Menteri Pertanian  Syarul Yasin Limpon mendorong kemajuan industri alat mesin pertanian (alsintan) buatan dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen DalamNegeri) tinggi untuk dapat digunakan  pada industri pertanian nasional. Peran mekanisme pertanian  melalui alsintan telah  terbukti menjadikan sektor pertanian  nasional. Mentan mendorong  pengembangan industri alsinta dalam negeri dengan TKDN. "TKDN jangan 42%, tapi 3-5 tahun  bulan kedepan TKDN harus diatas. Saya mau lihat ini hasilnya kedepan. Ini komitmen dan upaya nyata kita semua industri alsintan  dalam negeri agar kita  tidak lagi  impor komponen alsintan," kata Mentan saat kunjungan kerja  ke PT Sharpindo  Dinamika Prima. Dirut PT Sharpindo  Dinamika Prima  Jusmin Suwoko mengapresiasi dukungan Kementan  yang menumbuhkan dan memprioritaskan alsintan buatan dalam negeri. (Yetede)

Kabar kenaikan tarif listrik kembali berhembus. Sinyal itu datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Berbicara dalam rapat dengar  pendapat bersama Komisi Energi  DPR pada Rabu,13 April lalu, Arifin, menyampaikan rencana pemerintah menaikkan tarif non-subsidi pada tahun ini sebagai salah satu  strategi jangka pendek menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia. Hingga Maret lalu, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) mencapai US$ 98,4 per barel. Sementara itu, angka ICP yang diasumsikan dalam APBN tahun ini hanya US$ 63 per barel. ICP merupakan salah satu komponen penentu tarif dasar listrik, selain itu nilai tukar rupiah dan inflasi. Selain mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik, perubahan ICP bakal mempengaruhi jumlah subsidi dan kompensasi energi yang harus digelontorkan pemerintah.  (Yetede)

Wacana kenaikan listrik kembali mencuat dalam rapat Komisi Energi DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Rabu lalu. Sebelumnya, pada Januari 2022, wacana serupa diungkapkan Direktur Jendral Ketenagalistrikan  Kementerian Energi, Rida Mulyana. Waktu itu, Rida mengumumkan, sembari mengkaji  ulang tarif listrik, pemerintah juga mempertimbangkan mengubah skema subsidi listrik  untuk  masyarakat menjadi subsidi langsung . "Ke depan, setelah menata data penerima subsidi, meski subsidi masih disalurkan PLN, ujungnya kita akan mengarah ke subsidi langsung," ujar Rida. Subsidi langsung tersebut, ia melanjutkan akan dikucurkan kepada pelanggan PLN dalam bentuk voucher atau uang tunai yang hanya bisa digunakan untuk membayar listrik. Penerimanya adalah masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. (Yetede)

Tingginya harga minyak dunia saat ini membawa dampak positif pada  Indonesia karena menarik  investasi di industri hulu migas, apalagi Indonesia masih  memiliki 128 basin yang potensial untuk di eksplorasi, sejumlah pembenahan harus dilakukan untuk menarik investor, salah satunya adalah masalah fiskal. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan dari 128 basin, 20 diantaranya sudah beroperasi, 19 sudah di-drill dan ditemukan hydrocarbon dan 68 basin masih beum di drill. "Jadi para meter investasinya terutama atractive plant nya masih oke.  Inilah tantangan industri migas kedepannya," ujarnya, Rabu (13/4).  Julius memprediksi industri migas akan terus tumbuh hingga 2030-2050 sehingga diharapkan kegiatan produksi dan suplai juga akan mengalami kenaikan meski diperkirakan gas akan mengalami produksi lebih tinggi sebagai alternatif energi transisi. (Yetede)

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, elpiji, serta tarif listrik sebagai respons atas meroketnya harga minyak mentah dunia. Dampak menaikkan harga energy tersebut mesti dipertimbangkan sangat matang. Rencana kenaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam raker di Komisi VII DPR, Rabu (13/4). Menurut Arifin, asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2022 sebesar 63 USD per barel jauh di bawah harga riil Maret 2022 sebesar 98,4 USD per barel. Sementara harga kontrak gas (CP Aramco) untuk elpiji 839,6 USD per ton atau melonjak dari awal tahun 569 USD AS per ton.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno berpendapat, pemerintah perlu mendetailkan rencana kenaikan harga pertalite, solar, elpiji, dan tarif listrik beserta waktu realisasinya. Detail seperti itu penting karena berkaitan dengan dampak yang bakal dirasakan masyarakat dan sektor industri. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, saat membacakan kesimpulan rapat kerja, mengatakan, penting bagi pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait dinamika kenaikan harga minyak mentah dunia dan dampaknya ke harga BBM eceran dalam negeri, berikutnya pemerintah harus meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan menindak badan usaha/perseorangan yang terbukti menimbun atau membeli BBM subsidi yang bukan hak mereka. (Yoga)

