Kian terintegrasinya ekosistem keuangan di perbankan menjadikan setiap entitas bank memperkuat basis-basis layanan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengembangan dana melalui produk investasi. Strategi memperkuat layanan kepada nasabah dengan simpanan jumbo dilakukan saat tren bunga simpanan, khususnya produk berjangka, bertahan di level rendah. Di satu sisi, strategi penguatan layanan keuangan atau wealth management menjadi cara agar bank dapat mengelola biaya dana di tengah masih banjirnya likuiditas. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Februari 2022, total simpanan nasabah di sistem perbankan nasional mencapai Rp7.446 triliun atau tumbuh 9,67% year-on-year (YoY). Kelompok simpanan nasabah dengan nominal di atas Rp500 juta—Rp5 miliar, rata-rata mencatat pertumbuhan di atas 5% secara tahunan. Namun, rata-rata pertumbuhan simpanan di kelompok nominal jumbo itu lebih lambat dibandingkan dengan periode 2021 yang tumbuh 7%.

Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Noviady Wahyudi mengatakan bahwa layanan prioritas di CIMB yang dikenal dengan CIMB Preferred dihadirkan bagi nasabah yang memiliki saldo minimal Rp500 juta atau memiliki pinjaman minimal Rp2 miliar. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus memacu pertumbuhan nasabah wealth management dengan sejumlah strategi pada tahun ini. Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto, seiring dengan tren pertumbuhan bisnis perseroan yang terus meningkat setiap tahunnya, bisnis wealth management diprediksi ikut terkerek. “Jumlah nasabah CIMB Preferred mencapai 70.000—80.000 nasabah dengan pertumbuhan tahunan di atas 10%,” kata Noviadi kepada Bisnis, Sabtu (16/4).

Badan Penyelenggara Jaminan Pro­duk Halal mendorong per­cepatan dan kemudahan sertifikasi halal, salah satunya dengan membuka Pusat Produk Halal Indonesia di pusat perbelanjaan di Jakarta. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa kehadiran pusat produk halal itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai produk halal.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65,4 juta UMKM hingga 2019. Bila melihat secara terperinci, sebanyak 64,6 juta merupakan usaha mikro (UMi), sebanyak 798.679 usaha kecil (UK), dan 65.465 usaha menengah (UM). Menurut data Kemenag, dalam rentang waktu 2019 hingga 2022, terdapat 325.875 produk yang telah dinyatakan halal. Total produk yang telah memiliki sertifikasi halal bila dijumlah sejak 2012, yaitu sebanyak 994.490. Angka itu masih jauh dari target pemerintah dalam mewujudkan 10 juta produk halal pada 2022. “Di sana juga akan diberikan arahan dan langkah untuk membantu pelaku UMKM mengajukan sertfikasi halal,” ujar Aqil.

Rencana perubahan skema subsidi energi, untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram, bakal menghadapi tantangan. Anggota Dewan  Energi Nasional, Satya Widya Yudha, mengatakan perubahan subsidi yang berujung pada kenaikan harga elpiji menghadapi tantangan pendataan dan pengelompokan masyarakat penerima. "Demikian pula dengan mekanisme pendistribusiannya," kata dia, kemarin. Menurut Satya, distribusi BBM bersubsidi bisa diterapkan dengan membuat nozel atau selang khusus dan sistem digital di stasiun pengisian  bahan bakar umum (SPBU) "Masih dicari formatnya," ujar dia. Rencana perubahan model subsidi itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Saya  Mineral  Arifin Tasrif  dalam rapat dengan anggota dewan DPR pada Rabu pekan lalu. Menurut dia, skema baru subsidi elpiji masuk dalam rencana jangka menengah-panjang  pemerintah, bersama dengan penyesuaian formula harga serta jual  eceran  BBM guna mengurangi tekanan terhadap APBN. (Yetede)

Pemerintah pasang kuda-kuda untuk menaikkan harga elpiji 3 kilogram. Alasannya, subsidi gas tabung "melon" tersebut kian membebani anggaran negara akibat kenaikan harga minyak dan gas dunia. Angka subsidi melonjak - dari 32,8 triliun pada 2020 menjadi Rp 66,3 triliun pada tahun ini- juga melenceng karena elpiji bersubsidi banyak dinikmati masyarakat kelas menengah keatas.  Ancaman pembengkakan anggaran kian tinggi karena penyaluran elpiji bersubsidi tidak tepat. Sejak 2015, volume subsidi elpiji naik dari kisaran 5 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton pada tahun ini. Anggaran subsidi elpiji pun membengkak dari Rp 25,8 triliun menjadi Rp 66,3 triliun. (Yetede)

Sinyal kenaikan tarif listrik non-subsidi yang beberapa kali diungkapkan pemerintah, menurut sejumlah pengamat, tak tepat diwujudkan  pada tahun ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyatakan ada resiko kenaikan inflasi yang membayangi kebijakan ini. Pasalnya, kenaikan tarif listrik dibarengi dengan kenaikan harga pangan, bahan bakar, serta barang dan jasa lainnya. Di sisi lain, ekonomi belum benar-benar penuh setelah dihantam pandemi Covid-19. "Berarti daya beli masyarakat akan tergerus," kata Fabby Tumiwa ketika dihubungi, kemarin. Dia khawatir akan daya beli rumah tangga miskin, terutama karena pemerintah  juga melontarkan wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi. Selain itu,  pemerintah menyatakan akan menaikkan  harga jual eceran dan formula elpiji 3 kilogram yang sekarang disubsidi. Menteri Sumber Energi dan Sumeber Daya Mineral Arifin Tasrif, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Energi DPR pada Rabu, 13 April lalu, menyatakan bahwa kenaikan listrik, BBM, serta elpiji, dilakukan untuk mengurangi beban negara. (Yetede)

