Beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung pemerintah diperkirakan akan terus membengkak, menyusul tingginya harga minyak dunia ditambah adanya tren kenaikan konsumsi BBM subsidi masyarakat. "Subsidi akan terus naik, kalau tidak dikendalikan, bisa lebih parah lagi," ujar Peneliti Ahli Ekonomi Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasonal (BRIN), Maxensius Tri Sambodo. Tahun ini, subsidi energi ditargetkan naik tipis menjadi Rp 134 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan LPG Rp 77,5 triliun dan subsidi  listrik Rp56,6 triliun. Jika tidak dikendalikan dengan penyesuaian harga BBM, LPG dan listrik, subsidi energi tahun ini bakal meroket seiring kenaikan harga minyak global. Max mengungkapkan subsidi energi, termasuk listrik, estimasi angka tinggi sekali. Walaupun benefitnya bisa meredam inflasi, kemiskinan, pengangguran, itu memang harus dipertimbangkan. Namun ini tidak hanya dialami Indonesia yang mencoba meredam dampak  global berupa tingginya  harga minyak. (Yetede)

Pandemi Covid-19 belum usai. Namun, kegairahan sepanjang Ramadhan tahun ini kembali terasa di tempat-tempat makan. Para pengelola rumah makan sampai ”terbirit-birit” melayani pesanan. Dengan begitu, roda perekonomian kembali berputar. Asep Maulana (28) luar biasa sibuk menerima pesanan konsumen. Di depan Kedai Peda Pelangi, pembeli berbaris hingga 10-an meter. Beres sejenak di kasir, Asep mengalihkan perhatiannya ke meja untuk meracik es kopi susu. Kompor yang tak berhenti menyala sejak siang mengembuskan udara yang membuat gerah. Nadya Fathani (23) alias Hani tak kalah sibuk memenuhi pesanan. Dia menggoreng perkedel jagung, menyiapkan piring beralaskan daun pisang, dan mengganti wajan dengan pan khusus telur ceplok. Di sela-selanya, dia masih harus meladeni konsumen yang mencoba menyela, memesan dari samping kedai. Hingga menjelang Maghrib, Peda Pelangi yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, itu masih ramai pembeli. Tak hanya Asep dan Hani yang kewalahan, pemilik Kedai Peda Pelangi, Nadya Pratiwi danYusuf Dharmawan, pun turun tangan. Pukul 18.30, kesibukan melandai meski masih ada sisa pesanan yang harus dituntaskan. Setengah jam berlalu, mereka bisa sedikit bersenda gurau, mengobrol, dan sekejap mengecek ponsel.

Suasana menjelang berbuka di Antasore Japanese Dining di Antasari, Jaksel , Kamis (14/4), tak jauh berbeda. Sejak pukul 17.00, Rio Pratama, sang koki, beserta lima juru masak sudah sibuk menyiapkan pesanan. Mereka terlihat wara-wiri di dapur yang hanya berbatas kaca hingga masuk saat berbuka. Demi menyelesaikan pesanan, Rio dan tim memilih hanya minum secara cepat lebih dahulu untuk membatalkan puasa. Sushi roll, ramen, hingga aneka minuman berseliweran dibawa pelayan dari dapur. Salah satunya Venny Tri Wulandari yang sudah siap sejak pukul 16.00. Ramainya pengunjung pada hari itu membuat Venny bingung mencari posisi pemesan. ”Penuh banget bukber tahun ini. Dari kapasitas 100 orang, selalu penuh. Untuk minggu ini saja, udah enggak ada slot lagi untuk berbuka,” ujarnya.

Suasana di XXI Lounge Plaza Senayan saat buka puasa bersama, Jumat (15/4), relative lebih terkendali. Lokasi yang privat dengan jumlah undangan terbatas dan menu yang sudah dipesan di muka membuat suasana hiruk-pikuk tak terasa. Para pelayan mengisi meja makan prasmanan dengan cekatan, tanpa menarik perhatian. Menjelang berbuka puasa, semua menu telah dihidangkan, mulai dari kolak, kurma, kue tradisional, puding, salad, hingga makanan utama. Begitu azan Maghrib menggema, para pelayan menghilang ke belakang untuk membatalkan puasa. Di Ramen Ya yang berlokasi di pusat perbelanjaan di Jaksel, sebagian pelanggan minta pesanannya diantar sebelum berbuka sehingga menguntungkan bagi pelayan dan bagian dapur. Saat jam berbuka, beberapa tamu tetap ada yang datang dan bersedia menunggu. Namun, bagi yang datang sendiri, masih ada sejumlah bangku yang tersedia. Tamu pun tak perlu lama menunggu pesanan. Direktur Komunikasi Pemasaran Hotel Raffles Jakarta Mirah Marhaendra mengungkapkan, dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pelanggan terutama untuk berbuka puasa meningkat 25 %. Ini, menurut dia, disebabkan kebijakan pemerintah soal penanganan pandemi yang terbilang lebih fleksibel sehingga berdampak positif pada antusiasme pelanggan. (Yoga)

