Warga Manado, Sulut, dibayangi potensi lonjakan harga barito (bawang, rica atau cabai rawit, dan tomat) menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Hal mengakibatkan rentan terjadinya inflasi, BI Kantor Perwakilan Sulut menyebut ada tiga faktor pemicunya, yaitu fenomena La Nina, kenaikan harga pupuk, dan tingginya harga di sejumlah provinsi di timur Sulut. (Yoga)

Di Kecamatan Krayan, Nunukan, Kaltara, yang berbatasan dengan Malaysia, para guru berjuang mengenalkan anak-anak di ujung negeri dengan bangku sekolah. Dari info, Oktavianus Ramli, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Pendidikan Dasar, yang bertugas di Krayan, menyebutkan, Krayan tak bisa dijangkau melalui jalur darat. Satu-satunya transportasi yang bisa menjangkau Krayan dengan pesawat perintis. Dari Long Bawan, pusat Kecamatan Krayan. Diboncengkan Pak Mordani Kepala SDN 014 Krayan, kami berangkat saat hujan reda pukul 09.00 Wita dengan Suzuki Satria R dua tak. Puluhan kali motor harus didorong keluar dari kubangan. Jika ditarik garis lurus menggunakan Google Earth, SDN014 Krayan hanya berjarak 25 kilometer dari Long Bawan. Namun, kami menempuh jalur itu selama tiga jam.

SDN 014 Krayan hanya memiliki 14 siswa. karena anak usia sekolah di sekitar Desa Pa’padi hanya 14 orang. Aprem Acob (48), guru kelas III, hanya mengajar dua siswa saja. Salah satu siswa itu tidak lancar membaca dan menulis. Aprem sukarela berkunjung ke rumah siswa untuk mengatasi ketertinggalan. Aprem melakukannya sejak masih  guru honorer tahun 2005. Gajinya saat itu tak tentu karena mengandalkan dana BOS. Rata-rata, Aprem hanya menerima Rp 75.000 per bulan yang diberikan tiga bulan sekali. Aprem baru diangkat menjadi PNS pada 2014, gaji Aprem pun hanya Rp 2 juta per bulan. Aprem tetap mengajar meski dengan gaji seadanya karena kasihan dengan anak-anak di situ yang sekolah karena gurunya kurang. Rata-rata guru di Krayan seperti Aprem bertahan hidup dari bertani. Dari 1 hektar sawah, mereka bisa memanen padi 50 kaleng. Setiap kaleng berisi 15 kilogram padi. Setelah disisihkan untuk kebutuhan keluarga, beras Krayan itu bisa dijual ke Malaysia, 4juta sekali panen untuk kebutuhan rumah dan sekolah anak.

Bu Norse sudah menjadi guru honorer selama 16 tahun di SDN 014 Krayan, yang mengajar setiap hari, tetapi digaji tak tentu tanpa tunjangan, jenjang karier, bahkan jaminan masa pensiun. Norse pernah hanya mendapat Rp 225.000 dalam tiga bulan. Baru pada 2020, Norse bisa mendapat sekitar Rp 2,5 juta dalam tiga bulan dari dana BOS setelah ada kebijakan baru dari pemerintah. Jumlah itu minim untuk guru di perbatasan. Di perbatasan itu, saya menemui orang-orang yang benar-benar mengabdi dengan tulus. Mereka tak tersorot kamera, hidup berjuang semampunya, dan berbuat nyata bagi anak-anak di kampungnya. Di perjalanan berkubang lumpur itu, saya cuma berharap berkat Tuhan turun bagi guru-guru yang saya temui di Krayan. (Yoga)

Tekanan terhadap rupiah berlanjut. Kemarin, kurs spot rupiah tutup di level Rp 14.999 per dollar Amerika Serikat (AS). Ini level terendah rupiah sejak 6 Mei 2020. Rupiah bahkan sempat mencapai Rp 15.039 per dollar AS. Pelemahan rupiah membuat pasar saham ikut kebakaran. IHSG kemarin turun 0,85% ke 6.646,41. Chief Excekutif Officer Edvisor.id Praska Putrantyo menjelaskan, rupiah memang menjadi biang keladi pelemahan pasar saham kemarin. Senior Analyst Equity Research Emtrade William Siregar mengatakan, asing tak menyukai keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di tengah inflasi tinggi. Dus, pelemahan rupiah kali ini ibarat cara pasar menjewer Bank Indonesia (BI) agar menaikkan bunga.

