Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai rawit merah pada 18 Mei 2022 masih Rp 47.550 per kg, lalu naik menjadi Rp 65.100 per kg pada 2 Juni 2022. Harga komoditas tersebut terus melonjak hingga Rp 102.000 per kg pada Senin (11/7). Demikian pula bawang merah ukuran sedang, pada 12 Mei 2022, harganya Rp 39.800 per kg, lalu naik, pada 15 Juni mencapai Rp 50.250 per kg. Pada 11 Juli, harganya Rp 64.750 per kg. Kenaikan harga cabai sejak awal Juni 2022, disebabkan produktivitas yang menurun sebagai dampak cuaca ekstrem.

Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University Nunung Nuryartono (11/7) mengatakan, perlu dilihat betul bagaimana produksi dan distribusi pangan selama ini. Lalu, pemerintah bersama semua pihak berwenang mesti menjaga jangan ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pekan lalu, mengatakan, perang Rusia-Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi. Pemerintah masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal, antara lain dengan meningkatkan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. (Yoga)

Pembukaan kembali aktivitas ekonomi di tengah disrupsi rantai produksi global serta perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan harga-harga barang di berbagai belahan dunia meningkat. Kenaikan harga barang secara umum yang dikenal dengan istilah inflasi ini mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, tren peningkatan inflasi terus berlanjut meskipun bank-bank sentral di beberapa negara telah melakukan normalisasi, bahkan pengetatan kebijakan moneternya.Terlepas dari dinamika inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter dunia, BI sebagai bank sentral Republik Indonesia tetap menahan suku bunga acuan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan  bahwa BI tidak buru-buru menaikkan suku bunga mengingat inflasi inti yang rendah.

Seiring perbaikan ekonomi domestik Indonesia, tahun ini inflasi inti merangkak naik. Inflasi inti tercatat 2,63 % yoy pada Juni 2022. Dengan demikian, wajar jika BI tidak terburu-buru dalam menaikkan suku bunga acuannya. Namun, arah dari inflasi dan nilai tukar mata uang ini penting untuk dicermati. Inflasi intiterlihat konsisten meningkat sejak Oktober 2021 dari level 1,33 %. Peningkatan inflasi inti akan terus terjadi mengingat kondisi perekonomian domestik yang terus membaik. ”Hilal” makin dekat, dari sisi nilai tukar, rupiah melemah 2,2 % pada akhir Juni dibandingkan dengan akhir Mei seiring dengan semakin agresifnya The Fed dalam menaikkan bunga acuannya.  Memasuki semester II-2022, rupiah kembali melemah, hampir menembus level Rp 15.000 per USD. Dampak suku bunga acuan kepada inflasi memiliki waktu tunda untuk tersalurkan secara penuh (sekitar dua kuartal). Artinya, untuk mencegah inflasi terlalu tinggi, BI juga perlu menyesuaikan suku bunga lebih dahulu (pre-emptive). (Yoga)

Pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil bukanlah hal baru di dunia. Bahkan, China, negara produsen, konsumen, eksportir sekaligus importir makanan laut terbesar di dunia memberikan subsidi BBM kepada  nelayannya. Mereka terus berinovasi melalui desentralisasi pengelolaan BBM bersubsidi dari pusat ke provinsi (Oceana, 2021). Lalu, bertransformasi ke dalam subsidi pengelolaan perikanan berkelanjutan (Song dkk, 2022).

Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang sumbangan protein dari ikan terhadap total asupan protein hewani per kapita penduduknya telah mencapai 54 % (FAO, 2016) yang berasal dari nelayan kecil dan tradisional. Mereka berkontribusi 60 % produksi nasional, di mana 80 persennya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

Maka, pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil dan tradisional sejatinya telah melampaui cita-cita (keluarga) nelayan untuk hidup sejahtera. Ragam kepentingan nasional ada di balik ketepatan  pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan: mulai dari membuka lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan, hingga puncaknya melunasi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan pangan perikanan berkualitas bagi tiap-tiap anak bangsa. Terlebih, sekitar 60-70 % biaya nelayan melaut habis untuk membeli BBM. (Yoga)

Krisis energi yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina membuat negara-negara G20 perlu menyesuaikan kembali komitmennya terkait target transisi energi. Hal itu mengemuka dalam pembahasan Kelompok Kerja Transisi Energi di acara Pertemuan Tingkat Sherpa G20 Ke-2 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (11/7). Isu transisi energi juga dibahas pada dua kelompok kerja lainnya, yaitu Kelompok Kerja Lingkungan dan Iklim Berkelanjutan (Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group) serta Kelompok Kerja Perdagangan, Industri, dan Investasi(Trade, Industry and Investment Working Group).

Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, secara umum, negara-negara G20 tetap berpegang pada komitmen mempercepat transisi energi menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) setiap negara. Meski demikian, strategi dan tahapan implementasi transisi itu berbeda-beda, disesuaikan ulang dengan krisis energi yang saat ini terjadi akibat ketegangan geopolitik. Strategi itu juga disesuaikan dengan kepentingan sejumlah negara yang pertumbuhan ekonominya masih bergantung pada energi fosil, salah satunya Indonesia. (Yoga)

Tepat hari jadi ke-75 tahun Koperasi Indonesia, pada 12 Juli 2022, koperasi di Indonesia semakin diwarnai kegamangan. Tidak hanya kesuksesan yang diraih, sebagian koperasi gagal bayar akibat lemahnya tata kelola manajemen. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi terancam pudar. Citra koperasi tak hanya tercoreng oleh oknum pengurus koperasi, tetapi juga kegagalan dalam tata kelola keuangan, terutama terjadi pada  koperasi simpan pinjam (KSP). Namun, sejumlah koperasi lainnya tetap masih layak menjadi percontohan untuk dikembangkan dan menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun ini, dunia perkoperasian Indonesia diramaikan oleh delapan koperasi bermasalah yang harus menyelesaikan pembayaran utang sesuai dengan putusan PKPU Pengadilan Niaga. Kedelapan KSP tersebut ialah Sejahtera Bersama, Indosurya, Pracico Inti Sejahtera, Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, Intidana, Koperasi  Jasa Wahana Berkah Sentosa, Lima Garuda, dan Timur Pratama Indonesia. Total dana anggota koperasi bermasalah akibat gagal bayar tersebut diperkirakan Rp 20 triliun. Merespons situasi tersebut di atas, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah di awal 2022. Satgas ini beranggotakan lintas kementerian dan lembaga, seperti kepolisian dan PPATK, untuk melacak aliran dana koperasi yang diduga diselewengkan.

Menteri Koperasi dan UKM Tetes Masduki mengatakan bahwa sebagian besar koperasi yang bermasalah tersebut dibentuk oleh pebisnis, bukan didorong kesamaan visi dari kumpulan orang-orang kecil yang ingin membangun usaha secara kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia menyebut koperasi jenis itu ibarat shadow banking. Koperasi semacam inilah yang dirasa perlu ditertibkan. Bagi praktisi perkoperasian, sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, kemelut yang terjadi pada koperasi di Indonesia menunjukkan masalah yang kian akut dan mengkhawatirkan. Bukan hanya menyangkut buruknya tata kelola, melainkan juga ada masalah serius dalam hal dasar tentang regulasi dan kebijakan tentang perkoperasian di Indonesia, termasuk pemerintah selaku regulator.Apabila koperasi tidak mampu mewujudkan cita-citanya yang mulia, tak mustahil koperasi akan ditinggalkan anggotanya. Saat ini, citra koperasi sedang dipertaruhkan. (Yoga)

Pemerintah mengevaluasi seluruh pelayaran perintis karena okupansi muatan yang minim. Sejak 28 Juni 2022,  Intensitas pelayaran dikurangi dan sebagian kapal hanya sandar di pelabuhan pangkalan. Masyarakat di pulau  terluar terdampak karena harus menunggu kapal sampai satu bulan. Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub telah mengeluarkan surat kepada PT Pelni (Persero) sebagai salah satu operator pelayaran perintis, tertanggal 8 Juli 2022, tentang sosialisasi skema operasi kapal perintis. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, evaluasi dilakukan mengingat masih rendahnya okupansi. Hal itu berdampak pada anggaran yang dikeluarkan untuk operasional  pelayaran perintis. Untuk itu, kebijakan yang diambil adalah mengurangi intensitas operasional pelayaran.

Manajer Operasional Pelni Cabang Ambon, Provinsi Maluku, Muhammad Assagaff mengatakan, semua kapal untuk pangkalan Ambon yang berjumlah lima unit tidak lagi beroperasi rutin. Semua kapal itu beroperasi satu putaran, kemudian jeda dengan hitungan waktu dua putaran. Selain Ambon, di Maluku juga terdapat pangkalan Saumlaki. Dari tiga kapal di pangkalan itu, satu kapal beroperasi satu putaran kemudian jeda dalam dua kali putaran. Sementara dua kapal yang lain hanya berlabuh. Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yeremias, mengatakan, kebijakan itu akan membuat masyarakat kembali terisolasi. Padahal, keberadaan pelayaran perintis bertujuan untuk membuka keterisolasian masyarakat di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi masyarakat mulai bergerak berkat kehadiran pelayaran perintis. (Yoga)

Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina membuka pendaftaran bagi kendaraan beroda empat yang berhak mendapatkan  BBM bersubsidi, jenis solar dan bensin tertentu. Secara teknis, pendaftaran dilakukan dengan aplikasi MyPertamina dan mengisi lembaran formulir di situs Subsiditepat.mypertamina.id. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pendaftaran pada aplikasi itu sifatnya baru uji coba dan belum menjadi sebuah ketetapan yang diimplementasikan saat ini. Oleh sebab itu, penerapan pendataan melalui MyPertamina dan situs daringnya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan penerima manfaat subsidi sekaligus mengurangi beban subsidi dari APBN. Sosialisasi perlu dimaksimalkan lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan teknis pengisian seputar pendataan penerima BBM subsidi.

Pada Mei 2022, pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dari semula Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk kompensasi BBM Rp 52,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun. Berdasarkan data BPS, pada periode 2016-2020 jumlah kendaraan bermotor meningkat rata-rata 6,2 juta atau 5,3 % setiap tahunnya. Fenomena peningkatan jumlah kendaraan tersebut berpotensi besar menimbulkan celah kebocoran subsidi. Pada tahun ini, diperkirakan konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota yang ditentukan. Jika tidak dikendalikan, konsumsi pertalite sebagai salah satu jenis BBM bersubsidi bisa mencapai 28 juta kiloliter. Padahal, kuota yang ditetapkan hanyalah 23 juta kiloliter. (Yoga)

Seabreg masalah mengiringi pembukaan lahan pertanian baru pada proyek food estate di Kalimantan Tengah yang dilakoni tentara. BPK  menilai biaya kegiatan senilai ratusan miliar rupiah berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. Sudah sebulan Rusli puyeng. Kepala Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, itu terus-terusan mendapat keluhan dari warganya. Mereka adalah kelompok tani yang lahannya baru kelar dibuka lewat pekerjaan ekstensifikasi, bagian dari proyek food estate Kalimantan Tengah. Masyarakat meminta Rusli memikirkan bagaimana cara agar alat berat yang dulu membuka lahan itu bisa kembali ke lahan lokasi proyek. "Bingung juga saya karena kan enggak semudah itu," kata Rusli kepada Tempo, Senin, 11 Juli 2022. Akar masalahnya ada di lahan seluas 218 hektar yang baru kelar disulap menjadi calon sawah baru beberapa waktu lalu di sisi selatan kawasan pemukiman desa. "Tanggul sawah belum rapi, bekas tebangan kayu masih di lokasi, jalan usaha tani dan irigasi juga belum ada. Sedangkan kontraktor pelaksana sudah pindah ke lokasi pembukaan lahan berikutnya." kata Rusli. (Yetede)

Kementerian Pertanian menjelaskan sejumlah temuan BPK dan liputan Tempo soal sejumlah permasalahan pada proyek food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan food estate menyudutkan Kementerian Pertanian. Proyek lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, menjadi sorotan dalam salah satu audit tersebut. Dalam laporannya, BPK menilai ada potensi pemborosan anggaran dan kelebihan pembayaran pada intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, dua kegiatan utama Kementerian Pertanian dalam program food estate di Kalimantan Tengah. Ditemui Agoeng Wijaya dan Ima Dini Safhira dari Tempo, Senin, 11 Juli 2022. TNI melaksanakan kegiatan olah tanah siap tanam, dari lahan siap tanam ternyata ada yang belum selesai. Kami meminta komitmen mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ini, apalagi sekarang musim kemarau. Harapannya bisa ngebut mengerjakan food estate sesuai dengan tahapan pelaksanaan sampi tanah siap tanam. (Yetede)

Pendirian bursa kripto tetap direalisasikan tahun ini meski pasar sedang lesu. Jumlah investor yang terus meningkat hingga menembus  14,6 juta atau melonjak 30% setahun terakhir, menjadi salah satu alasan  pendiri bursa kripto di Indonesia. Kehadiran bursa kripto diharapkan memberikan kenyamanan kepada para investor dan pelaku pasar kripto yang selama ini merujuk ke bursa kripto luar negeri. . Kehadiran bursa kripto  akan membuat pasar kripto lebih tertib, transparan, dan kredibel. Di saat banyak crypto exchange diluar negeri kolaps, pendirian bursa kripto di Indonesia mendapat momentum yang pas. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappeti Tirta Karma Senjaya mengatakan, pemerintah terus menggodok rencana pembentukan bursa berjangka khusus aset kripto Indonesia.(Yetede)