Kejaksaan agung terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi pemberian izin ekspor CPO (crude palm oil) minyak sawit mentah yang menjadi  bahan baku minyak goreng. Penyidikan itu disebut bisa berkembang pada peran sejumlah orang, termasuk pejabat tinggi  di Kementerian Perdagangan dan puluhan perusahaan yang memiliki izin ekspor kelapa sawit. Jaksa Agung Tindak pidana Khusus, Febri Ardiansyah, mengatakan setidaknya ada 88 perusahaan yang memiliki izin ekspor sawit tahun ini. 

Penyelidik kejaksaan bakal menelisik mereka, "Kalau perusahaan-perusahaan ini tidak memenuhi aturan kebutuhan pasar dalam negeri, ya,bisa (ditetapkan sebagai) tersangka," ujar Febrie, kemarin, 20 April. Kejaksaan menahan dan menetapkan mereka sebagai tersangka atas korupsi pemberian izin ekspor CPO. Tiga orang diantaranya adalah petinggi tiga perusahaan sawit. Mereka diduga berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Perdagangan agar mendapat izin ekpsor meski belum memenuhi distribusi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). (Yetede)

Sudah selayaknya penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran  dibalik fenomena kelangkaan minyak goreng. Buruknya tata kelola megabisnis sawit, dari perkembanan hingga pengolahan, selama ini memang patut dicurigai sarat juga dengan persekongkolan dengan pengusaha. Namun penegakan hukum juga harus transparan dan akuntabel. Hanya dengan begitu, hukum terpercaya, menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara.  Kasus ini menyeret Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Penyidik kejaksaan juga menetapkan status yang sama terhadap Komisaris  Utama Wilmar Nabahti. Di satu sisi langkah Kejaksaan ini seketika mengobati kegeraman  publik terhadap langkanya minyak pasokan goreng kemasan pada awal Februari hingga media Maret lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengklaim penyidikan kejaksaan sebagai bukti bahwa negara hadir untuk menjawab penyebab kelangkaan. (Yetede)

Para pelaku usaha masih menanti berbagai aturan teknis dan skema investasi sebelum menanamkan modal  dalam proyek ibu kota negara (IKN). Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Persatuan Perusahaan  Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie, memperkirakan investasi  swasta untuk proyek tersebut  baru masuk pada tahap  berikutnya alias setelah kota terbentuk pada 2024. "Investor dari dalam dan luar negeri sama. Mereka perlu kepastian investasi  dan hukum. Mungkin setelah itu (2024) lebih siap," ujar Hari kepada Tempo, menurut dia hari ini baru ada tiga hal yang dicapai pemerintah untuk meyakinkan dunia usaha: penerbitan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Penunjukkan Kepala dan Wakil Kepala  Otoritas IKN, serta pengalokasian anggaran sebesar Rp 30 triliun dalam APBN 2023. (Yetede)

Tren penjualan mobil merangkak naik. Momentum Ramadan dan Lebaran turut mendongkrak penjualan mobil di dalam negeri. Sejumlah agen pemegang merek (APM) merasakan pertumbuhan permintaan menjelang mudik Lebaran 2022. Misalnya, Toyota Astra Motor (TAM) melihat tren peningkatan penjualan mobil mulai terasa sejak Maret 2022. Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor, Anton Jimmy mengatakan, sejak Maret menuju April dan menjelang Lebaran 2022, pasokan kendaraan cenderung meningkat. 

Penetapan pejabat Kemendag serta tiga petinggi perusahaan minyak sawit sebagai tersangka dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya oleh Kejaksaan Agung menguak permufakatan memuluskan penjualan minyak goreng ke luar negeri dengan mengesampingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal ini ditengarai menjadi salah satu faktor yang sempat menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.

Dua dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Dua orang lainnya adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA dan GMr Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (19/4), tersangka ditahan Kejagung di tempat terpisah, yakni Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.