Eropa terus menambah komoditas yang dikecualikan dari daftar sanksi terhadap Rusia. Setelah energi, kali ini titanium, salah satu material penting untuk pembangunan pesawat. Ketergantungan terhadap pasokan dari Rusia jadi alasan Eropa. Pemimpin Airbus, Guillaume Faury, Selasa (12/4), di Paris, meminta Eropa tidak melarang impor titanium dari Rusia. Menurut dia, larangan itu tidak akan menyulitkan Rusia, tetapi justru akan merusak industri dirgantara Eropa. (Yoga)

Tingginya tingkat polusi udara hingga dampak perubahan iklim mengancam hak anak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Pajak karbon dinilai bisa dialokasikan untuk mengatasi dampak negatif kerusakan lingkungan pada anak dan kelompok rentan lain. Direktur Program dan Sponsorship Childfund International Indonesia Aloy Suratin dalam webinar ”Polusi Udara dan Pemenuhan Hak Anak”, Rabu (13/4) mengemukakan, tujuan utama alokasi ini untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan bagi semua generasi.  Pajak karbon adalah instrumen kebijakan yang bersifat luas sehingga peruntukannya sangat dimungkinkan untuk perlindungan hak anak. Distribusi pajak karbon dapat digunakan sebagai mekanisme insentif untuk menumbuhkan inovasi guna mengatasi dampak negatif polusi udara pada kesehatan anak.

Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Joko Tri Haryanto mengatakan, isu polusi dan perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Penerimaan dari pajak karbon diprioritaskan untuk penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, belanja sosial, serta kegiatan lain yang bersifat pelayanan dasar. Pajak karbon awalnya mulai diberlakukan 1 April 2022 untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara. Namun, diundur menjadi 1 Juli 2022 untuk mematangkan peraturan sehingga lebih komprehensif dan selaras (Yoga)

Sudah lewat sebulan pemerintah menggulirkan program minyak goreng curah bersubsidi bagi masyarakat serta UKMl, tetapi penyalurannya masih membentur sejumlah hambatan. Sampai hari ini, sejumlah produsen yang telah menyalurkan minyak goreng curah belum menerima pembayaran klaim biaya subsidi untuk penyaluran tahap pertama. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga (13/4) mengatakan, ada 42 produsen minyak goreng sawit yang sampai sekarang masih menunggu pembayaran subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Mereka telah mengajukan klaim biaya ratusan miliar rupiah untuk penyaluran 300.000 ton minyak goreng curah pada periode 16-31 Maret 2022. Jika sampai minggu ketiga bulan ini pembayaran belum dilakukan, pengusaha bisa kehabisan modal kerja dan akan kesulitan menyuplai minyak goreng curah untuk penyaluran tahap berikutnya. Hal itu akan berdampak pada keberlanjutan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi ini.

Terkait hal ini, Jubir Kemenperin Febri Hendri mengatakan, proses verifikasi klaim subsidi oleh 42 perusahaan itu masih dalam proses pengadaan lelang jasa survei verifikator oleh BPDPKS. ”Kalau sudah ada pemenang lelangnya, verifikasi klaim produsen minyak goreng curah bisa langsung dilaksanakan,” katanya. Ia mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan verifikasi klaim subsidi periode 16-31 Maret 2022 agar bisa segera cair. Apalagi, produsen yang mengajukan klaim itu sudah menunaikan komitmen menyalurkan minyak goreng subsidi dibandingkan produsen lain. Menurut Kadiv Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, proses lelang untuk mencari jasa petugas verifikator sudah dilakukan. Dari sisi anggaran, BPDPKS siap membayarkan klaim perusahaan. (Yoga)

