Tingginya tingkat polusi udara hingga dampak perubahan iklim mengancam hak anak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Pajak karbon dinilai bisa dialokasikan untuk mengatasi dampak negatif kerusakan lingkungan pada anak dan kelompok rentan lain. Direktur Program dan Sponsorship Childfund International Indonesia Aloy Suratin dalam webinar ”Polusi Udara dan Pemenuhan Hak Anak”, Rabu (13/4) mengemukakan, tujuan utama alokasi ini untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan bagi semua generasi.  Pajak karbon adalah instrumen kebijakan yang bersifat luas sehingga peruntukannya sangat dimungkinkan untuk perlindungan hak anak. Distribusi pajak karbon dapat digunakan sebagai mekanisme insentif untuk menumbuhkan inovasi guna mengatasi dampak negatif polusi udara pada kesehatan anak.

Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Joko Tri Haryanto mengatakan, isu polusi dan perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Penerimaan dari pajak karbon diprioritaskan untuk penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, belanja sosial, serta kegiatan lain yang bersifat pelayanan dasar. Pajak karbon awalnya mulai diberlakukan 1 April 2022 untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara. Namun, diundur menjadi 1 Juli 2022 untuk mematangkan peraturan sehingga lebih komprehensif dan selaras (Yoga)

Sudah lewat sebulan pemerintah menggulirkan program minyak goreng curah bersubsidi bagi masyarakat serta UKMl, tetapi penyalurannya masih membentur sejumlah hambatan. Sampai hari ini, sejumlah produsen yang telah menyalurkan minyak goreng curah belum menerima pembayaran klaim biaya subsidi untuk penyaluran tahap pertama. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga (13/4) mengatakan, ada 42 produsen minyak goreng sawit yang sampai sekarang masih menunggu pembayaran subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Mereka telah mengajukan klaim biaya ratusan miliar rupiah untuk penyaluran 300.000 ton minyak goreng curah pada periode 16-31 Maret 2022. Jika sampai minggu ketiga bulan ini pembayaran belum dilakukan, pengusaha bisa kehabisan modal kerja dan akan kesulitan menyuplai minyak goreng curah untuk penyaluran tahap berikutnya. Hal itu akan berdampak pada keberlanjutan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi ini.

Terkait hal ini, Jubir Kemenperin Febri Hendri mengatakan, proses verifikasi klaim subsidi oleh 42 perusahaan itu masih dalam proses pengadaan lelang jasa survei verifikator oleh BPDPKS. ”Kalau sudah ada pemenang lelangnya, verifikasi klaim produsen minyak goreng curah bisa langsung dilaksanakan,” katanya. Ia mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan verifikasi klaim subsidi periode 16-31 Maret 2022 agar bisa segera cair. Apalagi, produsen yang mengajukan klaim itu sudah menunaikan komitmen menyalurkan minyak goreng subsidi dibandingkan produsen lain. Menurut Kadiv Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, proses lelang untuk mencari jasa petugas verifikator sudah dilakukan. Dari sisi anggaran, BPDPKS siap membayarkan klaim perusahaan. (Yoga)

Pulihnya permintaan warga dunia, setelah 2 tahun dihantam Covid-19, mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas perdagangan. Tak terkecuali pangan. Situasi geopolitik yang memanas seiring konflik Rusia-Ukraina menambah kompleks problem perdagangan. Situasi ini mengingatkan lagi soal pentingnya mengelola dan mengupayakan kemandirian pangan di dalam negeri. Tata kelola pangan masih menjadi problem yang belum usai dibenahi di dalam negeri, penanganannya kerap kali setengah hati, reaktif setiap gejolak muncul. Ibarat sakit yang diredam dengan analgesik atau obat pereda nyeri. Masalah tertangani dalam jangka pendek, tetapi sumbernya belum tersentuh sehingga ”penyakit” kambuh lagi di kemudian hari. Gejolak kedelai, misalnya, berulang setiap harganya melonjak tinggi. Tingginya ketergantungan Indonesia pada kedelai impor membuat produsen tempe dan tahu menjerit setiap harga kedelai naik. Situasi itu berulang pada awal 2022. Para produsen tahu-tempe sampai mogok produksi beberapa hari. Faktor cuaca, China yang memborong kedelai untuk industri ternak, dan ketegangan Rusia-Ukraina mendongkrak harga kedelai. Kedelai dari Amerika Serikat dan Brasil, 2 produsen kedelai terbesar, menjadi rebutan. Situasi itu sejatinya membuka peluang bagi kedelai lokal. Sayanganya, saat dibutuhkan, barangnya tidak ada.

