Pulihkan Kerugian Negara, Kejagung Buru Aset ke Luar Negeri
Sebagian besar kerugian negara akibat kasus korupsi PT Garuda Indonesia disinyalir mengalir ke penyedia pesawat di luar negeri. Untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Supardi, Selasa (5/4) mengatakan, Kejagung akan menggunakan mekanisme arbitrase di luar negeri. (Yoga)
Petani Ketinggalan Harga
Ketika indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang masa, pada Februari 2022, para petani padi di Tanah Air justru mengalami situasi sebaliknya. Harga gabah terus turun seiring meluasnya area panen musim rendeng empat bulan terakhir. Jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) pun bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kg pada Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg GKP pada Maret 2022. Di tingkat penggilingan, jumlah kasus harga gabah kering giling (GKG) di bawah HPP tercatat lebih besar, yakni 43,3 % kasus dari 1.559 titik observasi pada Maret 2022, naik dibandingkan jumlah kasus harga dua bulan sebelumnya, 32,3 %.
Jika petani padi bergulat tentang implementasi kebijakan HPP, petani tebu tengah memperjuangkan kenaikan harga patokan gula petani menjelang musim giling tahun ini. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, ketentuan tentang harga patokan petani (HPP) gula yang berlaku sejak enam tahun lalu kian tidak relevan di tengah kenaikan ongkos produksi dan inflasi. APTRI meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari Rp 9.100 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Sebab, HPP gula yang berlaku selama ini semakin tertinggal oleh biaya pokok produksi yang kini diperkirakan telah Rp 11.000 per kg. Kenaikan ongkos produksi, antara lain, didorong oleh naiknya ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, biaya angkut, dan harga pupuk. Seperti HPP pada komoditas gabah/beras, ketentuan tentang harga patokan gula merupakan instrumen perlindungan bagi usaha petani. Sebab, tanpa insentif yang menguntungkan, usaha petani bakal mandek. Target pemerintah mendongkrak produksi dalam negeri dan meningkatkan kemandirian pangan juga bakal sia-sia jika usaha petani terbukti tidak menguntungkan secara ekonomi. (Yoga)
Daya Tahan RI Kembali Diuji
Pemulihan ekonomi Asia, termasuk Indonesia, terus membaik lantaran ditopang ekspor dan peningkatan permintaan domestik. Namun, pada tahun ini, pemulihan tersebut juga diselimuti ketidakpastian yang besar. Daya tahan RI yang cukup tinggi kembali diuji. Dalam Asian Development Outlook 2022 yang dirilis Rabu (6/4), Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan, ketidakpastian itu disebabkan perang Rusia-Ukraina, masih berlanjutnya pandemi Covid-19, dan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS. Harga-harga sejumlah komoditas juga masih bergejolak tinggi sehingga bakal membuat inflasi meningkat. ADB memperkirakan, ekonomi Indonesia tumbuh 5 % pada 2022 dan 5,2 % pada 2023. Tingkat inflasi di Indonesia yang pada 2021 sebesar 1,6 % diperkirakan naik menjadi 3,6 % pada 2022. Kemudian, pada 2023, tingkat inflasi diperkirakan turun menjadi 3 .
