Kelestarian warisan dunia membutuhkan intervensi pengunjung untuk ikut menjaganya. Konsep pariwisata berkualitas yang mengedepankan edukasi pengunjung mesti lebih diutamakan ketimbang pariwisata massal. Selain itu, biaya konservasi yang berujung pada kenaikan tarif tidak semestinya dibebankan seluruhnya kepada wisatawan. Ketua Program Studi Magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjadjaran Evi Novianti mengatakan, pembatasan jumlah pengunjung perlu diterapkan demi menjaga situs warisan dunia, seperti Taman Nasional (TN) Komodo di NTT. Apalagi, komodo merupakan satwa langka dan membutuhkan perawatan khusus sehingga harus dilindungi ruang hidupnya.

Terkait wacana kenaikan tarif ke TN Komodo dari Rp 200.000 per orang menjadi Rp 3,75 juta per orang setiap tahun, Evi berpendapat, hal itu jangan dibebankan sepenuhnya kepada wisatawan. Kenaikan tarif menjadi wajar jika sejalan dengan layanan fasilitas wisata yang tersedia. Silvester Wanggel, mewakili semua asosiasi pelaku wisata di Labuan Bajo, mengatakan, penerapan tarif masuk TN Komodo sangat mengganggu ritme industri pariwisata setempat. Di tengah ketidak pastian ini, beberapa calon wisatawan memilih membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo. Kenaikan tariff itu dianggap berlebihan. ”Mereka lebih memilih ke destinasi lain yang jauh lebih murah. Hal ini yang sangat kami khawatirkan,” kata Doni Parera, pegiat pariwisata di Labuan Bajo.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jateng, untuk membatasi pengunjung. Tarif tiket turis domestik naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 750.000, tiket turis mancanegara naik dari 20 USD menjadi 100 USD, dan pelajar Rp 5.000. Rencana itu ditunda seiring munculnya keresahan di tengah masyarakat. Untuk membatasi kunjungan di bangunan candi, Balai Konservasi Borobudur (BKB) menyusun prosedur standar operasi (SOP) yang harus dipatuhi pengunjung saat bangunan Candi Borobudur kembali dibuka, dimana jumlah kunjungan wisatawan ke bangunan candi dibatasi 1.259 orang per hari. ”Setiap pengunjung yang naik juga wajib mengenakan sandal upanat dan didampingi pemandu wisata bersertifikat,” ucap Kepala BKB Wiwit Kasiyati. (Yoga)

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman (5/7) mengatakan, akibat dinamika perekonomian global yang tak menentu itu, hampir semua komoditas bahan baku saat ini mengalami kenaikan harga. Hal itu semakin diperburuk dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap USD. Pada penutupan perdagangan, Selasa, rupiah berada di level Rp 14.985 per USD, semakin mendekati level psikologis Rp 15.000 per USD. Hal ini ikut menekan industri manufaktur dalam negeri yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor.

Untuk menyikapi ketidakpastian krisis rantai pasok, diversifikasi dan substitusi bahan baku dijadikan strategi andalan. ”Kita harus punya alternatif, kalau bahan baku ini mahal, ganti yang lain. Industri harus memetakan dan menyiapkan cadangan,” tutur Adhi. Komoditas pangan yang produktivitasnya tinggi dan bisa disediakan di dalam negeri, seperti jagung, singkong, dan sagu, dijadikan substitusi andalan bahan baku sejumlah produk makanan-minuman. Mi instan yang bergantung pada tepung terigu dari gandum dapat diganti tepung beras atau jagung, sehingga industri diharapkan tidak bergantung pada bahan impor dan mengerek harga produk jadi karena biaya input yang melonjak.

Di sektor tekstil, strategi diversifikasi dan substitusi bahan baku juga sudah dijalankan sejak rantai pasok pertama kali terdisrupsi pada awal pandemi. Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tiga tahun terakhir sudah mulai ada pergeseran dari bahan baku serat kapas impor ke poliester dan rayon yang diproduksi secara lokal. Diversifikasi bahan baku lokal kini masih berlanjut, khususnya ke arah produk khusus, seperti serat/benang tahan api, benang antibakteri, dan serat berwarna. Meski demikian, sektor tekstil tetap ikut merasakan dampak bawaan dari krisis rantai pasok saat ini. (Yoga)

Kenaikan harga komoditas dan energi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi menimbulkan beban bagi kelompok miskin dan rentan. Namun, di sisi lain kenaikan harga batubara dan kelapa sawit memberikan tambahan penerimaan untuk pemerintah (windfall income) dari kenaikan pajak dan PNBP. Pemerintah memperkirakan  tambahan penerimaan yang terjadi mencapai Rp 420 triliun tahun 2022. Pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan dari tambahan penerimaan ini untuk digunakan pada investasi produktif, seperti infrastruktur, perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga bisa menjajaki sumber penerimaan lain, seperti pajak ekspor untuk batubara, atau menaikkan lagi pajak ekspor untuk kelapa sawit.

