Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund (SRF) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menandatangani kerangka kerja sama investasi (investment framwork agreement/IFA). SRF siap berinvestasi  bersama "Kami yakin investasi di Indonesia dan kawasan di sekitarnya memiliki potensi yang tinggi, apalagi jika dilakukan bersama-sama dengan INA," kata Presiden SRF Yanzhi Wang dalam keterangan resmi, Senin (4/7). Ruang lingkup investasi yang diatur IFA mencakup berbagai kelas aset dan dana, serta menargetkan semua sektor usaha yang terbuka untuk investasi asing, khususnya yang mempromosikan pembangunan masyarakat dan konektifitas ekonomi antara Indonesia dan RRT. "Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani, INA akan investasi bersama SRF, serta membuka kemungkinan untuk mengundang investor lain," tutur Ketua Dewan Direksi INA Ridha Wurakusumah. (Yetede)

Bisnis bank rupanya masih amat menarik minat konglomerasi. Prospek industri perbankan yang moncer serta penetrasi layanan keuangan digital yang masif membuat aksi akuisisi kelompok usaha besar terhadap bank-bank kecil terus berlanjut. Manuver terbaru dilakukan oleh PT Astra Internasional Tbk. Emiten dengan kode ASII itu mengambil alih 49,56% kepemilikan saham PT Bank Jasa Jakarta melalui entitas afiliasinya, PT Sedaya Multi Investama senilai Rp3,88 triliun. Melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Senin (4/7), ASII juga menyampaikan salah satu pemegang saham Bank Jasa Jakarta yakni Welab Sky Limited akan meningkatkan kepemilikannya hingga 49,56%. Pada Desember 2021, Welab yang berbasis di Hong Kong mengumumkan masuk sebagai salah satu pemegang saham Bank Jasa Jakarta dengan porsi kepemilikan sebesar 24%. Dengan pengumuman dari ASII itu, Welab nantinya akan menambah porsi hingga 25,56% di bank tersebut. Kolaborasi antara Welab dengan Astra Group di bisnis keuangan sejatinya bukan hal baru. Welab telah menjalin kolaborasi dengan Astra Group lewat bisnis peer-to-peer (P2P) lending dengan mendirikan PT Astra Welab Digital Arta atau Maucash pada 2018.

Gebrakan Astra masuk ke bisnis perbankan digital kian menyemarakkan konglomerasi di bisnis perbankan. Sepanjang tahun ini, sejumlah perusahaan papan atas seperti Elang Mahkota Group milik keluarga Sariaatmadja, Sampoerna Group, dan Maspion Group, melakukan aksi korporasi di bisnis bank. Ketua Departemen Neobank Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Kaspar Situmorang menyatakan kecepatan eksekusi di ekosistem yang dimiliki masing-masing konglomerasi bank digital, menjadi salah satu penentu keunggulan dalam persaingan di industri perbankan berbasis internet. Menurutnya, terdapat empat tipe bank digital di Indonesia yakni pertama, bank digital yang tergabung dalam konglomerasi keuangan; kedua, bank digital yang bagian dari konglomerasi nonkeuangan; ketiga, bank digital bagian dari teknologi finansial (tekfin); dan keempat, bank digital bagian dari perusahaan teknologi.

Laporan Global Risk tahun 2022 (WEF, 2022) mengidentifikasi bahwa dari 10 risiko paling parah dalam skala global selama 10 tahun ke depan, lima di antaranya disebabkan oleh risiko perubahan iklim. Temuan tersebut sejalan dengan laporan Swiss Re Institute (Swissre, 2021) yang memprediksi dampak ekonomi dari kenaikan suhu global 3,2 derajat celcius pada tahun 2050 berupa potensi kehilangan hingga 18% dari Produk Domestik Bruto (PDB) jika tidak ada tindakan yang diambil terhadap perubahan iklim. Selepas dari pandemi Covid-19, perekonomian global dihadapkan pada sejumlah tantangan (IMF, 2021). Pertama, kompleksitas tatanan geopolitik berpengaruh pada perdagangan global termasuk kinerja rantai pasokan dan jaringan sistem keuangan. Kedua, perkembangan teknologi digital seperti digitalisasi dan otomatisasi akan memainkan peran utama dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan jangka panjang. Ketiga, keniscayaan transformasi struktural melalui katalisator pandemi memacu perubahan teknologi, otomatisasi, dan realokasi rantai pasokan sehingga menghadirkan tantangan dan peluang sekaligus. Keempat, perubahan iklim dan pemanasan global akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi makroekonomi dan keuangan termasuk merugikan beberapa negara secara tidak proporsional

