Pemerintah resmi mengenakan pajak penghasilan (PPh)  dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada penyelenggara teknologi finansial (Finance Teckhnolgy/ fintech) peer to peer lending (P2P) alias pinjaman online (pinjol) hingga dompet digital. Hal ini tertuang dalam  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 tahun 2022 yang berlaku mulai 1 Mei 2022. PPh akan dipungut atas penghasilan berupa bunga pinjaman dalam menyelengaraan layanan pinjam meminjam. Dalam Pasal 3 PMK 69/2022 dijelaskan penghasilan bunga merupakan  penghasilan yang wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pemberi pinjaman. Adapun PPN yang dikenakan yakni atas penyerahan jasa penyelengara fintech oleh pengusaha. Adapun penyelengaraan fintech yang dimaksud diantaranya penyedia jasa pembayaran, penyelengaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi, penyelengaraan perhimpunan modal atau crowd funding, layanan pinjam meminjam, hingga layanan pendukung keuangan digital lainnya. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempersiapkan instrumen  kebijakan pelaksanaan bantuan subsidi upah (SBU) 2022, dengan anggaran Rp 8,8 triliun. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun  dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp 1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang di godok oleh Kemenaker," ucap Ida Fauziah. Kemenaker  juga tengah menyiapkan beberapa hal, antara lain merampungkan regulasi  teknis BSU serta mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenaker. "Hal yang tidak kalah penting adalah merevisi data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan  dan berkoordinasi  dengan pihak Himbara selaku bank penyalur," ujar Ida.

Industri farmasi dalam negeri menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi kemacetan rantai pasok akibat penutupan wilayah atau lockdown yang makin meluas di China. Penutupan sejumlah wilayah di China memunculkan kekhawatiran terganggunya rantai pasok dunia, termasuk bagi industri bahan baku obat. Apalagi, selama ini China bersama India masih menjadi sumber utama bahan baku obat (BBO) Indonesia.Pamian Siregar, Presiden Direktur PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) mengatakan bahwa industri farmasi enggan kecolongan saat China melakukan lockdown di sejumlah wilayahnya kali ini. “Antisipasi industri farmasi dan KFSP di industri BBO saat ini berkembang lebih baik. Kami melakukan perubahan kebijakan supply chain management dan inventory management,” kata Pamian kepada Bisnis, Rabu (6/4).Untuk diketahui, kemacetan rantai pasok selama masa pandemi Covid-19 sempat terjadi dua kali, yakni pada 2020 ketika lockdown ketat diberlakukan di China, menyusul kemudian India ketika mengalami lonjakan kasus yang tinggi.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, dari konsumsi 10 molekul bahan baku obat terbesar dalam negeri, baru empat yang mampu diproduksi mandiri, yakni paracetamol, clopidogrel, omeprazole, dan atorvastatin. Sementara itu, cefixime, amlodipine, candesartan cilexetil, bisoprolol, lansoprazole, dan ceftriaxone belum dapat diproduksi di dalam negeri. Langkah antisipatif juga dilakukan oleh produsen farmasi PT Phapros Tbk. (PEHA) yang diketahui banyak mengimpor BBO dari China, India, dan Eropa.Sekretaris Perusahaan Phapros Zahmilia Akbar mengatakan, sejak kemacetan suplai bahan baku menimpa industri farmasi domestik pada 2020, perseroan telah mengambil strategi tidak hanya berfokus pada satu sumber bahan baku.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan, bulan Ramadhan dan idul Fitri menjadi momentum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebab pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri terjadi kenaikan konsumsi masyarakat secara signifikan, Khususnya pada kebutuhan  baik pangan maupun sandang, sehingga dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. "Di 2022, kami optimis target pertumbuhan 4,5% akan tercapai.  Hal ini karena mulai bergeraknya roda ekonomi, utamanya di sektor konsumsi," ujar Arsjad saat dihubungi Investor Daily, Selasa (5/4) Menurutnya pada bulan Ramadan akan terjadi perputaran uang yang besar. Hal ini dimanfaatkan dunia usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar akan melakukan persiapan yang optimal dan tidak akan melewatkan momentum ini, apalagi jika pemerintah juga memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. (Yetede)

