Harga BBM & Kenaikan PPN: Multifinance Rajin Tebar Insentif
Kenaikan PPN menjadi 11% dan kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi tantangan baru bagi industri pembiayaan yang sedang dinaungi keyakinan tinggi atas adanya perbaikan bisnis tahun ini, setelah 2 tahun lalu mengalami kontraksi.
Meski ada bayang-bayang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% awal bulan ini dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, pelaku usaha di sektor pembiayaan mengantisipasinya dengan memberikan insentif untuk menjaring konsumen.Pelaku industri pembiayaan atau multifinance tidak ingin momentum pemulihan yang mulai berjalan awal tahun ini terbentur lagi oleh lemahnya daya beli akibat dampak kenaikkan PPN dan BBM.PT Clipan Finance Indonesia Tbk. misalnya, menerapkan strategi promosi sebagai andalan untuk menjaring pembeli kendaraan yang masih membutuhkan stimulus agar lebih mantap memutuskan untuk mulai bertransaksi.
Sementara itu, Direktur Sales & Distribusi PT Mandiri Tunas Finance William Francis menjelaskan beberapa sentimen negatif tersebut diakui bisa berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat yang berujung penundaan pembelian kendaraan. Akan tetapi, MTF percaya bahwa tren moncernya permintaan pembiayaan kendaraan setiap Ramadan serta menjelang Lebaran masih bisa menjadi andalan untuk mengarungi awal kuartal II/2022.
Pengamat industri pembiayaan dan otomotif Jodjana Jody mengatakan penjualan kendaraan tahunan kali ini bakal tertahan sudah bisa ditebak sejak naiknya harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Dampaknya terhadap penjualan otomotif dan permintaan kredit kendaraan akan mulai terlihat setelah Lebaran.Jody mengingatkan bahwa sektor otomotif Tanah Air pernah memiliki sejarah kelam akibat naiknya harga minyak dunia pada 2005, karena di tahun berikutnya, pasar mobil anjlok hampir 40% secara tahunan
Kelangkaan Bahan Baku, Industri Bersiap Naikkan Harga
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 diklaim tidak akan banyak memengaruhi rencana ekspansi. Sejumlah industriawan justru bersiap untuk menaikkan harga produknya sebagai akibat dari perkembangan situasi yang terjadi. Pengusaha makanan dan minuman (mamin) mengaku siap kembali menaikkan harga produknya usai Lebaran, meski hal tersebut telah dilakukan pada akhir tahun lalu dan pada awal 2022. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan bahwa lonjakan harga bahan baku akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan kenaikan PPN menjadi 11% membuat pengusaha berencana melakukan kajian terhadap harga produknya. Sejauh ini, kata dia, pengusaha masih menahan diri untuk kembali menaikkan harga jual.
Direktur produsen fast moving consumer goods (FMCG) PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) Budi Muljono mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% mulai bulan ini akan langsung diikuti dengan kenaikan harga jual di tingkat konsumen. Begitu pula dengan pembayaran PPN masukan dari para supplier. “Karena kenaikan PPN itu merupakan kebijakan pemerintah, kami merespons dengan seharusnya, yaitu mengenakan PPN 11% terhadap pembeli kami dan membayarkan PPN 11% terhadap supplier kami. Kenaikan PPN tidak terlalu berimbas pada rencana ekspansi,” imbuh Budi. KINO justru berencana melakukan evaluasi rencana ekspansi pada tahun ini karena imbas lonjakan harga bahan baku.
