Ekonomi dunia dihadapkan pada masalah rumit, di satu sisi ada harapan berlanjutnya pemulihan ekonomi karena krisis akibat pandemi Covid-19 mereda. Di sisi lain, ada bahaya  kenaikan harga (inflasi) makanan dan energi yang semakin signifikan dan berdampak negatif kepada negara-negara miskin serta masyarakat tertinggal di negara berkembang. Perang Rusia-Ukraina membuat situasi semakin kompleks. Rusia dan Ukraina sebagai penghasil komoditas tambang dan pertanian tidak bisa mengirim produknya yang sangat dibutuhkan oleh negara Eropa. Akibatnya, harga komoditas tambang dan pertanian naik semakin tinggi. Untuk Indonesia, kenaikan harga komoditas ini menguntungkan ekspor. Pada 2022, walaupun ada akselerasi impor diperkirakan Indonesia bisa mencatat surplus ekspor-impor barang dan jasa 1 % dari PDB. Ini berdampak positif terhadap stabilitas kurs rupiah. Pemulihan ekonomi China terhambat karena kebijakan zero covid policy. China masih melakukan isolasi di beberapa kota besar. Melambatnya ekonomi China berpengaruh terhadap ekspor negara berkembang ke negara itu. Karena lockdown di beberapa kota, pertumbuhan ekonomi China turun dari 4,8 % di triwulan I-2022 ke 3 % di triwulan II-2022. Namun, diharapkan pada semester II-2022 ekonomi China kembali mengalami akselerasi.

Pemerintah dan bank sentral di sejumlah negara tentu ingin ekonominya segera pulih. Akan tetapi, nilai uang juga harus dijaga agar tidak tergerus oleh inflasi. Demi mengendalikan inflasi dan menyerap ekses likuiditas, beberapa bank sentral dunia mulai menaikkan suku bunga secara perlahan dan menaikkan giro wajib minimum. Uniknya, China justru melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan giro wajib minimum karena ekonominya melemah. Dengan kenaikan suku bunga di sejumlah negara, terjadi kenaikan cost of capital (biaya modal). Investor saham mulai lebih selektif. Redanya krisis Covid-19 membuat terjadinya pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi, berarti bank diharapkan engakselerasi pemberian kredit. Di Indonesia, pertumbuhan kredit mencapai 7-9 % tahun ini. Tetapi, karena inflasi di AS meningkat signifikan, dikhawatirkan kenaikan suku bunga bank sentral AS juga dipercepat. Inflasi di AS sudah menembus 8 %, padahal dalam situasi normal inflasi AS di bawah 2 persen.

Berbeda dengan AS dan banyak negara yang inflasinya naik tinggi akibat kenaikan harga energi dan makanan, di Indonesia inflasi masih relative terkendali, disebabkan harga BBM dan listrik yang tidak naik karena adanya subsidi BBM dan listrik. Akan tetapi, beban subsidi APBN semakin tinggi. Untuk mengendalikan defisit APBN yang harus turun ke bawah 3 %  PDB tahun depan, pengeluaran nonprioritas mesti dikendalikan. Menkeu Sri Mulyani, menyatakan, pemerintah merancang deficit APBN tahun 2023 di kisaran 2,81 % - 2,95 % PDB. Membengkaknya defisit APBN 2020-2021 disengaja untuk menolong masyarakat dan usaha kecil selama krisis akibat pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional. Sejalan berakhirnya krisis Covid-19, pemerintah berhasil secara bertahap menurunkan defisit APBN dari 6,1 % PDB di tahun 2020 menuju ke bawah 3 % di tahun 2023. (Yoga)

Presiden Joko Widodo mendorong agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengakselerasi inovasi digital untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada pemangku kepentingan terkait. Pada peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perhatian semua pihak dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, rumit, dan kompleks. Presiden mengungkapkan perlunya terobosan yang dilakukan secara terus-menerus dan secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, serta menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan-permasalahan yang fundamental. 