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengingatkan potensi terjadi krisis energi, disamping krisis pangan. Perang Ukraina-Rusia membuat pasokan energi dari Rusia ke beberapa negara Eropa tersendat. Ketegangan politik, spekulasi meningkatnya permintaan, dan kekhawatiran terhambatnya pasokan membuat harga minyak mentah dunia terdorong naik. Menghadapi ancaman krisis energi, beberapa hal dapat dilakukan dalam konteks meningkatkan pasokan energi di wilayah-wilayah perdesaan Indonesia.

Data dari Kementerian ESDM menunjukkan, tingkat elektrifikasi di Indonesia pada 2020 sebesar 99,2 %. Meski angka itu sangat tinggi, penyediaan listrik di perdesaan masih menghadapi beberapa tantangan, dimana 0,8 % wilayah yang belum mendapat aliran listrik ada di perdesaan. Pengembangan energi terbarukan di perdesaan juga sangat relevan jika dikaitkan dengan ancaman krisis energi. Lebih dari 80 % sumber energi dunia didapat dari bahan bakar fosil. Potensi energi surya 207 gigawatt (GW), baru terpasang 0,15 GW (0,07 %), potensi energi angin 60,6 GW, kapasitas terpasang0,15 GW (0,25 %), dan potensi energi air (mini dan mikrohidro) adalah 75 GW, tetapi baru terpasang 6,08 GW (8,1 %).

Tak hanya teknis, dalam hal keuangan juga sudah muncul inisiatif dari masyarakat, seperti Koperasi Energi Nusantara Desa Indonesia (KENDI). Tidak hanya membantu melakukan instalasi perangkat energi surya bagi anggotanya, tetapi juga membantu mencarikan skema pembiayaannya. Di Sumenep, Madura, KENDI membantu pemasangan PLTS untuk pabrik garam. Pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan biaya pemasangan tersebut dengan memperhitungkan hasil dari penjualan garam. Saatnya sungguh-sungguh bekerja sama agar semua pihak dapat menyumbangkan versi terbaiknya guna mencapai kemandirian energi di desa-desa Indonesia, dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. (Yoga)

Geliat wisata telah mengubah wajah Taman Nasional Komodo (TNK) di NTT. Perlindungan terhadap ”naga-naga” yang masih tersisa di kawasan itu mesti menjadi prioritas utama. ”Komodo kami anggap sebagai leluhur kami. Kami hidup berdampingan dengan komodo,” kata Rahman di Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (24/6) petang. Rahman segera memberikan kesempatan kepada turis untuk memotret komodo. Ada yang meminta difoto dengan latar belakang komodo, ada pula yang berswafoto dengan komodo. Ini ’naga’ yang nyata. Bukan di film,”  ujar Susan, turis asal Singapura.

Dari 1.728 komodo di pulau itu, rombongan wisatawan yang diikuti Kompas hanya menjumpai tiga ekor. ”Sudah mulai kurang karena musim kawin komodo,” ucap Rahman. Pulau Komodo merupakan satu dari lima pulau di kawasan itu yang dihuni komodo, dengan total keseluruhan 3.303 ekor. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2016 sebanyak 2.340 ekor.

Menurut Doni, pegiat wisata di Labuan Bajo, cara melindungi komodo adalah tidak mengganggu habitatnya. Sayangnya, pengambilan kebijakan sudah telanjur mengusik ekosistem di wilayah itu. Di Pulau Rinca, misalnya, dibangun sarana prasarana yang menghalangi jalur komodo. Ada pula pemberian izin kepada tiga perusahaan untuk beraktivitas di kawasan itu. Kebijakan kontroversial ini mengundang perhatian UNESCO, yang  meminta proyek pembangunan di situs alam warisan dunia itu dihentikan karena mengganggu komodo. Kendati perwakilan UNESCO datang ke Rinca, pembangunan tetap berjalan.

