Vice President for Industry and Regional Research Office of Economist Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, inflasi akhir 2022 bisa mencapai 4,17 %. Inflasi itu bisa terjadi jika harga pertamax naik 39 %, pertalite 10 %, dan elpiji 3 kg 10 %. Pemerintah memberi sinyal harga pertalite dan elpiji 3 kg akan naik secara bertahap pada Juli dan September 2022. Hal itu diungkapkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada awal April 2022 serta Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 13 April 2022. Untuk jangka pendek, pemerintah akan terus menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yang dikonsumsi kelas menengah ke atas. Penyesuaian harga BBM dan gas itu seiring dengan kenaikan harga minyak dan gas dunia. (Yoga)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat ada Rp 6,1 triliun rencana proyek korporasi dengan kegiatan usaha ekonomi hijau berwawasan lingkungan pada triwulan pertama tahun ini. Nilai itu sebagian merupakan kredit yang telah disalurkan dan sebagian lainnya sedang dalam proses perjanjian kredit. Segmen pendanaan hijau yang mendapat penyaluran kredit ini antara lain sektor energi terbarukan, pembangunan gedung berwawasan lingkungan, dan transportasi ramah lingkungan.

Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir menyampaikan, tren investasi perlahan membaik di awal tahun ini, khususnya dari segmen debitor korporasi berwawasan lingkungan. Selain memberikan prioritas kepada debitor yang melaksanakan kegiatan usaha berkelanjutan, BNI juga memandang banyak proyek yang berpotensi mendukung sumber pertumbuhan kinerja kredit perseroan tahun ini.

Tak hanya memberikan pendanaan ke sektor ekonomi hijau, perbankan juga bertransformasi melakukan kegiatan usahanya menjadi berwawasan lingkungan. Upaya itu dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga tergolong dalam indeks ESG (environmental, social, and governance) Leaders. Indeks yang diterbitkan BEI ini berisi 30 emiten yang menerapkan ESG terbaik. Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengungkapkan, perusahaan senantiasa bersinergi untuk menunjang prinsip keuangan berkelanjutan. (Yoga)

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI pekan lalu menunjukkan, pada triwulan I-2022 kapasitas produksi dunia usaha berada pada level 73,08 %, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya pada level 72,60 %. Kendati bertumbuh, kapasitas produksi itu masih berada di bawah rata-rata tiga tahun terakhir, yakni 74,53 %. (Yoga)

PT Bumi Resources Tbk melakukan private placement dalam rangka menukarkan obligasi wajib konversi (OWK) dengan saham baru. Utang Bumi Resources akan dikonversi dengan saham. Bumi Resources akan menerbitkan 10,2 miliar saham seri C dengan harga pelaksanaan senilai Rp 80 per saham. Demikian keterangan dari manajemen Bumi Resources kepada BEI akhir pekan lalu. (Yoga)

Aturan baru terkait pungutan di sektor batubara berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perusahaan batubara. Dalam Peraturan Pemerintah No 15/2022, tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batubara dihitung secara progresif, mengikuti besaran harga batubara acuan (HBA). Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menyebut, pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP bagi IUPK sebenarnya terbilang wajar di tengah kenaikan harga batubara. Jika HBA kembali naik lebih tinggi, tarif pajak akan tetap flat di level 28%.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun depan diprediksi masih masuk fase pemulihan. Namun di satu sisi pemerintah sudah mulai mendongkrak lagi anggaran infrastruktur. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memangkas anggaran perlindungan sosial. Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat kabinet terbatas di Istana Presiden, Kamis (14/4), pemerintah menetapkan pagu indikatif anggaran infrastruktur 2023 sekitar Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun. angka ini naik dibanding pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 365,8 triliun. Di sisi lain, pagu indikatif anggaran perlindungan sosial 2023 sekitar Rp 332 triliun - Rp 349 triliun, atau turun ketimbang anggaran 2022 sebesar Rp 431,5 triliun, 

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, telah menunjuk 103 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) untuk pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 1 Juli 2020 hingga 31 Maret 2022. Dari jumlah pelaku usaha yang ditunjuk itu, sebanyak 77 di antaranya sudah memungut dan menyetor PPN PMSE dengan nilai Rp 5,37 triliun. Sedangkan untuk tahun 2022, setoran PMSE yang dikantongi pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencatat kinerja positif sepanjang 2021. Laba bersih emiten propeti ini tumbuh 31,06% yoy menjadi RP 1,78 triliun. Realisasi kinerja CTRA sejalan proyeksi CGS CIMB Sekuritas. Analisis CGS CIMB Sekuritas Aurelia Barus dalam riset memperkirakan jika pendapatan dan laba bersih CTRA tahun ini bisa mencapai Rp 9,31 triliun dan Rp 1,78 triliun.

PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) emiten yang bergerak dibidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi (HiTech Healthcare Solutions) membukukan total pendapatan sebesar Rp 269,85 miliar di kuartal I-2022. Nilai tersebut meningkat 18% (YoY) dibandingkan total pendapatan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 228,17 miliar. Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk Heru Firdausi Syarif mengatakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2021, di kuartal pertama tahun ini perseroan mampu terus meningkatkan porsi penjualan untuk non-pemerintah baik dari korporasi dan juga retailer. “Naiknya porsi Non-Pemerintah tersebut membuat distribusi pendapatan kami secara kuartalan semakin membaik dalam 2 tahun terakhir,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (17/4).

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3% PDB setelah pada pekan lalu disepakati komitmen untuk mencapai besaran defisit yang dibatasi oleh Undang-Undang. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sesuai sidang kabinet (14/4) mengungkapkan bahwa pemerintah telah merancang defisit APBN 2023 yang diproyeksikan sekitar Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81%—2,95% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut berarti pemerintah siap melaksanakan UU No. 2/2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3% PDB.  Keleluasaan memperlebar angka defisit APBN di atas 3% PDB terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang pada saat itu dinilai belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada 2020 atau awal tahun pandemi, melalui mekanisme anggaran perubahan pemerintah kemudian mengambil kebijakan pelonggaran fiskal untuk memulihkan ekonomi dengan melebarkan defisit anggaran.

Adapun dampak dari kebijakan tersebut, defisit APBN melebar dan kian sempitnya ruang fiskal. Kondisi tersebut tampak dari realisasi defisit 2020 yang mencapai 6,1% dari PDB atau sebesar Rp956,3 triliun, defisit APBN tahun 2021 mencapai 4,65% PDB atau sebesar Rp783,7 triliun, dan angka defisit APBN pada 2022 yang diperkirakan sekitar 4% PDB. Menilik angka defisit APBN selama 3 tahun terakhir tersebut, harian ini menilai adanya tren penurunan yang menunjukkan upaya pemerintah secara bertahap dalam menyesuaikan besaran defisit anggaran sesuai amanat UU untuk kembali ke batas 3% pada 2023.