Geliat wisata telah mengubah wajah Taman Nasional Komodo (TNK) di NTT. Perlindungan terhadap ”naga-naga” yang masih tersisa di kawasan itu mesti menjadi prioritas utama. ”Komodo kami anggap sebagai leluhur kami. Kami hidup berdampingan dengan komodo,” kata Rahman di Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (24/6) petang. Rahman segera memberikan kesempatan kepada turis untuk memotret komodo. Ada yang meminta difoto dengan latar belakang komodo, ada pula yang berswafoto dengan komodo. Ini ’naga’ yang nyata. Bukan di film,”  ujar Susan, turis asal Singapura.

Dari 1.728 komodo di pulau itu, rombongan wisatawan yang diikuti Kompas hanya menjumpai tiga ekor. ”Sudah mulai kurang karena musim kawin komodo,” ucap Rahman. Pulau Komodo merupakan satu dari lima pulau di kawasan itu yang dihuni komodo, dengan total keseluruhan 3.303 ekor. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2016 sebanyak 2.340 ekor.

Menurut Doni, pegiat wisata di Labuan Bajo, cara melindungi komodo adalah tidak mengganggu habitatnya. Sayangnya, pengambilan kebijakan sudah telanjur mengusik ekosistem di wilayah itu. Di Pulau Rinca, misalnya, dibangun sarana prasarana yang menghalangi jalur komodo. Ada pula pemberian izin kepada tiga perusahaan untuk beraktivitas di kawasan itu. Kebijakan kontroversial ini mengundang perhatian UNESCO, yang  meminta proyek pembangunan di situs alam warisan dunia itu dihentikan karena mengganggu komodo. Kendati perwakilan UNESCO datang ke Rinca, pembangunan tetap berjalan.

Dwi Putro Sugiarto, Kepala Subbagian Tata Usaha TNK, Kamis (23/6), mengatakan, pihaknya berkomitmen menjaga keberlangsungan hidup komodo. Konservasi tetap menjadi prioritas di tengah potensi bisnis wisata yang menjanjikan. Bentuk perlindungan, di antaranya, dilakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung. Idealnya, sekitar 219.000 orang per tahun. Kuota kunjungan ini hampir sama dengan jumlah pengunjung tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 221.000 orang. Langkah lainnya ialah meningkatkan pengamanan di dalam kawasan TNK. Di lokasi itu masih rawan perburuan rusa dan babi hutan yang merupakan pakan komodo. (Yoga)

Belasan negara, organisasi internasional, dan perusahaan swasta berkumpul dalam konferensi, Senin (4/7) di Lugano, Swiss, untuk menyusun rencana rekonstruksi semacam ”Rencana Marshall (Marshall Plan)” guna membangun kembali Ukraina yang dilanda perang. Istilah Marshall Plan merujuk langkah yang pernah dilakukan AS untuk memulihkan kembali Eropa seusai Perang Dunia II. Awalnya, pertemuan itu direncanakan membahas reformasi di Ukraina. Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina, agenda pertemuan dialihkan untuk fokus pada rekonstruksi negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian, karena dana bantuan miliaran dollar akan mengalir ke Ukraina, adalah kekhawatiran tentang korupsi yang meluas di negara itu. Ini berarti, reformasi luas tetap menjadi fokus utama dan akan menjadi syarat bagi setiap rencana pemulihan yang akan dibuat.

Ketua Komisi Eropa Ursula von derLeyen mengungkapkan, Uni Eropa akan membuat platform rekonstruksi untuk kerja sama dalam membangun kembali Ukraina setelah perang. Rencana kerja itu akan digunakan untuk memetakan kebutuhan investasi, koordinasi aksi, dan penyaluran sumber daya. ”Sejak awal perang, Uni Eropa telah memobilisasi 6,2 miliar euro dalam bentuk dukungan finansial dan akan memobilisasi dana lebih banyak lagi. Kami akan terlibat secara substansial dalam rekonstruksi itu dalam jangka menengah dan jangka panjang,” kata Von der Leyen. Bank Investasi Eropa telah menawarkan struktur pendanaan yang sebelumnya digunakan selama pandemi Covid-19 untuk membangun kembali Ukraina dengan investasi lebih dari 100 miliar euro (104,3 miliar USD). (Yoga)

Menurut Profesor Studi Asia Tenggara dari Harvard Kennedy School, Rema Hanna (Kompas, 7/3) kenaikan harga kebutuhan dasar sebagian besar karena efek riak dari perang Rusia-Ukraina, menciptakan tantangan ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia. Perang menyebabkan pasokan gandum dan bahan energi dari Rusia dan Ukraina terganggu sehingga menciptakan tekanan pada harga pangan dan energi dunia. Di dalam negeri Indonesia, harga bensin, elpiji, dan listrik memang ditetapkan pemerintah, tetapi bukan berarti Indonesia kebal dari dampak kenaikan harga global. Harga yang tetap tersebut menjadi beban luar biasa bagi anggaran negara yang mencakup beban biaya subsidi yang jauh lebih tinggi.

