Jalur-jalur tikus menjadi pilihan sejumlah petani sawit di beberapa daerah perbatasan untuk menjual hasil panennya ke Malaysia. Para petani menjual berton-ton  tandan buah segar (TBS) ke negeri Jiran lantaran beberapa alasan. Dari kesulitan menjual ke pabrik  kelapa sawit di dalam negeri hingga harga yang terlampaui rendah di Tanah Air. "Kalau ada orang yang mengatakan mereka menyelundupkan, itu terlampau berat istilahnya. Mereka berupaya menyelamatkan hidup dan rumah tangganya dengan menjual hasil panen ke Malaysia," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurun, kepada Tempo, kemarin. Menurut Gulat, beberapa petani menjual hasil panen ke negeri tetangganya setelah ambruknya harap TBS di Indonesia beberapa bulan lalu. Disamping itu, penjualan ke Malaysia dianggap perlu dilakukan lantaran buah sawit menumpuk tidak terserap pabrik di beberapa daerah. (Yetede)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai mengumpulkan data untuk mengaudit industri sawit dari hulu sampai hilir. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, lingkup audit sawit tersebut sangat luas, dari kebun, pabrik minyak sawit mentah, pabrik produk turunan, ekspor, hingga ke penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) "Itu akan kami lihat semua sehingga tata kelola akan diatur kembali dari awal sampai akhir," ujar Ateh. Menurut Ateh ada persoalan mendasar yang ditemukan BPKP dalam proses audit tersebut, yakni ihwal kesinambungan dan kemutakhiran data. Ia mencontohkan, data perkebunan rakyat yang ia terima dari pemerintah masih data 2010. Dalam data tersebut, luas perkebunan rakyat sebanyak 42% dari total luas perkebunan sawit Indonesia. (Yetede)

Didukung nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap sekitar 83,6% kredit, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) jauh dari episentrum gejolak ekonomi global. Selama pergerakan manusia dan aktivitas bisnis kembali normal serta ada kemudahan dalam penyaluran kredit kepada UMKM, kinerja BRI akan terus membaik meski ada kenaikan suku bunga. Merespon ketidakpastian global, demikian Direktur Utama  PT BRI Tbk Sunarso, BRI menyiapkan empat strategi untuk menghadapi tantangan yang datang dari eksternal. Empat strategi yang sesuai business Follow stimulus tersebut adalah, pertama harus ada dananya, dengan memastikan pemerintah  lewat APBN akan turun tangan  dalam memberikan stimulus. Kedua, BRI menyiapkan data pihak-pihak yang bisa mendapatkan stimulus. "Ketiga, kami akan menyiapkan sistem yang kredible dan relieble, agar stimulus tersebut tepat sasaran. Keempat, kami mengomunikasikan stimulus tersebut kepada masyarakat, melalu petugas-petugas di lapangan," ucapnya. (Yetede)

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan pendataan konsumen bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite menjadi langkah awal menuju penerapan mekanisme  subsidi langsung. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Direksi Pertamina, Rabu (6/7) kemarin. Hanya saja belum dibeberkan secara gamblang waktu pelaksanaan subsidi langsung tersebut. Perusahaan energi plat merah itu telah membuka pendaftaran mulai 1 Juli kemarin. Pendaftaran dilakukan bertahap yang diawali pada 11 kabupaten/kota yakni Kota Padang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Manado, dan Kota Bukittinggi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pendaftaran terhitung awal Juli tersebut diperuntukkan baik masyarakat umum. Nantinya nelayan, petani, usaha kecil menengah, serta bidang logistik yang menggunakan BBM subsidi pun didata. (Yetede)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Ciptaker) telah mendatangkan investasi senilai Rp 60 triliun di empat kawasan ekonomi khusus (KEK), yakni KEK Gresik (Jawa Timur), KEK Lido (Jawa Barat), serta KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Tecnic di Batam, Kepulauan Riau. Itu artinya, UU Ciptaker berdampak positif terhadap pengembangan investasi di Tanah Air. "Dukungan regulasi baru bisa mendorong masuknya investasi ke KEK," ujar Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dalam media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu. Elen menjelaskan, pasca implementasi UU Ciptaker, muncul penambahan empat KEK baru, yaitu KEK Gresik, KEK Lido, KEK Nongsa, dan KEK Batam Aero Technic. Di KEK Gresik, ada pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, sedangkan di KEK Lido milik MNC Land, diperkirakan ada satu proyek  selesai pada September atau Oktober 2022. (Yetede)