Kepala Negara juga meminta PPATK terus meningkatkan layanan digital, baik dalam mengembangkan platform layanan baru maupun menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki. Menurutnya, PPATK perlu mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, realtime, dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat, dan akurat. Selain itu, Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga, termasuk PPATK sebagai focal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas-batas negara, serta telah menjadi kejahatan internasional. Pada kesempatan ini pula, Kepala Negara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada PPATK bersama para pemangku kepentingan yang selama dua dekade terakhir berupaya mengefektifkan pencegahan, serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Intervensi dan transaksi politik rawan terjadi dalam penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat, terutama karena mereka akan menjabat di tengah penyelenggaraan pemilu legislatif, presiden, serta pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Untuk menutup celah masuknya kepentingan politik itu, penunjukan penjabat harus dibuat transparan dan melibatkan partisipasi publik. Berdasarkan data Kemendagri, masa jabatan 101 kepala-wakil kepala daerah akan berakhir mulai pertengahan Mei 2022, disusul 171 kepala-wakil kepala daerah pada 2023. Hingga pilkada serentak nasional 2024 tuntas, daerah-daerah itu akan dipimpin penjabat kepala daerah. Penjabat gubernur ditunjuk presiden, sedangkan penjabat bupati/wali kota akan ditentukan oleh Mendagri.

Sebelum masa jabatan ratusan kepala-wakil kepala daerah ini berakhir, upaya intervensi dan transaksi politik, baik oleh sejumlah ASN maupun partai politik, sudah terdengar. ASN, misalnya, menjanjikan imbalan uang atau mengamankan suara partai politik yang membantu ASN agar dipilih menjadi penjabat. Terkait hal itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan sistem yang memadai agar pemilihan penjabat kepala daerah terbebas dari kepentingan politik. Menurut dia, masih ada waktu sekitar satu bulan bagi pemerintah untuk menghadirkan seleksi yang transparan serta terbuka bagi partisipasi publik.

Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo mengusulkan agar Kemendagri mengumumkan kepada publik terkait siapa saja ASN yang memenuhi syarat menjadi penjabat kepala daerah. Proses seleksinya juga harus dibuka. Ia mengusulkan pembentukan tim panitia seleksi untuk menguji para calon penjabat. Tim bisa berisi lima ahli yang independen, kredibel, dan dikenal luas oleh publik. Mengingat banyaknya daerah yang akan dipimpin oleh penjabat, Kemendagri dapat membentuk setidaknya dua hingga tiga tim untuk mempercepat pengujian. Kemendagri harus memonitor dan mengevaluasi kerja para penjabat. Masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan. Hasil evaluasi kelak menjadi pertimbangan untuk melanjutkan atau justru memberhentikan penjabat kepala daerah tertentu. (Yoga)

Inflasi di AS di atas 8 %, tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Inflasi di zona euro 7,5 %, tertinggi dalam tiga dekade terakhir. Tak terkecuali Asia, juga mengalami kenaikan inflasi. Pemicunya ialah pandemi yang menghentikan aktivitas produksi. Saat bersamaan dunia mengucurkan dana stimulus 10 triliun USD dan terbesar sepanjang masa. Hal ini turut mendorong inflasi, kata ekonom John Cochrane (Wall Street Journal, 18 Februari 2022). Dr Joshua Robinson, professor ekonomi Universitas Alabama, Birmingham, mengatakan stimulus mencegah resesi, tetapi kenaikan uang beredar karena stimulus, tanpa diikuti kenaikan produksi, menaikkan harga. Harapan muncul setelah pandemi Covid-19 mulai mereda. Namun, mendadak ada gangguan terbaru akibat invasi Rusia terhadap Ukraina, yang mendongkrak harga migas global ke atas 100 USD per barel. Invasi juga mengacaukan arus barang dan jasa akibat sanksi. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut ada unsur inflasi karena faktor geopolitik. Stimulus yang kadang tidak tepat sasaran, perang dagang, faktor geopolitik serentak mendorong inflasi.

Indonesia dalam laporan Bank Indonesia juga turut terpengaruh dan merasakan kenaikan inflasi, termasuk karena gangguan pada sisi pasokan pangan domestik dan imported inflation. Inflasi RI juga diperkirakan 4 persen pada 2022. Georgieva menyatakan, sekarang menjadi momentum penting untuk kebersamaan dan kepemimpinan global. Ini sangat diperlukan untuk mengatasi inflasi dengan melancarkan sisi pasokan barang secara global. Dalam konteks ini, melalui pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, 20 April di Washington, G20 bisa menyatukan visi para pemimpin. G20 beranggotakan negara-negara yang sepanjang masa berseteru, di bawah Obama terbukti bisa bersatu mengatasi krisis. Kepemimpinan RI jadi momentum penting untuk menyatukan G20, di mana Rusia juga anggotanya. (Yoga)

