Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara untuk meloloskan resolusi penangguhan Rusia dari Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam forum Majelis Umum PBB di New York, AS, Kamis malam waktu setempat.  Resolusi itu diprakarsai Amerika dan negara Blok Barat lainnya.  Hasil voting atas resolusi itu adalah 93 negara menyatakan mendukung, 24 negara menolak, dan 58 negara abstain. Mayotiras negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memilih abstain. Negara ASEAN lainnya yang memilih abstain adalah Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Suara negara yang abstain tak dihitung dalam pemungutan suara semacam ini. "Ini sependapat dengan prakarsa Sekretaris Jendral PBB untuk membentuk tim investigasi independen," kata Faizasyah kepada Tempo, Jumat, 8 April 2022. 

Ekspor karet remah dari Sumut meningkat 18,1 % pada Maret ketimbang bulan sebelumnya, didorong naiknya permintaan dari negara tujuan ekspor utama, yakni China, Brasil, dan Turki. ”Peningkatan volume ekspor karet pada Maret cukup signifikan dari 28.698 ton menjadi 33.882 ton. Kami berharap peningkatan volume ekspor ini bisa konsisten sepanjang tahun,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut Edy Irwansyah, di Medan, Sabtu (9/4).  Edy mengatakan, peningkatan volume ekspor juga didorong membaiknya produksi karena kondisi gugur daun di kebun yang terjadi sejak awal Februari sudah mulai pulih. Gugur daun merupakan proses alami pada periode tertentu dan dapat menyebabkan penurunan produksi hingga 30 %. Meskipun volume ekspor meningkat cukup signifikan, harga rata-rata karet remah di pasar dunia mengalami penurunan. Harga rata-rata karet jenis TSR 20 (technical specified rubber) di bursa berjangka Singapura, Maret 174,62 sen dollar AS, menurun dari bulan sebelumnya 179,57 sen dollar AS. Tren penurunan pun masih terjadi pada April ini dan pada perdagangan Kamis (7/4) sudah menyentuh 173,4 dollar AS. (Yoga)

Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebut perang di Ukraina menyebabkan kenaikan harga pangan global hingga 12 %. Dampaknya terasa mulai dari petani hingga konsumen. Harga komoditas bahan pangan seperti biji-bijian dan minyak nabati mencapai level tertinggi bulan lalu. Kenaikan itu telah mengakibatkan gangguan pasokan besar-besaran, tidak hanya dalam proses distribusi, bahkan lebih jauh dalam proses produksi. FAO, dalam laporan yang terbit Jumat (8/4) menyebutkan, Indeks Harga Pangan FAO rata-rata 159,3 poin pada Maret atau naik 12,6 % dari bulan sebelumnya. Angka ini merupakan level tertinggi sejak perhitungan ini dimulai pada 1990. ”Harga bahan makanan pokok seperti gandum dan minyak nabati melonjak dan menjadi tanggungan biaya yang luar biasa bagi konsumen global,terutama kelompok termiskin. Dengan naiknya harga energi  bersama harga pangan, daya beli konsumen dan negara yang rentan semakin menurun,” kata Dirjen FAO Qu Dongyu pada pidatonya di sesi ke-169 Dewan FAO, Roma.

Dalam komposisi Indeks Harga Pangan FAO, minyak nabati menjadi produk pangan yang mengalami kenaikan paling tinggi, sebesar 23,2 %, didorong kuota minyak biji bunga matahari. Ukraina adalah pengekspor minyak bunga matahari terkemuka dunia. ”Ini benar-benar preseden luar biasa. Jelas harga bahan pangan yang sangat tinggi ini membutuhkan tindakan segera,” kata Josef Schmidhuber, Wakil Direktur Divisi Pasar dan Perdagangan FAO. Menurut dia, gangguan besar-besaran pasokan dari wilayah Laut Hitam, terutama Ukraina, memicu kenaikan harga bahan pangan, terutama biji-bijian dan minyak nabati. Peneliti Institut Riset Kebijakan Pangan Dunia yang berbasis di Washington DC, AS menilai kerentanan situasi harga bahan pangan dunia akibat situasi di Ukraina menimbulkan ancaman dalam jangka pendek dan panjang. (Yoga)

