Pemerintah Siapkan Enam Skema Pendanaan Proyek IKN
Pemerintah siapkan enam skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Skema ini akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan dan Penganggaran IKN yang ditargetkan selesai 15 April 2022. Skema pertama melalui APBN yang dilakukan melalui alokasi anggaran pembelanjaan dan pembiayaan. "Ada juga dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Ini akan diatur format pokok pengaturan sumber dan skema pendanaan yang dapat menuju regulasi lama dan diberikan tambahan fleksibilitas dalam koridor keuangan negara," ucap Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam konsultasi publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU IKN, Sabtu (9/4). Dia menyatakan partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modal dimiliki negara, termasuk BUMN. Skema swasta murni yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (Yetede)
Pemasaran Digital Jadi Kunci UMKM Bertahan di Tengah Pandemi
Pemasaran digital kini menjadi langkah transisi dan kunci UMKM bertahan ditengah pandemi Covid-19, yang kini menuju endemi. Namun, untuk berhasil ke pemasaran digital harus disertai peningkatan kapasitas jiwa kewirausahaan, cerdas, dan cermat dalam memilih produk yang akan di pasarkan, serta jangan cepat berpuas diri. "Pelatihan pemasaran digital saat ini menjadi alternatif pilihan yang tepat dalam rangka menjembatani pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang pada masa pandemi mengalami kesulitan dalam pemasaran secara langsung. Artinya, mereka membutuhkan strategi pemasaran secara online melalui digitalisasi pemasaran," ucap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arief Rahman Hakim, akhir pekan lalu. Dia mengatakan, generasi yang lebih senior wajib memberikan pendampingan dan informasi agar usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil, menengah, lalu besar. "Sebab, banyak pelaku usaha yang pada awalnya skala mikro berkembang besar, seperti Bob Sadino," imbuh Arif.(Yetede)
Perang Rusia-Ukraina Bisa Hambat Ekspor RI
Bank Indonesia (BI) menilai, perang Rusia dan Ukraina berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas, sehingga membawa angin segar ekspor nasional. Akan tetapi perang ini akan menghambat pertumbuhan volume ekspor Indonesia, karena permintaan dagang dari negara mitra bisa berkurang. "Ini wajar sebagai dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi AS, Eropa, Tiongkok, dan India, yang merupakan mitra dagang Indonesia." ucap Deputi Gubernur BI Dodi Budi Waluyo, pekan lalu. Dia menyatakan ada empat strategi ekspor yang bisa diterapkan. Pertama, mendiverifikasikan pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tradisional. "Kita mungkin tidak bisa kembali pada volume ekspor tinggi, seperti periode-periode sebelumnya, tetapi kita memiliki kekuatan SDA. Itu artinya hilirisasi terus dilakukan dan barangnya dibutuhkan pasar global. Saya punya optimisme di situ," tegas dia. (Yetede)
Pemerintah Pacu Ekspor Teh
Pemerintah terus memacu ekspor teh nasional. Kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan (Stakeholders) diperlukan untuk meningkatkan produksi dan daya saing teh Indonesia di pasar global. Potensi pasar teh RI tersebar diberbagai belahan dunia. Pada 2021 teh Indonesia telah diekspor ke 62 negara tujuan, mayoritas ke Malaysia (13,12%), Rusia (12,63%), dan Australia (10,31%). Indonesia memiliki share sebesar 2% terhadap total produksi teh dunia. Sementara produksi PT Teh Perkebunan Nusantara (PTPN) berkontribusi 41% terhadap total produksi teh dalam negeri, didominasi teh hitam ortodoks 85% dan teh hitam CTC 15%. Kebutuhan teh dunia sangat tinggi mengingat teh merupakan bagian dari gaya hidup. Namun dengan adanya dinamika pasar ekspor di era globalisasi karena persaingan bisnis yang ketat dalam era AFTA, AEC, dan UEPA, juga hambatan perdagangan berupa kebijakan tarif dan nontarif. Serta dampak geopolitik, maka RI perlu melakukan berbagai strategi untuk meraih pasar teh yang potensial. (Yetede)
Menteri Erik Ajak Swasta Ikuti Jejak PTPN Bereskan Soal Migor
Menteri BUMN Erick Thohir, mengajak pelaku usaha sawit swasta mengikuti jejak Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (persero) atau PTPN Group, yakni membangun pabrik dan mengalokasikan seperempat produksi minyak goreng yang dihasilkan untuk rakyat dengan harga terjangkau. PTPN Group yang hanya menguasai 4% dan total luas kebun kelapa sawit RI tetapi berani membuat perubahan demi membantu mengatasi permasalah migor di Tanah Air. Kepada wartawan Menteri Erik menjelaskan, "PTPN yang hanya memiliki 4% dari luas lahan sawit saja berani melakukan perubahan , seperti pada produksinya untuk rakyat, dari yang tadinya tidak produksi migor kepada rakyat. Sudah sempat beberapa bulan yang lalu saya mengetuk hati swasta mengenai hal ini."
