Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, inflasi global yang dipicu kenaikan harga pangan dan energi mulai tertransmisi ke dalam negeri. Pemerintah juga telah menaikkan harga BBM dan gas nonsubsidi serta PPN dari 10 % menjadi 11 %. ”Jika pemerintah turut menaikkan harga pertalite, elpiji 3 kg, dan tarif listrik bagi rumah tangga miskin pada tahun ini, tingkat inflasi di Indonesia bakal tinggi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Menghadapi Inflasi Menuju Kondisi Pra-pandemi” , Selasa (19/4).

Menurut Faisal, Core Indonesia membuat empat scenario inflasi 2022. Skenario pertama, jika tidak ada kebijakan menaikkan harga, tingkat inflasi tahun ini di atas 2,5 %, lebih tinggi dibandingkan inflasi 2021 sebesar 1,87 %. Skenario kedua, tingkat inflasi di atas 3,5 % akibat penerapan PPN 11 % dan kenaikan harga pertamax April 2022. Skenario ketiga, apabila skenario kedua ditambah kenaikan harga pertalite dengan asumsi dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 9.000 per liter, tingkat inflasi bisa di atas 5 %. Kemudian skenario keempat,  tingkat inflasi bisa di atas 5,5 %. Hal itu bisa terjadi jika skenario ketiga ditambah kenaikan harga elpiji 3 kg dari Rp 17.000 per tabung menjadi Rp 20.000 per tabung. (Yoga)

Direktur Pemasaran KKP Erwin Dwiyana mengungkapkan, Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar tuna-tongkol-cakalang dunia selama 2010-2019, dengan kontribusi 15  % total produksi dunia. Meski menjadi produsen utama tuna, Indonesia hanya menempati peringkat keenam eksportir tuna dunia. Negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia, antara lain Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Thailand. Sebaliknya, Thailand yang merupakan importir tuna-cakalang terbesar ketiga dunia justru menjadi eksportir tuna terbesar di dunia dengan mengandalkan ekspor produk olahan tuna. Pada 2020, ekspor tuna-cakalang dari Thailand tercatat 2,4 miliar USD atau 17,73 % pasar dunia. Sementara ekspor tuna-cakalang Indonesia hanya 724.094 USD atau 5,33 % pasar dunia. Data KKP 2020 mencatat ada 410 unit pengolahan ikan skala menengah-besar untuk komoditas tuna-tongkol dan cakalang. ”Peningkatan daya saing untuk meningkatkan ekspor dimulai dari pemenuhan bahan baku, perbaikan sistem produksi, distribusi dan logistik, serta upaya menumbuhkan iklim usaha investasi yang kondusif,” ujar Erwin.

Country Representative Marine Stewardship Council (MSC) Hirmen Syofyanto menambahkan, tren produk dan konsumen perikanan tuna dunia bersertifikasi MSC semakin diminati. Saat ini, produk tuna dunia yang sudah bersertifikasi MSC sebanyak 2,1 juta ton atau 3 % total tangkapan dunia, dan kebanyakan dipasarkan di AS, Eropa, dan negara-negara Pasifik. Menurut Direktur Ocean Solution Zulficar Mochtar, peningkatan daya saing tuna Indonesia memerlukan pembenahan hulu ke hilir, meliputi perbaikan data stok, kuota, tata kelola yang terkait dengan organisasi perikanan regional (RFMO), kebijakan perizinan, persiapan operasional, penangkapan ikan, pendaratan, pengolahan, target ekspor, transportasi, dan importir. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, pemerintah perlu memprioritaskan pembinaan kepada nelayan kecil dalam upaya peningkatan ekspor tuna. (Yoga)

Ekspor nonmigas dari Sulut tercatat melonjak drastis selama Maret 2022. Dalam konferensi pers, Selasa (19/4), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Asim Saputra mengatakan, ekspor nonmigas mencapai 141,38 juta USD atau Rp 2,02 triliun. Capaian ekspor tersebut meningkat 54,75 % dibandingkan dengan nilai ekspor selama Februari 2022, atau meningkat 60,21 % dari Maret 2021. (Yoga)

