Ketegangan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina terus bereskalasi dan kian mendisrupsi rantai pasok dunia. Berbagai sektor menghadapi kendala pasokan dan harga bahan baku yang meroket. Terjadi pula hambatan transaksi dagang akibat imbas sanksi ekonomi negara-negara barat terhadap Rusia. Salah satu sektor yang terdampak yakni industri makanan dan minuman yang cukup bergantung pada bahan baku gandum dari Ukraina. Pada 2021, Indonesia mengimpor 3,07 juta ton gandum dari Ukraina, mencakup 26,78 %i total impor gandum saat itu.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman memperkirakan, pasokan gandum masih tersedia sampai Mei 2022. Sejauh ini produksi belum terganggu dan kenaikan harga produk jadi olahan gandum masih bisa direm. Pelaku industri kini berjibaku mencari sumber gandum alternatif dari negara lain di tengah harga gandum dunia yang per Maret 2022 meroket hingga 486,3 USD per metrik ton akibat imbas perang, tahun lalu harganya masih 289,3 USD per metrik ton.

Kelangkaan bahan baku juga dialami sektor telekomunikasi, menurut Presdir PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, konflik Rusia-Ukraina telah mengakibatkan kelangkaan cip semi konduktor selaku komponen terpenting dalam produksi kartu SIM. Serangan Rusia ke Ukraina membuat produksi gas neon dua perusahaan asal Ukraina, Ingas dan Cryoin, berhenti. Padahal, keduanya memasok 45-50 % kebutuhan gas neon untuk manufaktur dunia. (Yoga)

Komisi XI DPR pekan lalu mengumumkan 7 nama anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027. Ketua Dewan Komisioner OJK akan dijabat Mahendra Siregar dan Wakil Ketua dipegang Mirza Adityaswara. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dijabat Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal terpilih Inarno  jajadi, dan Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Nonbank Ogi Prastomiyono, Frederica Widyasari Dewi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Sophia Issabella Watimena Ketua Dewan Audit. Mereka akan menjabat mulai Juli 2022, menggantikan anggota dewan komisioner (ADK) OJK 2017-2022 yang diketuai Wimboh Santoso.

Akan menjadi tugas berat bagi ADK periode ketiga ini karena mereka diharapkan mampu membawa tingkat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang levelnya lebih tinggi lagi dari yang telah dicapai oleh kepemimpinan OJK dua periode sebelumnya. OJK periode pertama (2012-2017) telah membangun fodasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi serta kerja-kerja edukasi dan perlindungan konsumen. Kemudian OJK periode kedua melakukan penyempurnaan-penyempurnaan kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. OJK periode kedua juga telah menancapkan standar baru mengawal industri jasa keuangan melewati krisis. Selama krisis akibat pandemi Covid-19, tidak ada satu pun bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya yang ditutup. Capaian lainnya adalah penerbitan Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020.

Kendati demikian, masih banyak pekerjaan rumah, khususnya di sektor industri keuangan nonbank (IKNB). Rentetan skandal dan tekanan ekonomi akibat pandemic Covid-19 membuat sektor IKNB terperosok ke titik nadir.Di sektor asuransi, skandal Asuransi Jiwasraya telah mengoyak kredibilitas asuransi di mata masyarakat. Di sektor teknologi finansial pinjaman antarpihak, sejumlah kasus yang berujung kisah pilu masih saja terjadi, nasabah yang terlilit utang akibat jebakan pinjaman daring atau pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik. Nasabah makin merana karena penagihan utang yang dilakukan pinjaman daring ilegal relatif kasar dan tidak beretika. Tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk layanan jasa keuangan IKNB juga masih rendah. Masyarakat berharap pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut bisa segera diselesaikan sehingga sektor keuangan bisa lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. (Yoga)

Impor produk besi dan baja cenderung meningkat beberapa tahun terakhir kendati sempat melandai akibat pandemi Covid-19. Volume besi dan baja impor menguasai 43 % kebutuhan nasional serta menggerus utilisasi industri besi dan baja dalam negeri. Impor berbagai produk besi dan baja sulit dibendung karena faktor regulasi yang justru melonggarkan izin importasi. Selain itu, instrumen dagang untuk melindungi industri baja dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil masih terbatas. Hal itu menjadi isu utama yang diangkat dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dan Dirut PT Krakatau Steel (Tbk) Silmy Karim, Senin (11/4). Anggota Komisi VI, Andre Rosiade mengatakan, persoalan impor besi dan baja sudah menjadi isu menahun yang memburuk karena minimnya dukungan regulasi untuk melindungi industri domestik. Permenperin No 35/2019, misalnya, memberi pengecualian penerapan SNI bagi sejumlah produk baja sehingga produk besi dan baja dari luar mudah menembus pasar dalam negeri. Sementara Permenperin No 32/2019 menghapus kewajiban pertimbangan teknis (pertek) terhadap izin importasi bahan baku baja, produk baja, dan turunannya.

