Upaya menaikkan harga jual LPG bersubsidi yang sejak 2007 dibanderol Rp 4.250 per kg, mendorong pemerintah pada posisi dilematis ; pertama, konsumen LPG bersubsidi 3 kilogram sangatlah besar, mendominasi pangsa pasar LPG di Indonesia. Pada tahun 2014-2020, jumlah konsumsi LPG bersubsidi 3 kilogram ini 87 % per tahun atau 6,2 juta metrik ton (MT) dari seluruh konsumsi LPG yang mencapai 7 juta MT setahun. Artinya, konsumen LPG nonsubsidi relatif sangat kecil, hanya 13 % atau 0,8 juta MT setahun. Dengan jumlah pangsa pasar yang besar ini, kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kg kemungkinan besar menimbulkan polemik dan penolakan, terutama dari kelompok masyarakat miskin; UMKM, juga usaha perikanan nelayan skala kecil yang menjadi sasaran produk subsidi ini. Menaikkan harga jual LPG bersubsidi akan menurunkan daya saing produk UMKM karena membuat harga jual semakin mahal.

Posisi sulit berikutnya terkait beban anggaran subsidi yang kian besar. Apabila harga jual LPG bersubsidi tidak dinaikkan, beban subsidi akan membengkak, dikarenakan produksi LPG di dalam negeri terus menurun. Pada kurun 2014-2020, produksi LPG domestik terus menyusut 70.000 MT per tahun. Di sisi lain, konsumsi LPG terus meningkat 320.000 MT setahun. Akibatnya, impor LPG dari luar negeri terus bertambah sekitar 460.000 MT per tahun. Pemerintah memerlukan valuta asing untuk mengimpor LPG dari luar negeri. Akibatnya, setiap perubahan kondisi perekonomian global dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan di Indonesia sehingga berdampak pada harga jual komoditas impor tersebut di dalam negeri. Pada laporan Nota Keuangan APBN 2022 disebutkan nilai subsidi LPG 3 kilogram 2022 dianggarkan Rp 66,3 triliun, yang terbesar di antara subsidi energi lainnya, mengalahkan subsidi BBM tertentu yang hanya Rp 11 triliun ataupun subsidi untuk energy listrik yang mencapai Rp 56 triliun. Deraan kenaikan harga minyak dunia yang tinggi di atas 100 USD per barel tetap membuat pemerintah kewalahan.

Selain itu, jumlah penggunaan tabung 3 kg sulit dibatasi sehingga rawan diselewengkan. Bisa ditimbun atau dioplos dengan dimasukkan ke tabung ukuran lebih besar guna mendapatkan margin besar sebagai produk LPG nonsubsidi. Harga di tingkat konsumen akhir pun cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga relatif sulit dilakukan. Fenomena demikian apabila tidak diurai secara lebih baik lagi, anggaran subsidi yang selalu disediakan pemerintah menjadi relatif tidak terarah dan tidak terkendali. (Yoga)

Wakil Perdana Menteri Alexander Rusia Novak mengatakan,  beberapa negara pembeli gasnya telah setuju untuk menggunakan mata uang rubel. Namun ia, tidak menyebutkan identitas dari  pelanggan yang sudah beralih itu. "Kami berharap ada keputusan beralih ke rubel dari importir lain," ujar dia dalam tanggapan yang diterbitkan majalah internal kementerian pada Jumat (15/4), yang dilansir Reuters. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto mengatakan pada Senin (11/4) bahwa Hungaria berencana membayar gas Rusia dalam bentuk Euro melalui Gazprombank. Pada Maret, Presiden Vladirmir Putin memang mengusulkan agar pembeli energi membuka rekening di Gazprombank, dimana pembayaran dalam euro atau dollar AS akan dikonversikan kedalam rubel. Bulan lalu, Putin mengingatkan bahwa pembeli gas Rusia dari negara-negara "tak bersahabat" harus melakukan pembayaran dalam rubel, namun permintaan itu ditolak oleh otoritas Uni Eropa, dibawah rezim  blok yang menjatuhkan sanksi-sanski kepada negeri Beruang Merah itu. (Yetede)

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp1,2-1,3  triliun pada tahun ini. Dana tersebut akan digunakan  untuk penanaman kembali (replanting) dan pemeliharaan tanaman sawit yang belum menghasilkan. "Selebihnya akan dipakai untuk memperbaiki infrastruktur dan peremajaan mesin pabrik," kata Direktur AALI Mario Casimirus  Surung Gultom dalam paparan publik Astra Agro Lestari di Jakarta, Rabu (13/4). Tahun ini, menurut Mario, AALI juga akan mengadopsi teknologi digital dalam proses perawatan dan pemeliharaan kebun. Perseroan juga memanfaatkan teknologi  kecerdasan buatan dan mesin pembelajar untuk memprediksi potensi  produksi di 17 lokasi dengan total lahan  pertanian seluas 146.000 hektare. Dengan adanya digitalisasi  diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pemeliharaan dan produksi tanaman produktif. (Yetede)

Badan Pangan Nasional (Bapanas atau National Food Agency/NFA) akan melakukan simplifikasi atau penyederhanaan regulasi pengelolaan  pangan. "Kami telah merancang tata kelola kebijakan pangan kedepan, intinya adalah nanti Bapanas itu akan mengoptimalkan  peran Bulog dan BUMN pangan sebagai operatornya. Kemudian juga tentu selalu ada koordinasi dengan Kementerian BUMN yang membawahi BUMN," kata Plt Deputi Bidang Kesediaan dan Kestabiliatas Badan Pangan Napanas Risfaheri. Saat wabinar tentang pengoptimalkan peran Bapanas yang diselenggarakan  oleh Pataka di Jakarta. (Yetede)

