Presiden: Jaga Daya Beli Masyarakat

;

Presiden: Jaga Daya Beli Masyarakat

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 06 Apr 2022 Kompas

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Selasa (5/4) meminta para menterinya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga barang kebutuhan, khususnya pangan dan energi, yang antara lain terimbas situasi geopolitik dan konflik Rusia-Ukraina. Para menteri juga diminta melihat secara detail perkembangan harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan dalam rangka menjaga daya beli. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kondisi geopolitik berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas dan inflasi. ”Arahan Bapak Presiden,perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” kata Airlangga. Situasi di pasar global tertransmisi ke dalam negeri. Dampaknya terutama terjadi pada komoditas pangan impor, seperti kedelai, daging sapi, gula, dan tepung terigu. Kenaikan harga CPO global juga mendongkrak harga minyak goreng di dalam negeri. Selain pangan, harga energi, pakan, dan pupuk juga naik.

Pada Jumat (1/4), Presiden mengumumkan, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). BLT itu juga akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.Dana BLT akan diberikan sebesar Rp 100.000 setiap bulan per penerima manfaat untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. BLT minyak goreng tersebut akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp 300.000. Selain itu, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi menyoroti harga pupuk yang juga meningkat. Ke depan, subsidi pupuk akan dibatasi pada komoditas prioritas, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga dibatasi, yakni urea dan NPK. ”Bapak Presiden sudah menginstruksikan kami melihat secara detail harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang bisa diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, dan menjaga APBN,” kata Menkeu Sri Mulyani. (Yoga)