Komisi VI pun berencana mengagendakan rapat gabungan dengan Menperin, Mendag, dan Komisi VII untuk mendalami persoalan impor besi dan baja. Apalagi, saat ini, kasus dugaan korupsi akibat izin importasi besi dan baja sedang dalam penyelidikan di Kejaksaan Agung. Nilai impor besi dan baja sepanjang 2021 juga melonjak, BPS mencatat, impor besi dan baja mencapai 5,34 miliar dollar AS atau Rp 76,66 triliun, meningkat 66 % dibandingkan nilai impor 2020 yang 3,22 miliar dollar AS atau Rp 46,3 triliun. Sementara utilisasi produksi industri baja nasional rata-rata hanya 54 %. Produksi hot rolled coil (HRC) yang total investasinya 1,21 miliar dollar AS, misalnya, utilisasinya 49 %. Sementara volume impor HRC meningkat 14 % tahun 2021. Untuk produk CRC/S, dengan nilai investasi 595 juta dollar AS, tingkat utilisasi nasionalnya hanya 41 % di tengah volume impor yang melonjak sampai 73 %.  Menurut Silmy, untuk membendung impor perlu ada penerapan pengenaan SNI dari produk hulu ke hilir secara wajib. (Yoga)

Bank Indonesia mencatat, per Februari 2022, total transaksi menggunakan metode pindai QRIS mencapai Rp 4,5 triliun atau empat kali lipat lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendrata, Senin  (11/4) menyatakan, pertumbuhan itu ditopang perubahan konsumen yang ingin transaksi cepat dan tanpa kontak fisik. (Yoga)

Emiten migas PT Energi Mega Persada Tbk membukukan penurunan laba sekitar 25 % menjadi 40,26 juta dollar AS tahun 2021. Dirut Energi Mega Persada Syailendra Bakrie, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (11/4) mengatakan, pendapatan tahun lalu meningkat seiring kenaikan produksi. Namun, perusahaan mesti melunasi utang dari tahun sebelumnya. (Yoga)

Kebutuhan uang tunai di daerah pada Ramadhan dan Idul Fitri 1443 Hijriah mencapai triliunan rupiah. Di Jabar sekitar Rp 19,26 triliun, sedang di Kalsel disiapkan Rp 2,5 triliun. Pelayanan penukaran uang pun disediakan pemerintah untuk menekan potensi persebaran uang palsu dari penukaran tidak resmi. ”Kami menyediakan lebih besar, 125 % (Rp 24,09 triliun) dari kebutuhan Rp 19,26 triliun. Jaga-jaga karena libur kali ini animonya luar biasa,” ujar Kepala Perwakilan BI Jabar Herawanto dalam pembukaan layanan penukaran kas keliling terpadu kepada masyarakat di Kantor Perwakilan BI Jabar di Bandung, Senin (11/4). Prediksi kebutuhan uang cetak Ramadhan kali ini, 10,42 % lebih tinggi dari 2021, menunjukkan perekonomian membaik di saat pandemi, yang akan berdampak pada tingginya transaksi uang sehingga kebutuhan uang cetak meningkat.

Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana, yang turut hadir, menyatakan, pemulihan ekonomi ini terjadi seiring pandemi yang mulai terkendali. Herawanto meminta masyarakat melakukan penukaran uang melalui pelayanan bank terdekat, demi menghindari uang palsu. Masyarakat juga lebih hemat karena penukaran uang di layanan resmi tidak dipungut biaya. Kantor Perwakilan BI Jabar di Jalan Braga, Kota Bandung, menyediakan layanan penukaran dengan menggaet 14 bank, berlangsung 11-26 April 2022 pada pukul 08.00-12.00. Pada layanan ini, setiap orang bisa menukarkan uang maksimal Rp 3,8 juta. Pecahan yang bisa didapat, antara lain Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000. (Yoga)

Pada akhir 1998, Menristek/Kepala BPPT Zuhak Abdul Qadir mengemukakan teknologi informasi memiliki potensi memecahkan kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Satu dekade berselang, Plasa.com dan Tokopedia.com mengangkat ekonomi UKM atau UMKM dengan menyediakan wadah berjualan secara daring. Pada November 2009, PT Telkom merilis layanan perdagangan melalui internet di bawah PT Metranet. Selain sebagai ekspansi bisnis, layanan bernama Mojopia bertujuan membantu pelaku UKM memasarkan produknya. Investasi sebesar 2 juta dollar AS atau Rp 19 miliar dikeluarkan untuk proyek tersebut. PT Metranet menjalin kerja sama dengan eBay memperluas jangkauan penjual dalam negeri hingga berskala global, yang berlanjut hingga Desember 2014, dengan peluncuran platform e-dagang Blanja.com sebagai lokapasar dengan skema bisnis ke konsumen (B2C) menggantikan Plasa.com. Ebay menguasai 40 % saham. Sayangnya, 1 September 2020, semua kegiatan transaksi di Blanja.com dihentikan, sebagai wujud perubahan strategi bisnis yang lebih fokus pada perdagangan di segmen korporasi dan UMKM melalui skema bisnis ke bisnis (B2B).