Pemerintah dapat merancang kebijakan yang paling efektif untuk meredam guncangan ini dengan cara; Pertama, fokus pada yang miskin dan paling rentan. Bantuan harus ditujukan kepada rumah tangga yang paling membutuhkan. Kedua, bantuan harus fleksibel. Rumah tangga harus diberi kebebasan untuk menggunakan bantuan yang mereka terima dengan cara yang paling masuk akal, sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Ketiga, lakukan indeksasi jumlah bantuan ke keranjang kebutuhan pokok. Bantuan harus secara otomatis diindeksasi ke harga barang kebutuhan mereka. Tiga prinsip ini menargetkan bantuan kepada yang paling membutuhkan, fleksibilitas bagi penerima manfaat, dan indeksasi otomatis memberikan landasan kebijakan bantuan sosial yang efektif. Mereka dapat digunakan untuk mengatasi krisis pangan dan energi saat ini serta guncangan lain yang akan datang di masa depan. (Yoga)

15 juta orang petani padi sedang menelan pil pahit. Kebijakan perberasan nasional menjadikan mereka sebagai anak tiri, sedangkan konsumen sebagai anak emas. Selama lima tahun terakhir, mereka hanya menerima harga gabah yang rendah dan turun. Padahal, harga sarana produksi terus naik, terutama harga pupuk, pestisida, upah buruh, serta sewa alat dan mesin pertanian (alsintan). Berbeda dengan para petani lain atau peternak. Misalnya, petani cabai, bawang, jagung, dan kedelai yang harga produksinya terus naik, seiring dengan peningkatan biaya produksi. Harga telur dan daging ayam juga naik.

Pil pahit itu adalah buah dari penerapan kebijakan HET beras sejak September 2017. Harga beras tingkat grosir atau beras eceran nyaris tidak bergerak dalam dua tahun terakhir. Banyak penggilingan padi, terutama penggilingan padi kecil (PPK), bangkrut, tutup usaha. Sementara penggilingan padi besar (PPB) aktivitasnya terbonsai, tanpa inovasi baru. Jangankan memikirkan peningkatan kualitas beras, energi mereka lebih banyak tercurah untuk dapat bertahan hidup, kerap ”mengakali” kualitas beras.

15 juta orang petani padi dengan luas usaha tani tidak lebih dari 0,5 hektar per petani. Mereka tidak dapat menghentikan berproduksi karena sebagian produksinya digunakan untuk keperluan sendiri, pangan utama keluarga. Mereka ”pasrah” menerima harga gabah rendah. Kebijakan HET telah membuat petani menjadi lebih terpuruk. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 4.619 per kilogram periode 2016-2017, merosot menjadi Rp 4.589 per kilogram periode Januari 2021 hingga April 2022. Sedangkan pertumbuhan harga GKP bulanan menjadi negatif 0,48 %. log yang terikat. Tanpa koreksi kebijakan HET, petani padi akan terus terpuruk, seperti yang telah dijalaninya selama lima tahun terakhir. (Yoga)

Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan gejolak ekonomi global. Kondisi itu membuat pemerintah mencari sumber pertumbuhan baru, salah satunya UMKM. Pengembangan sektor ini terus dilakukan, antara lain dengan mendorong digitalisasi. Kadis Koperasi, UKM Provinsi Kalbar Junaidi menuturkan, 13.000 UMKM di Kalbar terdaftar di pusat layanan usaha terbaru dan 15 % di antaranya sudah mendigitalisasi pemasarannya yang diupayakan bersama BI. Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, pemerintah berupaya meningkatkan akses permodalan serta peningkatan kualitas produk. Bentuk dukungan lain dari pemerintah terhadap UMKM adalah menjadikan produk-produk UMKM sebagai suvenir.

Deputi Gubernur BI Juda Agung, saat menghadiri pertemuan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Pontianak, Kalbar, Senin (4/7) menjelaskan, setelah dua tahun diterpa pandemi Covid-19, tantangan perekonomian Tanah Air belum berakhir, inflasi global meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi melambat, situasi yang sering disebut stagflasi. Sebagai penghasil komoditas, Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas. Namun, tantangannya tidak ringan, terkait pengendalian harga pangan dan energi. Selain itu, pemerintah juga harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di dalam negeri. ”Sektor UMKM dan pariwisata merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang perlu didorong di tengah situasi yang tidak mudah,” ujarnya. (Yoga)