Tiga tahun terakhir, produksi kedelai dalam negeri terus menurun, dari 424.190 ton di tahun 2019, menjadi 290.250 ton tahun 2020, dan 215.000 ton pada 2021. Selain kalah kompetitif dibandingkan dengan kedelai impor, kedelai lokal juga harus bersaing dengan tanaman palawija lain. Apalagi, selama ini, sebagian besar kedelai ditanam di lahan yang sama dengan padi atau jagung. Rendahnya harga dan ketiadaan insentif membuat petani meninggalkan kedelai. Menurut Survei Panel Petani Nasional 2021, dalam analisis kelayakan usaha tani kedelai dilahan sawah tadah hujan, kedelai hanya Rp 1,23 juta atau terendah dibandingkan dengan pendapatan dari komoditas lain, seperti jagung Rp 4,19 juta, kacang tanah Rp 4,21 juta, atau kacang hijau Rp 1,88 juta. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, misalnya, menargetkan produksi 1 juta ton kedelai tahun ini, dengan melibatkan pihak penyerap atau off-taker sebagai avalis (penjamin) kredit usaha bagi petani. Namun, tata kelola kedelai tak hanya soal produksi. Sebab, tak berkembangnya kedelai lokal juga koheren dengan masifnya kedelai impor. Selain kedelai, harga daging sapi juga bergejolak seiring meningkatnya harga sapi bakalan impor dari Australia. Para pedagang pasar sempat mogok berjualan karena pembeli turun ketika harga daging sapi melonjak hingga Rp 145.000 per kilogram. Pemerintah merespons situasi itu dengan mobilisasi sapi lokal dari sentra produksi ke sentra konsumen terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namun, respons itu sejatinya hanya ”obat pereda nyeri” yang membutuhkan langka jangka panjang. Harapannya, gejolak serupa dapat ditekan di kemudian hari. (Yoga)

Wakil Ketua Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Sutrisno Sukendi, Rabu (13/4), menyatakan, Indonesia merupakan produsen mutiara laut selatan terbesar di dunia sejak 2005. Meski produk mutiara laut selatan Indonesia (Indonesia South Sea Pearl/ISSP) diakui di luar negeri, pemasaran di dalam negeri masih rendah. Sentra budidaya mutiara air laut selatan (Pinctada maxima) tersebar di 12 provinsi, promosi produk mutiara laut selatan di dalam negeri digalakkan sejak 2011. Namun, upaya itu menghadapi tantangan gempuran mutiara air tawar (Chinese Pearl) ataupun produk imitasi buatan pabrik yang masuk dalam jumlah besar.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ernawati Trenggono, menilai, kurangnya edukasi bisa menyebabkan masyarakat salah memilih mutiara. Mayoritas produk mutiara laut selatan Indonesia dipasarkan dalam bentuk butiran sehingga nilai tambahnya rendah. Produk umumnya diekspor melalui lelang di luar negeri, seperti di Jepang dan Hong Kong, dan kualitasnya kerap dinilai lebih rendah dari produk serupa asal Australia. Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti, perlu upaya bersama mengangkat keunggulan mutiara laut selatan Indonesia. Apalagi, sebagian produk mutiara laut selatan asal Australia juga dibudidayakan di Indonesia melalui skema investasi PMA. (Yoga)

