Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta pengawasan terhadap mata uang kripto ditingkatkan. Lampu hijau yang diberikan Biden langsung menempatkan AS diantara lebih dar 100 negara yang sedang menjajaki, atau telah melakukan program percontohan mata uang digital bank sentralnya sendiri, termasuk yuan digital Tiongkok. Sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakahir mata uang digital, seperti bitcoin atau ethereum (ether) telah mengalami pertumbuhan yang booming. Terlepas, ketika para pejabat AS menyatakan kekhawatiran  apakah aset tersebut telah  diatur dengan benar atau bisakah digunakan dalam kegiatan terkait kejahatan. "Ketika bank-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan tradisional lainnya menjadi lebih terlibat  dalam pasar aset digital, kerangka peraturan perlu mencerminkan resiko dari kegiatan baru  ini dengan tepat. Dan jenis perantara baru, seperti pertukaran aset digital dan perantara asli digital lainnya, harus tunduk pada bentuk pengawasan yang sesuai," ujar Yellen yang dikutip dari pidato yang dirilis oleh Departemen Keuangan AS, dan dilansir AFP. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengajukan sebanyak 362 daftar invetarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (UU PPP).  Revisi UU PPP merupakan langkah awal untuk memperbaiki UU Cipta Kerja atau omnibus law yang dinyataan inkonstitusional  bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Airlangga menegaskan, karena revisi ini menjadi usulan inisiatif DPR, pemerintah bertugas untuk menyiapkan  DIM-nya." Berdasarkan subtansi revisi UU PPP, pemerintah sudah menyusun 362 DIM dan kami berharap untuk segera dibahas," Kata Menko Airlangga. Selain itu, pemerintah menerima dengan perubahan  redaksional terkait penyempurnan penjelasan asas keterbukaan untuk  mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna yang dimuat dalam penjelasan pasal 5  huruf g. (Yetede)

Pemerintah memberikan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, menyusul lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini akan memicu lonjakan inflasi tahun ini menjadi 3,3%, dibandingkan tahun lalu 1,87%. Head of Macroeconomic Research Bank Mandiri  Dian Ayu Yustina mengatakan, tahun ini, harga ditingkat konsumen akan meningkat secara bertahap. Ini sudah terefleksi dari kenaikan bahan pangan  sejak awal 2022. Tekanan pada sisi inflasi akan semakin meningkat, setelah keputusan pemerintah akan menaikkkan harga BBM jenis Pertalite. "Penyesuaian harga yang diatur pemerintah atau administered price, seperti Pertamax dan kemungkinan Pertalite serta LPG 3 kg akan memberi tekanan tambahan yang substansial terhadap sisi inflasi," kata dia, Rabu (6/4). Meski terjadi peningkatan inflasi, Dian optimistis, levelnya masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2-4% year on year. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) merilis posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia sebesar US$ 139,1 miliar pada akhir Maret 2022. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan Februari sebesar US$ 141,4 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2  bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Cadangan devisa masih berada diatas  standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata dia, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4). Kedepan Bank Indonesia memandang cadangan devisa  tetap memadai didukung  oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi. (Yetede)

Asian Development Bank (ADB) menyebut invasi Rusia ke Ukraina akan berdampak minimal kepada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, berpotensi menjadi besar apabila perang terjadi berkepanjangan. "Jika ini terjadi, perang akan semakin membatasi permintaan global, memangkas pertumbuhan ekspor, dan meningkatkan inflasi," tulis ADB dalam laporan terbaru bertajuk Outlook 2022 yang dikutip Kamis (7/4). Konsumsi swasta harus kembali  ke pra-pandemi Covid-19. Dengan tren pertumbuhan ekonomi 5% pada 2022, secara konservatif, konsumen tidak sepenuhnya menebus hilangnya konsumsi pada 2020 dan 2021. "Permintaan konsumen akan meningkat  didorong oleh kegiatan masyarakat  yang kembali normal sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan sisi pendapatan," tutur ADB. (Yetede)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dicanangkan pemerintah tidak tepat sasaran, karena hanya diberikan kepada buruh dengan upah Rp3,5 juta ke bawah. Itu artinya BSU hanya dinikmati pekerja di luar kota besar atau kota industri. "Jadi sesungguhnya program ini untuk siapa?  Kami melihat, penerima dari program penerima upah ini tidak tepat sasaran," ucap Said Iqbal, Kamis (7/4). Iqbal juga meminta agar penerima subsidi upah  adalah buruh yang bergaji minimal di daerahnya. Misalnya, di Kabupaten Bekasi  yang UMK-nya adalah Rp4,79 juta. Dengan begitu, Buruh di  Bekasi dan kota-kota industri lainnya akan mendapatkan subsidi upah. Dengan skema ini akan terjadi lonjakan pada penerima subsidi  upah.Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan anggaran yang diperlukan agar mencukupi. "Intinya, jangan sampai program  yang baik ini justru menimbulkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap kaum buruh," kata Said Iqbal. (Yetede)

Pemerintah segera memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau transaksi-transaksi di layanan teknologi finansial alias fintech, misalnya pada uang elektronik (e-money) dan dompet digital (e-wallet). Ketentuan yang akan berlaku mulai 1 Mei 2022 ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan atas teknologi finansial. Kepala Sub-Direktorat PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak, Bonasius Sipayung, menyebutkan, pada dasarnya, jasa dalam teknologi finansial adalah jasa biasa yang terutang PPN. "Ini kami atur kembali  agar posisinya jelas, (Obyek) yang kami kenai pajak adalah jasa-jasa yang memfasilitasi para pihak, seperti investor dan konsumen," ujar Bonar di kantornya, Rabu lalu. (Yetede)

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sudah berlaku di berbagai bidang jasa usaha. Salah satunya adalah untuk urusan membangun bangunan untuk urusan sendiri atau usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatur penerapan PPN ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Membangun Sendiri. Beleid ini menggantikan PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan yang mulai berlaku 1 April 2022 tersebut, sebetulnya tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya. Bedanya hanyalah pada besaran PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Begitu juga soal luas bangunan minimal yang bisa terkena PPN tersebut tetap sama, yakni dengan luas bangunan mulai dari 200 m ke atas. 

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Proyek KCJB ini akan tuntas Juni 2023. Dia juga memastikan bahwa November 2022 saat penyelenggaraan G20, uji coba KCJB sudah bisa dilakukan dari Plered sampai Tegalluar.

Proses intial publik offering (IPO) PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sudah hampir rampung. Kedatangan GOTO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April mendatang disinyalir membawa angin segar bagi pergerakan indeks sektor teknologi (IDX Teknologi). Goto menetapkan harga IPO di Rp 338 per saham. Dengan demikian, nilai kapitalisasi pasar GOTO diperkirakan mencapai Rp 400,3 triliun. Alhasil, GOTO akan menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di BEI. Meski GOTO nanti akan menjadi penggerak sektor teknologi, investor tetap harus memperhatikan saham lain dalam indeks tersebut.