Kinerja positif ekspor dan impor Indonesia sedikit terganggu invasi Rusia ke Ukraina, konflik menyebabkan ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina turun sehingga neraca perdagangan dengan kedua negara itu defisit. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, Rusia merupakan negara pengimpor lemak dan minyak hewan/nabati, karet dan barang dari karet, serta mesin/peralatan listrik dari Indonesia. Begitu juga dengan Ukraina yang merupakan negara pengimpor lemak dan minyak hewan/nabati, kertas atau karton, serta alas kaki dari Indonesia. Ekspor Indonesia ke Rusia Maret 2022 turun 88,1 juta USD, ekspor Indonesia ke Ukraina juga turun 23,3 juta US. ”Impor Indonesia dari Rusia dan Ukraina juga turun. Indonesia merupakan pengimpor besi-baja, pupuk, dan bahan bakar dari Rusia. Adapun dari Ukraina, Indonesia mengimpor serealia, besi baja, serta mesin dan perlengkapan pesawat,” ujarnya.

Optimisme membubung dari pemerintah soal proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022. Peredaran uang THR di periode ini bak oasis di tengah kelesuan konsumsi masyarakat akibat gejolak harga pasar domestik. Presiden Jokowi telah meneken Perpres No 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022, dimana Kemenkeu mengalokasikan anggaran THR pegawai negeri dan pensiunan tahun ini sebesar Rp 34,3 triliun. Angka ini lebih besar dari alokasi 2021 (Rp 30,6 triliun), yang ditujukan untuk 8,8 juta jiwa. THR untuk pegawai negara akan cair pada H-10 hari raya Idul Fitri. Melihat momentumnya, banyak yang menganggap pencairan THR untuk aparatur negara dan pensiunan bisa memberi efek ganda bagi perekonomian di triwulan II-2022. Terlebih lagi, tahun ini pemerintah telah mencabut larangan perjalanan mudik dengan menimbang situasi pandemi yang mulai terkendali.

Tahun ini THR dibayarkan dengan besaran gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, termasuk di antaranya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, serta tambahan 50 persen tunjangan kinerja. Dengan asumsi setiap pegawai negeri menanggung tiga anggota keluarga, penyaluran THR untuk 5,5 juta jiwa pegawai sedikitnya akan mendorong 16,5 juta masyarakat melakukan belanja di periode hari raya Idul Fitri tahun ini. Gabungan nilai THR sektor swasta dan pemerintah yang mencapai Rp 200 triliun bila seluruhnya bisa berputar pada periode Idul Fitri tahun ini tentu akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2022, setidaknya pertumbuhan ekonomi ditriwulan II tahun ini bisa berada di atas 5 % ditopang peredaran uang THR pegawai pemerintah dan swasta. (Yoga)

Pemerintah mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batubara progresif untuk pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B. Lewat regulasi itu, tarif royalti batubara mengikuti harga batubara acuan. Penerimaan negara pun akan lebih optimal. Ketentuan itu diatur PP No 15 Tahun 2022 tentang Perpajakan dan PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara diundangkan 11 April 2022. Dalam kewajiban PNBP produksi bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan PKP2B, tarifnya terbagi dalam lima jenjang. Sebelumnya, tarif royalti ditetapkan 13,5 persen.

Pada IUPK dari PKP2B generasi 1, tarif PNBP produksi 14-28 % sesuai harga batubara acuan (HBA). Sementara IUPK dari PKP2B generasi 1+, tarif 20-27 % sesuai HBA. Namun, untuk penjualan tertentu, seperti pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO), baik generasi 1 maupun 1+, tarif dikunci 14 %. Contoh, apabila HBA lebih kecil dari 70 USD per ton, tarif PNBP produksi bagi IUPK dari PKP2B generasi 1 ialah 14 %, sedangkan saat HBA lebih besar atau sama dengan 100 USD per ton, tarifnya 28 %. Namun, berapa pun harga HBA, baik generasi 1 maupun 1+, tarif untuk penjualan tertentu, seperti DMO, adalah 14 %.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (18/4) mengatakan, pengaturan itu dilakukan agar pemanfaatan batubara memberi manfaat maksimal, baik bagi negara, badan usaha, maupun publik secara keseluruhan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara pada Ditjen Minerba Lana Saria menambahkan, PP itu disusun sejak 2018. Hasil akhirnya merupakan penyesuaian UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Yoga)

