Indeks Pembangunan Manusia dan kondisi ekonomi di 101 daerah yang akan diisi penjabat kepala daerah pada 2022 cukup variatif. Kemendagri perlu cermat memilih penjabat agar mereka bisa mengatasi beragam tantangan di daerah. Gelombang pertama penjabat kepala daerah mulai bertugas pertengahan Mei 2022. Pemerintah pusat perlu memperhatikan dengan cermat karakteristik dan tantangan daerah yang amat bervariasi dalam proses seleksi penjabat kepala daerah, agar penjabat kepala daerah dapat bergerak cepat mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, penjabat yang bertugas mampu meningkatkan kualitas hidup warganya. Hasil kajian Litbang Kompas menunjukkan beragamnya kondisi 101 daerah yang akan dipimpin penjabat kepala daerah tahun 2022. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, 77 daerah di bawah rata-rata nasional dan 24 di atas rata-rata nasional. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 72 daerah berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan 29 daerah di atas rata-rata nasional. Dari sisi kategori IPM, 42 daerah tinggi dan sangat tinggi, sementara 59 sedang serta rendah.

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University, Hermanto Siregar (17/4) mengatakan, pengaruh pandemi Covid-19 belum selesai.Pertumbuhan ekonomi nasional memang sudah positif, tetapi masih di bawah rata-rata sebelum pandemi. Kondisi ini terpotret di level daerah yang rata-rata pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional. Karena itu, penjabat kepala daerah hendaknya memiliki kapasitas yang tinggi. Jika kapasitas yang dimilikinya biasa-biasa, hal itu akan membuat upaya mengangkat sektor sosial dan ekonomi di daerah terasa berat. Kondisi IPM setiap daerah merefleksikan tantangan yang harus dihadapi penjabat yang akan ditempatkan di daerah tersebut. Maka, pengisian penjabat tidak bisa sembarangan dan harus disesuaikan dengan IPM setiap daerah. Untuk daerah dengan IPM rendah, dibutuhkan penjabat yang mampu mengidentifikasi kondisi riil masyarakat dan  memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan yang berpusat pada manusia. Di daerah dengan IPM tinggi, penjabat tinggal mengembangkan program yang sudah ada. (Yoga)

Pertemuan tingkat tinggi pertama G20 di masa keketuaan Indonesia akan berlangsung di Washington, AS, Rabu (20/4). Kehadiran Rusia di forum menteri keuangan dan gubernur bank sentral itu bakal memicu perdebatan. Indonesia berusaha memastikan semua agenda tetap menjadi pokok bahasan. Menkeu Rusia Anton Siluanov dan Gubernur Bank of Russia Elvira Nabiullina akan mengikuti pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) anggota G20 secara virtual. Sejumlah pejabat teknis Rusia dilaporkan mengikuti FMCBG secara langsung di Washington. Sebagai Ketua G20 tahun ini, Indonesia mengagendakan pembahasan ekonomi global dan risikonya, masalah kesehatan global, arsitektur keuangan finansial, dan keuangan berkelanjutan dalam FMCBG. Agenda telah disepakati para pejabat kemenkeu dan bank sentral anggota G20 lewat pertemuan virtual, Selasa (12/4).

”Pertemuan G20 akan menjadi ajang yang melambangkan perpecahan komunitas internasional setelah serangan Rusia,” kata ekonom NLI Research Institute, Tsuyoshi Ueno, kepada Kyodo News. Indonesia telah mengundang Rusia seperti juga 17 negara lain yang menjadi anggota G20. Selain 19 negara, G20 juga meliputi blok UniEropa. Indonesia mengingatkan kepada anggota lain bahwa ketua bergilir tidak berwenang mengecualikan salah satu anggota. Indonesia hanya bisa mengecualikan atau tak mengundang salah satu anggota G20 jika ada konsensus. Menlu China Wang Yi dan Menlu Brasil Carlos Franca menolak wacana tidak mengundang Rusia di G20. Indonesia mengingatkan, masalah dunia saat ini bukan hanya ketegangan geopolitik. Tak kalah penting ialah pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi, ujar Koordinator Pelaksanaan Agenda G20 untuk Jalur Keuangan Wempi Saputra. (Yoga)

Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan BEI mencatat, hingga akhir triwulan I-2022 jumlah investor pasar modal 8,3 juta orang, naik 12,13 % dari 7,29 juta orang akhir Desember 2021. Selama Desember 2020-Desember 2021, jumlah investor melonjak 91,34 % dari 3,81 juta orang menjadi 7,29 juta orang. Investor pemula dari generasi milenial / Y (lahir 1981-1995) dan Z (lahir 1996-2012) mendominasi, menyumbang 80 % total populasi di pasar modal. Ini bukan hanya tren Indonesia dengan struktur demografi mudanya, melainkan juga tren global. Kehadiran Gen Y dan Z menjadi kekuatan yang terus bertumbuh, mendorong bursa ke new frontiers. Studi di sejumlah negara menunjukkan separuh Gen Y dan Z menginvestasikan uang dengan motivasi utama mandiri secara finansial. Bursa saham menjadi salah satu pilihan.

Karakteristik Gen Y dan Z, menurut Jean Case, CEO For What It’s Worth, adalah mereka memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, menghasilkan lebih banyak, menabung lebih banyak, berinvestasi lebih awal dan pada tingkat yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Di Indonesia, lonjakan jumlah investor diikuti kinerja bursa yang impresif, tecermin dari IHSG dan kapitalisasi pasar. Sepanjang 2021, nilai perdagangan, frekuensi transaksi, dan volume transaksi naik 45,7 %, 91,3 %, dan 81 %. Selain meningkatnya kesadaran berinvestasi dan kekuatan modal Gen Y dan Z; situasi pandemi, rendahnya suku bunga (yang membuat menaruh uang di bank tak lagi menarik), munculnya platform pialang online, dan perdagangan tanpa komisi membuat investasi di bursa lebih mudah diakses dari sebelumnya, juga ikut memicu lonjakan investor. (Yoga)

Invasi Rusia ke Ukraina, menimbulkan tekanan besar pada Barat untuk memutuskan hubungan energi mereka dengan Moskwa. Sanksi ekonomi dan larangan AS mengimpor minyak, gas, dan energi dari Rusia menegaskan bahwa konflik ini tak hanya mengandalkan mesin perang, tetapi juga energy yang dipersenjatai. Peperangan tak dibatasi wilayah, tetapi juga permainan politik global berbasis energi. Sebagai petrostate atau negara dengan ekonomi dan anggarannya bergantung pada ekspor migas, Rusia telah menggunakan pasokan energinya sebagai tuas kendali dengan mendikte persyaratan. Jauh sebelum invasi, dalam negosiasi gas dengan Ukraina dan Belarus pada 2006, Rusia telah menunjukkan pengaruh ekonomi dan politiknya yang besar pada negara-negara yang bergantung pada energinya. Salah satu yang mengikat adalah penundaan setiap referendum tentang keanggotaan dengan NATO. Maka, perang Rusia di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan energi di Eropa dan implikasi global yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia terus mengembangkan produksi gasnya untuk meningkatkan ekspor karena produksi gas alam domestik Eropa telah menurun. Jerman, Turki, dan Italia adalah importir terbesar gas alam Rusia. Akhir 2019, Rusia meluncurkan pipa ekspor gas utama ke timur, pipa Power of Siberia, sepanjang 3.000 km, berkapasitas 38 bcm, agar bisa mengirim gas dari ladang timur jauh langsung ke China. Gazprom sebagai pemilik tunggal Sistem Transportasi Gas Terpadu Rusia, dengan jaringan pipa dan stasiun kompresor gas sepanjang 155.000 km, berupaya meningkatkan pasokan untuk pasar dan sarana pengiriman ke China. Rusia mengembangkan pipa Power of Siberia-2 berkapasitas 50 bcm yang akan memasok China dari ladang gas Siberia Barat. Perang Rusia-Ukraina membuat dunia terbelah menyikapi pengamanan rantai pasok energi, terutama migas. Beberapa negara yang tak mau berada di bawah pengaruh AS, memilih tetap mendapatkan pasokan migas murah Rusia. Mereka tak mau terkena dampak lebih parah atas kenaikan harga minyak dan komoditas global yang bisa berimbas pada kestabilan politik dalam negeri. Sikap ini juga diperlihatkan negara-negara UE selaku sekutu utama AS. Meski AS telah memberlakukan embargo, mereka mengecualikannya dari sejumlah sanksi.