Dalam program perlindungan sosial, kebijakan perubahan alokasi subsidi BBM menjadi subsidi langsung memiliki tiga keunggulan: ia baik untuk masyarakat rentan, baik untuk fiskal, dan baik untuk lingkungan, karena akan menekan konsumsi bahan bakar fosil (fossil fuel). Perluasan perlindungan sosial melalui subsidi terarah memberi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. dengan bantuan teknologi digital, perbaikan data dan narasi  yang baik, pemerintah bisa memanfaatkan boom komoditas dan energi, dan pada saat yang sama melindungi kelompok rentan. (Yoga)

Rencana pemerintah mengatur ulang subsidi BBM telanjur menimbulkan kegaduhan. Sebaiknya keputusan mengenai subsidi itu segera diambil. Nilai dan penerima subsidi BBM dan elpiji tiga kg tahun 2022 naik dibanding tahun lalu. Anggaran kompensasi subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR besarnya menjadi Rp 293,5 triliun dari Rp 275 triliun tahun 2022. Pemerintah memiliki anggaran belanja lebih longgar tahun ini karena kenaikan harga komoditas tambang, batu bara, dan minyak goreng di pasar internasional. Dana tersebut sebagian digunakan untuk menyubsidi masyarakat yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19 serta kenaikan harga energi akibat  serbuan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Meskipun demikian, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan berkualitas, surplus pendapatan tersebut selayaknya dibelanjakan untuk program produktif yang menimbulkan nilai tambah, seperti memperbaiki dan menambah infrastruktur fisik dan digital, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan  pelatihan, serta memulai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam setiap lini aktivitas masyarakat, terutama bidang kesehatan dan membangun ketahanan pangan. Pemberian subsidi oleh pemerintah merupakan perintah konstitusi, bertujuan menolong rakyat miskin dan kelompok rentan, termasuk di dalamnya pelaku UMKM bidang barang dan jasa, petani, nelayan, pekerja penerima upah minimum regional. Persoalan yang

Pemerintah memiliki pengalaman cukup dalam memberikan subsidi langsung kepada yang berhak dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Cara ini juga dapat diberikan untuk subsidi BBM. Pilihan lain adalah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu mencakup semua jenis subsidi kepada keluarga dengan kriteria tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan DTKS. Apapun pilihannya, perlu kajian matang dan mendalam berbasis data akurat agar pilihan kebijakan tepat sasaran. (Yoga)

Penerimaan negara yang bersumber dari sektor cukai dinilai akan lebih optimal melalui penyederhanaan tarif cukai hasil tembakau atau CHT. Kesenjangan tarif cukai dan harga jual eceran antara setiap golongan produk hasil tembakau saat ini memberikan opsi bagi perokok untuk menghindari tarif tinggi CHT sehingga upaya penurunan prevalensi merokok ikut terhambat. Ekonom UI, Vid Adrison, menilai kebijakan penyederhanaan struktur tarif CHT yang telah dilakukan pemerintah selama ini belum cukup untuk mengoptimalisasi penerimaan negara dari cukai produk tembakau. Banyaknya tingkatan dalam struktur tarif cukai hasil tembakau memungkinkan beberapa merek  rokok mendapatkan tarif cukai yang lebih rendah. ”Kondisi ini memungkinkan perokok berpindah ke produk yang lebih murah jika ada kenaikan tarif cukai,” ujarnya, Selasa (5/7).