Dalam bisnis pariwisata, ada konsep 3A, yakni Amenitas, Atraksi dan Aksebilitas. Aksebilitas terhambat akibat kenaikan harga tiket atau berkurangnya frekuensi penerbangan. Kondisi ini akan berdampak ke sektor pariwisata, terutama dari perspektif bisnis perhotelan dan restoran khususnya di daerah luar pulau jawa, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatra Utara, Padang, Kalimantan, Sulawesi Hingga Papua. Tahun 2022 merupakan fase pemulihan ekonomi, khususnya pariwisata. Tapi kenaikan harga tiket bisa menghambat pemulihan pariwisata.

Sampai dengan 30 Juni 2022, pemerintah berhasil menghimpun setoran PPN PMSE sebesar Rp 7,1 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), atas produk digital luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengungkapkan, jumlah itu berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara. “Untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar 2,5 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN sampai dengan bulan Juni 2022 ada 119 pelaku usaha,” kata Neilmaldrin, Rabu (6/7).

Pergerakan harga komoditas energi masih dalam tren naik sepanjang kuartal II-2022. Kendati begitu, jika dibandingkan kuartal I-2022, harga komoditas energi sedikit melambat. Harga minyak dunia menguat 31,75% pada kuartal I-2022. Sedang di kuartal II-2022 cuma naik 11,23%. Sementara harga batubara kuartal I-2022 meningkat 89,20%, dan naik sebesar 58,35% di kuartal II-2022. Bahkan, gas alam sepanjang kuartal II-2022 justru mengalami penurunan 5,34%. Research & Development ICDX Girta Yoga mengungkapkan, melambatnya kenaikan harga komoditas energi dipicu kekhawatiran resesi yang mengancam pertumbuhan ekonomi global. Terlebih semakin banyak negara menyusul langkah bank sentral Amerika Serikat meningkatkan suku bunga. "Efek resesi ini berdampak negatif terhadap harga komoditas energi karena mengarah pada pelemahan permintaan," jelas dia. Memasuki kuartal III-2022, Yoga melihat tren bearish harga komoditas energi masih akan berlanjut. Kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi global hingga melonjaknya kasus Covid-19 di China menjadi katalis yang bisa menekan permintaan.

Parlemen punya usul menarik. Legalitas kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah dalam pembiayaan semasa krisis bakal dipermanenkan. Apalagi, sejauh ini peran BI dianggap signifikan untuk menopang kebijakan fiskal Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.Usulan itu termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan. Regulasi sapu jagat yang menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengusulkan agar bank sentral berperan sebagai pembeli siaga Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana ketika terjadi krisis. Saat ditemui Bisnis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak bersedia memberikan penjelasan mengenai dampak serta peluang dilanjutkannya posisi bank sentral sebagai penopang fiskal dalam Omnibus Law Keuangan. Sejak hawar virus Corona melanda, peran bank sentral memang cukup krusial. BI dan pemerintah tercatat telah menandatangani tiga SKB untuk membantu pembiayaan APBN 2020 hingga APBN 2022.Pada SKB I, pembelian SBN oleh BI di pasar perdana mencapai Rp75,86 triliun baik melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO), dan penawaran langsung atau private placement. Adapun pada SKB II, BI menanggung beban untuk pembiayaan public goods melalui pembelian SBN dengan mekanisme private placement dengan nilai Rp397,56 triliun. Sementara itu, dalam SKB III bank sentral berkomitmen membeli SBN di pasar perdana senilai Rp224 triliun.

