Asian Development Bank (ADB) menyebut invasi Rusia ke Ukraina akan berdampak minimal kepada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, berpotensi menjadi besar apabila perang terjadi berkepanjangan. "Jika ini terjadi, perang akan semakin membatasi permintaan global, memangkas pertumbuhan ekspor, dan meningkatkan inflasi," tulis ADB dalam laporan terbaru bertajuk Outlook 2022 yang dikutip Kamis (7/4). Konsumsi swasta harus kembali  ke pra-pandemi Covid-19. Dengan tren pertumbuhan ekonomi 5% pada 2022, secara konservatif, konsumen tidak sepenuhnya menebus hilangnya konsumsi pada 2020 dan 2021. "Permintaan konsumen akan meningkat  didorong oleh kegiatan masyarakat  yang kembali normal sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan sisi pendapatan," tutur ADB. (Yetede)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dicanangkan pemerintah tidak tepat sasaran, karena hanya diberikan kepada buruh dengan upah Rp3,5 juta ke bawah. Itu artinya BSU hanya dinikmati pekerja di luar kota besar atau kota industri. "Jadi sesungguhnya program ini untuk siapa?  Kami melihat, penerima dari program penerima upah ini tidak tepat sasaran," ucap Said Iqbal, Kamis (7/4). Iqbal juga meminta agar penerima subsidi upah  adalah buruh yang bergaji minimal di daerahnya. Misalnya, di Kabupaten Bekasi  yang UMK-nya adalah Rp4,79 juta. Dengan begitu, Buruh di  Bekasi dan kota-kota industri lainnya akan mendapatkan subsidi upah. Dengan skema ini akan terjadi lonjakan pada penerima subsidi  upah.Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan anggaran yang diperlukan agar mencukupi. "Intinya, jangan sampai program  yang baik ini justru menimbulkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap kaum buruh," kata Said Iqbal. (Yetede)

Pemerintah segera memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau transaksi-transaksi di layanan teknologi finansial alias fintech, misalnya pada uang elektronik (e-money) dan dompet digital (e-wallet). Ketentuan yang akan berlaku mulai 1 Mei 2022 ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan atas teknologi finansial. Kepala Sub-Direktorat PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak, Bonasius Sipayung, menyebutkan, pada dasarnya, jasa dalam teknologi finansial adalah jasa biasa yang terutang PPN. "Ini kami atur kembali  agar posisinya jelas, (Obyek) yang kami kenai pajak adalah jasa-jasa yang memfasilitasi para pihak, seperti investor dan konsumen," ujar Bonar di kantornya, Rabu lalu. (Yetede)

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sudah berlaku di berbagai bidang jasa usaha. Salah satunya adalah untuk urusan membangun bangunan untuk urusan sendiri atau usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatur penerapan PPN ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Membangun Sendiri. Beleid ini menggantikan PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan yang mulai berlaku 1 April 2022 tersebut, sebetulnya tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya. Bedanya hanyalah pada besaran PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Begitu juga soal luas bangunan minimal yang bisa terkena PPN tersebut tetap sama, yakni dengan luas bangunan mulai dari 200 m ke atas. 

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Proyek KCJB ini akan tuntas Juni 2023. Dia juga memastikan bahwa November 2022 saat penyelenggaraan G20, uji coba KCJB sudah bisa dilakukan dari Plered sampai Tegalluar.

Proses intial publik offering (IPO) PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sudah hampir rampung. Kedatangan GOTO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April mendatang disinyalir membawa angin segar bagi pergerakan indeks sektor teknologi (IDX Teknologi). Goto menetapkan harga IPO di Rp 338 per saham. Dengan demikian, nilai kapitalisasi pasar GOTO diperkirakan mencapai Rp 400,3 triliun. Alhasil, GOTO akan menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di BEI. Meski GOTO nanti akan menjadi penggerak sektor teknologi, investor tetap harus memperhatikan saham lain dalam indeks tersebut.

Notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Open Market Committe (FOMC) menunjukkan The Fed bersikap makin hawkish terkait kenaikan suku bunga. Alhasil, nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah. Kamis (7/4), spot rupiah turun tipis 0,02% ke Rp 14.632 per dollar AS. Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan risalah rapat FOMC yang dibuka kemarin  mengindikasikan The Fed akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuannya.

Tingginya harga komoditas fosil beberapa waktu belakangan ini membuat banyak pihak mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas pun mendorong banyak negara mempercepat pengembangan energi hijau. Melonjaknya harga komoditas energi fosil menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengambangan energi baru terbarukan (EBT) agar bisa mengurangi beban negara dari impor minyak dan gas bumi. Pembangkit energi terbarukan, seperti surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan kebutuhan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan listrik di sistem kecil. Indonesia juga mampu untuk mengembangkan renewable gas dari potensi biomassa yang tersedia.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuat beberapa sasaran program EBT a.l. pertama, peningkatan EBT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan kapasitas kumulatif sebesar 13,9 GW. Kedua, pemerintah melakukan peningkatan akselerasi pengembangan pembangkit EBT sebesar 1.921,8 megawatt (MW). Ketiga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan biofuel untuk keperluan domestik sebanyak 9,6 juta kilo liter. Keempat, pemerintah berencana mengembangkan industri pendukung EBT dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sektor pembangkit EBT sebesar 44,6%. Program dan target pemerintah ini tentu saja langsung disambut oleh sektor terkait. PT PLN (Persero), misalnya, dengan cepat mengejawantahkannya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030. Dalam RUPTL itu, ditetapkan pengembangan EBT hingga 51,6%. Selain itu, kebijakan EBT masih terjebak dengan pengembangan BBM berbahan fosil. Selain itu, harga EBT masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM fosil yang mendapatkan subsidi dari pemerintah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyaksikan calon penumpang kereta mencetak tiket secara mandiri di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (7/4). Peninjauan tersebut untuk melihat secara langsung kesiapan angkutan mudik Lebaran 2022.

Pelaku industri baja nasional memperkuat pasokan bahan baku dari dalam negeri untuk mengantisipasi macetnya suplai akibat meluasnya penguncian wilayah atau lockdown di China. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengklaim pasokan bahan baku untuk industri baja dalam negeri masih mencukupi di tengah risiko kemacetan suplai akibat lockdown di China dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita mengatakan bahwa pihaknya tidak mengimpor bahan baku berupa produk flat dari China. Bahan baku produk flat berupa slab baja saat ini sebagian besar telah disuplai oleh produsen lokal, yaitu PT Krakatau Posco dan PT Dexin Steel Indonesia. Melati yang juga menjabat Ketua Cluster Flat Product Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengatakan bahwa komposisi pasokan bahan baku baja di dalam negeri kurang lebih juga berada pada angka tersebut.“Kalau baja nasional menurut saya sama, untuk flat product. Biasanya portionnya 30% sampai dengan 40% saja untuk impor,” lanjutnya.

Mengandalkan pemasok lokal juga dilakukan oleh produsen pipa baja PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) atau Spindo yang melakukan diversifi kasi pemasok bahan baku di tengah gejolak geopolitik dunia dan lonjakan harga, serta lockdown di China yang ditengarai akan berdampak ke pasokan bahan baku industri baja dalam negeri.Chief Strategy Offi cer Spindo Johanes Edward mengatakan bahwa perseroan memang mengimpor sebagian bahan bakunya dari China. Namun, dipastikan saat ini pasokannya dalam kondisi aman karena tak hanya mengandalkan China.