Pemerintah telah menetapkan kebijakan THR keagamaan dan gaji ke-13 tahun 2022 bagi ASN dan pensiunan. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang mulai membaik pascapandemi, serta untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global, THR tahun ini akan diberikan lebih besar daripada tahun 2020 dan 2021. Kebijakan THR dan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan ASN itu diatur PP No 16 Tahun 2022. Anggaran yang dialokasikan untuk ASN pusat yang bekerja di kementerian/lembaga dan TNI/Polri adalah Rp 10,3 triliun. Untuk ASN yang bekerja di daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 15 triliun yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal setiap daerah, alokasi anggaran THR pensiunan sebesar Rp 9 triliun, berasal dari pos bendahara umum negara.

Menkeu Sri Mulyani  (16/4) mengatakan, untuk THR tahun ini dilakukan penyesuaian besaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi THR diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok, tunjangan yang melekat pada gaji (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan), serta tambahan 50 % tunjangan kinerja. ASN pusat yang akan menerima THR tahun ini 1,8 juta orang, ASN daerah 3,7 juta orang, dan pensiunan 3,3 juta orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi ASN di pusat dan daerah selama dua tahun terakhir ini dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Selain pembayaran THR dan gaji ke-13, pemerintah juga kembali mengizinkan ASN untuk melakukan mudik hari raya. ”Mendagri meminta kepada semua kepala daerah untuk segera menindaklanjuti arahan Presiden berdasarkan PP yang sudah ada,” kata Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. (Yoga)

Tahun 2022 moga-moga memang menjadi ”lebaran” bagi hampir seluruh pelaku bisnis pertunjukan di Indonesia. Pergelaran pertunjukan mulai diperbolehkan lagi. Jadwal-jadwal konser musik, misalnya, mulai bermunculan. Gagasan aneka konser mulai menggelora di kepala para penyelenggara, disertai animo besar calon penonton yang sudah bersiap-siap memilih konser yang akan mereka datangi. Bulan Maret kemarin beberapa konser sudah mulai terselenggara. Di Mandalika seiring MotoGP yang heboh itu, ataupun Joyland di Bali, bulan Maret lalu. Java Jazz Festival yang tidak hadir di tahun 2021, bila sesuai jadwal, pergelaran ini akan diadakan pada akhir Mei 2022. Bagi pelaku bisnis yang mencari rezeki di sektor pertunjukan, konser virtual memang sempat menumbuhkan harapan dan terasa layak dijajaki. Namun, penonton memang tidak terlalu berminat.

Situasi pandemi Covid-19 yang seakan sudah sirna di Los Angeles, Amerika Serikat, bisa juga terjadi di Indonesia. Laporan pemred Kompas mengatakan, penerbangan hingga berkeliling-keliling selama sepekan di sana, kesan seram sudah jauh dari yang dibayangkan. Pandemi seakan telah sirna. Penerapan prokes serba ketat untuk mencegah penularan Covid-19 tak terlihat lagi di area public, masker sudah menjadi opsi. Meskipun di bandara penumpang masih menggunakannya, begitu keluar bandara semua orang tidak lagi bermasker. Begitu pula di rumah makan, tempat berbelanja, kampus, dan area publik lainnya. Pandemi di sana sudah berubah menjadi endemi. Kita berharap hal yang sama di sini, konser music, semestinya tidak terkendala lagi. Sekarang saja, dengan segala kesibukan mempersiapkan Java Jazz 2022, mereka yang dahulu bekerja bersama perlahan sudah mulai kembali, mereka bekerja sambil bernyanyi-nyanyi, ”Ramadhan telah tiba”. Setelah dua tahun berpuasa, semoga ”lebaran” tahun 2022 ini berlangsung meriah dan tentu saja aman dan menyenangkan. (Yoga)

Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal (15/4) mengatakan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas biasanya terkena pungutan pajak langsung dan tidak langsung yang berbeda dengan sektor industri lain. Pajak langsung terdiri atas pajak penghasilan. Kemudian, pajak tidak langsung meliputi pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak dalam rangka impor barang, pajak daerah, dan retribusi daerah. Periode eksplorasi, menjadi tahap paling berat bagi investor/perusahaan hulu migas. Mereka belum memperoleh pemasukan, tetapi harus menanggung biaya eksplorasi yang tinggi. Apalagi, risiko eksplorasi hulu migas di Indonesia terbilang tinggi apabila cadangan yang ditemukan tidak ekonomis untuk diproduksikan. ”Kalau bisa, pemerintah memberikan insentif perpajakan pada fase eksplorasi dan produksi migas. Pemerintah setidaknya mementingkan (pemberian insentif fiskal) kepada KKKS yang melakukan eksplorasi dan produksi di lapangan marginal ataupun lapangan yang sudah memasuki secondary recovery dan memerlukan teknologi tambahan, seperti pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR),” ujar Moshe.

Chairman Regulatory Affairs Commitee Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Ali Nasir menambahkan, per tahun realisasi investasi yang masuk ke hulu migas Indonesia hanya separuh dari yang sebenarnya dibutuhkan. Perubahan kebijakan fiskal, seperti pembebasan pajak di hulu migas, merupakan hal fundamental yang sejak lama diminta asosiasi. ”Industri hulu migas meminta pembebasan pajak sampai akhir masa kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC). Akan tetapi, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split hanya memberikan pembebasan pajak saat eksplorasi. Saat berproduksi, kami dikenai beragam jenis pajak,” katanya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam raker di Komisi VII DPR, Rabu (13/4) menyebutkan sejumlah penawaran kompetitif yang diyakini bisa memikat investor masuk ke Indonesia. Pertama, pemerintah siap menurunkan first tranche petroleum (FTP) menjadi 10 persen. FTP merupakan sejumlah tertentu migas yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil oleh badan pelaksana ataupun kontraktor sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi. Kedua, pemerintah akan menerapkan peniadaan jumlah minimal bonus tanda tangan. Hal ketiga yang ditawarkan adalah fleksibilitas bagi pelaku industri untuk memilih skema bagi hasil berdasar produksi kotor (gross split) atau skema biaya operasi yang dipulihkan (cost recovery). (Yoga)

Hingga akhir triwulan I-2022, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat jumlah investor pasar modal mencapai 8,3 juta investor, naik 12,13 % dari akhir Desember 2021. Jika dilihat dari sebaran usia, investor pemula yang berasal dari generasi Z, yakni generasi yang lahir tahun 1996 hingga 2012, merupakan populasi terbesar di pasar modal dengan porsi 80 %. Kedatangan anak-anak muda ini membuat perusahaan sekuritas berlomba memberikan berbagai kemudahan kepada investor.

Penyederhanaan pembukaan rekening dinilai turut berdampak pada penambahan tersebut. ”Hingga saat ini ada 34 perusahaan efek yang dapat melakukan pembukaan rekening secara online,” kata Dirut KSEI Uriep Budhi Prasetyo, Kamis (14/4). Dengan pembukaan rekening sekuritas daring, para investor hanya perlu mengisi formulir serta mengunggah salinan KTP dan NPWP. Kerja sama dengan instansi kependudukan dan catatan sipil membuat verifikasi data KTP dapat dilakukan dengan cepat. Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Data KSEI menunjukkan, para investor muda itu berminat pada sektor perbankan, barang konsumer, dan industri dasar. (Yoga)

Upaya menaikkan harga jual LPG bersubsidi yang sejak 2007 dibanderol Rp 4.250 per kg, mendorong pemerintah pada posisi dilematis ; pertama, konsumen LPG bersubsidi 3 kilogram sangatlah besar, mendominasi pangsa pasar LPG di Indonesia. Pada tahun 2014-2020, jumlah konsumsi LPG bersubsidi 3 kilogram ini 87 % per tahun atau 6,2 juta metrik ton (MT) dari seluruh konsumsi LPG yang mencapai 7 juta MT setahun. Artinya, konsumen LPG nonsubsidi relatif sangat kecil, hanya 13 % atau 0,8 juta MT setahun. Dengan jumlah pangsa pasar yang besar ini, kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kg kemungkinan besar menimbulkan polemik dan penolakan, terutama dari kelompok masyarakat miskin; UMKM, juga usaha perikanan nelayan skala kecil yang menjadi sasaran produk subsidi ini. Menaikkan harga jual LPG bersubsidi akan menurunkan daya saing produk UMKM karena membuat harga jual semakin mahal.