Terminologi perang dingin ekonomi muncul setelah invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun, perang ekonomi itu bersifat ilusi, tidak akan mematikan. Jika terjadi perang ekonomi, entah lewat sanksi, embargo, serupa dengan mematikan mekanisme pasar. Isu perang dingin ekonomi mencuat karena invasi Rusia atas Ukraina. Eropa dan AS mendukung Ukraina. China mendukung Rusia, tidak dalam konteks mendukung invasi, tetapi dengan pernyataan hubungan kedua negara sekeras batu karang, apa pun yang terjadi dengan Rusia. Perang ekonomi terjadi antara AS dan China, dengan asumsi diikuti negara pendukungnya. Perang praktis akan memutus jaringan produksi yang melibatkan semua negara di dunia.China dikenal sebagai basis produksi yang dilakoni korporasi global, Rusia dikenal sebagai sumber energi yang dibutuhkan dunia. Dengan demikian, kemakmuran yang akan terganggu tidak akan dialami China dan Rusia saja, tetapi juga oleh AS dan Eropa.

Direktur IMF Kristalina Georgieva (11/3) menyatakan, perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia akan direvisi ke tingkat lebih rendah. Menkeu AS Janet Yellen menyatakan, krisis Ukraina berefek pada perekonomian global. Hingga Kenneth Rogoff, profesor ekonomi Harvard, di Harvard Gazette, 24 Februari lalu, mengatakan, ekonomi AS dan dunia terganggu lewat krisis bursa saham, kemelut pasar energi, inflasi memburuk, dan pengeluaran militer naik. Jika tujuan senjata ekonomi adalah mematikan kekuatan sebuah negara, hal itu hanya ilusi. (Yoga)

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (8/4) mengatakan, harga patokan petani (HPP) gula akan ditetapkan Rp 11.500 per kg, lebih tinggi dari HPP gula yang ditetapkan sejak enam tahun lalu Rp 9.100 per kg.  Kebijakan itu diambil setelah Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) menyampaikan usulan kenaikan HPP gula kepada Mendag Muhammad Lutfi pada 31 Maret 2022. APTRI meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari Rp 9.100 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Waktu itu, Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin menyatakan,HPP gula perlu dinaikkan lantaran biaya pokok produksi semakin tinggi. Biaya itu mencakup ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, ongkos tebang angkut, biaya irigasi, pestisida, dan beban biaya pupuk. Selama ini, petani juga menggunakan pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal lantaran jumlah pupuk bersubsidi terbatas sehingga menambah biaya produksi 15 %. Selain HPP, pemerintah juga mewajibkan peritel modern menjual gula kristal putih Rp 13.500 per kg di tingkat konsumen. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No 6 Tahun 2022 tentang Harga Jual Gula Kristal Putih. (Yoga)

PT United Tractors Tbk memutuskan membagikan dividen tunai senilai total Rp 4,6 triliun. Dividen itu setara 45 % perolehan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 10,3 triliun. ”Dalam membagikan dividen, United Tractors menyesuaikan dengan kondisi kas dan arus kas perusahaan serta rencana ke depan terkait dengan alokasi belanja modal dan proyek investasi,” kata Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro, Jumat (8/4). (Yoga)

