Pemerintah segera memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau transaksi-transaksi di layanan teknologi finansial alias fintech, misalnya pada uang elektronik (e-money) dan dompet digital (e-wallet). Ketentuan yang akan berlaku mulai 1 Mei 2022 ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan atas teknologi finansial. Kepala Sub-Direktorat PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak, Bonasius Sipayung, menyebutkan, pada dasarnya, jasa dalam teknologi finansial adalah jasa biasa yang terutang PPN. "Ini kami atur kembali  agar posisinya jelas, (Obyek) yang kami kenai pajak adalah jasa-jasa yang memfasilitasi para pihak, seperti investor dan konsumen," ujar Bonar di kantornya, Rabu lalu. (Yetede)

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sudah berlaku di berbagai bidang jasa usaha. Salah satunya adalah untuk urusan membangun bangunan untuk urusan sendiri atau usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatur penerapan PPN ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Membangun Sendiri. Beleid ini menggantikan PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan yang mulai berlaku 1 April 2022 tersebut, sebetulnya tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya. Bedanya hanyalah pada besaran PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Begitu juga soal luas bangunan minimal yang bisa terkena PPN tersebut tetap sama, yakni dengan luas bangunan mulai dari 200 m ke atas. 

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Proyek KCJB ini akan tuntas Juni 2023. Dia juga memastikan bahwa November 2022 saat penyelenggaraan G20, uji coba KCJB sudah bisa dilakukan dari Plered sampai Tegalluar.

Proses intial publik offering (IPO) PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sudah hampir rampung. Kedatangan GOTO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April mendatang disinyalir membawa angin segar bagi pergerakan indeks sektor teknologi (IDX Teknologi). Goto menetapkan harga IPO di Rp 338 per saham. Dengan demikian, nilai kapitalisasi pasar GOTO diperkirakan mencapai Rp 400,3 triliun. Alhasil, GOTO akan menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di BEI. Meski GOTO nanti akan menjadi penggerak sektor teknologi, investor tetap harus memperhatikan saham lain dalam indeks tersebut.

Notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Open Market Committe (FOMC) menunjukkan The Fed bersikap makin hawkish terkait kenaikan suku bunga. Alhasil, nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah. Kamis (7/4), spot rupiah turun tipis 0,02% ke Rp 14.632 per dollar AS. Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan risalah rapat FOMC yang dibuka kemarin  mengindikasikan The Fed akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuannya.

Tingginya harga komoditas fosil beberapa waktu belakangan ini membuat banyak pihak mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas pun mendorong banyak negara mempercepat pengembangan energi hijau. Melonjaknya harga komoditas energi fosil menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengambangan energi baru terbarukan (EBT) agar bisa mengurangi beban negara dari impor minyak dan gas bumi. Pembangkit energi terbarukan, seperti surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan kebutuhan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan listrik di sistem kecil. Indonesia juga mampu untuk mengembangkan renewable gas dari potensi biomassa yang tersedia.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuat beberapa sasaran program EBT a.l. pertama, peningkatan EBT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan kapasitas kumulatif sebesar 13,9 GW. Kedua, pemerintah melakukan peningkatan akselerasi pengembangan pembangkit EBT sebesar 1.921,8 megawatt (MW). Ketiga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan biofuel untuk keperluan domestik sebanyak 9,6 juta kilo liter. Keempat, pemerintah berencana mengembangkan industri pendukung EBT dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sektor pembangkit EBT sebesar 44,6%. Program dan target pemerintah ini tentu saja langsung disambut oleh sektor terkait. PT PLN (Persero), misalnya, dengan cepat mengejawantahkannya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030. Dalam RUPTL itu, ditetapkan pengembangan EBT hingga 51,6%. Selain itu, kebijakan EBT masih terjebak dengan pengembangan BBM berbahan fosil. Selain itu, harga EBT masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM fosil yang mendapatkan subsidi dari pemerintah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyaksikan calon penumpang kereta mencetak tiket secara mandiri di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (7/4). Peninjauan tersebut untuk melihat secara langsung kesiapan angkutan mudik Lebaran 2022.

Pelaku industri baja nasional memperkuat pasokan bahan baku dari dalam negeri untuk mengantisipasi macetnya suplai akibat meluasnya penguncian wilayah atau lockdown di China. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengklaim pasokan bahan baku untuk industri baja dalam negeri masih mencukupi di tengah risiko kemacetan suplai akibat lockdown di China dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita mengatakan bahwa pihaknya tidak mengimpor bahan baku berupa produk flat dari China. Bahan baku produk flat berupa slab baja saat ini sebagian besar telah disuplai oleh produsen lokal, yaitu PT Krakatau Posco dan PT Dexin Steel Indonesia. Melati yang juga menjabat Ketua Cluster Flat Product Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengatakan bahwa komposisi pasokan bahan baku baja di dalam negeri kurang lebih juga berada pada angka tersebut.“Kalau baja nasional menurut saya sama, untuk flat product. Biasanya portionnya 30% sampai dengan 40% saja untuk impor,” lanjutnya.

Mengandalkan pemasok lokal juga dilakukan oleh produsen pipa baja PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) atau Spindo yang melakukan diversifi kasi pemasok bahan baku di tengah gejolak geopolitik dunia dan lonjakan harga, serta lockdown di China yang ditengarai akan berdampak ke pasokan bahan baku industri baja dalam negeri.Chief Strategy Offi cer Spindo Johanes Edward mengatakan bahwa perseroan memang mengimpor sebagian bahan bakunya dari China. Namun, dipastikan saat ini pasokannya dalam kondisi aman karena tak hanya mengandalkan China.

Sebagian besar kerugian negara akibat kasus korupsi PT Garuda Indonesia disinyalir mengalir ke penyedia pesawat di luar negeri. Untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Supardi, Selasa (5/4) mengatakan, Kejagung akan menggunakan mekanisme arbitrase di luar negeri. (Yoga)

Ketika indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang masa, pada Februari 2022, para petani padi di Tanah Air justru mengalami situasi sebaliknya. Harga gabah terus turun seiring meluasnya area panen musim rendeng empat bulan terakhir. Jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) pun bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kg pada Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg GKP pada Maret 2022. Di tingkat penggilingan, jumlah kasus harga gabah kering giling (GKG) di bawah HPP tercatat lebih besar, yakni 43,3 % kasus dari 1.559 titik observasi pada Maret 2022, naik dibandingkan jumlah kasus harga dua bulan sebelumnya, 32,3 %.

Jika petani padi bergulat tentang implementasi kebijakan HPP, petani tebu tengah memperjuangkan kenaikan harga patokan gula petani menjelang musim giling tahun ini. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, ketentuan tentang harga patokan petani (HPP) gula yang berlaku sejak enam tahun lalu kian tidak relevan di tengah kenaikan ongkos produksi dan inflasi. APTRI meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari Rp 9.100 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Sebab, HPP gula yang berlaku selama ini semakin tertinggal oleh biaya pokok produksi yang kini diperkirakan telah Rp 11.000 per kg. Kenaikan ongkos produksi, antara lain, didorong oleh naiknya ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, biaya angkut, dan harga pupuk. Seperti HPP pada komoditas gabah/beras, ketentuan tentang harga patokan gula merupakan instrumen perlindungan bagi usaha petani. Sebab, tanpa insentif yang menguntungkan, usaha petani bakal mandek. Target pemerintah mendongkrak produksi dalam negeri dan meningkatkan kemandirian pangan juga bakal sia-sia jika usaha petani terbukti tidak menguntungkan secara ekonomi. (Yoga)