Dwi Putro Sugiarto, Kepala Subbagian Tata Usaha TNK, Kamis (23/6), mengatakan, pihaknya berkomitmen menjaga keberlangsungan hidup komodo. Konservasi tetap menjadi prioritas di tengah potensi bisnis wisata yang menjanjikan. Bentuk perlindungan, di antaranya, dilakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung. Idealnya, sekitar 219.000 orang per tahun. Kuota kunjungan ini hampir sama dengan jumlah pengunjung tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 221.000 orang. Langkah lainnya ialah meningkatkan pengamanan di dalam kawasan TNK. Di lokasi itu masih rawan perburuan rusa dan babi hutan yang merupakan pakan komodo. (Yoga)

Belasan negara, organisasi internasional, dan perusahaan swasta berkumpul dalam konferensi, Senin (4/7) di Lugano, Swiss, untuk menyusun rencana rekonstruksi semacam ”Rencana Marshall (Marshall Plan)” guna membangun kembali Ukraina yang dilanda perang. Istilah Marshall Plan merujuk langkah yang pernah dilakukan AS untuk memulihkan kembali Eropa seusai Perang Dunia II. Awalnya, pertemuan itu direncanakan membahas reformasi di Ukraina. Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina, agenda pertemuan dialihkan untuk fokus pada rekonstruksi negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian, karena dana bantuan miliaran dollar akan mengalir ke Ukraina, adalah kekhawatiran tentang korupsi yang meluas di negara itu. Ini berarti, reformasi luas tetap menjadi fokus utama dan akan menjadi syarat bagi setiap rencana pemulihan yang akan dibuat.

Ketua Komisi Eropa Ursula von derLeyen mengungkapkan, Uni Eropa akan membuat platform rekonstruksi untuk kerja sama dalam membangun kembali Ukraina setelah perang. Rencana kerja itu akan digunakan untuk memetakan kebutuhan investasi, koordinasi aksi, dan penyaluran sumber daya. ”Sejak awal perang, Uni Eropa telah memobilisasi 6,2 miliar euro dalam bentuk dukungan finansial dan akan memobilisasi dana lebih banyak lagi. Kami akan terlibat secara substansial dalam rekonstruksi itu dalam jangka menengah dan jangka panjang,” kata Von der Leyen. Bank Investasi Eropa telah menawarkan struktur pendanaan yang sebelumnya digunakan selama pandemi Covid-19 untuk membangun kembali Ukraina dengan investasi lebih dari 100 miliar euro (104,3 miliar USD). (Yoga)

Menurut Profesor Studi Asia Tenggara dari Harvard Kennedy School, Rema Hanna (Kompas, 7/3) kenaikan harga kebutuhan dasar sebagian besar karena efek riak dari perang Rusia-Ukraina, menciptakan tantangan ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia. Perang menyebabkan pasokan gandum dan bahan energi dari Rusia dan Ukraina terganggu sehingga menciptakan tekanan pada harga pangan dan energi dunia. Di dalam negeri Indonesia, harga bensin, elpiji, dan listrik memang ditetapkan pemerintah, tetapi bukan berarti Indonesia kebal dari dampak kenaikan harga global. Harga yang tetap tersebut menjadi beban luar biasa bagi anggaran negara yang mencakup beban biaya subsidi yang jauh lebih tinggi.

Pemerintah dapat merancang kebijakan yang paling efektif untuk meredam guncangan ini dengan cara; Pertama, fokus pada yang miskin dan paling rentan. Bantuan harus ditujukan kepada rumah tangga yang paling membutuhkan. Kedua, bantuan harus fleksibel. Rumah tangga harus diberi kebebasan untuk menggunakan bantuan yang mereka terima dengan cara yang paling masuk akal, sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Ketiga, lakukan indeksasi jumlah bantuan ke keranjang kebutuhan pokok. Bantuan harus secara otomatis diindeksasi ke harga barang kebutuhan mereka. Tiga prinsip ini menargetkan bantuan kepada yang paling membutuhkan, fleksibilitas bagi penerima manfaat, dan indeksasi otomatis memberikan landasan kebijakan bantuan sosial yang efektif. Mereka dapat digunakan untuk mengatasi krisis pangan dan energi saat ini serta guncangan lain yang akan datang di masa depan. (Yoga)

15 juta orang petani padi sedang menelan pil pahit. Kebijakan perberasan nasional menjadikan mereka sebagai anak tiri, sedangkan konsumen sebagai anak emas. Selama lima tahun terakhir, mereka hanya menerima harga gabah yang rendah dan turun. Padahal, harga sarana produksi terus naik, terutama harga pupuk, pestisida, upah buruh, serta sewa alat dan mesin pertanian (alsintan). Berbeda dengan para petani lain atau peternak. Misalnya, petani cabai, bawang, jagung, dan kedelai yang harga produksinya terus naik, seiring dengan peningkatan biaya produksi. Harga telur dan daging ayam juga naik.