Disebut daya belinya turun oleh BPS, kalangan buruh informal yang selama pandemi tak jelas nasibnya kini mencoba berpikir positif menyambut pemulihan ekonomi. Momentum lebaran diharapkan mendongkrak rezeki mereka kembali. Caswanto (63) buruh bangunan informal asal Brebes, Jateng,berkata  ”Sehari, saya dibayar Rp 120.000, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau seminggu gajinya bisa Rp 890.000,” tuturnya. Sebagian kecil penghasilannya untuk hidup seadanya di Ibu Kota, ia tinggal bersama satu buruh bangunan lain di kontrakan Rp 400.000 per bulan. Penghasilan kurang dari UMP DKI Jakarta yang Rp 4,6 juta per bulan itu juga tersedot untuk kebutuhan makan. Sebagian besar uangnya ia kirim ke Brebes untuk istrinya yang bekerja sebagai petani. Caswanto berharap ia dapat menabung lebih agar bisa pulang ke kampung halaman di Lebaran kali ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, kembali bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta bisa dengan cepat menghidupi angkatan kerja, yaitu pengangguran atau pekerja yang masuk usia kerja. Selama pandemi, sektor industri perdagangan dan jasa, khususnya formal, banyak ditinggalkan karena pengurangan karyawan, pekerja beralih profesi, atau pekerja urban kembali ke desa. Dengan pelonggaran aturan mobilitas dan terkendalinya kasus pandemi di Jakarta, tingkat pengangguran terbuka kembali turun hingga 8,5 % di Agustus 2021. Tren ini, memengaruhi permintaan tenaga kerja di sektor yang diisi buruh informal. ”Akan tetapi, meski ada kenaikan harga, Lebaran bisa menolong meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujarnya. Daya beli masyarakat yang beruang yang tak tertahankan di momen ini pun bisa menjadi berkah bagi buruh informal seperti Caswanto. (Yoga)

Akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kemarin, Tim Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka penyalahgunaan fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022. Dari keempat orang tersangka, satu orang merupakan pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemdag), dan tiga lainnya petinggi di grup usaha CPO dan produsen minyak goreng di Tanah Air. Mereka adalah, pertama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Saat ini, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dijabat Indrasari Wisnu Wardhana. Kedua, MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia  Ketiga, SMA, Senior Manager Corporate Affairs Pemata Hijau Group, Keempat, TS General Affairs PT Musim Mas.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI di pasar perdana sejak 1 Januari - 14 April 2022 mencapai 17,81 triliun. Pembelian SBN oleh BI, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022.

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat pemeringkatan surat utang senilai Rp 66,78 triliun hingga akhir Maret 2022. Mandat tersebut berasal dari 45 perusahaan BUMN dan non BUMN. Industri multifinance masih mendominasi rencana penerbitan obligasi, yakni Rp 14,73 triliun. Selain itu ada sektor industri pulp and paper senilai Rp 6,8 triliun. Lalu ada sektor perbankan Rp 6,7 triliun, telekomunikasi Rp 5,6 triliun dan sektor pertambangan Rp 4,5 triliun. Dari jenis penerbitan surat utang, Pefindo banyak memeringkat jenis penawaran umum berkelanjutan (PUB) , senilai Rp 19,75 triliun. Lalu obligasi konvensional Rp 15,45 triliun dan surat utang syariah (sukuk) Rp 8,28 triliun.

Satgas Waspada Investasi (SWI) masih terus melanjutkan patroli untuk memberantas berbagai entitas maupun layanan pinjaman online (pinjol) ilegal tak berizin. Dalam penjelasan resmi, Selasa (19/4), patroli hingga Maret 2022. SWI kembali menemukan 20 entitas investasi ilegal dan 105 pinjol tanpa izin.

Kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) turut mengerek kinerja keuangan PT Mahkota Group Tbk (MGRO) di sepanjang tahun lalu. Manajemen MGRO pun ingin melanjutkan pertumbuhan bisnis pada tahun ini. Saat ini harga CPO di Bursa Malaysia sudah menyentuh RM 6.463 per ton. Harga tersebut sudah melonjak 74% dalam setahun terakhir. Melihat tren harga CPO masih berjalan di level atas, Mahkota Group menargetkan total pendapatan di sepanjang tahun ini mencapai Rp 12 triliun, atau meningkat 64,16% year on year (yoy).

Kecurigaan ada permainan tata niaga minyak goreng sawit yang sempat langka kendati bahan bakunya melimpah ruah di Tanah Air, akhirnya terungkap. Selasa (19/4), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) selama Januari 2021-Maret 2022. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa tim penyidik Kejagung telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan empat orang menjadi tersangka dugaan kasus itu. Mereka yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang. Kasus dugaan tindak pidana korupsi itu terendus sejak akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Guna meredam kenaikan harga komoditas itu, Kemendag kala itu mengambil kebijakan menetapkan DMO dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.