”Ekonomi memang terus memulih dari imbas pandemi. Namun, pada tahun ini, pemulihan itu diselimuti ketidakpastian yang besar. Kenaikan inflasi juga bakal menjadi tantangan,” kata ekonom senior ADB untuk Indonesia, Henry Ma.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Abdurohman berpendapat konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan sejumlah harga komoditas global naik. Hal itu akan memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi Indonesia, pendapatan Indonesia bisa meningkat, di sisi lain, kenaikan harga tersebut ditransmisikan pada kenaikan harga di dalam negeri sehingga berpotensi mengerek tingkat inflasi. (Yoga)
Aturan Pajak Baru Bisa Tekan Minat ke Tekfin
Ketentuan baru tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial dikhawatirkan mengurangi minat masyarakat berinvestasi di platform tekfin. Head of Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda, Rabu (6/4) khawatir kebijakan itu juga berpengaruh negatif terhadap proses adaptasi menuju masyarakat nontunai. (Yoga)
Harga Minyak Serba Naik, Hidup Pun Serba Pelik
Abdul Rohim (59) waswas setiap memasuki SPBU di Kota Cirebon, Jabar. Sopir angkot D2 itu khawatir jika pertalite tidak tersedia setelah kenaikan BBM nonsubsidi jenis pertamax. Selasa pagi, ia masih mendapati pertalite di SPBU Perjuangan. Namun, siangnya, pertalite kosong. SPBU Bima juga tidak menyediakan pertalite waktu itu. Beberapa hari sebelum PT Pertamina (Persero) menaikkan harga pertamax dari Rp 9.200 menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter, Jumat (1/4), Rohim bahkan harus ke tiga SPBU. Saat itu, angkotnya bersaing dengan sepeda motor dan mobil pribadi demi dapat pertalite. Samid (52), sopir angkot jurusan D3, berharap masih mendapatkan pertalite. Ia pernah mengisi angkotnya dengan pertamax seharga Rp 50.000 atau sekitar 4 liter. Dengan BBM sejumlah itu, ia hanya dapat dua putaran, kalau diisi pertalite angkotnya bisa dapat tiga putaran. Kenaikan harga pertamax juga dikeluhkan sejumlah warga Kota Bandung, Jabar. Mereka melakukan penghematan hingga terpaksa menguras tabungan untuk menutupi pengeluaran yang membengkak.
Pengeluaran rumah tangga Perdana (27), warga Bandung Kulon, melonjak hingga Rp 100.000 karena kenaikan harga pertamax. Kebutuhan bahan bakar hingga 23 liter sebulan tidak bisa dikurangi untuk transportasi ke tempat kerjanya. Ia tidak beralih ke pertalite yang nilai oktannya lebih rendah ketimbang pertamax karena bakal mengurangi kemampuan mesin hingga menambah ongkos perawatan. Kondisi ini kian memberatkannya karena sebelumnya harga bahan pokok, termasuk minyak goreng, juga melonjak. Bahkan, pengeluaran bulanannya bertambah Rp 200.000 untuk mengimbangi kondisi itu.
Di Jalan Pangeran Drajat, Cirebon, sejak pagi hingga siang, puluhan warga antre membeli minyak goreng curah seharga Rp 15.500 per kg, Rabu. Entin (55) termasuk yang antre berjam-jam di sana. untuk minyak goreng milik orang lain. Perempuan paruh baya ini hanya menunggu 4 jeriken terisi. Setelah sahur dan shalat subuh, warga Kangraksan Utara ini telah berbaris mengantre. Upah bagi warga yang menunggu antrean beragam, dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per dua jeriken, tergantung pakai perantara atau tidak.
Kisah Rohim, Samid, Perdana, Entin, hanyalah potret kehidupan warga yang kian pelik di tengah kenaikan harga minyak dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Tak hanya membuat ekonomi keluarga tergerus, kondisi ini rentan membuat mereka terjatuh ke jurang kemiskinan. (Yoga)
Seluruh Transaksi Digital Domestik Kena Pajak
Pemerintah mulai membuat aturan turunan untuk mengimplementasikan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya PPN bagi transaksi digital di wilayah Indonesia, baik itu yang ada di e-commerce atau layanan digital lainnya. Jadi saat konsumen atau penerima jasa melakukan transaksi digital untuk produk atau jasa yang terkena PPN PMSE. Adapun eksistensi dari konsumen atau penerima jasa transaksi digital tersebut adalah berada di wilayah Indonesia.
