Qlue, perusahaan penyedia ekosistem smart city asal Indonesia, meraih penghargaan internasional di sektor teknologi kota pintar (smart city) untuk katagori solusi lalu lintas. Penghargaan didapat dari ajang  GO SMART Awards 2020 berkat implementasi konsep Intelegent Mobility System For Township Management (IMSFTM). Kali ini, Qlue menjadi satu-satunya perusahaan  dari kawasan Asia Tenggara dan Indonesia yang meraih penghargaan smart city kelas internasional tersebut. Teknologi yang digunakan  dalam konsep IMSFTM itu juga bisa menjadi standar  baru bagi model pengelola lalu lintas  yang modern dan berdampak nyata kepada masyarakat. "Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh GO SMART Award 2022 pada implementasi solusi yang kami lakukan," dalam pernyataannya, Senin (4/4). Sementara itu, solusi Qlue untuk penerapan model  manajemen lalu lintas  kawasan hunian yang diterapkan  di Alam Sutra, Tangerang, mendapatkan  perhatian dari para Juri  diantara 14 finalis lain yang berasal  dari berbagai negara. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat dalam waktu dekat.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran BLT minyak goreng  akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bansos serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Nantinya, dia menyatakan, para penerima BLT minyak goreng akan mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu untuk tiap bulan, yang disalurkan sekaligus pada April. Menurut Febrio penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM KPH dan sembako akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ada, yakni melalui PT Pos  untuk KPM  sembako dan Himbara untuk KPM KPH murni, sedangkan penyaluran BLT  dilakukan oleh TNI/Polri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengakui,  kenaikan minyak bumi dan gas alam di dunia memberatkan  APBN. Sebab subsidi energi yang diberikan  pemerintah membengkak. Kementerian Keuangan (kemenkeu) harus membayar kompensasi lebih tinggi kepada PT Pertamina karena tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Hal ini untuk memastikan harga ditingkat konsumen tetap terjaga, sehingga tidak membebani masyarakat, khususnya untuk BBM jenis Pertalite. "Harga minyak bumi kita memang memberatkan bagi kami. Kenapa? Karena harga pertalite dan bahan bakar kita usahakan tidak terlalu bergejolak di SPBU," ucap Febrio dalam webinar Indonesia Macro Economic 2022, di Jakarta, Senin (4/4). Sebagai informasi, besaran subsidi energi hingga Februari 2022 mencapai Rp 11,48 triliun  dan kurang bayar di tahun sebelumnya Rp 10,17 miliar. (Yetede)

Pemerintah akan menggulirkan lagi program Bantuan Subsidi Upah (BSU)  tahun ini. Hal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (4/4). Untuk menjalankan program yang pernah digulirkan pada 2020 dan 2021 itu, kementerian lembaga terkait sedang menggodok regulasi tentang program tersebut. "Ada arahan Presiden terkait program bantuan subsidi upah  dimana ini akan terus dimatangkan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam konferensi pers update penanganan pandemi Covid-19, Senin (4/4). 

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bila melihat pelaksanaan BSU  di 2020 dan 2021, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan  pemerintah bila ingin menjalankan  lagi program tersebut  di tahun ini. Pertama, penanganan permasalahan administrasi. Sebab dari penyaluran BSU sebelumnya terdapat rekening penerima  yang bermasalah. Misalnya, rekening tidak teregistrasi, rekening calon penerima sudah ditutup, serta dalam rekening penerima  tidak ada transaksi dalam waktu tertentu. (Yetede)

Kendati ditangkis dan ditolak oleh Presiden Jokowi Widodo, gelombang besar usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga  adalah abnormalitas demokrasi. Bersamaan dengan itu adalah ide penundaan Pemilihan Umum 2024 dengan implikasi yang sama dalam memberi ruang dan waktu berkuasa presiden dalam masa jeda tanpa transisi kekuasaan melalui pemilihan umum. Para elite partai dan kelompok politik yang mendorong  gagasan tersebut membawa serta kepentingan yang bahkan oleh mata yang tak terlatih pun dinilai sebagai paradoks bernegara. Beberapa dari mereka bahkan menukil riset dan mengatasnamakan rakyat yang menghendaki usul tiga periode sekaligus menjustifikasi klaim bahwa mayoritas dari kita memang ingin pemilihan umum ditunda. Atas dan demi alasan apapun, justifikasi ini merupakan pertanda kuat  bahwa usulan tiga periode masa jabatan presiden bukanlah sekedar usul. Lebih jauh dan terus terang, ia adalah rencana politik yang rapi. (Yetede)