”Kami telah melakukan penyidikan dan menemukan indikasi kuat adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng yang telah membuat masyarakat kecil menjadi susah karena harus mengantre dan juga terjadi kelangkaan minyak goreng. Negara juga harus mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tak kecil,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Mendag Muhammad Lutfi dalam siaran pers mengatakan, ”Kami mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini dan siap memberi informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.” (Yoga)

Proses pemilihan 272 penjabat kepala daerah rentan melahirkan praktik jual beli jabatan. KPK menaruh perhatian besar terhadap ancaman itu. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha (19/4), mengatakan, potensi konflik kepentingan dalam pemilihan penjabat kepala daerah sangat besar. Hanya ada satu pihak yang menentukan, yakni pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jika proses itu tidak dilakukan secara terbuka dan menihilkan ruang partisipasi publik, potensi penyelewengan akan kian besar. Bentuk penyelewengan yang memungkinkan terjadi ialah praktik jual beli jabatan. ASN calon penjabat kepala daerah menawarkan uang kepada pihak yang berwenang menentukan penjabat agar dirinya dipilih. Praktik ini sudah kerap diungkap KPK, tetapi umumnya terjadi pada level jabatan di pemda. Jika praktik itu dibiarkan, korupsi lebih besar memungkinkan terjadi. ASN yang dipilih akan berpikir untuk balik modal saat menjadi penjabat. Akibatnya, APBD dikorupsi, bisa juga berkongkalikong dengan pengusaha, memuluskan perizinan ataupun memberikan proyek tertentu, dengan imbalan suap.

Menanggapi potensi korupsi itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan memberikan atensi pada proses pemilihan penjabat kepala daerah tersebut. Salah satu yang menjadi kekhawatiran, menurut Plt Jubir KPK Ali Fikri, munculnya praktik jual beli jabatan dalam proses pemilihan penjabat. Ia membenarkan uang suap yang dikeluarkan bagi seseorang untuk bisa mendapat jabatan tertentu membuka potensi korupsi yang lebih besar saat orang itu menjabat. Banyak penyelenggara negara yang ditangkap KPK karena proses yang diwarnai dengan suap. Maka, KPK berharap proses pemilihan penjabat mampu mencegah praktik jual beli jabatan. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menuturkan, saat ini era keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai contoh, mekanisme perencanaan dan penganggaran pemda sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kemendagri. Hal ini ia klaim sudah bisa menutup celah bagi para penjabat kepala daerah dan pejabat lainnya untuk bermain anggaran. (Yoga)

PT Merial Esa divonis membayar denda Rp 200 juta dan mengganti kerugian negara Rp 126,135 miliar karena terbukti menyuap anggota DPR dan pejabat Badan Keamanan Laut untuk memenangkan tender proyek pengadaan satelit pemantau dan pesawat nirawak di Bakamla tahun 2016. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang juga meminta penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama setahun. Putusan itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Surachmat, Selasa (19/4). Vonis hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut PT Merial Esa dengan pidana denda Rp 275 juta. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa biaya pengganti kerugian negara Rp 133 miliar dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama satu tahun. Apabila pidana denda tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik PT Merial Esa dapat disita oleh jaksa untuk membayar denda itu. Jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang sebanyak satu kali selama satu bulan. (yoga)

Berbagai acara, baik ekonomi maupun budaya, banyak digelar KBRI Kairo dalam rangka menyambut peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Mesir-Indonesia. Puncaknya, peringatan itu jatuh pada 10 Juni 2022. Tahun ini, KBRI Kairo bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Mesir menghelat acara bertema Satu Malam Bersama Indonesia (Saharat Ramadhaniya) di Cairo Opera House pada Minggu (17/4). Indonesia mengutus 34 perwakilan dari siswa Sekolah Indonesia Cairo dan 41 mahasiswa Indonesia di Al Azhar untuk berselawat dan munajat di hadapan lebih dari tiga ratusan penonton warga Mesir.

