Pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut. Dalam transaksi antar bank kemarin sore, rupiah ditutup melemah 22 poin atau 0,15% ke angka 14.992 per dolar Amerika dari posisi perdagangan sebelum 14.972 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran 14.878 per dolar AS. Direktur Riset Center of Reform Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena semakin sempitnya selisih antar suku bunga domestik dan internasional. "Keputusan BI menahan suku bunga acuan telah menahan masuknya modal asing, bahkan mendorong modal asing keluar dari Indonesia. Hal ini menekan rupiah,' kata dia kemarin. Menurut Piter, jika rupiah terus melemah, risiko investasi dan potensi inflasi akan terus meningkat. "Inflasi bisa meningkat lebih besar dan memangkas daya beli masyarakat. Ujungnya menahan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya. (Yetede)

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melakukan divestasi atas kepemilikan saham JSMR di PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC). Perusahaan ini merupakan anak usaha JSMR yang mengelola Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ). JSMR menjual 40% saham JCC ke perusahaan infrastruktur milik Grup Salim, PT Marga Utama Nusantara. Sebagai informasi, Marga Utama Nusantara merupakan anak usaha yang 76,51% sahamnya dimiliki oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk (META).

Proyek jalan tol menjadi primadona dalam pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan panjang lebih dari 2.500 kilometer (km) yang telah beroperasi, jalan tol tak hanya berkutat di Jawa, tapi menyeberang ke Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Tak heran, jika usulan proyek jalan tol baru masih digeber kendati sudah di ambang tahun politik atau menjelang pemilu 2024. Kini, delapan ruas jalan tol akan ditawarkan pada sisa tahun ini dan 10 ruas ditenderkan tahun depan.

Sejumlah emiten berpotensi didepak paksa dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Teranyar, ada PT Sugih Energy Tbk (SUGI) yang berpotensi terkena penghapusan saham alias delisting. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI Vera Florida mengatakan, masa suspensi saham SUGI telah mencapai 24 bulan pada tanggal 1 Juli 2021. Hal itu bermakna, BEI telah memberikan toleransi cukup panjang. Pasalnya, batas waktu suspensi saham adalah selama dua tahun berturut-turut sebelum masuk daftar delisting. Beberapa saham lain juga tercatat sudah masuk masa suspensi lebih dari 24 bulan. Misalnya, PT. Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT. Panasia Indo Resources Tbk (HDTX), PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW), dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). 

Independensi bank sentral atau Bank Indonesia kembali dalam sorotan. Hal tersebut menyusul keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang memberikan karpet merah kepada anggota atau pengurus partai politik (parpol) untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketentuan tersebut tertuang di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tertanggal 16 Juni 2022. Dalam draf yang diperoleh Bisnis, DPR menghapus Pasal 47 huruf c dalam substansi mengenai BI di dalam regulasi yang menggunakan konsep omnibus law tersebut. Secara detail, Omnibus Law Keuangan itu menghapus klausul mengenai larangan Anggota Dewan Gubernur untuk menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Sejalan dengan dihapusnya klausul itu, dan apabila RUU disepakati, maka Anggota Dewan Gubernur BI legal untuk menjadi anggota partai politik. Pun sebaliknya, kader partai berhak untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia. Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan penghapusan substansi itu memang terakomodasi di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disusun oleh politikus Senayan. Bank sentral adalah lembaga yang sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, BI wajib ditempati oleh figur yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam mengelola, mengatur, hingga menjaga stabilitas sektor keuangan. Faktor yang lebih penting adalah independensi. Dibukanya pintu partai dalam kantor BI berpotensi mengoyak kemandirian bank sentral. Jika demikian, bisa dipastikan kepercayaan publik pada lembaga tersebut akan memudar.

Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan yang diterima Bisnis, bank gagal baik yang berdampak sistemik ataupun tidak berdampak sistemik disebut sebagai Bank Dalam Resolusi. Dalam ketentuan itu, sebuah bank dikatakan dalam resolusi setelah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usaha, serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK. Adapun, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan tindakan resolusi kepada bank tersebut dengan empat skema. Pertama, mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank penerima. Kedua, mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank perantara. Ketiga, melakukan penyertaan modal sementara, sedangkan keempat, melakukan likuidasi.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) semakin fokus menggarap pasar keuangan di Dubai sebagai pusat ekonomi syariah dunia, seiring penguatan kerja sama oleh Pemerintah Indonesia melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (1/7). Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, dengan hadirnya BSI Representative Office di Dubai International Financial Centre (DIFC), menjadi peluang besar untuk optimalisasi potensi pasar yang bisa digarap BSI di kawasan Timur Tengah. “UAE pusat ekonomi syariah dunia. Potensi pasarnya sangat besar. Hadirnya kami di Dubai akan menjadi penghubung perbankan dan keuangan Indonesia dengan pusat-pusat keuangan syariah dunia lainnya. Jadi kami akan semakin fokus di Dubai, terlebih belum lama ini Presiden Joko Widodo mempererat hubungan Indonesia dengan UEA,” tutur Hery, Selasa (5/7)

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat berkunjung ke Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7). Pada kesempatan tersebut Presiden menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat termasuk penyandang disabilitas sekaligus memantau ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik monopoli dalam penetapan harga karet yang melibatkan Pemprov Sumsel dengan asosiasi. Dalam penentuan harga acuan, asosiasi memasukkan ongkos produksi karet. Kondisi ini dikhawatirkan akan merugikan petani karena mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.

Kepala Kantor KPPU Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro (4/7) menjelaskan, pihaknya sedang menganalisis regulasi Pergub Sumsel No 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet. Menurut Wahyu, regulasi tersebut memberi ruang kepada asosiasi untuk memberikan informasi terkait harga acuan bahan olah karet (bokar) yang diperdagangkan. Padahal, asosiasi, yang merupakan gabungan dari pabrikan, tidak boleh menentukan harga karena mereka juga berperan sebagai pembeli karet petani. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Bursa Efek Jakarta (BEI) melemah hingga 155,16 poin atau 2,28% ke posisi 6.639,17 pada penutupan perdagangan  Senin (4/6) sore. Kali ini, pelemahan terdalam dialami saham sektor teknologi yang turun hingga 4%, kemudian sektor transportasi dan logistik 3,57%, sektor consumer non cyclicals 2,66%, sektor keuangan 2,58%, dan sektor material dasar 1,83%. Sentimen lain yang datang adalah terkoreksinya harga komoditas seperti nikel, minyak mentah, dan minyak sawit mentah (CPO). "Conference Board merilis data tingkat Indeks Keyakinan Konsumen  AS tercatat menurun ke level 98,7 dari sebelumnya di level 103,3. 

Penurunan angka yang merupakan titik  terendah dalam 16 bulan terakhir  ini menjadi katalis negatif bagi IHSG awal pekan ini," kata Financial Expert Ajaib Sekuritas M Julian Fadli dalam  ulasannya di Jakarta, Senin (4/7). Chief Economist and Head of Global Markets Research Asia ex-Japan Nomura Rob Subbaraman dan Global Markets Analyst Nomura Si Ying Toh dalam catatan hasil risetn holdings perusahaan keuangan yang berbasis di Tokyo tersebut memprediksi bahwa zona uero, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Kanada, akan terperosok dalam resesi bersama dengan Amerika. (Yetede)