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan investasi energi baru terbarukan atau EBT seakan tak main-main. Segala upaya dilakukan pemerintah agar target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Sayangnya upaya dari pemerintah ini ibarat masih jauh panggang dari api. Dari target tersebut, pengembangan EBT dari sektor ketenagalistrikan ditarget sebesar 45 GW pada 2025 atau 44% dari total bauran. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi bauran EBT pada 2021 mencapai 11,5%. Pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 69,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), atau tercapai 104% dari target sebesar 67 juta ton CO2e. Dalam kurun 5 tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3% per tahunnya. Adapun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

Dari sisi fiskal, pemerintah pun berupaya untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha dan mendorong kebutuhan ke arah energi listrik, misalnya, kendaraan listrik, dan kompor listrik. Upaya pemerintah dari seluruh sisi tidak hanya dilakukan dalam rangka mengejar target bauran energi, tetapi juga untuk menjaring minat investor menanamkan modal di sektor EBT. Laju perkembangan energi hijau yang makin cepat seiring dengan gencarnya kampanye isu penyelamatan lingkungan dan pentingnya menjaga planet bumi agar tetap lestari.

Kenaikan PPN menjadi 11% dan kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi tantangan baru bagi industri pembiayaan yang sedang dinaungi keyakinan tinggi atas adanya perbaikan bisnis tahun ini, setelah 2 tahun lalu mengalami kontraksi. Meski ada bayang-bayang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% awal bulan ini dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, pelaku usaha di sektor pembiayaan mengantisipasinya dengan memberikan insentif untuk menjaring konsumen.Pelaku industri pembiayaan atau multifinance tidak ingin momentum pemulihan yang mulai berjalan awal tahun ini terbentur lagi oleh lemahnya daya beli akibat dampak kenaikkan PPN dan BBM.PT Clipan Finance Indonesia Tbk. misalnya, menerapkan strategi promosi sebagai andalan untuk menjaring pembeli kendaraan yang masih membutuhkan stimulus agar lebih mantap memutuskan untuk mulai bertransaksi.

Sementara itu, Direktur Sales & Distribusi PT Mandiri Tunas Finance William Francis menjelaskan beberapa sentimen negatif tersebut diakui bisa berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat yang berujung penundaan pembelian kendaraan. Akan tetapi, MTF percaya bahwa tren moncernya permintaan pembiayaan kendaraan setiap Ramadan serta menjelang Lebaran masih bisa menjadi andalan untuk mengarungi awal kuartal II/2022. Pengamat industri pembiayaan dan otomotif Jodjana Jody mengatakan penjualan kendaraan tahunan kali ini bakal tertahan sudah bisa ditebak sejak naiknya harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Dampaknya terhadap penjualan otomotif dan permintaan kredit kendaraan akan mulai terlihat setelah Lebaran.Jody mengingatkan bahwa sektor otomotif Tanah Air pernah memiliki sejarah kelam akibat naiknya harga minyak dunia pada 2005, karena di tahun berikutnya, pasar mobil anjlok hampir 40% secara tahunan

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 diklaim tidak akan banyak memengaruhi rencana ekspansi. Sejumlah industriawan justru bersiap untuk menaikkan harga produknya sebagai akibat dari perkembangan situasi yang terjadi. Pengusaha makanan dan minuman (mamin) mengaku siap kembali menaikkan harga produknya usai Lebaran, meski hal tersebut telah dilakukan pada akhir tahun lalu dan pada awal 2022. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan bahwa lonjakan harga bahan baku akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan kenaikan PPN menjadi 11% membuat pengusaha berencana melakukan kajian terhadap harga produknya. Sejauh ini, kata dia, pengusaha masih menahan diri untuk kembali menaikkan harga jual.

