Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI pekan lalu menunjukkan, pada triwulan I-2022 kapasitas produksi dunia usaha berada pada level 73,08 %, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya pada level 72,60 %. Kendati bertumbuh, kapasitas produksi itu masih berada di bawah rata-rata tiga tahun terakhir, yakni 74,53 %. (Yoga)

PT Bumi Resources Tbk melakukan private placement dalam rangka menukarkan obligasi wajib konversi (OWK) dengan saham baru. Utang Bumi Resources akan dikonversi dengan saham. Bumi Resources akan menerbitkan 10,2 miliar saham seri C dengan harga pelaksanaan senilai Rp 80 per saham. Demikian keterangan dari manajemen Bumi Resources kepada BEI akhir pekan lalu. (Yoga)

Aturan baru terkait pungutan di sektor batubara berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perusahaan batubara. Dalam Peraturan Pemerintah No 15/2022, tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batubara dihitung secara progresif, mengikuti besaran harga batubara acuan (HBA). Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menyebut, pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP bagi IUPK sebenarnya terbilang wajar di tengah kenaikan harga batubara. Jika HBA kembali naik lebih tinggi, tarif pajak akan tetap flat di level 28%.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun depan diprediksi masih masuk fase pemulihan. Namun di satu sisi pemerintah sudah mulai mendongkrak lagi anggaran infrastruktur. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memangkas anggaran perlindungan sosial. Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat kabinet terbatas di Istana Presiden, Kamis (14/4), pemerintah menetapkan pagu indikatif anggaran infrastruktur 2023 sekitar Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun. angka ini naik dibanding pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 365,8 triliun. Di sisi lain, pagu indikatif anggaran perlindungan sosial 2023 sekitar Rp 332 triliun - Rp 349 triliun, atau turun ketimbang anggaran 2022 sebesar Rp 431,5 triliun, 

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, telah menunjuk 103 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) untuk pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 1 Juli 2020 hingga 31 Maret 2022. Dari jumlah pelaku usaha yang ditunjuk itu, sebanyak 77 di antaranya sudah memungut dan menyetor PPN PMSE dengan nilai Rp 5,37 triliun. Sedangkan untuk tahun 2022, setoran PMSE yang dikantongi pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencatat kinerja positif sepanjang 2021. Laba bersih emiten propeti ini tumbuh 31,06% yoy menjadi RP 1,78 triliun. Realisasi kinerja CTRA sejalan proyeksi CGS CIMB Sekuritas. Analisis CGS CIMB Sekuritas Aurelia Barus dalam riset memperkirakan jika pendapatan dan laba bersih CTRA tahun ini bisa mencapai Rp 9,31 triliun dan Rp 1,78 triliun.

PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) emiten yang bergerak dibidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi (HiTech Healthcare Solutions) membukukan total pendapatan sebesar Rp 269,85 miliar di kuartal I-2022. Nilai tersebut meningkat 18% (YoY) dibandingkan total pendapatan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 228,17 miliar. Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk Heru Firdausi Syarif mengatakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2021, di kuartal pertama tahun ini perseroan mampu terus meningkatkan porsi penjualan untuk non-pemerintah baik dari korporasi dan juga retailer. “Naiknya porsi Non-Pemerintah tersebut membuat distribusi pendapatan kami secara kuartalan semakin membaik dalam 2 tahun terakhir,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (17/4).

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3% PDB setelah pada pekan lalu disepakati komitmen untuk mencapai besaran defisit yang dibatasi oleh Undang-Undang. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sesuai sidang kabinet (14/4) mengungkapkan bahwa pemerintah telah merancang defisit APBN 2023 yang diproyeksikan sekitar Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81%—2,95% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut berarti pemerintah siap melaksanakan UU No. 2/2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3% PDB.  Keleluasaan memperlebar angka defisit APBN di atas 3% PDB terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang pada saat itu dinilai belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada 2020 atau awal tahun pandemi, melalui mekanisme anggaran perubahan pemerintah kemudian mengambil kebijakan pelonggaran fiskal untuk memulihkan ekonomi dengan melebarkan defisit anggaran.

Adapun dampak dari kebijakan tersebut, defisit APBN melebar dan kian sempitnya ruang fiskal. Kondisi tersebut tampak dari realisasi defisit 2020 yang mencapai 6,1% dari PDB atau sebesar Rp956,3 triliun, defisit APBN tahun 2021 mencapai 4,65% PDB atau sebesar Rp783,7 triliun, dan angka defisit APBN pada 2022 yang diperkirakan sekitar 4% PDB. Menilik angka defisit APBN selama 3 tahun terakhir tersebut, harian ini menilai adanya tren penurunan yang menunjukkan upaya pemerintah secara bertahap dalam menyesuaikan besaran defisit anggaran sesuai amanat UU untuk kembali ke batas 3% pada 2023.

Kian terintegrasinya ekosistem keuangan di perbankan menjadikan setiap entitas bank memperkuat basis-basis layanan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengembangan dana melalui produk investasi. Strategi memperkuat layanan kepada nasabah dengan simpanan jumbo dilakukan saat tren bunga simpanan, khususnya produk berjangka, bertahan di level rendah. Di satu sisi, strategi penguatan layanan keuangan atau wealth management menjadi cara agar bank dapat mengelola biaya dana di tengah masih banjirnya likuiditas. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Februari 2022, total simpanan nasabah di sistem perbankan nasional mencapai Rp7.446 triliun atau tumbuh 9,67% year-on-year (YoY). Kelompok simpanan nasabah dengan nominal di atas Rp500 juta—Rp5 miliar, rata-rata mencatat pertumbuhan di atas 5% secara tahunan. Namun, rata-rata pertumbuhan simpanan di kelompok nominal jumbo itu lebih lambat dibandingkan dengan periode 2021 yang tumbuh 7%.

Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Noviady Wahyudi mengatakan bahwa layanan prioritas di CIMB yang dikenal dengan CIMB Preferred dihadirkan bagi nasabah yang memiliki saldo minimal Rp500 juta atau memiliki pinjaman minimal Rp2 miliar. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus memacu pertumbuhan nasabah wealth management dengan sejumlah strategi pada tahun ini. Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto, seiring dengan tren pertumbuhan bisnis perseroan yang terus meningkat setiap tahunnya, bisnis wealth management diprediksi ikut terkerek. “Jumlah nasabah CIMB Preferred mencapai 70.000—80.000 nasabah dengan pertumbuhan tahunan di atas 10%,” kata Noviadi kepada Bisnis, Sabtu (16/4).

Badan Penyelenggara Jaminan Pro­duk Halal mendorong per­cepatan dan kemudahan sertifikasi halal, salah satunya dengan membuka Pusat Produk Halal Indonesia di pusat perbelanjaan di Jakarta. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa kehadiran pusat produk halal itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai produk halal.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65,4 juta UMKM hingga 2019. Bila melihat secara terperinci, sebanyak 64,6 juta merupakan usaha mikro (UMi), sebanyak 798.679 usaha kecil (UK), dan 65.465 usaha menengah (UM). Menurut data Kemenag, dalam rentang waktu 2019 hingga 2022, terdapat 325.875 produk yang telah dinyatakan halal. Total produk yang telah memiliki sertifikasi halal bila dijumlah sejak 2012, yaitu sebanyak 994.490. Angka itu masih jauh dari target pemerintah dalam mewujudkan 10 juta produk halal pada 2022. “Di sana juga akan diberikan arahan dan langkah untuk membantu pelaku UMKM mengajukan sertfikasi halal,” ujar Aqil.