Lobi AS ke negara produsen minyak, seperti Venezuela, Iran, dan Arab Saudi, serta OPEC, belum berhasil memompa cadangan minyak mereka. Sementara Rusia kini menuntut mata uangnya (rubel) dan pembukaan rekening di bank Rusia sebagai syarat pembayaran minyak dan gasnya ke negara-negara yang ikut menjatuhkan sanksi. Jelas dampak perang semakin lama semakin berat akibat terganggunya pasokan energi. Bahkan, beberapa negara Eropa yang dikenal ambisius mengejar target net zero emission pada 2050 mulai melirik kembali batubara untuk memenuhi pasokan energinya. (Yoga)

Vice President for Industry and Regional Research Office of Economist Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, inflasi akhir 2022 bisa mencapai 4,17 %. Inflasi itu bisa terjadi jika harga pertamax naik 39 %, pertalite 10 %, dan elpiji 3 kg 10 %. Pemerintah memberi sinyal harga pertalite dan elpiji 3 kg akan naik secara bertahap pada Juli dan September 2022. Hal itu diungkapkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada awal April 2022 serta Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 13 April 2022. Untuk jangka pendek, pemerintah akan terus menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yang dikonsumsi kelas menengah ke atas. Penyesuaian harga BBM dan gas itu seiring dengan kenaikan harga minyak dan gas dunia. (Yoga)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat ada Rp 6,1 triliun rencana proyek korporasi dengan kegiatan usaha ekonomi hijau berwawasan lingkungan pada triwulan pertama tahun ini. Nilai itu sebagian merupakan kredit yang telah disalurkan dan sebagian lainnya sedang dalam proses perjanjian kredit. Segmen pendanaan hijau yang mendapat penyaluran kredit ini antara lain sektor energi terbarukan, pembangunan gedung berwawasan lingkungan, dan transportasi ramah lingkungan.

Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir menyampaikan, tren investasi perlahan membaik di awal tahun ini, khususnya dari segmen debitor korporasi berwawasan lingkungan. Selain memberikan prioritas kepada debitor yang melaksanakan kegiatan usaha berkelanjutan, BNI juga memandang banyak proyek yang berpotensi mendukung sumber pertumbuhan kinerja kredit perseroan tahun ini.

Tak hanya memberikan pendanaan ke sektor ekonomi hijau, perbankan juga bertransformasi melakukan kegiatan usahanya menjadi berwawasan lingkungan. Upaya itu dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga tergolong dalam indeks ESG (environmental, social, and governance) Leaders. Indeks yang diterbitkan BEI ini berisi 30 emiten yang menerapkan ESG terbaik. Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengungkapkan, perusahaan senantiasa bersinergi untuk menunjang prinsip keuangan berkelanjutan. (Yoga)

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI pekan lalu menunjukkan, pada triwulan I-2022 kapasitas produksi dunia usaha berada pada level 73,08 %, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya pada level 72,60 %. Kendati bertumbuh, kapasitas produksi itu masih berada di bawah rata-rata tiga tahun terakhir, yakni 74,53 %. (Yoga)

PT Bumi Resources Tbk melakukan private placement dalam rangka menukarkan obligasi wajib konversi (OWK) dengan saham baru. Utang Bumi Resources akan dikonversi dengan saham. Bumi Resources akan menerbitkan 10,2 miliar saham seri C dengan harga pelaksanaan senilai Rp 80 per saham. Demikian keterangan dari manajemen Bumi Resources kepada BEI akhir pekan lalu. (Yoga)

Aturan baru terkait pungutan di sektor batubara berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perusahaan batubara. Dalam Peraturan Pemerintah No 15/2022, tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batubara dihitung secara progresif, mengikuti besaran harga batubara acuan (HBA). Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menyebut, pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP bagi IUPK sebenarnya terbilang wajar di tengah kenaikan harga batubara. Jika HBA kembali naik lebih tinggi, tarif pajak akan tetap flat di level 28%.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun depan diprediksi masih masuk fase pemulihan. Namun di satu sisi pemerintah sudah mulai mendongkrak lagi anggaran infrastruktur. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memangkas anggaran perlindungan sosial. Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat kabinet terbatas di Istana Presiden, Kamis (14/4), pemerintah menetapkan pagu indikatif anggaran infrastruktur 2023 sekitar Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun. angka ini naik dibanding pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 365,8 triliun. Di sisi lain, pagu indikatif anggaran perlindungan sosial 2023 sekitar Rp 332 triliun - Rp 349 triliun, atau turun ketimbang anggaran 2022 sebesar Rp 431,5 triliun,