Direktur produsen fast moving consumer goods (FMCG) PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) Budi Muljono mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% mulai bulan ini akan langsung diikuti dengan kenaikan harga jual di tingkat konsumen. Begitu pula dengan pembayaran PPN masukan dari para supplier. “Karena kenaikan PPN itu merupakan kebijakan pemerintah, kami merespons dengan seharusnya, yaitu mengenakan PPN 11% terhadap pembeli kami dan membayarkan PPN 11% terhadap supplier kami. Kenaikan PPN tidak terlalu berimbas pada rencana ekspansi,” imbuh Budi. KINO justru berencana melakukan evaluasi rencana ekspansi pada tahun ini karena imbas lonjakan harga bahan baku.

Konflik Ukraina-Rusia menyebabkan 31 % pasokan gandum dunia terganggu. Ukraina menghasilkan 25 % gandum dunia, sementara sisanya oleh Rusia. Kenaikan harga gandum mencapai 56 % di pasar internasional, dari 8 USD menjadi 12,4 USD per gantang (bushel), sejak perang berkecamuk. Sebelumnya, harga gandum India lebih mahal dari pasar internasional sehingga sulit menembus ekspor. Namun, seiring perubahan itu, terjadi efek substitusi-produksi sehingga India dapat masuk lebih dalam ke rantai pasok dunia.Dalam kasus ekspor gandum India, efek harga di dalam negeri terbatas karena ruang substitusinya luas. Bahan pangan pokok dan selera masyarakatnya bervariasi. Tak hanya gandum, tetapi juga beras, kentang, dan biji-bijian lain. Selain itu, surplus berlimpah, produsen terdesentralisasi, dan pemerintahnya menjadikan gandum sebagai bagian dari stok pangan nasional melalui institusi mirip Bulog. Usaha mengendalikan dampak kenaikan harga gandum dunia ke dalam negeri lebih mudah.

Kenaikan harga CPO sudah terjadi sejak akhir 2021 atau sebelum perang Rusia-Ukraina, disebabkan meningkatnya konsumsi negara-negara berpopulasi besar, seperti China dan India, seiring pemulihan ekonomi. Tekanan tambahan berasal dari konflik di Eropa. Ukraina adalah produsen minyak biji bunga matahari. Supermarket di Eslandia, misalnya, dengan langka dan naiknya harga minyak bunga matahari, terpaksa berkompromi dengan posisinya yang antiminyak sawit dengan memajang kembali minyak nabati berbasis sawit di gerainya. Dampak sampingan dari efek substitusi ini adalah kenaikan harga CPO di pasar internasional. Walaupun ada faktor lain yang berpotensi menekan harga, seperti penguncian di China dan resesi dunia, dengan pilihan kebijakan dari Indonesia dan Malaysia yang pangsanya 85 % produksi dunia, perbedaan harga CPO di dalam dan luar negeri mengecil. Harga CPO internasional turun dari titik tertingginya 7.200 ringgit per ton pada Maret menjadi 5.450 ringgit per ton atau sekitar 33 persen pada awal April. Harga  internasional CPO tetap tinggi karena kelangkaan minyak biji bunga matahari. Hal ini membuat harga CPO domestik tetap tinggi dan membebani kelompok rentan. Antrean panjang minyak goreng curah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kelompok rentan mempunyai ruang substitusi yang terbatas karena tidak banyak alternative, kalaupun tersedia, kini sudah menjadi produk premium, seperti virgin coconut oil (VCO). (Yoga)

Permintaan talenta digital tumbuh. Karena itu, pelatihan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu digenjot. Mengacu laman LinkedIn, ada lebih dari 5.000 lowongan kerja bidang pemasaran digital di Indonesia. Menurut Co-Founder Binar Academy Dita Aisyah, Senin (4/4), Digital Marketing Bootcamp digelar untuk mendorong akses belajar dengan biaya terjangkau. (Yoga)