Sampai dengan 30 Juni 2022, pemerintah berhasil menghimpun setoran PPN PMSE sebesar Rp 7,1 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), atas produk digital luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengungkapkan, jumlah itu berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara. “Untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar 2,5 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN sampai dengan bulan Juni 2022 ada 119 pelaku usaha,” kata Neilmaldrin, Rabu (6/7).

Pergerakan harga komoditas energi masih dalam tren naik sepanjang kuartal II-2022. Kendati begitu, jika dibandingkan kuartal I-2022, harga komoditas energi sedikit melambat. Harga minyak dunia menguat 31,75% pada kuartal I-2022. Sedang di kuartal II-2022 cuma naik 11,23%. Sementara harga batubara kuartal I-2022 meningkat 89,20%, dan naik sebesar 58,35% di kuartal II-2022. Bahkan, gas alam sepanjang kuartal II-2022 justru mengalami penurunan 5,34%. Research & Development ICDX Girta Yoga mengungkapkan, melambatnya kenaikan harga komoditas energi dipicu kekhawatiran resesi yang mengancam pertumbuhan ekonomi global. Terlebih semakin banyak negara menyusul langkah bank sentral Amerika Serikat meningkatkan suku bunga. "Efek resesi ini berdampak negatif terhadap harga komoditas energi karena mengarah pada pelemahan permintaan," jelas dia. Memasuki kuartal III-2022, Yoga melihat tren bearish harga komoditas energi masih akan berlanjut. Kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi global hingga melonjaknya kasus Covid-19 di China menjadi katalis yang bisa menekan permintaan.

Parlemen punya usul menarik. Legalitas kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah dalam pembiayaan semasa krisis bakal dipermanenkan. Apalagi, sejauh ini peran BI dianggap signifikan untuk menopang kebijakan fiskal Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.Usulan itu termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan. Regulasi sapu jagat yang menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengusulkan agar bank sentral berperan sebagai pembeli siaga Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana ketika terjadi krisis. Saat ditemui Bisnis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak bersedia memberikan penjelasan mengenai dampak serta peluang dilanjutkannya posisi bank sentral sebagai penopang fiskal dalam Omnibus Law Keuangan. Sejak hawar virus Corona melanda, peran bank sentral memang cukup krusial. BI dan pemerintah tercatat telah menandatangani tiga SKB untuk membantu pembiayaan APBN 2020 hingga APBN 2022.Pada SKB I, pembelian SBN oleh BI di pasar perdana mencapai Rp75,86 triliun baik melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO), dan penawaran langsung atau private placement. Adapun pada SKB II, BI menanggung beban untuk pembiayaan public goods melalui pembelian SBN dengan mekanisme private placement dengan nilai Rp397,56 triliun. Sementara itu, dalam SKB III bank sentral berkomitmen membeli SBN di pasar perdana senilai Rp224 triliun.

Dewan Direktur Bank Dunia pada 30 Juni 2022 telah menyetujui pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund atau FIF) bagi pencegahan, kesiapan dan respons atas pandemi (Pandemic Prevention, Preparedness and Response atau Pandemic PPR) yang masih mungkin terjadi di masa depan. Keputusan ini diambil menindaklanjuti amanat Forum G20 yang memberikan mandat kepada Bank Dunia untuk menjadi pengelola FIF berkolaborasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Persetujuan Dewan Direktur Bank Dunia menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendirian FIF bagi Pandemic PPR yang di targetkan untuk direalisasikan pada masa Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini. Hal ini sejalan dengan tiga prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda Presidensi G20 Indonesia, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, mendorong transformasi digital, serta mempercepat transisi energi yang berkelanjutan. Menurut laporan yang disiapkan Bank Dunia bersama WHO (2022), untuk dapat menyiapkan masyarakat global dalam menghadapi risiko pandemi di masa depan dengan berbagai program Pandemic PPR di atas, diperlukan dana sekitar US$31,1 miliar per tahun yang harus tersedia paling tidak sampai 5 tahun ke depan.

Pengelolaan likuiditas dan strategi penghimpunan dana perlu diantisipasi oleh pelaku industri perbankan menghadapi tren permintaan kredit yang meningkat. Satu sisi, kebijakan bank sentral terkait giro wajib minimum mulai menekan likuiditas. Berdasarkan laporan indikator likuiditas bulanan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode Mei 2022, pertumbuhan kredit diproyeksikan akan terus meningkat bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dalam pengelolaan portofolio kredit baru, bank akan melakukan secara selektif dengan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja operasional debitur. “Pemulihan ekonomi secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan kredit terutama dari aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pada saat yang sama, meningkatnya aktivitas usaha tersebut mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga tumbuh lebih stabil,” tulis laporan LPS dikutip Rabu (6/7). Dalam laporan itu, kebijakan giro wajib minimum (GWM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah menyerap likuiditas bank kurang lebih Rp110 triliun. Terkait kinerja penyaluran kredit, sejumlah bank berbasis digital makin menunjukkan geliat kinerja yang menjanjikan. Hal ini tergambar dari meningkatnya penyaluran kredit secara signifikan, yang diberikan sepanjang Januari hingga Mei 2022.

Konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi diprediksi tetap akan tinggi dan melampaui kuota yang telah ditentukan, meski pemerintah melakukan sejumlah pembatasan. PT Pertamina (Persero) memproyeksikan akan tetap terjadi over kuota untuk konsumsi Pertalite dan Solar tahun ini, meski pemerintah melakukan pembatasan mulai Agustus 2022.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya mencatat adanya potensi kerugian dari over kuota penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga Rp39,18 triliun pada akhir 2022.Sekalipun pemerintah berencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 1 Agustus 2022 mendatang, Pertamina memproyeksikan konsumsi masyarakat bakal tetap mengalami kelebihan hingga 5,11 juta kiloliter (KL) pada akhir tahun nanti. “Kita prediksikan kalau trennya seperti saat ini, maka untuk Pertalite akan meningkat melebihi kuotanya pada 2022 sebesar 23,05 juta KL. Dengan tren hari ini, maka akan meningkat menjadi 28,5 juta KL,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (6/7).

Sementara itu, Pertamina memproyeksikan tingkat konsumsi masyarakat untuk kedua jenis BBM murah itu masing-masing mencapai 28,50 juta KL dan 17,21 juta KL hingga akhir 2022.Rencana pembatasan pembelian JBKP Pertalite dan JBT Solar juga dipastikan hanya mengurangi potensi kelebihan konsumsi atau over kuota yang relatif kecil dari alokasi kuota yang sudah ditetapkan pada awal tahun. “Asumsi kita [pembatasan] dilakukan 1 Agustus 2022 kalau regulasi sudah keluar, maka ini dapat menurunkan 26,7 KL, tapi tetap [konsumsi] lebih tinggi dibandingkan dengan prognosa. Masih ada peningkatan 16%, demikian juga dengan solar,” tuturnya.

Business Strategy Director Microsoft Indonesia Nina Wirahadikusumah , Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya, Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatingsih, CFO and DI&A Lead Microsoft Indonesia Krishna Worotikan, dan CO-SHERPA G20 Indonesia Raden Edi Prio Pambudi berbincang seusai penandatanganan kerja sama Microsoft dengan G20 Empower untuk pelaksanaan program Code: Without Barries di Jakarta, Rabu (6/7). Program ini menyediakan platform yang memungkinkan talenta perempuan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital inklusif melalui partisipasi dan inovasi di bidang teknologi.

PT Pertamina Patra Niaga  mengungkapkan tingginya animo masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya ke situs subsiditepat.mypertamina.id. Tercatat sebanyak  50 ribu kendaraan sudah terdaftar hingga hari keempat sejak 1 Juli kemarin. Pendataan dilakukan Pertamina mulai dari awal Juli bagi konsumen BBM jenis Solar dan Pertalite. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pemilik 50 ribu kendaraan sudah mengantongi kode-kode respons cepat (QR). Hanya saja dia menegaskan transaksi pembelian Solar bersubsidi dan Pertalite masih dilakukan seperti biasa. Nanti kode QR menjadi instrumen dalam merekam jenis kendaraan serta tingkat konsumen BBM. Belum (gunakan kode QR), saat ini masih proses  pendaftaran dan sosialisasi," kata Irto. 60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan kaya ini mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. (Yetede)

Banyak negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia akan terjun ke resesi dalam 12 bulan ke depan. Dikarenakan bank sentral masing-masing mengambil langkah agresif untuk memperketat kebijakan moneter guna memerangi lonjakan inflasi. Dalam catatan penelitian Nomura Holdings yang dirilis Selasa (5/7), selain Amerika Serikat (AS), resesi diprediksi terjadi  di zona euro, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Kanada tahun depan. "Satu hal lagi yang saya tunjukkan  ketika Anda memiliki banyak ekonomi yang lemah,  Anda tidak dapat mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan. Itulah alasan mengapa kami menganggap risiko resesi ini sangat nyata dan kemungkinan akan terjadi," kata Kepala Ekonom Nomura Holdings Rob Subbaraman kepada CNBC. Untuk AS, Nomura memperkirakan resesi yang dangkal tetapi panjang di negeri Paman Sam itu selama lima kuartal, mulai dari kuartal terakhir 2022. (Yetede)

Ruangguru, perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara, mengumumkan akuisisi bimbingan studi ke luar negeri terbesar di Indonesia, yakni Schoters. Langkah tersebut dilakukan Ruangguru guna menjawab kebutuhan pelajar di Tanah Air yang ingin melanjutkan  studi ke luar negeri. Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru Belva Devara mengatakan, menyambut tahun ajaran baru 2022/2023, Ruangguru tidak hanya merilis  berbagai inovasi dan ekspansi, tetapi juga memasuki vertikal baru di ruang pendidikan. Saat ini Ruangguru telah digunakan lebih dari 38 juta pengguna di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. "Semua dilakukan dalam rangka menciptakan ekosistem belajar yang  dapat memenuhi kebutuhan siswa di berbagai jenjang dan bidang, baik pendidikan formal maupun nonformal," ujar Devara, dalam pernyataannya, dikutip Selasa (5/7). Sejak beroperasi pada 2018, Schoters telah berhasil membantu kelulusan ribuan pelajar Indonesia ke lebih dari 400 universitas di 43 negara, termasuk berbagai perguruan tinggi dunia ternama, diantaranya Cornell University, University College London, Nanyang Technoloical University, hingga Harvard University. (Yetede)