PT Pelita Air Service (PAS) bersinergi dengan PT Gapura Angkasa (Gapura) untuk menangani groundhandling dari aspek penanganan penumpang sampai ke bandar udara. Kolaborasi ini di inisiasi guna memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan kembali penerbangan reguler (reguler flight) Pelita Air Service. "Gapura dengan pelayanannya yang telah banyak memberikan pelayanan kepada maskapai domesitk dan internasional tentu mampu mampu membantu PAS untuk memenuhi ekspektasi para costumer. Sebagai frontliner PAS, diharapkan Gapura dapat membantu  PAS menampilkan image yang baik terhadap costumer melalui pelayanan yang diberikan. Hal ini diungkapkan Fauzani saat memberikan kata sambutan pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Groundhandling bersama Direktur Commercial and Business Development Gapura Reza Aulia Hakim yang dilaksanakan di function Hall PAS pada Selasa (5/4). (Yetede)

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Selasa (5/4) meminta para menterinya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga barang kebutuhan, khususnya pangan dan energi, yang antara lain terimbas situasi geopolitik dan konflik Rusia-Ukraina. Para menteri juga diminta melihat secara detail perkembangan harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan dalam rangka menjaga daya beli. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kondisi geopolitik berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas dan inflasi. ”Arahan Bapak Presiden,perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” kata Airlangga. Situasi di pasar global tertransmisi ke dalam negeri. Dampaknya terutama terjadi pada komoditas pangan impor, seperti kedelai, daging sapi, gula, dan tepung terigu. Kenaikan harga CPO global juga mendongkrak harga minyak goreng di dalam negeri. Selain pangan, harga energi, pakan, dan pupuk juga naik.

Pada Jumat (1/4), Presiden mengumumkan, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). BLT itu juga akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.Dana BLT akan diberikan sebesar Rp 100.000 setiap bulan per penerima manfaat untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. BLT minyak goreng tersebut akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp 300.000. Selain itu, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi menyoroti harga pupuk yang juga meningkat. Ke depan, subsidi pupuk akan dibatasi pada komoditas prioritas, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga dibatasi, yakni urea dan NPK. ”Bapak Presiden sudah menginstruksikan kami melihat secara detail harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang bisa diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, dan menjaga APBN,” kata Menkeu Sri Mulyani. (Yoga)

Kebijakan BI telah menggariskan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM). Ketentuan RPIM mewajibkan industri perbankan nasional untuk mengalokasikan pembiayaan pada sektor UMKM secara bertahap menuju 30 % pada 2024. Data menunjukkan belum semua bank mampu memenuhi ketentuan RPIM. Secara industri, perbankan baru mampu mencapai RPIM 20 %. Mengejar RPIM 30 % dalam tenggat dua tahun tentu bukan perkara mudah,apalagi bank yang tak memiliki rekam jejak di sektor UMKM.

Di sisi lain, OJK hendak menata ulang komposisi sumber penyediaan dana bagi teknologi finansial/tekfin (financial technology'/fintech) pinjaman, atau lebih dikenal dengan pinjaman dalam jaringan/daring (online). Penyedia dana individu, baik pribadi maupun lembaga, dibatasi hanya boleh memberikan pembiayaan maksimum 25 % total pinjaman yang disalurkan tekfin. Fakta menunjukkan lender ritel sampai akhir 2021 baru memiliki kontribusi 15,1 % outstanding pinjaman. Nilainya pun ”hanya” Rp 4,43 triliun, sementara lender yang berasal dari luar negeri masih memberikan kontribusi 25,03 % outstanding pinjaman dengan nilai Rp 7,31 triliun. Lewat regulasi anyarnya, OJK menghendaki investor ritel domestik lebih dominan dalam pendanaan tekfin pinjaman. Semakin banyak individu anggota masyarakat yang menjadi lender, semakin banyak pula ”pemilik”-nya. (Yoga)