Harga, Substitusi, dan Daya Beli
Konflik Ukraina-Rusia menyebabkan 31 % pasokan gandum dunia terganggu. Ukraina menghasilkan 25 % gandum dunia, sementara sisanya oleh Rusia. Kenaikan harga gandum mencapai 56 % di pasar internasional, dari 8 USD menjadi 12,4 USD per gantang (bushel), sejak perang berkecamuk. Sebelumnya, harga gandum India lebih mahal dari pasar internasional sehingga sulit menembus ekspor. Namun, seiring perubahan itu, terjadi efek substitusi-produksi sehingga India dapat masuk lebih dalam ke rantai pasok dunia.Dalam kasus ekspor gandum India, efek harga di dalam negeri terbatas karena ruang substitusinya luas. Bahan pangan pokok dan selera masyarakatnya bervariasi. Tak hanya gandum, tetapi juga beras, kentang, dan biji-bijian lain. Selain itu, surplus berlimpah, produsen terdesentralisasi, dan pemerintahnya menjadikan gandum sebagai bagian dari stok pangan nasional melalui institusi mirip Bulog. Usaha mengendalikan dampak kenaikan harga gandum dunia ke dalam negeri lebih mudah.
Kenaikan harga CPO sudah terjadi sejak akhir 2021 atau sebelum perang Rusia-Ukraina, disebabkan meningkatnya konsumsi negara-negara berpopulasi besar, seperti China dan India, seiring pemulihan ekonomi. Tekanan tambahan berasal dari konflik di Eropa. Ukraina adalah produsen minyak biji bunga matahari. Supermarket di Eslandia, misalnya, dengan langka dan naiknya harga minyak bunga matahari, terpaksa berkompromi dengan posisinya yang antiminyak sawit dengan memajang kembali minyak nabati berbasis sawit di gerainya. Dampak sampingan dari efek substitusi ini adalah kenaikan harga CPO di pasar internasional. Walaupun ada faktor lain yang berpotensi menekan harga, seperti penguncian di China dan resesi dunia, dengan pilihan kebijakan dari Indonesia dan Malaysia yang pangsanya 85 % produksi dunia, perbedaan harga CPO di dalam dan luar negeri mengecil. Harga CPO internasional turun dari titik tertingginya 7.200 ringgit per ton pada Maret menjadi 5.450 ringgit per ton atau sekitar 33 persen pada awal April. Harga internasional CPO tetap tinggi karena kelangkaan minyak biji bunga matahari. Hal ini membuat harga CPO domestik tetap tinggi dan membebani kelompok rentan. Antrean panjang minyak goreng curah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kelompok rentan mempunyai ruang substitusi yang terbatas karena tidak banyak alternative, kalaupun tersedia, kini sudah menjadi produk premium, seperti virgin coconut oil (VCO). (Yoga)
Permintaan Talenta Digital Terus Tumbuh
Permintaan talenta digital tumbuh. Karena itu, pelatihan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu digenjot. Mengacu laman LinkedIn, ada lebih dari 5.000 lowongan kerja bidang pemasaran digital di Indonesia. Menurut Co-Founder Binar Academy Dita Aisyah, Senin (4/4), Digital Marketing Bootcamp digelar untuk mendorong akses belajar dengan biaya terjangkau. (Yoga)
PPN dan Daya Beli Masyarakat
Mulai 1 April berlaku tarif baru PPN 11 %. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Setiap konsumen menjadi pihak yang membayar PPN, kecuali barang dan jasa yang dikecualikan. Tata kelola pemerintahan yang sehat akan memakai pajak untuk membiayai pembangunan, ditarik dari badan usaha dan perseorangan. Dua tahun lebih kita diterpa pandemi Covid-19, kegiatan ekonomi mengalami penurunan sangat dalam yang membuat kita sempat resesi. menaikkan pajak untuk membiayai pembangunan, terutama karena pemerintah harus mengembalikan defisit APBN menjadi 3 % atau kurang pada 2023.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dampak PPN terhadap inflasi sudah diperhitungkan dan inflasi akan bisa dikendalikan. Terdapat sejumlah barang kebutuhan pokok diberikan fasilitas bebas PPN, seperti beras, jagung, daging,telur, emas, serta jasa kebutuhan pokok, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk masyarakat berpenghasilan menengah-bawah berupa pengurangan tarif pajak; pembebasan pajak bagi pelaku UMKM beromzet kurang dari Rp 500 juta; dan tarif PPN sebesar 1 %, 2 % dan 3 % untuk jenis barang dan jasa tertentu. (Yoga)
Jaga Daya Saing, Pemerintah Diminta Kendalikan Impor Besi dan Baja
Baru-baru ini, pemerintah menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor produk baja hot rolled coil (HRC) Alloy asal China. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia Kemendag membuktikan terjadinya dumping untuk produk tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi industri domestik. BMAD itu ditetapkan dalam Permenkeu No 15 Tahun 2022 yang berlaku selama lima tahun sejak 22 Februari 2022 lalu. Besaran pungutan bea masuk yang dikenakan terhadap eksportir asal China itu bervariasi 4,2-50,2 %.