Stabilitas sistem keuangan nasional sepanjang 3 bulan pertama 2022 masih terjaga. Meski begitu, otoritas tetap mewaspadai berbagai risiko rambatan kondisi global yang berpotensi memengaruhi sisi inflasi, nilai tukar, dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (13/4), Menkeu Sri Mulyani mengatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat operasi militer Rusia di Ukraina. Terjaganya stabilitas system keuangan nasional di triwulan I-2022 terlihat dari surplus neraca perdagangan Februari 2022 yang meningkat hingga 3,83 miliar USD. Surplus ini didukung surplus neraca perdagangan non-migas, terutama meningkatnya harga komoditas global seperti batubara, CPO, besi, dan baja.

”Stabilitas nilai tukar rupiah terjaga oleh kinerja ekspor yang mengalami peningkatan signifikan. Namun, perkembangan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global yang terancam perang Rusia dan Ukraina perlu diwaspadai,” kata Sri Mulyani. Ia menegaskan, meningkatnya ketidakpastian kondisi global berpotensi memengaruhi inflasi dan kinerja perekonomian dalam negeri. KSSK akan terus memperkuat koordinasi pemantauan bersama dan bersinergi merumuskan respons kebijakan dalam menjaga ritme pemulihan ekonomi nasional. (Yoga)

Jumlah penumpang pesawat terbang di 20 bandara PT Angkasa Pura II (Persero) pada triwulan I-2022 naik signifikan. Sepanjang Januari-Maret 2022, jumlah penumpang pesawat 11,71 juta orang atau naik 65 % dibandingkan periode yang sama 2021 yang 7,07 juta orang. Presdir Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin di Jakarta, Rabu (13/4), mengatakan, peningkatan jumlah penumpang turut menaikkan operasional armada pesawat sebesar 11 %. (Yoga)

Pemerintah segera meresmikan lembaga layanan khusus batubara pada Juni 2022. Lembaga ini bertugas menarik iuran batubara yang dihitung dari selisih harga jual di pasar dengan harga patokan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO). ”Jumlah iuran tergantung dari kapasitas dan spesifikasi perusahaan batubara,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4), di Jakarta. (Yoga)

Bukalapak menjadi perusahaan berpredikat unicorn pertama yang melakukan penawaran saham kepada publik luas, diikuti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Pada 11 April 2022, emiten berkode GOTO ini menjadi perusahaan teknologi rintisan kedua yang membuka penawaran saham perdana kepada public. Seturut klasifikasi BEI, perusahaan ini sama-sama bergerak di sektor perangkat lunak dan jasa teknologi informasi. Keduanya pun dikenal luas oleh publik sebagai penyedia berbagai platform dan produk dalam ekosistem digital. Popularitas dua jenama ini menarik animo publik. Bukalapak mendapatkan respons yang besar, bahkan sebelum melakukan perdagangan perdana. Jumlah orang yang mendaftar untuk membeli saham sebelum perdagangan perdana mendekati 1 juta orang. Angka yang fantastis dibandingkan animo publik pada IPO perusahaan sektor lainnya yang hanya diminati puluhan ribu investor ritel. Pada pembukaan pasar pada hari pertama, emiten dengan kode BUKA ini mencatatkan 96.000 investor yang telah membeli saham. Faktor promosi dan menghangatnya iklim berinvestasi saat pandemi menyumbang peran larisnya emiten ini. Meski demikian, sejumlah kalangan menyebut derasnya arus membeli saham BUKA juga didorong oleh rasa fear of missing out (FOMO).