Tergiur keuntungan hingga 20% setiap bulan dari investasi yang ditanam, ribuan warga Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan  dengan modus investasi abal-abal. Dana yang dihimpun dua pelaku  mencapai Rp 125 miliar. Pasangan suami istri, VS (60) dan BC (42), ditangkap aparat Polda Kalimantan Tengah. Lewat platform investasi digital abal-abal, mereka diduga menipu sedikitnya 2700 orang dengan total dana investasi ilegal mencapai Rp 125 miliar. "Kedua tersangka ditangkap di Jakarta pada akhir Fberuari 2022. Saat ini,mereka ditahan di rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palangkaraya. Mereka tengah diperiksa sebelum kasusnya  dilimpahkan ke kejaksaan," kata Kepala Bidang  Hubungan Masyarakat Polda Kalteng Komisaris  Besar Eko Saputro di Palangkaraya, Jumat. VS dan BC menggunakan modus skema piramida. Aktivitas mereka juga tidak dilengkapi izin perdagangan. Ketiga platform tersebut, digunakan untuk perdagangan kripto  oleh PT Toward Research Business. Di perusahaan itu, kedua tersangka menjabat direktur utama dan Komisaris. (Yetede)

Sebelum pandemi, posisi utang pemerintah akhir 2019 masih di bawah Rp 5.000 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,8 %. Setahun kemudian, utang pemerintah bertambah Rp 1.295,96 triliun (27 %) menjadi Rp 6.074,56 triliun atau 38,68 % PDB. Penambahan ini disebabkan pelemahan ekonomi akibat pandemi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.Dari jumlah utang tersebut, porsi pinjaman pemerintah turun menjadi 14,04 %, tetapi secara nominal angkanya naik menjadi Rp 852,91 triliun. Sebanyak 98,6 persen atau Rp 840,94 triliun merupakan pinjaman luar negeri dari kerja sama bilateral, multilateral, dan bank-bank komersial.

Di akhir 2021, utang pemerintah Rp 6.908,87 triliun dengan rasio terhadap PDB 41 %. Dua bulan kemudian, posisi utang pemerintah pada akhir Februari 2022 menjadi Rp 7.014,58 triliun (40,17 %) PDB. Dalam komposisi utang pemerintah tersebut, porsi pinjaman pemerintah turun menjadi Rp 850,38 triliun (12,12 %). Meski demikian, besaran rasio utang yang semakin tinggi itu masih berada dalam batas yang aman. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara, batasan utang pemerintah yang dianggap aman tidak melebihi 60 % PDB.

Potensi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali akan menambah keyakinan global terhadap ketahanan perekonomian Indonesia ditengah pandemi.Hal ini menjadi modal untuk mendapatkan utang baru. Akan tetapi, pemerintah di tahun depan dihadapkan pada amanat perundang-undangan untuk menurunkan defisit di bawah 3 %. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan lewat utang pun harus diupayakan untuk diturunkan. (Yoga)

Maskapai Penerbangan PT Pelita Air Service (PAS) hanya perlu menyelesaikan tahap  uji terbang agar bisa mengantongi sertifikat operasi (air operation certificate/AOC) di segmen penumpang berniaga berjadwal. Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan anak usaha PT Pertamina itu bisnis di layanan kelas medium. "PT PAS sudah memasuki fase keempat dari lima fase (pemenuhan AOC)," begitu bunyi jawaban tertulis tim Ditjen Perhubungan Udara yang diterima Tempo, kemarin. Bila diurutkan, lima fase sertifikat AOC diterbitkan. Di fase demo itu, tim sertifikat AOC Kementerian Perhubungan mengecek kesiapan fasilitas  operasi Pelita Air. Untuk melaksanakan layanan penumpang di darat dan kebandaraan (groundhandling), manejemen Pelita Air menggandeng PT Gapura Angkasa. Saat mengumumkan kemitraan ini pada 5 April lalu, Direktur Keuangan sekaligus  pelaksana tugas Direktur Utama Pelita Air, Muhammad S. Fauzani, mengatakan kerja sama itu dibutuhkan untuk melebarkan bisnis ke segmen penumpang. (Yetede)

Penyidik Kejagung meyakini ada gratifikasi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya ke beberapa perusahaan. Untuk itu, penyidik akan memeriksa pejabat tinggi terkait. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi, Rabu (6/4) mengatakan, pejabat itu adalah penyelenggara negara atau PNS instansi fasilitas ekspor CPO. (Yoga)