Industriawan tekstil dan produk tekstil atau TPT terancam tidak bisa meraup cuan secara optimal pada momentum tahun ajaran baru setelah pemerintah membuka keran impor untuk produk tersebut. Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) memperkirakan porsi penjualan seragam sekolah yang diproduksi di dalam negeri tidak akan lebih dari 50% dari total konsumsi segmen tersebut di tahun ajaran baru kali ini.Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSyFI, mengatakan bahwa kembali dibukanya keran impor produk TPT melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor membuat pasar dalam negeri dibanjiri seragam sekolah impor. “Itu jadi masalah, karena perhitungan awal kami segmen seragam sekolah bisa menjadi tambahan. Namun, awal Maret tahun ini Kemendag membuka keran impor, sehingga banjir produk asing,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (13/7).Kehadiran seragam sekolah impor pada tahun ajaran baru kali ini, kata dia, telah menggerus pangsa pasar industri nasional dengan nilai yang cukup signifikan.

Tren tergerusnya pangsa pasar industri TPT nasional yang disebabkan oleh kegiatan impor sebenarnya menjadi masalah klasik dan sudah berlangsung dalam kurun 12 tahun terakhir. Menurut data Apsyfi , surplus neraca perdagangan TPT nasional menyusut tajam selama 12 tahun terakhir, dari yang semula US$8 miliar menjadi sekitar US$3,2 miliar karena maraknya barang impor. Kementerian Perdagangan sendiri mengaku sedang meninjau secara komprehensif usulan dari pelaku industri TPT untuk menutup keran impor.

Kabar baik bagi masyarakat. Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite tidak akan naik sampai akhir tahun ini. Kepastian ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Rabu (13/7). Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Pertimbangannya, saat ini secara umum penerimaan negara masih mencukupi untuk memberikan subsidi dan mempertahankan harga BBM agar tidak naik. Memang dampak dari keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak jadi Rp 502 triliun.

Dua emiten milik Grup Kresna, PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) serta PT NFC Indonesia Tbk (NFCX), mengincar pertumbuhan pendapatan dua digit tahun ini. MCAS menargetkan pendapatan bisa mencapai Rp 15 triliun pada akhir 2022. Head of Investor Relation MCAS Stanley Tjandra optimistis target tersebut dapat tercapai seiring banyaknya inisiatif baru yang tengah dirancang perusahaan ini. "Tahun ini, top line diharapkan bertumbuh minimal 20% atau sekitar Rp 15 triliun di 2022," beber dia, Rabu (13/7).

Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini. Pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh data inflasi Amerika Serikat (AS). Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengungkapkan, data inflasi dinantikan pelaku pasar karena jadi petunjuk efektivitas kebijakan The Fed sebelum ini untuk meredam inflasi. Data inflasi juga jadi pertimbangan The Fed menentukan kebijakan moneter negara ini ke depan.

Dana kelolaan reksadana terproteksi masih menanjak. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana kelolaan reksadana terproteksi periode Juni mencapai Rp 109,71 triliun, naik 5,44% dibanding Mei. Angka ini juga lebih tinggi 4,63% dibanding akhir tahun 2021. Kenaikan ini antara lain didukung kinerja pasar obligasi yang jadi aset reksadana. Di Juni kemarin, imbal hasil obligasi korporasi dan obligasi negara rata-rata meningkat. Selain itu, menurut Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana, kenaikan dana kelolaan reksadana terproteksi juga didorong maraknya penerbitan obligasi korporasi bulan lalu. Obligasi korporasi yang baru-baru ini diterbitkan mengalami kenaikan kupon dibanding tahun sebelumnya, serta jauh di atas bunga deposito. Analis menilai, reksadana terproteksi juga menarik bagi investor ritel. Jumlah investor ritel di reksadana terproteksi juga meningkat. Kinerja reksadana terproteksi tahun ini akan naik terdorong sentimen kenaikan kupon obligasi. "Kenaikan suku bunga memaksa perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon lebih tinggi," ujar Rudiyanto, Direktur Panin Asset Management, kemarin.

