Genap sudah setahun Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pada akhir April lalu, penyidik telah menyerahkan delapan tersangka, berkas penyidikan dan barang bukti kasus yang dipicu oleh kredit macet LPEI ini kepada tim penuntut jaksa umum. Dihubungi Tempo, Ahad, 3 Juni 2022, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumadena, belum dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini. Yang jelas, dalam keterangan pers yang terakhir kala penyerahan tersangka pada April lalu, Ketut menyampaikan  bahwa jim jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun para tersangka bekas pejabat LPEI meliputi Arif Setiawan, Direktur Pelaksana III LPEI 2016; Indra Wijaya, Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI 2015-2019; Indra Wijaya, Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI 2016-2018; Purnomo Sidhi, Relationship Manager LPEI 2010-2014 dan Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI 2014-2018; Djoko Slamet, Kepala Divisi Analisa Resiko Bisnis LPEI 2015-2019; serta Josef Agung Susanta, Kepala Kantor Wilayah LLPEI Surakarta 2016. (Yetede)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank masih didera rasio pembiayaan macet atau non performing financing (NPT) yang membumbung. Rasio kredit macet LPEI pada tahun lalu tercatat berada diangka 7,12% atau sekitar Rp6 triliun. "Sejak 2018, terdeteksi bahwa rasio non performing financing LPEI mengalami kenaikan diatas threshold atau batasan 5% yang mencerminkan kualitas pembiayaan yang menurun," ujar juru bicara OJK, Sketor Putih Djarot, kepada Tempo, Kamis lalu. Berdasarkan laporan tahunan LPEI 2021, NPF atau non peforming loan (NPL) lembaga special missoin vihicle Kementerian Keuangan itu mencapai 4,78% pada 2017. Angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 10,31% pada 2018 dan mencapai puncaknya di 13,96% pada 2019. Selepas itu, rasio pinjaman bermasalah lembaga pembiayaan ekspor tersebut mulai melandai, tapi tetap diatas 5%, yakni 11,49% pada 2020 dan 7,12% pada 2021. (Yetede)

Selepas pandemi Covid-19, para pengusaha terus memupuk optimisme dalam menjalani bisnis tahun ini. Hanya saja, keyakinan mereka tergerus sejumlah isu, mulai dari kenaikan harga energi dan berbagai barang kebutuhan pokok, perang Rusia-Ukraina, hingga ancaman resesi Amerika Serikat. Kesimpulan itu tergambar dalam hasil survei Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal III-2022. Pengusaha meyakini pemerintah terus berusaha menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan laju inflasi Indonesia tahun ini sebesar 4,5% year on year (yoy). Lebih ini, lebih tinggi dari batas atas target sasaran Bank Indonesia (BI) yang sebesar 4% yoy. "Inflasi mengalami tekanan 3,5% hingga 4,5% (keseluruhan tahun 2022)," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jumat (1/7).

Pemerintah telah menganggarkan dana Rp 104,8 triliun untuk membayar kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik pada semester I-2022. Realisasi tersebut setara 35,7% dari pagu yang dianggarkan pemerintah dalam belanja negara di tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dana tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri, sehingga total utang kompensasi, baik BBM dan listrik sampai dengan tahun 2021 seluruhnya telah diselesaikan pada semester I-2022.

Kepercayaan diri para investor mata uang kripto, terutama cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar mulai runtuh. penurunan harga token kripto membuat investor menanggung rugi besar dan menciutkan nyalinya untuk berinvestasi kripto. Tambah lagi, pasar kripto tengah mengalami krisis kepercayaan. CEO Triv Gabriel Rey menyebut kolapsnya sejumlah token kripto, seperti Terra dan Luna, ikut memberi sentimen negatif, serta meruntuhkan kepercayaan diri para investor kripto.

Pergerakan indeks acuan saham paling likuid, LQ45, sedang seret. Gejolak eksternal yang merembet ke pasar modal Indonesia menjadi katalis negatif. Kondisi itu menjadi alarm bagi investor yang mengoleksi saham-saham LQ45. Apalagi, capital outflow dikhawatirkan berlanjut pada paruh kedua tahun ini. Adapun, strategi buy on weakness dapat dilakukan investor untuk merespons kondisi tersebut. Volatilitas pasar yang tinggi tercermin dari kontraksi indeks harga saham gabungan (IHGS) dan LQ45 pada Juni 2022. IHSG melorot 3,51% month-to-month (MtM) ke level 6.897,67 pada Kamis (30/6) dan melanjutkan penurunan 1,7% ke level 6.794,32 pada perdagangan akhir pekan lalu. Koreksi yang lebih dalam dialami oleh indeks LQ45. Pada bulan lalu, LQ45 turun 6,13% secara bulanan dan melorot 1,78% pada Jumat (1/7). Kendati demikian, LQ45 masih mengemas return positif 4,61% year-to-date (YtD). Jika dicermati, indeks LQ45 tergelincir sejalan dengan aksi jual bersih (net sell) investor asing tiga pekan berturut-turut di Bursa Efek Indonesia.