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk menghadapi dampak gejolak geopolitik Rusia-Ukraina yang berimbas pada kenaikan harga pangan dan energi, program perlindungan sosial akan diperkuat. Salah satunya, menghidupkan kembali program bantuan subsidi upah yang sebelumnya pernah dua kali digulirkan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Program bantuan subsidi upah kali ini akan ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Besaran bantuan yang diterima adalah Rp 1 juta per orang. Berdasarkan target, ada 8,8 juta pekerja yang akan menerima bantuan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 8,8 triliun untuk itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang merumuskan langkah-langkah agar program subsidi upah bisa dialokasikan secara tepat. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum kebangkitan ekonomi, tetapi juga menjaga kondisi keuangan negara. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemenaker menggodok detail mekanisme penyaluran subsidi upah 2022, syarat penerima, dan ketersediaan anggaran. Pemerintah mesti bergerak cepat karena targetnya bantuan subsidi upah akan mulai disalurkan pada April ini. Anwar mengatakan, meski waktu persiapan pendek, pihaknya akan berhati-hati dalam menyusun mekanisme bantuan terbaru. (Yoga)

Banyak perusahaan terus mengembangkan bisnis agar sesuai kehendak zaman. Mereka mulai berinovasi dengan mendekatkan produk dan layanan mereka agar sesuai dengan konsumen generasi Z. Ada pula yang mengembangkan layanan dan produk melalui teknologi dunia meta serta mengadopsi isu perubahan iklim melalui ekonomi sirkular seperti yang dilakukan oleh Ikea, dengan membeli kembali produk lamanya untuk dijual kembali melalui kurasi di bagian yang disebut ”seperti apa adanya”. Sejumlah korporasi kebingungan melihat perubahan itu dan gagap membuat antisipasi. Beberapa lainnya melakukan inovasi, tetapi juga belum menemukan jalan keluar. Akan tetapi,tidak sedikit sejumlah perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan merangkul kehendak zaman. Artikel berjudul ”Adapt Your Business to New Reality” menyebutkan, perusahaan yang menang ketika terjadi perubahan dan kemudian menjadi lebih kuat harus mengembangkan pemahaman sistematis tentang perubahan kebiasaan.

Pilihan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan akan mendorong inovasi di internal perusahaan, mengurangi sejumlah risiko usaha, menarik minat karyawan baru, mempertahankan karyawan lama, menambah penjangkauan konsumen, meningkatkan kesetiaan terhadap merek kita, dan menurunkan biaya produksi. Keuntungan lainnya, perusahaan menambang publikasi yang positif, membuat merek makin percaya diri di tengah kompetisi, dan selalu unggul di dalam tren. Kehendak zaman sepertinya tidak bisa diingkari oleh korporasi. Mereka harus jeli melihat kehendak zaman itu dan kemudian membuat inovasi. Mereka yang berlagak masih bisa bertahan dengan mengabaikan berbagai sinyal perubahan suatu saat hanya bisa gigit jari. (Yoga)

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,2 % menjadi 5,1 %. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dibayangi berbagai situasi global, mulai dari pengetatan moneter AS hingga konflik Rusia-Ukraina. Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo (5/4) mengatakan, risiko penurunan proyeksi pertumbuhan berasal dari pengetatan keuangan global yang lebih cepat dari perkiraan. Meski demikian, ia mengapresiasi pemerintah yang berani melakukan reformasi kebijakan fiskal ataupun keuangan di tengah kondisi krisis, seperti kenaikan tarif PPN dari 10 % menjadi 11 % sejak 1 April 2022. Meski tak terlalu signifikan, kebijakan fiskal itu dibarengi kenaikan harga barang kebutuhan di dalam negeri sehingga akan menekan daya beli masyarakat.

Bank Dunia juga telah menurunkan perkiraan pertumbuhan wilayah Asia Timur dan Pasifik dari 5,4 % pada Oktober 2021 menjadi 5 %. Mattoo memperingatkan, pertumbuhan dapat melambat menjadi 4 % jika kondisi semakin melemah. Mattoo menilai, pendapatan riil rumah tangga akan menyusut karena inflasi melonjak dan utang pemerintah akan dibatasi. Dalam kesempatan Indonesia Macroeconomic Updates 2022, Senin (4/4), Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu menyatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 akan lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Situasi itu didorong oleh pemulihan di berbagai sektor. (Yoga)