Iklim investasi bagi investor ritel atau individu menghangat di tahun pandemi. Pada 2021, jumlah investor domestic di pasar modal mencapai 7,5 juta, melonjak 2 kali lipat 2020. Padahal, pertambahan jumlah investor tahun sebelumnya hanya 40 - 60 %. Hingga Maret 2022, investor domestik di pasar modal mencapai 8,4 juta. Investor ritel atau individu secara umum didominasi generasi muda, 60,18 % berusia di bawah 30 tahun dan 21,61 % berusia antara 31 hingga 40 tahun. Sayangnya, nuansa kontraproduktif justru tampak dari animo masyarakat dalam berinvestasi. Gelombang perhatian masyarakat pada IPO Bukalapak dibarengi kekecewaan karena merasa dirugikan secara finansial. Sejumlah masyarakat yang menjadi investor BUKA menunjukkan sikap kecewa saat harga saham mengalami penurunan beberapa hari sejak IPO. Kekecewaan ini disampaikan di media sosial, laman e-dagang, hingga kolom komentar Bukalapak di aplikasi Playstore. Padahal, lumrah jika pasar saham mengalami penurunan. Respons inilah yang mengindikasi publik yang berinvestasi didorong oleh rasa takut ketinggalan alias FOMO. Analis saham Lucky B Purnomo menyebutnya sebagai euforia investor pemula yang tak diimbangi pengetahuan memadai tentang mekanisme dasar pasar modal yang berfluktuasi  Wartawan sekaligus praktisi investasi Joice Tauris Santi turut berbagi tips untuk menghindari perilaku FOMO, dengan disiplin mengikuti rencana perdagangan (trading plan). Dalam tahapan membuat rencana perdagangan, investor dapat terlebih dahulu membuat stock universe, yaitu saham pilihan yang akan dipantau. Akhirnya, langkah untuk meneliti dan memahami perlu ditempatkan di rak pikiran paling prioritas agar tidak sebatas membeo. (Yoga)

Pemerintah Sri Langka pada Rabu (13/4)  mendesak warga di luar negeri  atau ekspatriat untuk mengirim uang untuk membantu membayar dua kebutuhan rakyat paling mendesak  saat ini, yakni makanan dan bahan bakar minyak, atau BBM. Desakan ini keluar setelah sehari sebelumnya, pemerintah mengumumkan gagal bayar untuk semua utang luar negeri yang mencapai US$ 51 miliar. Negara pulau di Asia Selatan ini sedang berada dalam cengkraman krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada 1948. Pemerintah terus berusaha mengatasi kemarahan rakyat yang semakin berkobar. Protes pengunduran diri pemerintah. Sementara negosiasi untuk menerima dana talangan  IMF belum dimulai. Gubernur Bank Sentral  Sri Langka  Nandalal Weerasinghe mengatakan bahwa negara membutuhkan bantuan  warga Sri Langka yang berada diluar negeri. "Untuk mendukung negara  pada  saat yang genting ini dengan menyumbangkan devisa yang sangat dibutuhkan," katanya. (Yetede)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah mengurangi  penerbitan utang melalui surat berharga negara (SBN) hingga Rp100 triliun per Maret 2022. Pemerintah memilih mengoptimalkan saldo anggaran lebih (SAL) 2021 untuk membiayai APBN. Pengurangan penerbitan utang, kata dia, juga merupakan konsolidasi fiskal pemerintah untuk menekan defisit  anggaran kembali ke 3% di 2023." Kami akan mengurangi isuance (penerbitan) utang dengan memaksimalkan SAL. Sampai Maret,  penurunan penerbitan utang mencapai Rp 100 triliun,"kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas  Sistem Keuangan secara virtual, di Jakarta, Rabu (13/4). Selain penggunaan SAL, dia menegaskan, penyusutan utang terjadi  lantaran pemerintah masih memiliki skema kerja sama berbagi beban dengan Bank Indonesia. Skema tanggung renteng  itu tertuang dalam  Surat Keputusan  Bersama (SKB) I dan SKB II yang masih berlanjut hingga akhir 2022. (Yetede)