Notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Open Market Committe (FOMC) menunjukkan The Fed bersikap makin hawkish terkait kenaikan suku bunga. Alhasil, nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah. Kamis (7/4), spot rupiah turun tipis 0,02% ke Rp 14.632 per dollar AS. Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan risalah rapat FOMC yang dibuka kemarin  mengindikasikan The Fed akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuannya.

Tingginya harga komoditas fosil beberapa waktu belakangan ini membuat banyak pihak mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas pun mendorong banyak negara mempercepat pengembangan energi hijau. Melonjaknya harga komoditas energi fosil menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengambangan energi baru terbarukan (EBT) agar bisa mengurangi beban negara dari impor minyak dan gas bumi. Pembangkit energi terbarukan, seperti surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan kebutuhan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan listrik di sistem kecil. Indonesia juga mampu untuk mengembangkan renewable gas dari potensi biomassa yang tersedia.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuat beberapa sasaran program EBT a.l. pertama, peningkatan EBT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan kapasitas kumulatif sebesar 13,9 GW. Kedua, pemerintah melakukan peningkatan akselerasi pengembangan pembangkit EBT sebesar 1.921,8 megawatt (MW). Ketiga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan biofuel untuk keperluan domestik sebanyak 9,6 juta kilo liter. Keempat, pemerintah berencana mengembangkan industri pendukung EBT dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sektor pembangkit EBT sebesar 44,6%. Program dan target pemerintah ini tentu saja langsung disambut oleh sektor terkait. PT PLN (Persero), misalnya, dengan cepat mengejawantahkannya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030. Dalam RUPTL itu, ditetapkan pengembangan EBT hingga 51,6%. Selain itu, kebijakan EBT masih terjebak dengan pengembangan BBM berbahan fosil. Selain itu, harga EBT masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM fosil yang mendapatkan subsidi dari pemerintah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyaksikan calon penumpang kereta mencetak tiket secara mandiri di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (7/4). Peninjauan tersebut untuk melihat secara langsung kesiapan angkutan mudik Lebaran 2022.

Pelaku industri baja nasional memperkuat pasokan bahan baku dari dalam negeri untuk mengantisipasi macetnya suplai akibat meluasnya penguncian wilayah atau lockdown di China. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengklaim pasokan bahan baku untuk industri baja dalam negeri masih mencukupi di tengah risiko kemacetan suplai akibat lockdown di China dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita mengatakan bahwa pihaknya tidak mengimpor bahan baku berupa produk flat dari China. Bahan baku produk flat berupa slab baja saat ini sebagian besar telah disuplai oleh produsen lokal, yaitu PT Krakatau Posco dan PT Dexin Steel Indonesia. Melati yang juga menjabat Ketua Cluster Flat Product Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengatakan bahwa komposisi pasokan bahan baku baja di dalam negeri kurang lebih juga berada pada angka tersebut.“Kalau baja nasional menurut saya sama, untuk flat product. Biasanya portionnya 30% sampai dengan 40% saja untuk impor,” lanjutnya.

Mengandalkan pemasok lokal juga dilakukan oleh produsen pipa baja PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) atau Spindo yang melakukan diversifi kasi pemasok bahan baku di tengah gejolak geopolitik dunia dan lonjakan harga, serta lockdown di China yang ditengarai akan berdampak ke pasokan bahan baku industri baja dalam negeri.Chief Strategy Offi cer Spindo Johanes Edward mengatakan bahwa perseroan memang mengimpor sebagian bahan bakunya dari China. Namun, dipastikan saat ini pasokannya dalam kondisi aman karena tak hanya mengandalkan China.

Sebagian besar kerugian negara akibat kasus korupsi PT Garuda Indonesia disinyalir mengalir ke penyedia pesawat di luar negeri. Untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Supardi, Selasa (5/4) mengatakan, Kejagung akan menggunakan mekanisme arbitrase di luar negeri. (Yoga)

Ketika indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang masa, pada Februari 2022, para petani padi di Tanah Air justru mengalami situasi sebaliknya. Harga gabah terus turun seiring meluasnya area panen musim rendeng empat bulan terakhir. Jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) pun bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kg pada Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg GKP pada Maret 2022. Di tingkat penggilingan, jumlah kasus harga gabah kering giling (GKG) di bawah HPP tercatat lebih besar, yakni 43,3 % kasus dari 1.559 titik observasi pada Maret 2022, naik dibandingkan jumlah kasus harga dua bulan sebelumnya, 32,3 %.

Jika petani padi bergulat tentang implementasi kebijakan HPP, petani tebu tengah memperjuangkan kenaikan harga patokan gula petani menjelang musim giling tahun ini. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, ketentuan tentang harga patokan petani (HPP) gula yang berlaku sejak enam tahun lalu kian tidak relevan di tengah kenaikan ongkos produksi dan inflasi. APTRI meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari Rp 9.100 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Sebab, HPP gula yang berlaku selama ini semakin tertinggal oleh biaya pokok produksi yang kini diperkirakan telah Rp 11.000 per kg. Kenaikan ongkos produksi, antara lain, didorong oleh naiknya ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, biaya angkut, dan harga pupuk. Seperti HPP pada komoditas gabah/beras, ketentuan tentang harga patokan gula merupakan instrumen perlindungan bagi usaha petani. Sebab, tanpa insentif yang menguntungkan, usaha petani bakal mandek. Target pemerintah mendongkrak produksi dalam negeri dan meningkatkan kemandirian pangan juga bakal sia-sia jika usaha petani terbukti tidak menguntungkan secara ekonomi. (Yoga)