Bankir mendorong upaya Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan mata uang digital Indonesia atau central bank digital currency  digital (CBDC) yakni rupiah seiring dengan tingginya  adopsi digital, CBDC akan cepat digunakan masyarakat, sehingga dapat mendorong efisiensi di sistem pembayaran. "Pastinya efisiensi dan kompetatif dalam  lanskap pembayaran di Indonesia," kata Direktur Utama PT Bank Jago Tbk Kharim Siregar. Sebagai bank digital, Kharim menjelaskan bahwa peran  dari Bank Jago sangat penting untuk mempromosikan CBDC kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakatnya. Perseroan akan meningkatkan literasi digital kepada nasabah, terutama terkait penggunaan CBDC. "Kami yakin penggunaan CBDC meningkat, karena kami bekerja sama dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, dan kami dapat memperkenalkan CBDC melalui platform itu juga," tutur Kharim. 

BI berencana menerbitkan panduan  (white paper) rupiah digital sebagai mata uang digital  resmi bank sentral  (central bank digital currency/CBD) akhir 2022. Hal ini untuk mengakomodasi  pesatnya perkembangan digitalisasi dan penggunaan aset kripto, seperti Bitcoin selama pandemi Covid-19. Deputi Gubernur BI Doni J Joewono menjelaskan, panduan ini merupakan langkah besar yang ditempuh BI sebelum menerbitkan rupiah digital. Sebab, ada berbagai resiko yang harus diantisipasi  ketika rupiah digital terbit, seperti stabiltas ekonomi , moneter, dan sistem keuangan. Menurut dia, keberadaan aset kripto melatarbelakangi penerbitan CBDC atau mata uang digital. "Saat ini mayoritas bank sentral dunia telah melakukan tahapan riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negara masing-masing," kata dia. CBDC, kata dia, dirancang untuk dapat digunakan melalui transfer uang tunai maupun surat berharga. Saat ini sejumlah bank  sentral masih mendesain uang digital guna memitigasi implikasi resiko keuangan akibat pesatnya perkembangan aset kripto di dunia (Yetede)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membentuk tim gabungan melibatkan pihak internal dan eksternal Polri untuk mengungkap kasus penembakan antar anggota yang terjadi  di rumah dinas Kadiv Propam. "Saya sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7). Tim ini, kata dia, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa unsur  lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal. Menurut Jenderal bintang empat itu, pembentukan tim ini selain untuk mengungkapkan peristiwa secara terang benderang, juga meng-counter isu-isu atau berita-berita agar tidak liar di masyarakat. Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dengan asistensi dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Sementara itu, Presiden Jokowi meminta proses hukum dilakukan terkait peristiwa kasus penembakan antar anggota Polri yang terjadi di Jakarta, Jumat (8/7)

Sejumlah kalangan mendesak insiden baku tembak polisi di rumah dinas Kadiv Prompan Mabes Polri diungkap terbuka. DPR bakal memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan secara rinci. Sejumlah kalangan mendesak Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menonaktifkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Indonesia Police Wacth (IPW), misalnya, menilai Ferdy merupakan saksi kunci atas insiden  baku tembak  polisi yang menewaskan ajudannya, Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat, pada Jumat pekan lalu. IPW juga mendesak Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kejelasan motif pembunuhan yang melibatkan sesama polisi, ajudan Ferdy. "Status Brigadir J belum jelas, apakah menjadi korban atau justru orang  yang menimbulkan bahaya sehingga perlu ditembak,' ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Juli 2022. (Yetede)

Kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah dan SMA SPI terjadi tidak hanya karena bejadnya pelaku, tapi karena adanya relasi kuasa yang kuat antara pendidik dan anak didik. Siapapun yang melindungi atau membiarkan pelaku kejahatan seksual sama jahatnya dengan pelaku. Selain pidananya, kesamaan kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah di Jombang dan SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu -keduanya di Jawa Timur- adalah lambannya aparat menegak hukum terhadap pelaku kejahatan. Akibatnya, para korban tidak hanya semakin terpuruk, tapi juga terancam karena korban  tidak hanya semakin terpuruk, tapi juga terancam karena pelaku  sempat leluasa mengintimidasi mereka. Dalam kasus di pesantren Shiddiqiyah, polisi terkesan membiarkan kasus berlarut-larut. Setelah menetapkan Subchi Anzal Tsani, anak pemimpin pesantren, sebagai tersangka sejak lebih dari dua tahun lalu, polisi tak lantas menahannya. Leletnya proses hukum memberi angin kepada Subchi. Ia menuduh para korban memfitnahnya, lalu mengerahkan pendukungnya untuk mengintimidasi korban dan pendampingnya. (Yetede)