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora mengatakan indeks LQ45 berisiko tertekan pada semester II/2022 akibat sentimen negatif di pasar global. Salah satu sentimen tersebut ialah The Federal Reserve yang secara agresif menaikkan suku bunga. Menurutnya, sentimen negatif juga datang dari ancaman resesi di Amerika Serikat dan Eropa. Sentimen lain yang akan memengaruhi saham-saham LQ45 berasal dari konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih panas.

Hal ini dilakukan karena harga kebutuhan pokok lainnya naik di tengah penurunan harga minyak goreng. Daging ayam, telur ayam, daging sapi, tahu, dan tempe berada dalam antrean daftar bahan pokok yang harganya naik. Dalam waktu yang hampir berdekatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Juni mencapai 0,61 persen. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 0,4 persen. Pengumuman dari BPS pada 1 Juli seolah-olah menjadi peringatan bahwa jalan terjal masih akan mengadakan pemulihan ekonomi Indonesia pada sisa tahun ini. Selain pandemi Covid-19 yang masih belum usai, perang Rusia–Ukraina menambah runyam kondisi perekonomian global dan nasional. Perang tersebut telah menimbulkan efek, terhadap harga beberapa komoditas perdagangan dunia. Kenaikan beberapa harga komoditas esensial tersebut telah mengerek tingkat inflasi di luar ekspektasi awal. Tingkat inflasi yang diharapkan berada pada kisaran angka 3 persen tahun ini, diperkirakan akan tembus lebih dari 4,2 persen. Bahkan menurut catatan BPS, sampai dengan Juni, tingkat inflasi tahun kalender mencapai 3,19 persen. Lebih parahnya, inflasi tersebut berjenis cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga input produksi yang sifatnya mengganggu aktivitas dan produktivitas perekonomian.

Program pengampunan pajak alias Tax Amnesty menjadi legasi yang minim prestasi. Terlepas dari klaim sukses pemerintah, faktanya realisasi deklarasi dan repatriasi harta dari luar negeri masih jauh panggang dari api. Berdasarkan penghitungan Bisnis dengan mengacu pada data McKinsey & Company yang dirilis pasca pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak 2016, total harta warga negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri mencapai US$250 miliar. Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kala itu di angka Rp13.000, maka total harta WNI di yurisdiksi lain mencapai Rp3.250 triliun. Sementara itu, dalam dua program pengampunan, yakni Tax Amnesty Jilid I pada 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 atau Tax Amnesty Jilid II, total deklarasi harta luar negeri hanya senilai Rp1.096,28 triliun. Secara terperinci, deklarasi harta dalam Tax Amnesty 2016 senilai Rp1.036,37 triliun, sedangkan pada PPS yang berlangsung pada 1 Januari—30 Juni 2022 senilai Rp59,91 triliun. Adapun, dari total deklarasi tersebut, realisasi repatriasi harta pada dua program itu hanya Rp162,73 triliun, yang terdiri dari Tax Amnesty 2016 senilai Rp146,68 triliun dan repatriasi PPS 2022 di angka Rp16,05 triliun. Dengan demikian, masih ada aset senilai Rp933,55 triliun hasil deklarasi dua program pengampunan pajak yang diparkir di luar negeri atau belum dipulangkan ke Tanah Air.

Sementara itu, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat peserta PPS dalam melakukan repatriasi harta. Pertama, instrumen investasi yang ditawarkan tidak menarik bagi wajib pajak, sehingga lebih memilih untuk tetap menempatkan dananya di luar negeri. “Terutama di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini yang ditandai melonjaknya inflasi global,” kata Wahyu. Kedua, perbedaan tarif antara deklarasi harta luar negeri dan repatriasi dalam PPS yang tidak berbeda jauh. Sekadar informasi, dalam PPS 2022, tarif yang dikenakan oleh pemerintah berkisar 6%—18%, lebih tinggi dibandingkan dengan Tax Amnesty 2016 yang di kisaran 2%—10%. Sejalan dengan itu, menurut Wahyu, pemerintah perlu melakukan pembenahan ekosistem investasi dalam rangka meningkatkan rasio harta repatriasi pada program PPS.

Kalangan pelaku usaha optimistis Jakarta akan dapat mengambil peran penting sebagai salah satu kota pusat bisnis terpenting di dunia meskipun tidak lagi memegang fungsi sebagai ibu kota negara. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya Sona Maesana mengatakan Jakarta akan siap bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia untuk menjadi salah satu pusat bisnis global dengan potensi bisnis yang dimiliki dan didukung oleh infrastruktur memadai. “Kami siap mendukung Jakarta sebagai kota pusat bisnis kelas dunia jika nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/7). Ketua Kadin Jaya Diana Dewi optimistis pelaku usaha di wilayah Jakarta mempunyai peluang bisnis yang prospektif meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.Jakarta mempunyai keunggulan dari sisi infrastruktur. Ini tentu menjadi kelebihan yang dapat diunggulkan oleh Jakarta sebagai kota pusat bisnis,” ujarnya.