Menteri Pertanian  Syarul Yasin Limpon mendorong kemajuan industri alat mesin pertanian (alsintan) buatan dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen DalamNegeri) tinggi untuk dapat digunakan  pada industri pertanian nasional. Peran mekanisme pertanian  melalui alsintan telah  terbukti menjadikan sektor pertanian  nasional. Mentan mendorong  pengembangan industri alsinta dalam negeri dengan TKDN. "TKDN jangan 42%, tapi 3-5 tahun  bulan kedepan TKDN harus diatas. Saya mau lihat ini hasilnya kedepan. Ini komitmen dan upaya nyata kita semua industri alsintan  dalam negeri agar kita  tidak lagi  impor komponen alsintan," kata Mentan saat kunjungan kerja  ke PT Sharpindo  Dinamika Prima. Dirut PT Sharpindo  Dinamika Prima  Jusmin Suwoko mengapresiasi dukungan Kementan  yang menumbuhkan dan memprioritaskan alsintan buatan dalam negeri. (Yetede)

Kabar kenaikan tarif listrik kembali berhembus. Sinyal itu datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Berbicara dalam rapat dengar  pendapat bersama Komisi Energi  DPR pada Rabu,13 April lalu, Arifin, menyampaikan rencana pemerintah menaikkan tarif non-subsidi pada tahun ini sebagai salah satu  strategi jangka pendek menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia. Hingga Maret lalu, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) mencapai US$ 98,4 per barel. Sementara itu, angka ICP yang diasumsikan dalam APBN tahun ini hanya US$ 63 per barel. ICP merupakan salah satu komponen penentu tarif dasar listrik, selain itu nilai tukar rupiah dan inflasi. Selain mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik, perubahan ICP bakal mempengaruhi jumlah subsidi dan kompensasi energi yang harus digelontorkan pemerintah.  (Yetede)

Wacana kenaikan listrik kembali mencuat dalam rapat Komisi Energi DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Rabu lalu. Sebelumnya, pada Januari 2022, wacana serupa diungkapkan Direktur Jendral Ketenagalistrikan  Kementerian Energi, Rida Mulyana. Waktu itu, Rida mengumumkan, sembari mengkaji  ulang tarif listrik, pemerintah juga mempertimbangkan mengubah skema subsidi listrik  untuk  masyarakat menjadi subsidi langsung . "Ke depan, setelah menata data penerima subsidi, meski subsidi masih disalurkan PLN, ujungnya kita akan mengarah ke subsidi langsung," ujar Rida. Subsidi langsung tersebut, ia melanjutkan akan dikucurkan kepada pelanggan PLN dalam bentuk voucher atau uang tunai yang hanya bisa digunakan untuk membayar listrik. Penerimanya adalah masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. (Yetede)

Tingginya harga minyak dunia saat ini membawa dampak positif pada  Indonesia karena menarik  investasi di industri hulu migas, apalagi Indonesia masih  memiliki 128 basin yang potensial untuk di eksplorasi, sejumlah pembenahan harus dilakukan untuk menarik investor, salah satunya adalah masalah fiskal. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan dari 128 basin, 20 diantaranya sudah beroperasi, 19 sudah di-drill dan ditemukan hydrocarbon dan 68 basin masih beum di drill. "Jadi para meter investasinya terutama atractive plant nya masih oke.  Inilah tantangan industri migas kedepannya," ujarnya, Rabu (13/4).  Julius memprediksi industri migas akan terus tumbuh hingga 2030-2050 sehingga diharapkan kegiatan produksi dan suplai juga akan mengalami kenaikan meski diperkirakan gas akan mengalami produksi lebih tinggi sebagai alternatif energi transisi. (Yetede)

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, elpiji, serta tarif listrik sebagai respons atas meroketnya harga minyak mentah dunia. Dampak menaikkan harga energy tersebut mesti dipertimbangkan sangat matang. Rencana kenaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam raker di Komisi VII DPR, Rabu (13/4). Menurut Arifin, asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2022 sebesar 63 USD per barel jauh di bawah harga riil Maret 2022 sebesar 98,4 USD per barel. Sementara harga kontrak gas (CP Aramco) untuk elpiji 839,6 USD per ton atau melonjak dari awal tahun 569 USD AS per ton.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno berpendapat, pemerintah perlu mendetailkan rencana kenaikan harga pertalite, solar, elpiji, dan tarif listrik beserta waktu realisasinya. Detail seperti itu penting karena berkaitan dengan dampak yang bakal dirasakan masyarakat dan sektor industri. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, saat membacakan kesimpulan rapat kerja, mengatakan, penting bagi pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait dinamika kenaikan harga minyak mentah dunia dan dampaknya ke harga BBM eceran dalam negeri, berikutnya pemerintah harus meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan menindak badan usaha/perseorangan yang terbukti menimbun atau membeli BBM subsidi yang bukan hak mereka. (Yoga)

Eropa terus menambah komoditas yang dikecualikan dari daftar sanksi terhadap Rusia. Setelah energi, kali ini titanium, salah satu material penting untuk pembangunan pesawat. Ketergantungan terhadap pasokan dari Rusia jadi alasan Eropa. Pemimpin Airbus, Guillaume Faury, Selasa (12/4), di Paris, meminta Eropa tidak melarang impor titanium dari Rusia. Menurut dia, larangan itu tidak akan menyulitkan Rusia, tetapi justru akan merusak industri dirgantara Eropa. (Yoga)