Hingga kini, Plasa.com menjadi satu-satunya e-dagang yang pernah dibentuk BUMN. Kini, BUMN lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan rintisan.E-dagang asal Indonesia kedua yang memiliki misi pemerataan ekonomi digital, yaitu Tokopedia. Tokopedia memulai bisnis lokapasar dengan skema konsumen ke konsumen (C2C), yang hingga pada 2017 mendapatkan pendanaan 1,1 miliar dollar AS dari Alibaba Group. Satu tahun kemudian, pendanaan dengan jumlah yang sama didapatkan dari Softbank Vision Fund dan Alibaba Group. Tokopedia melaporkan 11.000 dari lebih 12.000 ribu penjual yang terdaftar merupakan pelaku UMKM, baik produsen maupun reseller. Pada masa pandemi, 90 % penjual berskala mikro mampu mengembangkan bisnis dengan adopsi teknologi digital.

Selain Plasa.com dan Tokopedia.com, sejumlah situs e-dagang asal Indonesia turut meramaikan babak awal ekosistem digital. Ada yang terus tumbuh dan berkembang, ada pula yang tumbang. Bhinneka.com merupakan pionir e-dagang asal Indonesia. Di bawah naungan PT Bhinneka Mentari Dimensi, lini bisnis ini awalnya merupakan distributor mesin cetak industrial yang berdiri pada 1993. Platform belanja Bhinneka.com diluncurkan pada 1999 setelah berhasil melalui krisis ekonomi 1998. Dengan fokus awal pada penjualan produk komputer, teknologi komunikasi, dan elektronik, Bhinneka.com kini menjual beragam produk dan menjalin kerja sama bisnis dengan pemerintah, melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada 2005, Tokobagus.com hadir sebagai platform iklan baris sekaligus menjembatani jual-beli barang bekas. Situs yang bermarkas di Bali ini didirikan Arnold Sebastian Egg dan Remco Lupker hanya dengan 6 karyawan. Satu dekade berselang, Tokobagus.com akhirnya diakuisisi Nasper. Perusahaan media dan internet asal Afsel ini sekaligus investor strategis OLX Group. Pada 2014, merek OLX Indonesia resmi diluncurkan menggantikan Tokobagus.com. OLX Indonesia melakukan merger dengan Berniaga.com pada 2015. Di tengah cerita sukses, e-dagang Indonesia ada yang tak mampu bertahan. Misalnya Qlapa dan Shopo. Keduanya merupakan e-dagang yang menjual produk kerajinan tangan. Pada 2010-an, e-dagang asal Indonesia pun masih bermunculan dengan macam-macam skema bisnis, di antaranya Bukalapak, Blibli, dan Gramedia. (Yoga)

Cuti bersama dan mudik pada Lebaran 2022 bakal memutar roda bisnis sejumlah sektor usaha. Mudik juga medorong perekonomian domestik pada tahun ini, terutama di sektor transportasi, perhotelan dan restoran. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir memperkirakan, tak hanya industri makanan dan minuman, konsumsi terhadap transportasi akan meningkat antara 10% sampai 15% lebih tinggi dari konsumsi pada periode normal. Meskipun ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, sektor transportasi dan pergudangan akan menjadi sektor yang akan naik sebagai dampak dari pelonggaran mobilitas saat Lebaran.

Kinerja saham dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah (small mid caps) cenderung tertinggal dibanding saham berkapitalisasi pasar besar (big caps). Ini terlihat dari pergerakan IDX SMC Composite yang hanya naik 6,31% dan IDX SMC Liquid yang hanya terkerek 4,27% sejak awal tahun. Kinerja ini lebih rendah dari performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 9,46% dan LQ45 yang bergerak positif 10,51%. Sejak awal tahun, Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan, saat ini justru menjadi waktu yang tepat untuk membeli saham-saham small mid caps. Sementara Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menyarankan investor wait and see terlebih dahulu. Apalagi, IHSG kemarin ditutup terkoreksi setelah sebelumnya terus menerus mencetak rekor tertinggi baru. 

Pendapatan dan laba bersih dua emiten kertas milik grup Sinar Mas masih tumbuh. Hal ini membuat saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) dinilai masih undervalued. Sepanjang 2021, INKP mencatatkan penjualan bersih US$ 3,51 miliar atau tumbuh 17,76% secara tahunan dari US$ 2,98 miliar pada 2020. Hal ini membuat laba bersih INKP melesat 79,23% secara tahunan menjadi US$ 527 juta per Desember 2021. 

Bernasib serupa, penjualan bersih TKIM naik sebesar 18,23% secara tahunan. Per Desember 2021 penjualan TKIM mencapai US$ 1,02 miliar dari sebelumnya US$ 866,45 juta. Dari sisi bottom line TKIM mencatatkan laba bersih US$ 249 juta pada akhir 2021. Capaian tersebut naik 67,86% dibanding US$ 148,33 juta pada 2020. Analis BNI Sekuritas Mikhail Joshua Siahaan mengatakan, saham INKP dan TKIM masih undervalued. Ini karena nilai pasar yang terefleksi saat ini masih di bawah nilai fundamental yang diproyeksikan BNI Sekuritas.