Bantalan Sosial Baru Kelas Menengah
Pemerintah mengkaji program bantuan sosial baru yang menyasar masyarakat kelas menengah. Program bansos itu akan melengkapi program bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang sudah mengalir. Bantalan tersebut disiapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat ditengah kenaikan harga berbagai komoditas. Sekretaris Kementerian Koordinator, Susiwijono Moegiarso menuturkan ada beberapa skema program bantuan yang tengah dibahas. Dalam pembahasan itu, kata dia, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang pemimpin kementerian dan lembaga serta asosiasi pengusaha. "Kami mendiskusikan penduduk level menengah yang juga rentan terhadap dinamika global dan kenaikan harga. Kami sedang siapkan skema bantuan yang lain," ujar dia, kemarin. Selain itu, ia juga mengimbuhkan, Kementerian Keuangan telah menerima permohonan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk penyaluran BPUM. Program ini merupakan bantuan permodalan dari pemerintah untuk para pelaku usaha mikro. (Yetede)
Mendorong Pembentukan Tim Investigasi Independen
Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara untuk meloloskan resolusi penangguhan Rusia dari Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam forum Majelis Umum PBB di New York, AS, Kamis malam waktu setempat. Resolusi itu diprakarsai Amerika dan negara Blok Barat lainnya. Hasil voting atas resolusi itu adalah 93 negara menyatakan mendukung, 24 negara menolak, dan 58 negara abstain. Mayotiras negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memilih abstain. Negara ASEAN lainnya yang memilih abstain adalah Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Suara negara yang abstain tak dihitung dalam pemungutan suara semacam ini. "Ini sependapat dengan prakarsa Sekretaris Jendral PBB untuk membentuk tim investigasi independen," kata Faizasyah kepada Tempo, Jumat, 8 April 2022.
Didorong Permintaan, Ekspor Karet Sumut Naik 18,1 Persen
Ekspor karet remah dari Sumut meningkat 18,1 % pada Maret ketimbang bulan sebelumnya, didorong naiknya permintaan dari negara tujuan ekspor utama, yakni China, Brasil, dan Turki. ”Peningkatan volume ekspor karet pada Maret cukup signifikan dari 28.698 ton menjadi 33.882 ton. Kami berharap peningkatan volume ekspor ini bisa konsisten sepanjang tahun,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut Edy Irwansyah, di Medan, Sabtu (9/4). Edy mengatakan, peningkatan volume ekspor juga didorong membaiknya produksi karena kondisi gugur daun di kebun yang terjadi sejak awal Februari sudah mulai pulih. Gugur daun merupakan proses alami pada periode tertentu dan dapat menyebabkan penurunan produksi hingga 30 %. Meskipun volume ekspor meningkat cukup signifikan, harga rata-rata karet remah di pasar dunia mengalami penurunan. Harga rata-rata karet jenis TSR 20 (technical specified rubber) di bursa berjangka Singapura, Maret 174,62 sen dollar AS, menurun dari bulan sebelumnya 179,57 sen dollar AS. Tren penurunan pun masih terjadi pada April ini dan pada perdagangan Kamis (7/4) sudah menyentuh 173,4 dollar AS. (Yoga)
Harga Pangan Meroket 12 Persen
Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebut perang di Ukraina menyebabkan kenaikan harga pangan global hingga 12 %. Dampaknya terasa mulai dari petani hingga konsumen. Harga komoditas bahan pangan seperti biji-bijian dan minyak nabati mencapai level tertinggi bulan lalu. Kenaikan itu telah mengakibatkan gangguan pasokan besar-besaran, tidak hanya dalam proses distribusi, bahkan lebih jauh dalam proses produksi. FAO, dalam laporan yang terbit Jumat (8/4) menyebutkan, Indeks Harga Pangan FAO rata-rata 159,3 poin pada Maret atau naik 12,6 % dari bulan sebelumnya. Angka ini merupakan level tertinggi sejak perhitungan ini dimulai pada 1990. ”Harga bahan makanan pokok seperti gandum dan minyak nabati melonjak dan menjadi tanggungan biaya yang luar biasa bagi konsumen global,terutama kelompok termiskin. Dengan naiknya harga energi bersama harga pangan, daya beli konsumen dan negara yang rentan semakin menurun,” kata Dirjen FAO Qu Dongyu pada pidatonya di sesi ke-169 Dewan FAO, Roma.
Dalam komposisi Indeks Harga Pangan FAO, minyak nabati menjadi produk pangan yang mengalami kenaikan paling tinggi, sebesar 23,2 %, didorong kuota minyak biji bunga matahari. Ukraina adalah pengekspor minyak bunga matahari terkemuka dunia. ”Ini benar-benar preseden luar biasa. Jelas harga bahan pangan yang sangat tinggi ini membutuhkan tindakan segera,” kata Josef Schmidhuber, Wakil Direktur Divisi Pasar dan Perdagangan FAO. Menurut dia, gangguan besar-besaran pasokan dari wilayah Laut Hitam, terutama Ukraina, memicu kenaikan harga bahan pangan, terutama biji-bijian dan minyak nabati. Peneliti Institut Riset Kebijakan Pangan Dunia yang berbasis di Washington DC, AS menilai kerentanan situasi harga bahan pangan dunia akibat situasi di Ukraina menimbulkan ancaman dalam jangka pendek dan panjang. (Yoga)
Perang Ekonomi Itu Ilusi
Terminologi perang dingin ekonomi muncul setelah invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun, perang ekonomi itu bersifat ilusi, tidak akan mematikan. Jika terjadi perang ekonomi, entah lewat sanksi, embargo, serupa dengan mematikan mekanisme pasar. Isu perang dingin ekonomi mencuat karena invasi Rusia atas Ukraina. Eropa dan AS mendukung Ukraina. China mendukung Rusia, tidak dalam konteks mendukung invasi, tetapi dengan pernyataan hubungan kedua negara sekeras batu karang, apa pun yang terjadi dengan Rusia. Perang ekonomi terjadi antara AS dan China, dengan asumsi diikuti negara pendukungnya. Perang praktis akan memutus jaringan produksi yang melibatkan semua negara di dunia.China dikenal sebagai basis produksi yang dilakoni korporasi global, Rusia dikenal sebagai sumber energi yang dibutuhkan dunia. Dengan demikian, kemakmuran yang akan terganggu tidak akan dialami China dan Rusia saja, tetapi juga oleh AS dan Eropa.
Direktur IMF Kristalina Georgieva (11/3) menyatakan, perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia akan direvisi ke tingkat lebih rendah. Menkeu AS Janet Yellen menyatakan, krisis Ukraina berefek pada perekonomian global. Hingga Kenneth Rogoff, profesor ekonomi Harvard, di Harvard Gazette, 24 Februari lalu, mengatakan, ekonomi AS dan dunia terganggu lewat krisis bursa saham, kemelut pasar energi, inflasi memburuk, dan pengeluaran militer naik. Jika tujuan senjata ekonomi adalah mematikan kekuatan sebuah negara, hal itu hanya ilusi. (Yoga)