Menurut Ketua Cluster Flat Product The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Melati Sarnita, instrumen trade remedies seperti itu sangat dibutuhkan industri untuk bertahan menghadapi gempuran impor. Namun, langkah itu perlu didorong agar lebih optimal. IISIA mencatat, masih ada empat produk baja lainnya yang telah diusulkan industry untuk dikenai BMAD, yaitu produk cold rolled coil/sheet (CRC/S) dari Jepang, Korea, China, Taiwan, dan Vietnam;produk HRC asal Korea dan Malaysia; baja lapis aluminium seng asal China dan Vietnam; serta cold rolled stainless steel (CRS) China dan Malaysia.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan, impor sebenarnya bukan sesuatu yang haram karena bisa meningkatkan daya saing industri dalam negeri, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyusun neraca komoditas untuk produk besi dan baja domestik. Hal-hal yang perlu didata, antara lain, kebutuhan domestik, utilisasi industri, kapasitas produksi industri, dan kebutuhan impor. (Yoga)
Bank Indonesia Siapkan Rp 175,26 Triliun
Bank Indonesia menyiapkan uang tunai Rp 175,26 triliun untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Jumlah uang yang disiapkan bertambah 13,42 % dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berlanjut. ”Peningkatan uang yang kami siapkan tersebut didasarkan pada pertimbangan peningkatan indikator ekonomi dan peningkatan aspek mobilitas,” kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlinson Hakim, Senin (4/4). (Yoga)
PP Presisi Bukukan Rp 1 Triliun Kontrak Baru
Emiten konstruksi PT PP Presisi Tbk menyatakan sudah memiliki kontrak baru senilai Rp 1 triliun pada tiga bulan pertama tahun 2022. Pencapaian kontrak baru tersebut meningkat 26 % dibandingkan kontrak baru tahun 2020, sebesar Rp 444 miliar. Dalam keterangan resmi, Senin (4/4), Dirut PT PP Presisi Tbk Rully Noviandar menjelaskan, proyek tersebut merupakan jasa pertambangan nikel dan sipil yang dikerjakan PP Presisi dan anak usahanya, PT Lancarjaya Mandiri Abadi. (Yoga)
Ironi Subsidi BBM bagi Angkutan Batubara
Setiap tahun, keuangan negara tersedot Rp 1,26 triliun hanya untuk menyubsidi kebutuhan solar jasa angkutan hasil tambang batubara di Jambi. Kondisi itu menjadi satu ironi di tengah besarnya defisit keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Kapolda Jambi Irjen Rachmad Wibowo mengatakan, setiap hari ada 5.000 truk pengangkut hasil tambang batubara beroperasi di Jambi. Truk-truk itu mengisi solar bersubsidi di SPBU. Dengan rata-rata pembelian 100 liter per truk per hari, diperkirakan subsidi yang mengalir bagi angkutan tambang besar itu mencapai Rp 1,26 triliun per tahun. Padahal, kontribusi sektor tambang batubara untuk Provinsi Jambi hanya Rp 39 miliar. Ketidak seimbangan itu menciptakan beban berat bagi negara dan daerah.
Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Komisaris Besar Dhafi menjelaskan, bahan bakar bagi angkutan hasil tambang batubara telah diatur secara hukum masuk ke dalam kategori bahan bakar industri. Pemilik izin usaha pertambangan wajib memenuhi kebutuhan pengangkutan hasil tambang. Itu berarti, sejak dari hulunya, di lokasi tambang, pemegang izin usaha pertambangan harus menyediakan BBM untuk mendistribusikan batubara ke pelabuhan. Kepala BI Perwakilan Jambi Suti Masniari juga mendorong agar pemda tegas mengatur kalangan industri untuk tidak memanfaatkan BBM bersubsidi. Ia menyebut, selama pandemi, keuangan negara sudah dalam kondisi deficit parah. Tahun 2021, nilai deficit keuangan bahkan mencapai Rp 783 triliun. Secara khusus Provinsi Jambi mengalami deficit Rp 3,25 triliun. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan, sudah ada aturan yang melarang kalangan industri memanfaatkan solar bersubsidi. Aktivitas angkutan batubara di Jambi yang ramai-ramai mengisi solar bersubsidi di SPBU termasuk yang tidak boleh secara hukum dan juga membebani keuangan negara. (Yoga)
Penjualan Sandang Terus Meningkat
Pelonggaran protokol kesehatan membuat aktivitas perdagangan produk sandang di sejumlah pasar di DKI Jakarta meningkat signifikan. Omzet pedagang pun meningkat dibandingkan Ramadhan tahun lalu. Peningkatan geliat ekonomi itu terlihat dari melonjaknya kebutuhan uang pada awal Ramadhan. Dari pantauan di dua pasar di DKI Jakarta, pembelian pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakpus, dan Pasar Cipulir, Jaksel, cukup ramai. Walau aktivitas hanya berlangsung setengah hari, kondisi jual-beli jauh lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya. Harry (33) mengalami peningkatan omzet cukup signifikan Ramadhan tahun ini. Walau belum sebaik sebelum pandemi Covid-19, omzetnya meningkat 100 % dibandingkan tahun sebelumnya, dia bisa menjual 100 setel pakaian per hari dengan pendapatan Rp 3,3 juta per hari, jauh lebih banyak dibandingkan Ramadhan tahun lalu, rata-rata hanya menjual 50 setel per hari karena berkurangnya aktivitas di dalam pasar.
Anggac(47), pedagang celana jins di Pasar Cipulir, dalam satu hari, bisa menjual hingga 10 lusin celana jins. Jauh lebih baik dibandingkan Ramadhan tahun lalu saat dia hanya bisa menjual dua lusin celana jins per hari. Bahkan, ketika awal pandemi di Jakarta, pasar ini tutup sehingga tidak ada aktivitas sama sekali selama dua bulan berturut-turut. Nada pesimistis disampaikan Ahmed (52), pedagang celana di Cipulir. Memang penjualan saat ini meningkat dibandingkan Ramadhan tahun lalu. Namun, ia memprediksi lonjakan penjualan tidak akan sepesat sebelum pandemi mengingat saat ini konsumen lebih memilih menyimpan uangnya lantaran harga pangan dan energi terus melonjak. Hery Supriatna, Manajer Promosi Blok A Tanah Abang mengatakan, jumlah pengunjung di tempatnya pada tahun ini sudah meningkat sejak Februari, bisa 80-90 % kapasitas pusat perbelanjaan atau dua sampai tiga kali lipat rata-rata kunjungan pada 2021 dan 2020. Menanggapi ramainya pasar jelang Ramadhan, Gatra Vaganza, Manajer Humas Perumda Pasar Jaya, pada 29 Maret lalu mengatakan, tidak ada kebijakan khusus untuk memperketat kontrol arus pengunjung. (Yoga)