Program Pengungkapan Sukarela atau PPS yang telah berakhir pada 30 Juni 2022 lalu diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya dan transparansi perpajakan antara pemerintah dan wajib pajak (WP). Di sisi lain, pemerintah diharapkan tidak menggulirkan program serupa lagi ke depan demi menjaga kepatuhan WP. DJP Kemenkeu mencatat, sepanjang enam bulan pelaksanaan PPS pada 1 Januari-30 Juni 2022, jumlah harta bersih yang dilaporkan dalam program tersebut mencapai Rp 594,82 triliun, dengan pembayaran kewajiban PPh sebesar Rp 61,07 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap, dengan terwujudnya basis data perpajakan yang lebih baik setelah penyelenggaraan PPS, penerimaan pajak dan rasio pajak bisa meningkat. Seiring dengan itu, rasa percaya dan transparansi antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai WP yang disasar juga diharapkan lebih membaik. Wakil Ketum Apindo Suryadi Sasmita mengingatkan, setelah terlaksananya program tersebut, pengusaha harus lebih berhati-hati dan jujur membayar pajak. Pasalnya, DJP Kemenkeu ke depan akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kondisi aset dan kepatuhan WP  melalui sistem pertukaran informasi rekening WP (automatic exchange of information/AE-OI). (Yoga)

Harian Kompas, lahir 28 Juni 1965, publik yang menjadi ruang hidupnya dan rezim yang dihadapi dari tahun ke tahun, jelas berbeda dengan masa sekarang. Pada masa Orde Baru (Orba), Kompas harus hidup secara politik berjaga-jaga dari ancaman kekuasaan rezim yang sewaktu-waktu dapat mencabut izin terbit, dan secara ekonomi mengembangkan hubungan dengan publik yang menjadi sumber kehidupannya. Kendati pernah tersandung pembredelan kekuasaan, Kompas dapat bertumbuh sebagai entitas besar korporasi media.

Untuk menjaga marwah Kompas sebagai institusi sosial, sejak awal reformasi pada tahun 2000 manajemen membentuk lembaga ombudsman yang berfungsi internal bagi hasil kerja keredaksian. Ombudsman pada dasarnya berjalan seiring dengan khalayak setia agar Kompas tidak mengkhianati publiknya. Salah satu pendiri Kompas, Jakob Oetama mengatakan, Kompas adalah Indonesia Kecil. Untuk itu, keterikatan dengan Indonesia Besar tak boleh putus. Praksisnya dapat dipelajari dengan pendekatan kesejarahan.

Pak Jakob, P Swantoro, dan PK Ojong telah mendahului, tetapi, peninggalannya, yaitu pemahaman dan pendekatan sejarah dari awal, sangat berarti dalam kerja jurnalisme Kompas dalam menghadapi dan mengolah fakta aktual. Kualitas informasi jurnalisme Kompas tercermin dari aktualitas yang ditempatkan dalam perspektif kesejarahan. Integrasi negara hanya dapat dijaga dengan sikap toleransi dan penghormatan atas perbedaan di antara etnis dan agama. Inilah ruang hidup yang asasi bagi Kompas.  Kompas dibaca pada aras ideal, yaitu pemberitaan membawa khalayak media pada apresiasi menjaga nilai kebangsaan, multikultural dan toleransi, dan kepedulian pada lingkungan, serta nilai transendensi kemanusiaan. (Yoga)

Warisan dunia di Indonesia berupa situs budaya atau alam menjadi magnet wisata yang luar biasa. Meski membantu perekonomian, wisata massal itu juga sekaligus menjadi ancaman bagi kelestarian warisan dunia. Gempuran wisatawan salah satunya mengancam situs budaya warisan dunia Candi Borobudur di Magelang, Jateng. Kerusakan pada candi ini di antaranya berupa keausan pada bagian batu tangga yang diakibatkan oleh gesekan alas kaki para pengunjung ketika naik dan turun candi ini terlihat jelas dengan kondisi permukaan batu tangga yang cekung karena tergerus.

Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Wiwit Kasiyati mengatakan, bukan hanya gesekan alas kaki yang memicu ausnya batuan. Kerusakan juga terjadi karena kunjungan wisatawan massal yang dibarengi oleh aksi vandalisme dan membuang sampah sembarangan. Sebagian wisatawan juga tak segan naik ke atas stupa untuk bisa berfoto dengan sudut terbaik di atas bangunan candi. (Yoga)

Badan Jaringan Federal Jerman meminta warga dan perusahaan untuk hemat energi dan bersiap menghadapi musim dingin di tengah kekhawatiran Rusia akan menghentikan suplai gas. Senator Jens Kerstan, seperti dikutip koran Welt am Sonntag, Sabtu (2/7) mengatakan, Pemerintah Kota Hamburg akan menjatah air panas untuk rumah tangga jika terjadi kekurangan gas akut. (Yoga)

Presiden Rusia Vladimir Putin menasionalisasi proyek minyak dan gas asing yang sebagian sahamnya milik investor Jepang dan Inggris. Keputusan itu dikeluarkan Putin, Kamis (30//6) malam. Putin memerintahkan pembentukan perusahaan nasional baru yang akan mengambil alih kepemilikan pada Sakhalin Energy Investment Co, yang hampir 50 % dimiliki perusahaan Inggris, Shell, serta dua perusahaan Jepang, Mitsui dan Mitsubishi. (Yoga)