Posisi sulit berikutnya terkait beban anggaran subsidi yang kian besar. Apabila harga jual LPG bersubsidi tidak dinaikkan, beban subsidi akan membengkak, dikarenakan produksi LPG di dalam negeri terus menurun. Pada kurun 2014-2020, produksi LPG domestik terus menyusut 70.000 MT per tahun. Di sisi lain, konsumsi LPG terus meningkat 320.000 MT setahun. Akibatnya, impor LPG dari luar negeri terus bertambah sekitar 460.000 MT per tahun. Pemerintah memerlukan valuta asing untuk mengimpor LPG dari luar negeri. Akibatnya, setiap perubahan kondisi perekonomian global dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan di Indonesia sehingga berdampak pada harga jual komoditas impor tersebut di dalam negeri. Pada laporan Nota Keuangan APBN 2022 disebutkan nilai subsidi LPG 3 kilogram 2022 dianggarkan Rp 66,3 triliun, yang terbesar di antara subsidi energi lainnya, mengalahkan subsidi BBM tertentu yang hanya Rp 11 triliun ataupun subsidi untuk energy listrik yang mencapai Rp 56 triliun. Deraan kenaikan harga minyak dunia yang tinggi di atas 100 USD per barel tetap membuat pemerintah kewalahan.

Selain itu, jumlah penggunaan tabung 3 kg sulit dibatasi sehingga rawan diselewengkan. Bisa ditimbun atau dioplos dengan dimasukkan ke tabung ukuran lebih besar guna mendapatkan margin besar sebagai produk LPG nonsubsidi. Harga di tingkat konsumen akhir pun cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga relatif sulit dilakukan. Fenomena demikian apabila tidak diurai secara lebih baik lagi, anggaran subsidi yang selalu disediakan pemerintah menjadi relatif tidak terarah dan tidak terkendali. (Yoga)

Wakil Perdana Menteri Alexander Rusia Novak mengatakan,  beberapa negara pembeli gasnya telah setuju untuk menggunakan mata uang rubel. Namun ia, tidak menyebutkan identitas dari  pelanggan yang sudah beralih itu. "Kami berharap ada keputusan beralih ke rubel dari importir lain," ujar dia dalam tanggapan yang diterbitkan majalah internal kementerian pada Jumat (15/4), yang dilansir Reuters. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto mengatakan pada Senin (11/4) bahwa Hungaria berencana membayar gas Rusia dalam bentuk Euro melalui Gazprombank. Pada Maret, Presiden Vladirmir Putin memang mengusulkan agar pembeli energi membuka rekening di Gazprombank, dimana pembayaran dalam euro atau dollar AS akan dikonversikan kedalam rubel. Bulan lalu, Putin mengingatkan bahwa pembeli gas Rusia dari negara-negara "tak bersahabat" harus melakukan pembayaran dalam rubel, namun permintaan itu ditolak oleh otoritas Uni Eropa, dibawah rezim  blok yang menjatuhkan sanksi-sanski kepada negeri Beruang Merah itu. (Yetede)

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp1,2-1,3  triliun pada tahun ini. Dana tersebut akan digunakan  untuk penanaman kembali (replanting) dan pemeliharaan tanaman sawit yang belum menghasilkan. "Selebihnya akan dipakai untuk memperbaiki infrastruktur dan peremajaan mesin pabrik," kata Direktur AALI Mario Casimirus  Surung Gultom dalam paparan publik Astra Agro Lestari di Jakarta, Rabu (13/4). Tahun ini, menurut Mario, AALI juga akan mengadopsi teknologi digital dalam proses perawatan dan pemeliharaan kebun. Perseroan juga memanfaatkan teknologi  kecerdasan buatan dan mesin pembelajar untuk memprediksi potensi  produksi di 17 lokasi dengan total lahan  pertanian seluas 146.000 hektare. Dengan adanya digitalisasi  diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pemeliharaan dan produksi tanaman produktif. (Yetede)

Badan Pangan Nasional (Bapanas atau National Food Agency/NFA) akan melakukan simplifikasi atau penyederhanaan regulasi pengelolaan  pangan. "Kami telah merancang tata kelola kebijakan pangan kedepan, intinya adalah nanti Bapanas itu akan mengoptimalkan  peran Bulog dan BUMN pangan sebagai operatornya. Kemudian juga tentu selalu ada koordinasi dengan Kementerian BUMN yang membawahi BUMN," kata Plt Deputi Bidang Kesediaan dan Kestabiliatas Badan Pangan Napanas Risfaheri. Saat wabinar tentang pengoptimalkan peran Bapanas yang diselenggarakan  oleh Pataka di Jakarta. (Yetede)