Utang Pemerintah Global Meroket Menjadi US$ 71,6 Triliun
Laporan Sovereign Debt Index memperkirakan utang negara global pada 2022 naik 9,5% menjadi US$ 71,6 triliun. Jumlah pinjaman baru juga diperkirakan tetap tinggi. "Utang pemerintah global melonjak 7,8% pada 2021 menjadi US$ 65,4 triliun karena setiap negara dinilai mengalami peningkatan pinjaman, sementara itu biaya pembayaran utang turun ke catatan terendah US$ 1,01 triliun, suku bunga efektif pun hanya 1,6%," demikian menurut laporan yang dilansir CNBC.
Menurut laporan itu, Inggris menjadi negara yang bakal merasakan efek paling tajam dibalik kenaikan suku bunga dan lonjakan inflasi pada sejumlah besar utang terkait indeks Inggris, bersamaan dengan biaya-biaya terkait penghentian program quantitative easing (QE) Bank of England (BoE). "Kami memperkirakan pinjaman tetap tinggi karena kebutuhan perputaran utang yang tinggi, serta tantagan normalisasi kebijakan fiskal yang ditimbulkan oleh pandemi, inflasi yang tinggi dan prospek sosial dan politik yang terpolarisasi," kata analis kredit S&P Global Ratings,Karen Vartapetov. (Yetede)
ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Asia
Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan 2022 untuk negara-negara berkembang di Asia. Hal itu dilakukan ADB menyusul tekanan harga yang meningkat pasca Rusia meluncurkan serangan ke Ukraina, yang mengancam proses pemulihan lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron. Catatan prediksi itu sedikit rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya pada Desember 2021 yakni sebesar 5,3% dengan laju pertumbuhan 6,9% yang dicapai tahun lalu. Dalam laporan Asian Development Outlook yang dirilis, Rabu (6/4) ADB menyatakan inflasi yang menyebar mulai dari kepulauan Cook di Pasifik hingga Kazakhstan di Asia Tengah diprediksi meningkat seiring kebangkitan kembali negara-negara dari pandemi, serta kenaikan biaya energi dan makanan. "Yang pasti dampak dari perang merupakan rintangan tambahan bagi ekonomi dinegara-negara Asia berkembang yang masih berjuang melawan pandemi." ujar Park yang dilansir AFP. (Yetede)
Inggris Mendeteksi Virus Varian Omicron XE
Subvarian baru Omicron telah terdeteksi di Inggris. Disaat negara ini dihadapkan pada lonjakan Covid-19 yang penderitanya harus dibawa ke rumah sakit. Badan Ketahanan Kesehatan Inggris atau HSA menyatakan pada Rabu (6/4), varian yang disebut Omicron XE itu telah terdeteksi di 637 pasien di seluruh Inggris. Jumlah tersebut belum cukup untuk mengambil kesimpulan tentang bagaimana tingkat keparahan dan penyebarannya. XE disebutkan mengandung campuran varian BA.1 yang sangat mudah menular dan muncul diakhir 2021 serta varian BA.2 yang lebih baru dan saat ini yang dominan di Inggris. "Ini yang disebut rekombinan, yaitu jenis varian yang dapat muncul saat seorang individu terinfeksi oleh dua atau lebih varian dalam waktu bersamaan, sehingga menimbulkan campuran material genetis didalam tubuh pasien," Tutur HSA, seperti dilansir CNBC. Rekombinan ini bukan hal yang terbilang jarang. Karena pernah muncul beberapa kali selama pandemi virus corona ini. (Yetede)
Redam Inflasi Tinggi, Dua Program Subsidi Keluar
Pemerintah menggulirkan dua program perlindungan sosial (perlinsos) dalam waktu kurang dari sepekan. Dua kebijakan subsidi ini di gelontorkan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Kebijakan ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Target penerimanya 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKN), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) penjual gorengan. Bantuan subsidi lain adalah BSU yang menyasar para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyatakan, saat ini dampak ekonomi dari pandemi masih terasa bagi para buruh bergaji kecil. Selain itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik global tidak dapat dipungkiri telah menekan laju pemulihan ekonomi global yang berimbas pada inflasi global.