Pulihnya permintaan warga dunia, setelah 2 tahun dihantam Covid-19, mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas perdagangan. Tak terkecuali pangan. Situasi geopolitik yang memanas seiring konflik Rusia-Ukraina menambah kompleks problem perdagangan. Situasi ini mengingatkan lagi soal pentingnya mengelola dan mengupayakan kemandirian pangan di dalam negeri. Tata kelola pangan masih menjadi problem yang belum usai dibenahi di dalam negeri, penanganannya kerap kali setengah hati, reaktif setiap gejolak muncul. Ibarat sakit yang diredam dengan analgesik atau obat pereda nyeri. Masalah tertangani dalam jangka pendek, tetapi sumbernya belum tersentuh sehingga ”penyakit” kambuh lagi di kemudian hari. Gejolak kedelai, misalnya, berulang setiap harganya melonjak tinggi. Tingginya ketergantungan Indonesia pada kedelai impor membuat produsen tempe dan tahu menjerit setiap harga kedelai naik. Situasi itu berulang pada awal 2022. Para produsen tahu-tempe sampai mogok produksi beberapa hari. Faktor cuaca, China yang memborong kedelai untuk industri ternak, dan ketegangan Rusia-Ukraina mendongkrak harga kedelai. Kedelai dari Amerika Serikat dan Brasil, 2 produsen kedelai terbesar, menjadi rebutan. Situasi itu sejatinya membuka peluang bagi kedelai lokal. Sayanganya, saat dibutuhkan, barangnya tidak ada.

Tiga tahun terakhir, produksi kedelai dalam negeri terus menurun, dari 424.190 ton di tahun 2019, menjadi 290.250 ton tahun 2020, dan 215.000 ton pada 2021. Selain kalah kompetitif dibandingkan dengan kedelai impor, kedelai lokal juga harus bersaing dengan tanaman palawija lain. Apalagi, selama ini, sebagian besar kedelai ditanam di lahan yang sama dengan padi atau jagung. Rendahnya harga dan ketiadaan insentif membuat petani meninggalkan kedelai. Menurut Survei Panel Petani Nasional 2021, dalam analisis kelayakan usaha tani kedelai dilahan sawah tadah hujan, kedelai hanya Rp 1,23 juta atau terendah dibandingkan dengan pendapatan dari komoditas lain, seperti jagung Rp 4,19 juta, kacang tanah Rp 4,21 juta, atau kacang hijau Rp 1,88 juta. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, misalnya, menargetkan produksi 1 juta ton kedelai tahun ini, dengan melibatkan pihak penyerap atau off-taker sebagai avalis (penjamin) kredit usaha bagi petani. Namun, tata kelola kedelai tak hanya soal produksi. Sebab, tak berkembangnya kedelai lokal juga koheren dengan masifnya kedelai impor. Selain kedelai, harga daging sapi juga bergejolak seiring meningkatnya harga sapi bakalan impor dari Australia. Para pedagang pasar sempat mogok berjualan karena pembeli turun ketika harga daging sapi melonjak hingga Rp 145.000 per kilogram. Pemerintah merespons situasi itu dengan mobilisasi sapi lokal dari sentra produksi ke sentra konsumen terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namun, respons itu sejatinya hanya ”obat pereda nyeri” yang membutuhkan langka jangka panjang. Harapannya, gejolak serupa dapat ditekan di kemudian hari. (Yoga)

Wakil Ketua Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Sutrisno Sukendi, Rabu (13/4), menyatakan, Indonesia merupakan produsen mutiara laut selatan terbesar di dunia sejak 2005. Meski produk mutiara laut selatan Indonesia (Indonesia South Sea Pearl/ISSP) diakui di luar negeri, pemasaran di dalam negeri masih rendah. Sentra budidaya mutiara air laut selatan (Pinctada maxima) tersebar di 12 provinsi, promosi produk mutiara laut selatan di dalam negeri digalakkan sejak 2011. Namun, upaya itu menghadapi tantangan gempuran mutiara air tawar (Chinese Pearl) ataupun produk imitasi buatan pabrik yang masuk dalam jumlah besar.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ernawati Trenggono, menilai, kurangnya edukasi bisa menyebabkan masyarakat salah memilih mutiara. Mayoritas produk mutiara laut selatan Indonesia dipasarkan dalam bentuk butiran sehingga nilai tambahnya rendah. Produk umumnya diekspor melalui lelang di luar negeri, seperti di Jepang dan Hong Kong, dan kualitasnya kerap dinilai lebih rendah dari produk serupa asal Australia. Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti, perlu upaya bersama mengangkat keunggulan mutiara laut selatan Indonesia. Apalagi, sebagian produk mutiara laut selatan asal Australia juga dibudidayakan di Indonesia melalui skema investasi PMA. (Yoga)