Harga bahan baku yang semakin tinggi mengerek biaya produksi pakan ikan dan udang. Pemerintah meminta pabrikan pakan tetap menjaga kestabilan harga agar tidak terlalu memberatkan pembudidaya. Adapun pabrik pakan mandiri didorong terus berproduksi dengan mengoptimalkan bahan baku lokal. Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Deny Mulyono mengemukakan, tahun 2022, industri pakan dipengaruhi situasi global yang tidak menentu.Pabrikan pakan ikan dan udang melakukan penyesuaian harga secara bervariasi, sesuai dengan formulasi pakan. Kenaikan harga pakan terjadi karena meningkatnya harga komponen bahan baku pakan, baik impor maupun lokal. Kesulitan bahan baku juga memicu persaingan bahan baku dengan negara-negara produsen pakan lain. Karena itu, Deny berharap Kementerian Perdagangan bisa membatasi ekspor bahan baku yang diperlukan industri pakan untuk menjamin ketersediaan suplai, seperti jagung dan dedak gandum kasar.

Sekjen Masyarakat Akuakultur Indonesia Denny Indradjaja mengemukakan, beberapa pabrik pakan ikan dan udang sudah menaikkan harga pakan di kisaran Rp 100 - Rp 300 per kg tergantung kualitas pakansebagai efek berantai kenaikan harga berbagai komponen. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tebe Haeru Rahayu meminta produsen pakan menekan margin agar tidak memberatkan pembudidaya ikan dan udang. Di sisi lain, pemerintah akan mendorong efisiensi penggunaan pakan dengan penerapan cara pemberian pakan yang baik, dan digitalisasi kebutuhan pakan, serta meningkatkan produksi pakan mandiri dengan bahan baku lokal.Penggunaan pakan mandiri saat ini ditaksir mampu memenuhi 20 %  kebutuhan pakan nasional. (Yoga)

Kementerian Investasi dan Dana Indonesia (Dana) bekerja sama memperluas jangkauan perizinan bagi pelaku UMKM. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno saat penandatanganan kerja sama, Senin (18/4) mengatakan, sesuai amanat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah mendorong sebanyak mungkin pelaku UMKM memiliki NIB. Setelah mengantongi NIB serta izin usaha/ komersial, mereka berhak mengakses fasilitas usaha lain, seperti fasilitas standar nasional dan pendampingan untuk program pembinaan jaminan produk halal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 18 Desember 2021, sebanyak 570.105 NIB telah diterbitkan, sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil.

Guna mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha harus mendaftar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), sesuai PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ”Semakin banyak layanan publik, baik perbankan maupun non-perbankan, mewajibkan UMKM melampirkan dokumen legal. NIB jadi persyaratan minimal,” kata Kasi Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Kementerian Investasi Siti Tiefryani Fahlyah. Terkait sasaran NIB, kata Siti, BKPM akan menyasar UMKM yang berjualan di toko daring dan lokapasar, karena Potensinya besar.

Co-Founder dan CEO Dana Vincent Iswara menyatakan, kerja sama Dana dengan BKPM memungkinkan semua UMKM mengajukan permohonan NIB melalui aplikasi Dana Bisnis. Integrasi sistem seperti ini diharapkan mempermudah UMKM. Persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku UMKM dalam mengajukan NIB di aplikasi Dana Bisnis sama dengan di OSS. Misalnya, NIK dan pengesahan bentuk badan usaha dari Kemenkumham. Selain itu, UMKM harus terdaftar sebagai pengguna Dana Bisnis. (Yoga)

Daya beli buruh di perkotaan Indonesia menurun secara bulanan pada Maret 2022 kendati ada tren kenaikan upah. Kenaikan harga kebutuhan pokok diduga menjadi pemicu. Badan Pusat Statistik, Senin (18/4), merilis data upah nominal dan upah riil buruh informal perkotaan Maret 2022 secara nasional. Buruh informal perkotaan yang diteliti adalah buruh bangunan bukan mandor, buruh potong rambut wanita, dan asisten rumah tangga. (Yoga)