Meski inflasi berpotensi mendongkrak suku bunga hingga dua persen, laju ekspansi kredit perbankan tahun ini bakal mencapai dua digit. Pertumbuhan berbagai sektor ekonomi pasca pandemi merupakan faktor utama yang mendorong laju ekspansi kredit. Dengan kredit yang terus bertumbuh, perbankan akan membukukan kenaikan laba dan mampu membagikan dividen lebih besar tahun depan. Membaiknya kinerja fundamental perbankan direspons positif para pelaku pasar. Bank Indonesia kemungkinan masih menahan suku bunga acuan BI7-Day Reserve Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5% hingga awal kuartal III-2022. Namun kobaran api inflasi akibat lonjakan harga energi dan pangan bakal memaksa otoritas bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan. Selain itu, sektor pariwisata serta transportasi dan pergudangan diperkirakan akan tumbuh bagus. (Yetede)

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN)  kepada agen dan pialang asuransi sebesar 1,1% tidak akan berimbas terhadap  tarif premiun unit link. Tarif premi juga tidak terganggu seiring dengan terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (SEOJK PAYD) terbaru. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyampaikan, akan terjadi penyesuaian atas terbitnya aturan PPN bagi jasa agen dan pialang asuransi. "Alokasi biaya asuransi atau COI (cost of insurance) memang akan ada penyesuaian. PPN yang baru juga bukan buat perusahaan asuransi, tapi untuk agen dan pialang. Tapi hal-hal itu tidak akan  berimbas pada tarif premi," kata Togar di Jakarta, pekan lalu. Lebih lanjut, Togar menerangkan  bahwa SEOJK PAYDI terbaru mengatur besaran alokasi premi unit link untuk pembentukan nilai tunai. Hal itu juga akan berdampak pada besaran alokasi biaya asuransi atau COI. (Yetede)

Aggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan Mufti Anam meminta pemerintah mempertegas kebijakan minyak goreng (migor). Pasalnya, suplai di daerah sangat terbatas dan masyarakat masih susah mendapatkannya. Banyak keluhan, pedagang susah dapat suplai minyak goreng curah. Kadang 1 minggu cuma dapat satu kali pengiriman dari agen, itu pun jumlahnya sangat terbatas," kata Mufti, dalam siaran persnya, akhir pekan lalu. "Padahal ketentuan soal harga migor curah Rp14.000 per liter itu sejak pertengahan Maret 2022. Artinya waktu transmisi kebijakan sebenarnya sudah cukup. Faktanya, yang terjadi kebijakan minyak goreng kemasan sesuai harga eceran cepat banget terwujud di lapangan, sedangkan minyak goreng curah itu tidak sesuai," tutur dia seperti dilansir Antara. Mufti mengatakan, semua aturan sudah tersedia dan kini pemerintah hanya tinggal memonitornya dengan tegas. "Seharusnya pemerintah tegas, Kemenperin tegas. Kemendag tegas. Jangan melempem. Bilangnya stock ada, registrasi produknya ada, tapi langka terus di pasaran," ucapnya. (Yetede)

Komnas HAM mengaku belum menerima laporan soal penyalahgunaan PeduliLindungi  untuk hal-hal diluar  kepentingan kesehatan. Pernyataan Komnas HAM ini menanggapi laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS mengenai hak azasi manusia (HAM) yang memaparkan soal adanya potensi pelanggaran HAM dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Apakah ini (PeduliLindungi) melanggar privasi ataukah tidak dan sebagainya, saya kira sepanjang sampai saat ini belum pernah ada laporan  kepada Komnas HAM adanya penyalahgunaan," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada Baritasatu.com,Minggu (14/4). DItegaskan Anam, pemerintah juga wajib mengambil langkah-langkah signifikan dan mendasar untuk menyikapi  kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19, bahkan Anam mneyampaikan, jika langkah-langkah penting tidak diambil  dalam kondisi kedaruratan kesehatan, dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM. (Yetede)

Analisis BI menyebutkan pangsa sektor unggulan rantai nilai halal dapat menopang 25 % ekonomi nasional. Untuk itu, kepala daerah diminta terlibat sebagai penggerak  pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf Amin pada Talkshow dan Anugerah Adinata Syariah 2022, Kamis (14/4). Di sektor unggulan rantai nilai halal, sektor pertanian menduduki peringkat teratas dengan kontribusi 51 %, diikuti sektor makanan 27 %, lalu sektor pariwisata ramah Muslim dan fashion muslim. ”Faktor jumlah penduduk dan permintaan serta gaya hidup halal yang kian marak di Indonesia, bahkan juga di dunia, membuka peluang yang besar bagi pertumbuhan produk halal,” kata Wapres. Di tengah berbagai tantangan, sektor ekonomi dan keuangan syariah telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia. Untuk terus mengembangkan sektor ini, diperlukan komitmen semua elemen masyarakat, termasuk kepala daerah, di seluruh Indonesia.

Chairman Infobank Eko B Supriyanto menyampaikan bahwa Anugerah Adinata Syariah 2022 merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang berperan aktif mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Ia berharap perkembangan syariah bisa menjadi kekuatan baru ekonomi di masa datang. Anugerah Adinata Syariah yang digagas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan AhliEkonomi Indonesia (IAEI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Infobank diberikan dalam beberapa kategori. Di antaranya kategori Keuangan Syariah, Industri Halal, dan kategori Keuangan Sosial Syariah. Juara umum Anugerah Adinata Syariah 2022 diraih Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Yoga)