Dewan Direktur Bank Dunia pada 30 Juni 2022 telah menyetujui pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund atau FIF) bagi pencegahan, kesiapan dan respons atas pandemi (Pandemic Prevention, Preparedness and Response atau Pandemic PPR) yang masih mungkin terjadi di masa depan. Keputusan ini diambil menindaklanjuti amanat Forum G20 yang memberikan mandat kepada Bank Dunia untuk menjadi pengelola FIF berkolaborasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Persetujuan Dewan Direktur Bank Dunia menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendirian FIF bagi Pandemic PPR yang di targetkan untuk direalisasikan pada masa Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini. Hal ini sejalan dengan tiga prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda Presidensi G20 Indonesia, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, mendorong transformasi digital, serta mempercepat transisi energi yang berkelanjutan. Menurut laporan yang disiapkan Bank Dunia bersama WHO (2022), untuk dapat menyiapkan masyarakat global dalam menghadapi risiko pandemi di masa depan dengan berbagai program Pandemic PPR di atas, diperlukan dana sekitar US$31,1 miliar per tahun yang harus tersedia paling tidak sampai 5 tahun ke depan.

Pengelolaan likuiditas dan strategi penghimpunan dana perlu diantisipasi oleh pelaku industri perbankan menghadapi tren permintaan kredit yang meningkat. Satu sisi, kebijakan bank sentral terkait giro wajib minimum mulai menekan likuiditas. Berdasarkan laporan indikator likuiditas bulanan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode Mei 2022, pertumbuhan kredit diproyeksikan akan terus meningkat bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dalam pengelolaan portofolio kredit baru, bank akan melakukan secara selektif dengan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja operasional debitur. “Pemulihan ekonomi secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan kredit terutama dari aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pada saat yang sama, meningkatnya aktivitas usaha tersebut mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga tumbuh lebih stabil,” tulis laporan LPS dikutip Rabu (6/7). Dalam laporan itu, kebijakan giro wajib minimum (GWM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah menyerap likuiditas bank kurang lebih Rp110 triliun. Terkait kinerja penyaluran kredit, sejumlah bank berbasis digital makin menunjukkan geliat kinerja yang menjanjikan. Hal ini tergambar dari meningkatnya penyaluran kredit secara signifikan, yang diberikan sepanjang Januari hingga Mei 2022.

Konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi diprediksi tetap akan tinggi dan melampaui kuota yang telah ditentukan, meski pemerintah melakukan sejumlah pembatasan. PT Pertamina (Persero) memproyeksikan akan tetap terjadi over kuota untuk konsumsi Pertalite dan Solar tahun ini, meski pemerintah melakukan pembatasan mulai Agustus 2022.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya mencatat adanya potensi kerugian dari over kuota penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga Rp39,18 triliun pada akhir 2022.Sekalipun pemerintah berencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 1 Agustus 2022 mendatang, Pertamina memproyeksikan konsumsi masyarakat bakal tetap mengalami kelebihan hingga 5,11 juta kiloliter (KL) pada akhir tahun nanti. “Kita prediksikan kalau trennya seperti saat ini, maka untuk Pertalite akan meningkat melebihi kuotanya pada 2022 sebesar 23,05 juta KL. Dengan tren hari ini, maka akan meningkat menjadi 28,5 juta KL,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (6/7).

Sementara itu, Pertamina memproyeksikan tingkat konsumsi masyarakat untuk kedua jenis BBM murah itu masing-masing mencapai 28,50 juta KL dan 17,21 juta KL hingga akhir 2022.Rencana pembatasan pembelian JBKP Pertalite dan JBT Solar juga dipastikan hanya mengurangi potensi kelebihan konsumsi atau over kuota yang relatif kecil dari alokasi kuota yang sudah ditetapkan pada awal tahun. “Asumsi kita [pembatasan] dilakukan 1 Agustus 2022 kalau regulasi sudah keluar, maka ini dapat menurunkan 26,7 KL, tapi tetap [konsumsi] lebih tinggi dibandingkan dengan prognosa. Masih ada peningkatan 16%, demikian juga dengan solar,” tuturnya.