Pil pahit itu adalah buah dari penerapan kebijakan HET beras sejak September 2017. Harga beras tingkat grosir atau beras eceran nyaris tidak bergerak dalam dua tahun terakhir. Banyak penggilingan padi, terutama penggilingan padi kecil (PPK), bangkrut, tutup usaha. Sementara penggilingan padi besar (PPB) aktivitasnya terbonsai, tanpa inovasi baru. Jangankan memikirkan peningkatan kualitas beras, energi mereka lebih banyak tercurah untuk dapat bertahan hidup, kerap ”mengakali” kualitas beras.

15 juta orang petani padi dengan luas usaha tani tidak lebih dari 0,5 hektar per petani. Mereka tidak dapat menghentikan berproduksi karena sebagian produksinya digunakan untuk keperluan sendiri, pangan utama keluarga. Mereka ”pasrah” menerima harga gabah rendah. Kebijakan HET telah membuat petani menjadi lebih terpuruk. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 4.619 per kilogram periode 2016-2017, merosot menjadi Rp 4.589 per kilogram periode Januari 2021 hingga April 2022. Sedangkan pertumbuhan harga GKP bulanan menjadi negatif 0,48 %. log yang terikat. Tanpa koreksi kebijakan HET, petani padi akan terus terpuruk, seperti yang telah dijalaninya selama lima tahun terakhir. (Yoga)

Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan gejolak ekonomi global. Kondisi itu membuat pemerintah mencari sumber pertumbuhan baru, salah satunya UMKM. Pengembangan sektor ini terus dilakukan, antara lain dengan mendorong digitalisasi. Kadis Koperasi, UKM Provinsi Kalbar Junaidi menuturkan, 13.000 UMKM di Kalbar terdaftar di pusat layanan usaha terbaru dan 15 % di antaranya sudah mendigitalisasi pemasarannya yang diupayakan bersama BI. Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, pemerintah berupaya meningkatkan akses permodalan serta peningkatan kualitas produk. Bentuk dukungan lain dari pemerintah terhadap UMKM adalah menjadikan produk-produk UMKM sebagai suvenir.

Deputi Gubernur BI Juda Agung, saat menghadiri pertemuan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Pontianak, Kalbar, Senin (4/7) menjelaskan, setelah dua tahun diterpa pandemi Covid-19, tantangan perekonomian Tanah Air belum berakhir, inflasi global meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi melambat, situasi yang sering disebut stagflasi. Sebagai penghasil komoditas, Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas. Namun, tantangannya tidak ringan, terkait pengendalian harga pangan dan energi. Selain itu, pemerintah juga harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di dalam negeri. ”Sektor UMKM dan pariwisata merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang perlu didorong di tengah situasi yang tidak mudah,” ujarnya. (Yoga)

Program Pengungkapan Sukarela atau PPS yang telah berakhir pada 30 Juni 2022 lalu diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya dan transparansi perpajakan antara pemerintah dan wajib pajak (WP). Di sisi lain, pemerintah diharapkan tidak menggulirkan program serupa lagi ke depan demi menjaga kepatuhan WP. DJP Kemenkeu mencatat, sepanjang enam bulan pelaksanaan PPS pada 1 Januari-30 Juni 2022, jumlah harta bersih yang dilaporkan dalam program tersebut mencapai Rp 594,82 triliun, dengan pembayaran kewajiban PPh sebesar Rp 61,07 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap, dengan terwujudnya basis data perpajakan yang lebih baik setelah penyelenggaraan PPS, penerimaan pajak dan rasio pajak bisa meningkat. Seiring dengan itu, rasa percaya dan transparansi antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai WP yang disasar juga diharapkan lebih membaik. Wakil Ketum Apindo Suryadi Sasmita mengingatkan, setelah terlaksananya program tersebut, pengusaha harus lebih berhati-hati dan jujur membayar pajak. Pasalnya, DJP Kemenkeu ke depan akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kondisi aset dan kepatuhan WP  melalui sistem pertukaran informasi rekening WP (automatic exchange of information/AE-OI). (Yoga)