Kementerian Sosial (kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022, terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan izin Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi. "Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu  hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di kantor Kemensos, Rabu. (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merk Minyakita. Produk ini akan didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. Ada 9 perusahaan yang akan memproduksi Minyakita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menerangkan, minyak goreng kemasan sederhana dapat mempermudah masyarakat mendapatkan minyak goreng. Minyakita merupakan merk dagang yang dimiliki Kemendag dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor sertifikat IDM00203152. Merk Minyakita boleh dipergunakan produsen atau pengemas minyak goreng dengan masa berlaku empat tahun, dan izin penggunaannya dapat diperpanjang. Diterapkan kebijakan pembatasan pembelian untuk menghindari penjualan dalam jumlah yang besar pleh industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya.. "Setelah diluncurkan, produsen bisa lebih leluasa memasarkan minyak goreng curah. Bisa melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan  dan dengan kemasan bagus di botol saya kira mini market akan menerimanya," kata Zulhas. (Yetede)

Dugaan penyelewengan dana di tubuh  Aksi Cepat Tanggap (ACT) membuat Suharno ikut bingung, Kasus tersebut tatkala warga Dusun Sanggrahan, Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu tengah menunggu kepastian pencairan donasi yang digalang lewat platform Indonesia Dermawan atas kecelakaan pada Oktober 2021. Akibat musibah itu, kaki Isti Utami, istri  Suharno, diamputasi. Akhir Juni lalu, Suharno telah menerima Rp20 juta dan beberapa bahan kebutuhan pokok dari  tim ACT. Sedangkan dana yang berhasil dihimpun ACT sejak November tahun lalu untuk keluarga Suharno dikabarkan mencapai Rp 412 juta. "ACT bilang disalurkan secara bertahap sesuai dengan perjanjian," kata Suharno ketika ditemui Tempo, Rabu, 6 Juli 2022. Tadi malam ketika mendengar kabar terbaru tentang pencabutan izin dan pembekuan rekening ACT, Sugarno mengaku pasrah. (Yetede)

Skandal dugaan penyelewengan dana publik di tubuh Aksi Cepat Tanggap (ACT) berkembang dalam hitungan hari. Selepas Kementerian Sosial mencabut  izin pengumpulan uang dan barang ACT, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan juga membekukan 60 rekening lembaga penggalangan dan penyaluran sumbangan yang bernaung dalam group Global Islamic Philantropy (GIP). PPATK mengendus seabrek transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan petinggi ACT dan jaringannya di luar negeri. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, lembaganya mencatat perputaran dan yang masuk dan keluar itu terdapat dana bantuan yang dikelola oleh sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan ACT. "Ada beberapa perseroan terbatas (PT). Disitu langsung dimiliki oleh pendirinya, dan pendirinya termasuk orang yang terafiliasi karena menjadi salah satu pengurus  ACT," kata Ivan. dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. (Yetede)

Kementerian Sosial telah mencabut izin organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menerima donasi  berupa uang dan barang. Langkah ini diambil setelah organisasi itu terindikasi menyalahgunakan dana donasi yang mereka terima. Sejumlah lembaga filantropi mendukung keputusan pemerintah tersebut selama didasarkan pada bukti-bukti yang benar. "Supaya berbagai pihak dapat terus memberi kepercayaan (kepada lembaga filantropi)," kata pihak pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Iklim Nadhlatul Ulama (LPBI NU), M Ali Yusuf, kemarin, 6 Juli. Ali mengatakan ada sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari masalah yang membelit ACT itu. Diantaranya tentang tata kelola kelembagaan yang profesional dan transparan dengan menjaga akuntabilitas, LPBI NU, kata Ali, akan memperkuat sistem serta mekanisme monitoring dan evaluasi. "Kami membuka layanan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, dan informasi agar manfaat program benar-benar dirasakan," ujar dia. (Yetede)