilis laporan keuangan tahun 2021, mayoritas emiten mencetak perbaikan kinerja. Analis Philip Sekuritas Helen mengatakan, pertumbuhan kinerja emiten restoran di tahun 2021 ditopang oleh baseline yang rendah di tahun 2020 akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan yang ketat sempat diterapkan pada kuartal II 2020 sehingga pusat perbelanjaan ditutup. Menurut Helen, kondisi tersebut membaik di tahun 2021. "Pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat menjadi pendorong kinerja emiten restoran," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (5/4). 

Bank Amar Indonesia Tbk kembali akan menambah modal dengan memberi hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20 miliar saham. Nilai nominal right issue ini Rp 100 per saham. Right issue ini untuk memperkuat struktur permodalan Bank Amar. "Juga sebagai tambahan modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha, terutama dalam rangka pemberian kredit ke nasabah secara bertahap," ujar direksi Bank Amar dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin (5/4).

Dalam RUPST, disetujui bahwa dividen yang diberikan senilai 20% dari total laba bersih Tahun Buku 2021 atau sebesar Rp504,8 miliar. Jumlah tersebut setara dengan Rp 22 per saham. Bank OCBC mencatat laba bersih sebesar Rp 2,52 triliun di tahun lalu. Keuntungan ini meningkat 20% year on year (yoy) dari pencapaian tahun 2020 yang sebesar Rp 2,10 triliun.

Qlue, perusahaan penyedia ekosistem smart city asal Indonesia, meraih penghargaan internasional di sektor teknologi kota pintar (smart city) untuk katagori solusi lalu lintas. Penghargaan didapat dari ajang  GO SMART Awards 2020 berkat implementasi konsep Intelegent Mobility System For Township Management (IMSFTM). Kali ini, Qlue menjadi satu-satunya perusahaan  dari kawasan Asia Tenggara dan Indonesia yang meraih penghargaan smart city kelas internasional tersebut. Teknologi yang digunakan  dalam konsep IMSFTM itu juga bisa menjadi standar  baru bagi model pengelola lalu lintas  yang modern dan berdampak nyata kepada masyarakat. "Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh GO SMART Award 2022 pada implementasi solusi yang kami lakukan," dalam pernyataannya, Senin (4/4). Sementara itu, solusi Qlue untuk penerapan model  manajemen lalu lintas  kawasan hunian yang diterapkan  di Alam Sutra, Tangerang, mendapatkan  perhatian dari para Juri  diantara 14 finalis lain yang berasal  dari berbagai negara. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat dalam waktu dekat.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran BLT minyak goreng  akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bansos serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Nantinya, dia menyatakan, para penerima BLT minyak goreng akan mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu untuk tiap bulan, yang disalurkan sekaligus pada April. Menurut Febrio penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM KPH dan sembako akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ada, yakni melalui PT Pos  untuk KPM  sembako dan Himbara untuk KPM KPH murni, sedangkan penyaluran BLT  dilakukan oleh TNI/Polri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengakui,  kenaikan minyak bumi dan gas alam di dunia memberatkan  APBN. Sebab subsidi energi yang diberikan  pemerintah membengkak. Kementerian Keuangan (kemenkeu) harus membayar kompensasi lebih tinggi kepada PT Pertamina karena tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Hal ini untuk memastikan harga ditingkat konsumen tetap terjaga, sehingga tidak membebani masyarakat, khususnya untuk BBM jenis Pertalite. "Harga minyak bumi kita memang memberatkan bagi kami. Kenapa? Karena harga pertalite dan bahan bakar kita usahakan tidak terlalu bergejolak di SPBU," ucap Febrio dalam webinar Indonesia Macro Economic 2022, di Jakarta, Senin (4/4). Sebagai informasi, besaran subsidi energi hingga Februari 2022 mencapai Rp 11,48 triliun  dan kurang bayar di tahun sebelumnya Rp 10,17 miliar. (Yetede)

Pemerintah akan menggulirkan lagi program Bantuan Subsidi Upah (BSU)  tahun ini. Hal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (4/4). Untuk menjalankan program yang pernah digulirkan pada 2020 dan 2021 itu, kementerian lembaga terkait sedang menggodok regulasi tentang program tersebut. "Ada arahan Presiden terkait program bantuan subsidi upah  dimana ini akan terus dimatangkan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam konferensi pers update penanganan pandemi Covid-19, Senin (4/4). 

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bila melihat pelaksanaan BSU  di 2020 dan 2021, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan  pemerintah bila ingin menjalankan  lagi program tersebut  di tahun ini. Pertama, penanganan permasalahan administrasi. Sebab dari penyaluran BSU sebelumnya terdapat rekening penerima  yang bermasalah. Misalnya, rekening tidak teregistrasi, rekening calon penerima sudah ditutup, serta dalam rekening penerima  tidak ada transaksi dalam waktu tertentu. (Yetede)

Kendati ditangkis dan ditolak oleh Presiden Jokowi Widodo, gelombang besar usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga  adalah abnormalitas demokrasi. Bersamaan dengan itu adalah ide penundaan Pemilihan Umum 2024 dengan implikasi yang sama dalam memberi ruang dan waktu berkuasa presiden dalam masa jeda tanpa transisi kekuasaan melalui pemilihan umum. Para elite partai dan kelompok politik yang mendorong  gagasan tersebut membawa serta kepentingan yang bahkan oleh mata yang tak terlatih pun dinilai sebagai paradoks bernegara. Beberapa dari mereka bahkan menukil riset dan mengatasnamakan rakyat yang menghendaki usul tiga periode sekaligus menjustifikasi klaim bahwa mayoritas dari kita memang ingin pemilihan umum ditunda. Atas dan demi alasan apapun, justifikasi ini merupakan pertanda kuat  bahwa usulan tiga periode masa jabatan presiden bukanlah sekedar usul. Lebih jauh dan terus terang, ia adalah rencana politik yang rapi. (Yetede)

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan investasi energi baru terbarukan atau EBT seakan tak main-main. Segala upaya dilakukan pemerintah agar target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Sayangnya upaya dari pemerintah ini ibarat masih jauh panggang dari api. Dari target tersebut, pengembangan EBT dari sektor ketenagalistrikan ditarget sebesar 45 GW pada 2025 atau 44% dari total bauran. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi bauran EBT pada 2021 mencapai 11,5%. Pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 69,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), atau tercapai 104% dari target sebesar 67 juta ton CO2e. Dalam kurun 5 tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3% per tahunnya. Adapun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

Dari sisi fiskal, pemerintah pun berupaya untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha dan mendorong kebutuhan ke arah energi listrik, misalnya, kendaraan listrik, dan kompor listrik. Upaya pemerintah dari seluruh sisi tidak hanya dilakukan dalam rangka mengejar target bauran energi, tetapi juga untuk menjaring minat investor menanamkan modal di sektor EBT. Laju perkembangan energi hijau yang makin cepat seiring dengan gencarnya kampanye isu penyelamatan lingkungan dan pentingnya menjaga planet bumi agar tetap lestari.