Awal tahun ini, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu telah melakukan penyederhanaan tarif dari sepuluh tingkat  lapisan menjadi delapan tingkat lapisan. Kebijakan tersebut diharapkan pemerintah dapat mendorong pengurangan perbedaan harga rokok di pasaran dan meningkatkan pendapatan negara. Kemenkeu melaporkan, penerimaan cukai hingga semester I-2022 mencapai Rp 121,5 triliun atau tumbuh 33 5 dari semester I-2021 sebesar Rp 91,3 triliun. Penerimaan ini sudah terealisasi 40,42 % dari target penerimaan cukai yang dicanangkan pemerintah tahun ini sebesar Rp 203,92 triliun. Ekonom senior, Faisal Basri menilai pembagian golongan tarif CHT ke dalam delapan tingkatan masih kurang efektif untuk memberikan dampak penurunan prevalensi merokok dan optimalisasi penerimaan negara. Dia mencontohkan Singapura hanya menggunakan satu golongan tarif produk tembakau. (Yoga)

Nilai tukar rupiah terhadap USD telah terdepresiasi 4,5 % dari awal tahun hingga Selasa (5/7), akibat penguatan nilai tukar USD terhadap berbagai mata uang di dunia yang dipicu kebijakan Bank Sentral AS menaikkan tingkat suku bunga acuan secara agresif. Mengutip Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah terhadap USD pada Selasa berada pada posisi Rp 14.990.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menjelaskan, sejatinya fundamental perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Namun, kuatnya berbagai sentimen global mendorong penguatan USD terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah. Sentimen itu dipicu kenaikan suku bungaThe Fed membuat arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Apalagi, Bank Sentral AS (The Fed) masih akan terus menaikkan tingkat suku bunga untuk meredam inflasi di dalam negerinya. (Yoga)

Pemkot Palangkaraya, Kalteng, membatasi pembelian pertalite dan biosolar menyusul antrean panjang di setiap SPBU. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Palangkaraya Hadriansyah, Selasa (5/7/) mengungkapkan, kebijakan itu sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Batas maksimal pembelian pertalite untuk roda empat Rp 200.000 per hari dan sepeda motor Rp 50.000 per hari. (Yoga)

Mencuatnya dugaan penyelewengan dana di tubuh Aksi Cepat Tanggap (ACT)-lembaga penggalangan dan pengelolaan dana publik untuk kemanusiaan- mendorong pegiat filantropi untuk menyuarakan lagi perlunya memperkuat regulasi penyelenggaraan sumbangan. Mereka menilai Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1961  tentang Pengumpulan Uang atau Barang tak memadai lagi dalam mengatur perkembangan kegiatan filantropi saat ini. Undang-Undang ini sudah harus direvisi secara total," kata Petrasa Wacana, praktisi kebencanaan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial, Selasa, 5 Juli 2022. Pada 2018, kata Petrasa, koalisi pernah membantu pemerintah dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Sumbangan. RUU ini disiapkan untuk menggantikan UU Pengumpulan Uang atau Barang. Adapun koalisi masyarakat sipil ini beranggotakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perhimpunan Filantropi Indonesia, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, dan OXFAM Indonesia. (Yetede)

Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPT) dan Datasmen Khusus 88 Antiteror Markas Besar Kepolisian RI turut mempelajari informasi dugaan  penyelewengan dana masyarakat di tubuh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pengusutan berfokus pada informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi  Keuangan (PPATK) yang menyebutkan adanya transaksi mencurigakan dari ACT yang ditengarai berhubungan dengan kegiatan terlarang. Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir jendral Ahmad Nurwakhid, menyatakan lembaganya telah menerima data dari PPATK berisi transaksi keuangan ACT yang ditengarai mengalir ke sejumlah organisasi, termasuk organisasi yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris. "Kami sedang meneliti, mengkaji dan mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait. Memang sedang didalami," kata Nurwakhid, kemarin. (Yetede)

Lima tahun lalu, Surya terperangah saat mendapat laporan puluhan bendera Aksi Cepat Tanggap (ACT) -lembaga yang mengelola dana publik untuk kegiatan kemanusiaan- tiba-tiba sudah berdiri di sekitar hunian darurat bagi korban bencana gempa Palu, Sulawesi Tengah. Sepengetahuan Surya -relawan kemanusiaan gempa Palu- pembangunan hunian darurat tersebut sama sekali tak melibatkan relawan ACT. Relawan kemanusiaan membangun hunian berbahan terpal tersebut seminggu setelah bencana gempa Palu dan Sigi. Tim relawan memutuskan membangun shelter di satu lapangan, persis di samping jalan besar di jantung Kota Palu. "Sebenarnya tak masalah mereka mau pasang bendera di mana pun, tapi secara etika tidak bagus. Seolah-olah kalau orang lain melihat, itu program mereka," kata Suraya saat dihubungi, Selasa 5 Juli 2022. Tapi Surya  dan para relawan lain tak mempermasalahkan karena menganggap tak penting keberadaan atribut ACT tersebut di tengah korban bencana. (Yetede)