Pemulihan ekonomi Asia, termasuk Indonesia, terus membaik lantaran ditopang ekspor dan peningkatan permintaan domestik. Namun, pada tahun ini, pemulihan tersebut juga diselimuti ketidakpastian yang besar. Daya tahan RI yang cukup tinggi kembali diuji. Dalam Asian Development Outlook 2022 yang dirilis Rabu (6/4), Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan, ketidakpastian itu disebabkan perang Rusia-Ukraina, masih berlanjutnya pandemi Covid-19, dan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS. Harga-harga sejumlah komoditas juga masih bergejolak tinggi sehingga bakal membuat inflasi meningkat. ADB memperkirakan, ekonomi Indonesia tumbuh 5 % pada 2022 dan 5,2 % pada 2023. Tingkat inflasi di Indonesia yang pada 2021 sebesar 1,6 % diperkirakan naik menjadi 3,6 % pada 2022. Kemudian, pada 2023, tingkat inflasi diperkirakan turun menjadi 3 .

”Ekonomi memang terus memulih dari imbas pandemi. Namun, pada tahun ini, pemulihan itu diselimuti ketidakpastian yang besar. Kenaikan inflasi juga bakal menjadi tantangan,” kata ekonom senior ADB untuk Indonesia, Henry Ma.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Abdurohman berpendapat konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan sejumlah harga komoditas global naik. Hal itu akan memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi Indonesia, pendapatan Indonesia bisa meningkat, di sisi lain, kenaikan harga tersebut ditransmisikan pada kenaikan harga di dalam negeri sehingga berpotensi mengerek tingkat inflasi. (Yoga)

Ketentuan baru tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial dikhawatirkan mengurangi minat masyarakat berinvestasi di platform tekfin. Head of Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda, Rabu (6/4) khawatir kebijakan itu juga berpengaruh negatif terhadap proses adaptasi menuju masyarakat nontunai. (Yoga)

Abdul Rohim (59) waswas setiap memasuki SPBU di Kota Cirebon, Jabar. Sopir angkot D2 itu khawatir jika pertalite tidak tersedia setelah kenaikan BBM nonsubsidi jenis pertamax. Selasa pagi, ia masih mendapati pertalite di SPBU Perjuangan. Namun, siangnya, pertalite kosong. SPBU Bima juga tidak menyediakan pertalite waktu itu. Beberapa hari sebelum PT Pertamina (Persero) menaikkan harga pertamax dari Rp 9.200 menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter, Jumat (1/4), Rohim bahkan harus ke tiga SPBU. Saat itu, angkotnya bersaing dengan sepeda motor dan mobil pribadi demi dapat pertalite. Samid (52), sopir angkot jurusan D3, berharap masih mendapatkan pertalite. Ia  pernah mengisi angkotnya dengan pertamax seharga Rp 50.000 atau sekitar 4 liter. Dengan BBM sejumlah itu, ia hanya dapat dua putaran, kalau diisi pertalite angkotnya bisa dapat tiga putaran. Kenaikan harga pertamax juga dikeluhkan sejumlah warga Kota Bandung, Jabar. Mereka melakukan penghematan hingga terpaksa menguras tabungan untuk menutupi pengeluaran yang membengkak.

Pengeluaran rumah tangga Perdana (27), warga Bandung Kulon, melonjak hingga Rp 100.000 karena kenaikan harga pertamax. Kebutuhan bahan bakar hingga 23 liter sebulan tidak bisa dikurangi untuk transportasi ke tempat kerjanya. Ia tidak beralih ke pertalite yang nilai oktannya lebih rendah ketimbang pertamax karena bakal mengurangi kemampuan mesin hingga menambah ongkos perawatan. Kondisi ini kian memberatkannya karena sebelumnya harga bahan pokok, termasuk minyak goreng, juga melonjak. Bahkan, pengeluaran bulanannya bertambah Rp 200.000 untuk mengimbangi kondisi itu.

Di Jalan Pangeran Drajat, Cirebon, sejak pagi hingga siang, puluhan warga antre membeli minyak goreng curah seharga Rp 15.500 per kg, Rabu. Entin (55) termasuk yang antre berjam-jam di sana. untuk minyak goreng milik orang lain. Perempuan paruh baya ini hanya menunggu 4 jeriken terisi. Setelah sahur dan shalat subuh, warga Kangraksan Utara ini telah berbaris mengantre. Upah bagi warga yang menunggu antrean beragam, dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per dua jeriken, tergantung pakai perantara atau tidak.

Kisah Rohim, Samid, Perdana, Entin, hanyalah potret kehidupan warga yang kian pelik di tengah kenaikan harga minyak dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Tak hanya membuat ekonomi keluarga tergerus, kondisi ini rentan membuat mereka terjatuh ke jurang kemiskinan. (Yoga)

Pemerintah mulai membuat aturan turunan untuk mengimplementasikan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya PPN bagi transaksi digital di wilayah Indonesia, baik itu yang ada di e-commerce atau layanan digital lainnya. Jadi saat konsumen atau penerima jasa melakukan transaksi digital untuk produk atau jasa yang terkena PPN PMSE. Adapun eksistensi dari konsumen atau penerima jasa transaksi digital tersebut adalah berada di wilayah Indonesia.