Dubes RI untuk Mesir Lutfi Rauf berkata, selain memperkuat diplomasi di bidang sosial-budaya, perwakilan Indonesia di Mesir juga terus menggencarkan penguatan kerja sama ekonomi. Kamis (14/4), KBRI Kairo menggelar Forum Bisnis Indonesia-Mesir. Dalam forum bisnis ini digelar pameran mini yang mempromosikan beragam produk asal Indonesia. Produk yang dipamerkan, antara lain, minuman kesehatan dari PT Kalbe Internasional, produk sepeda motor listrik Gesits dari Wika Industri Manufaktur (WIMA), produk hasil pertanian dan kerajinan tangan dari PT Ameera Mentaya Indah Kalimantan, serta produk makanan ringan dari PT Mayora Indah.

Pada 24-31 Maret 2022, Indonesia kembali mengikuti Cairo Supermarket Expo di Cairo International Convention and Exhibition Centre. Expo ini memamerkan produk dari delapan perusahaan Indonesia, antara lain produk kopi robusta dan kopi arabika, biskuit, permen dan kopi bubuk instan, tepung terigu, pupuk organik, produk minuman air kelapa, produk suplemen kesehatan, serta produk kerajin- an tangan NTB dan Cirebon. Indonesia kembali menerima penghargaan sebagai importir terbesar kurma dari Mesir. Penghargaan dari Pemerintah Mesir itu diterima langsung oleh Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf dari Gubernur Provinsi Marsa Matrouh Mayjen Khaled Shuaib di sela acara 5th Egyptian Date Palm Festival 2022 di kota Siwa, Mesir, pada 22-24 Januari 2022. (Yoga)

Upaya peningkatan daya saing industry perlu diiringi dengan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Pelaku industri tidak bisa sekadar berperan pasif dalam menyerap tenaga kerja lulusan vokasi, tetapi ikut bertanggung jawab menyelenggarakan program vokasi demi mengurangi potensi ketidakcocokan atau mismatch di pasar kerja. Selama ini, program vokasi yang dijalankan pemerintah tidak berjalan optimal. Lulusan pendidikan vokasi justru menyumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi dari tahun ke tahun. Data BPS per Agustus 2021, TPT tamatan  SMK merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, sebesar 11,13 %.

Senior Advisor Proyek SED-TVET (Sustainable Economic Development Through Technical and Vocational Education and Training) GIZ-Jerman Rudy Djumali (19/4) mengatakan, program vokasi di Indonesia selama ini tidak berhasil karena sistem pendidikan dan pelatihan vokasi tidak terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Untuk menjawab tantangan disrupsi ketenagakerjaan, pendekatan program vokasi harus digeser dari yang selama ini berorientasi penawaran (supply) menjadi permintaan (demand) pasar kerja. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dunia industri. (Yoga)

BI merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 4,7 % - 5,5 % menjadi 4,5 % - 5,5 %. Revisi dipicu ketegangan geopolitik Rusia dengan Ukraina yang mengganggu rantai pasok global sehingga menahan laju pertumbuhan ekspor Indonesia. ”Untuk keseluruhan tahun 2022 BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5 % - 5,3 % sedikit lebih rendah dari proyeksi awal,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Selasa (19/4). ”Gangguan mata rantai global ini menyebabkan tertahannya permintaan negara mitra dagang Indonesia, membuat laju pertumbuhan ekspor Indonesia ikut tertahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ikut terdampak,” ujar Perry.

Sementara faktor eksternal memburuk, indikator ekonomi domestik relatif positif dan terjaga. Hal ini tecermin dari berbagai indikator, seperti Prompt Manufacturing Index BI (PMI-BI) triwulan pertama 2022 yang mencapai 51,77 %, lebih tinggi daripada triwulan keempat 2021 sebesar 50,17 %. Nilai PMI-BI yang berada di atas level 50 itu menunjukkan industri pengolahan dalam fase ekspansi. Suku bunga acuan RDG BI memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 %, suku bunga deposit facility sebesar 2,75 %, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 %. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yoga)